Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PT. SHGW Bio-Tea Indonesia merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 3 Januari 2013 (selanjutnya disebut RUPSLB) dengan agenda rapat 'mempertimbangkan usulan pergantian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan'. RUPSLB tersebut diadakan di hotel Novotel Bogor dengan jumlah pemegang saham yang hadir/diwakili sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen). RUPSLB tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara RUPSLB PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 yang dibuat oleh Richard Suwonodo, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor. Adapun atas pergantian Direksi Perseroan tersebut Direksi lama yaitu Ir. Tri Kuntarto mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Cibinong terhadap Dewan Komisaris dan Notaris bersangkutan atas dasar pelaksanaan RUPSLB PT. SHGW Bio-Tea Indonesia yang cacat hukum, yaitu: RUPSLB tidak dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan dan status Direksi baru yang diangkat oleh PT. SHGW Bio-Tea Indonesia masih menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal demikian telah melanggar Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 93 UUPT jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan terdapatnya cacat hukum dalam RUPSLB tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 tanggal 3 Januari 2013, akta tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum sehingga Notaris yang dalam hal ini telah lalai memperhatikan keabsahan jalannya RUPS ikut bertanggung jawab secara perdata berupa pengantian biaya atau ganti rugi kepada Penguggat.

---

PT. SHGW Bio-Tea Indonesia is a Foreign Investment Company domiciled in Bogor Regency and has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 3 January 2013 (hereinafter is referred to as EGMS) which meeting agenda is 'to consider the proposal on the replacement of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners'. The concerned EGMS was convened in Novotel Hotel, Bogor, with 75% (seventy five percent) shareholders being present/represented. The EGMS was stated into Minutes of EGMS of PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 which was made by Richard Suwonodo, S.H., Notary in Bogor Regency. Whereas on the replacement of the Company's Board of Directors, the previous Board of Directors namely Ir. Tri Kuntaro, submitted a Tort Lawsuit to Cibinong District Court towards the concerned Board of Commissioners and Notary, on the basis of EGMS which was convened by PT. SHGW Bio-Tea Indonesia as legally defective in its implementation, namely: the EGMS was convened not in the company's domicile and the newly appointed Board of Directors was still having the status as Civil Servant. Such matters have violated Article 76 paragraph (1) of Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (hereinafter is referred to as LLC Act) and Article 93 of LLC Act in conjunction with Article 4 of Government Regulation Number 53 of 2010 on Civil Servant Discipline. The legally defective matters in that EGMS which are stated in the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 dated 3 January 2013, the deed is hereby considered as invalid and nullified by law therefore the Notary, who in this matter has negligent in considering the validation of the EGMS shall be civilly responsible in indemnifying or compensating the Plaintiff.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai implikasi hukum pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan karena anggota Direksi yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tersebut sedang berperkara melawan Perseroan di Pengadilan dan dianggap tidak berwenang mewakili Perseroan dalam menyelenggarakan RUPS. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implikasi hukum dari pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan oleh Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan, buku-buku, artikel, dan makalah. Hasil dari penelitian ini adalah pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Pengadilan tidak sekaligus membatalkan perbuatan hukum atau keputusan RUPS yang termuat dalam risalah rapat yang dibuat dibawah tangan. Walaupun Akta Pernyataan Keputusan RUPS dibatalkan oleh Pengadilan, keputusan RUPS tersebut bisa tetap berlaku apabila risalah rapat dibawah tangan tidak dibatalkan juga oleh Pengadilan. Hal ini dikarenakan perbuatan hukum atau keputusan RUPS tersebut termuat dalam risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, bukan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about legal implication of cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court due to its member of Directors who convened the General Meeting of Shareholders is a litigant against the company while the general meeting was being held. This thesis will analyze the legal implication of cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court. In analyzing this, the method of this research is a juridical normative method with statute approach and case approach. The result of this research is the cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court does not nullified the meeting resolutions at the same time. Eventhough the Restated Resolutions cancelled by Court, the meeting resolutions itself can still be applicable if it is not cancelled by the Court.

