Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang gedung Bouwploeg yang telah ada semenjak tahun 1912. Gedung ini berada dalam kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan termasuk yang dilestarikan oleh Undang-Undang Bangunan Cagar Budaya. Pada awalnya, gedung ini adalah kantor biro arsitek N.V. de Bouwploeg, yang mengembangkan wilayah Nieuw Gondangdia yaitu kawasan Menteng. Perusahaan yang dipimpin oleh