Abstrak :
Salah satu bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia adalah Perseroan Terbatas ("PT"). Dalam menjalankan tugasnya PT diwakili oleh Direksi dan Dewan Komisaris, tetapi pemegang kekuasaan tertinggi ada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya UU baru tentang PT yaitu No. 40 tahun 2007 memungkinkan RUPS diselenggarakan secara telekonferensi. Berita Acara RUPS yang dilakukan secara telekonferensi tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti karena akta RUPS dibuat oleh Notaris dan berbentuk Relaas Akta yang tidak perlu ditandatangani para peserta rapat dan RUPS harus memenuhi persyaratan sah seperti yang termuat dalam UUP.

---

One type of legal entity existing in Indonesia is Limited Liability Company (the "Company"). The Company, in running its business and performing legal action, is represented by the Board of Directors but the highest power in the Company is in the General Meeting of Shareholders of the Company. Now, with the new regulation in Limited Liability Company allow the General Meeting of Shareholders with teleconference. The official report of the General Meeting of Shareholders still have a legal power because of the authority of Notary as public official even there is no signature of the shareholder its called Relaas Akta and the General Meeting of Shareholders must appropriate with the applicable Laws of Limited Liability Company.

Abstrak :
Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang membatalkan akta hibah saham, dimana Putusan ini adalah acuan dari dibuatnya akta. Tesis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan Akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir dan bagaimana akibat hukum akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir terhadap pihak dalam akta dan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pembuatan akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang akan mengakibatkan akta menjadi tidak otentik. Kewenangan dari penghadap wajib diperhatikan dengan Notaris. Notaris pun wajib memahami isi putusan pengadilan yang didalilkan penghadap agar tidak salah dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat. Akibat dari munculnya Akta PKR yang cacat hukum tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi berubah secara cacat hukum pula. Dengan demikian, pihak yang paling merasa dirugikan adalah pemegang saham yang hak nya terlanggar akibat perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan secara cacat hukum tersebut. Notaris dapat dimintakan tanggung jawab berupa penggantian kerugian berupa materiil dan immaterial oleh pihak-pihak yang dirugikan.

---

In this thesis, the author raising about legal issues regarding alteration of limited company shareholdersthat are not accordance with regulations. The issues background was aboutcomposing general meeting of shareholders decision statement deed regarding to alteration of limited company shareholders based on unauthorized parties. Third parties underlies their authority by declaratory verdict that called off the share granting. The problem statements are the validity of Notary Deed about the alteration of limited company shareholders which based on declaratory permanent legal verdict and the notary deedlegal consequences about alteration of limited company shareholders based on declaratory permanent legal verdict towards deeds parties and third parties. The research methods on this thesis are using normative juridical method with typological research used to answer the issues on this thesis tend to analytical research. The results on this research are composing Notary Deed does not comply the regulations causing the unauthentic deed. The parties legal standing must be under supervised by notary public. The notary public must has more acknowledgement about court verdict which is stated by parties to avoid faultnessin composing General Meeting of shareholders decision statement deed. The consequenses causes by those deed accordingly make unvalidity alteration of limited company shareholders. Therefore, the most disadvantages will impact to the shareholder. The notary public reliable to take responsibility for material and immaterial damages.

Abstrak :

Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dari perbuatan komisaris perseroan atas tidak terlaksananya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham sudah lunas yang mengandung unsur penipuan dan penggelapan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai keabsahan akta-akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan dari Komisaris Perseroan terkait pengalihan saham dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terdapat unsur penipuan dan penggelapan sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya jual beli saham, serta membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya tersebut yang melanggar aturan, berakibat tidak sahnya akta-akta tersebut dan merugikan pihak pembeli saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengkaji penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Jabatan Notaris, Permenkumham No. 4/2014 dan Permenkumham No.1/2016 dikaitkan dengan kasus penipuan dan penggelapan serta adanya gugatan perdata terhadap perseroan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis, telah didapatkan hasil penelitian berupa ketidakabsahan atas akta notaris berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham serta akta-akta lainnya yang terkait disebabkan oleh tidak terpenuhinya aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka akta notaris tersebut menjadi kehilangan keabsahannya.

 

---

This master thesis discusses about consequences of fraud and embezzlement by company commissioner causing a memorandum of understanding (MoU) of share acquisition  agreement that has been paid off inapplicable. The topics discussed in this thesis regarding the validity of notarial deeds of memorandum of understanding (MoU) resulting in the inapplicability of share acquisition due to fraud and embezzlement and also discussing about the notary liability of notarial deeds made by them by breaching the law, which causes the notarial deeds inapplicable and causes the buyer suffers from loss of money. The method used in this study is normative juridical, analytical descriptive, the data used are secondary data collected through document studies, which are then analyzed through a qualitative approach, by examining the application of Company Law, Notarial Law, Regulation of Ministry of Law and Human Rights No. 4/2014 and Regulation of Ministry of Law and Human Rights No.1 / 2016  associated with fraud and embezzlement cases as well as a civil lawsuit against the company. Based on the analysis conducted by the author, research results have been obtained in the form of invalidation of the notarial deeds of memorandum of understanding (MoU) and other deeds, because the  requirements of the Notarial Law and Company Law are not fulfilled. If there is one condition that is not met, then the notarial deeds of memorandum of understanding (MoU) becomes legally flawed and loses its validity.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Pemegang saham yang ingin melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dan permintaan untuk diselenggarakan RUPS diabaikan oleh Direksi dan Komisaris, Pemegang Saham dapat meminta diadakannya RUPS, yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan pemberian izin Untuk Melakukan Pemanggilan dan Menyelenggarakan Sendiri Rapat Umum Pemegang Saham ke Pengadilan Negeri. Hakim apabila mengabulkan sebuah permohonan penetapan akan menjatuhkan penetapan. Tesis ini membahas mengenai keabsahan terhadap permohonan penetapan RUPS yang dikabulkan berupa putusan dan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan mengenai persetujuan penyelenggaraan RUPS. Pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan atas permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS dan upaya-upaya hukum pihak terkait terhadap putusan pengadilan mengenai persetujuan penyelenggaraan RUPS. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan yang berisi Penetapan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS oleh Pengadilan Negeri merupakan aturan khusus dalam dinamika praktik penyelesaian Permohonan di Pengadilan. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon akan diselesaikan dengan proses Hukum Acara Perdata yang biasa digunakan untuk menyelesaikan perkara contentiosa dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut pun terbatas dan/atau limitatif yang wajib tunduk pada ketentuan pasal 80 ayat 6 dan 7 UUPT 2007.

---

ABSTRACT
Shareholders who want to implement General Meeting of Shareholders GMS and requests to be held The GMS is ignored by the Board of Directors and Commissioners Shareholders may ask for arranging the GMS by submitting an application the determination of the provision of licenses to perform call for and administering own general meeting of shareholders to the district court So, judge when answer the stipulation of will drop the stipulation of. This thesis discusses About the legality of to entreaty the stipulation of GMS who granted of decision and About the legal action can be implemented towards the decree of the heavenly regarding the approval of the convention of GMS. The main issues in this research includes the judge 39 s consideration in giving decision on the pleas for the execution of the GMS and legal action of the parties concerned against the court 39 s decision concerning the approval of the GMS. This research is a normative juridical research. The results of this research is the decision containing the Stipulation for the Applicant To perform call for GMS themselves by district courts is a special rule in the dynamics of practices the completion of the plea in court. Plea filed by the applicant will be solved by process Civil Law Procedure commonly used to solve cases contentiosa and the legal action that can be made against such decisions is limited, which is subject to the terms article 80 paragraph 6 and 7 UUPT 2007.

Abstrak :
Pelaksanaan RUPS harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum. Bila tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU Perseroan Terbatas membolehkan perseroan meminta pengadilan negeri setempat menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Permasalahannya 1) Apa yang menjadi dasar diterimanya permohonan tersebut oleh pengadilan negeri? 2) Apa yang dapat dilakukan pemegang saham, bila hasil penetapan tidak memuaskan? Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian penulis, diketahui bahwa dasar diterimanya permohonan adalah ditentukan dari jawaban termohon, terpenuhinya syarat normatif pelaksanaan RUPS, serta manfaat penetapan. Sedangkan, pemegang saham karena ikut menjadi pihak dalam permohonan maka ia juga terikat dengan hasil penetapan. ......General Meeting of Shareholders (GmoS) must be performed in accordance with the provisions, concerning the quorum. When the quorum is not fulfilled, then the GMoS could not be performed. The Indonesian Company Law, allow a company to ask to the district courts for the determination, regarding the third GMoS’s quorum. The questions are 1) what are the basic reasons, therefore the request of quorum determination is granted by District Court? 2) what could be done by shareholders, when the results of such determination did not satisfy them? This is a explanatory research, using the secondary data. This research explains, that the request is accepted, depending on the respond of the defendant, normative terms and conditions, and the benefit of the determination. Meanwhile, since the shareholder is also the party of the request, then he also legally bounded with the determination from the district court.

Abstrak :
Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham adalah pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa diadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang, namun kerap ditemukan permasalahan pembuatan dan keberlakukan atas keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini. Salah satunya adalah suatu permasalahan terkait keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang berisi tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Setelah keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dibuat, tidak dinyatakan ke dalam akta notaris dan juga tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Timbul pertanyaan atas keberlakuan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini. Penelitian kualitatif terhadap hukum normatif yang memakai tipe penelitian deskriptif analitis ini dilakukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Menurut Undang-Undang yang mengatur mengenai perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, keputusan sirkuler tentang perubahan anggaran dasar yang tidak dinyatakan ke dalam akta notaris tidak dapat berlaku. Terkait dengan masalah ini, diharapkan peraturan mengenai keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham dapat diperjelas dan dirinci agar pembuatan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak hanya bergantung pada satu pasal saja pada praktiknya.

---

Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders is a resolution decided without holding the actual General Meeting Of Shareholders physically but the resolution is decided by circulating ideas to be decided to Shareholders and the ideas are approved by all shareholders. Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders is a convenience that is given by the Law, yet problem often arises regarding the making and enforceability of the Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders. One of the problem is regarding Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders about the amendment of article of association of company. After making the Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders, the Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders is not stated in a notarial deed and also not reported to Minisrtry of Law and Human Rights. The enforceability of the Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders is questioned. This qualitative study of normative law that uses descriptive analytics type of study carried by document study or literature material study. According to the Law that regulates about amendment of article of association of company, Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders that is not stated in a notarial deed can not be enforced. Regarding this issue, it is expected that regulation of Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders can be clarified and specified in order that making of Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders is not only depends on one article in practice.

Abstrak :
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri sehingga memerlukan wakil yang disebut organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan mengambil tindakan terkait managemen dan kepemilikan dari perusahaan serta mengadakan perjanjian perikatan antara perseroan dengan pihak lain dan sebaliknya sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Tugas-tugas yang dibebankan kepada direksi dalam menjalankan aktivitas Perseroan Terbatas sangatlah banyak dan dalam kondisi tertentu mungkin terjadi Direktur tidak dapat menjalankan kewenangannya sehingga kewenangan direksi dalam mengurus perseroan dikuasakan kepada pihak lain. Pemberian kuasa direksi ini merupakan hal yang umum pada masa sekarang ini, dan merupakan hal yang penting dalam aktivitas bisnis perseroan. Namun meskipun dibolehkan dalam pasal 103 Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT) nomor 40 Tahun 2007 hal ini tidak diatur secara terperinci sehingga dalam pelaksanaan pemberian kuasa direksi masih terdapat permasalahan mengenai kategori dan batasan kewenangan yang dapat dialihkan oleh Direksi kepada pihak lain.Hal ini terlihat dari kasus Sengketa Pengambilalihan Saham PT Sima Bintang Niaga di mana telah terjadi penggunaan surat kuasa Direksi untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk mengetahui dan menganalisa hal-hal tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

---

As a legal entity, a limited liability company a is unable to do its business activities by itself and therefore needs representatives to do it. Director is one of its representative organs who is responsible and fully liable to do all the necessary activities related to the company and manage the company for the interest of and in accordance with the purpose and objectives of the company. Director is also entitled to represent the company within and outside the court of law and to take all acts concerning both the management and the ownership of the company and to bind the company with other parties and vice versa as stated in the Articles of Association of the company. Managing daily business activities of the company is a huge task and in certain condition a director may not be able to do his authority and therefore he or she may give the authority to other party. The used of a power of attorney is common nowadays and is important in business activities and even though it is governed in article 103 the Law of Republic Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, the regulation does not provide details explanation as well as the procedures concerning the power of attorney given by the director of a company. This has lead to many problems in terms of the framework and limitation of the authorities that can be given to other party. One of the case related to the power of attorney given by a director to a third party is shown in the controversy of the transfer of shares of PT Sima Bintang Niaga whereby the power of attorney given by the director was used to do the legal action of notifying the shareholders for a General Meeting of Shareholders. The method used in analysing this research is a juridical normative method with statute approach.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perbedaan pendapat di lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan RUPS berdasarkan penetapan pengadilan. Secara khusus, tesis ini membahas mengenai mekanisme penyelenggaraan RUPS melalui penetapan pengadilan menurut UU PT, dan analisis terkait penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan penetapan RUPS dari pemegang saham 6,02 dengan meniadakan kehadiran pemegang saham lainnya. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai upaya hukum kasasi yang diajukan terhadap penetapan pengadilan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji suatu penetapan pengadilan yang memuat perkara antara PT. Sheriutama Raya selaku pemegang 6,02 saham pada PT. Davomas Abadi, Tbk. melawan PT. Davomas Abadi, Tbk. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa permohonan penetapan RUPS hanya dapat dilakukan dengan 2 dua mekanisme, yaitu i pemegang saham minimal 10 mengajukan permohonan penetapan RUPS ke pengadilan negeri karena Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU PT; dan ii PT mengajukan permohonan penetapan RUPS ketiga ke pengadilan negeri karena kuorum kehadiran RUPS pertama dan kedua tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 UU PT. Dalam hal ini, pemegang saham sebesar 6,02 tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan RUPS tersebut karena tidak memenuhi kriteria menurut UU PT. Selain itu, upaya hukum kasasi yang dilakukan terhadap penetapan pengadilan tidak sesuai dengan UU PT karena penetapan pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, termasuk banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu menerbitkan pedoman agar terdapat pemahaman yang sama di lingkungan peradilan terkait penyelenggaraan RUPS melalui penetapan pengadilan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses on the dissenting opinion within the court system with regards to the establishment of a General Meeting of Shareholders GMS based on a court decree. In particular, this thesis shall discuss on the mechanism on how to establish GMS based on a court decree in accordance to Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company, and shall provide an analysis on a court decree that grants the request for the establishment of GMS from 6.02 of Shareholders whilst disregarding the presence of other Shareholders. In addition, this thesis discusses the petition of cassation towards the aforementioned decree. This research is juridical normative analysing a Central Jakarta Court Decree between PT. Sheriutama Raya as shareholder of 6.02 in PT. Davomas Abadi Tbk. against PT. Davomas Abadi Tbk. The result of this research shows that the request for the establishment of GMS shall only be permissible under two mechanisms, i shareholders at least 10 submit a request for GMS to the district court because the Board of Director and Board of Commissioners did not undertake the invitation for GMS as reffered to in Article 80 of Law on Limited Liability Company and ii the company submit a request for GMS to the district court because the quorum of the GMS does not meet requirement as stipulated in Article 86, Article 88, and Article 89 of Law on Limited Liability Company. In this case, the shareholder of 6.02 shares does not have any legal basis in requesting for RUPS because he is not meet the criteria according to the Law on Limited Liability Company. Furthermore, the petition of cassation towards the aforementioned decree is not in conformity with the Law on Limited Liability Company because a court decree cannot be filed by any legal action, including an appeal, cassation, or reconsideration. In this case, the Supreme Court of the Republic of Indonesia should establish guidelines so that there is a common understanding within the court system with regards to the provisions on establishing RUPS based on court decrees.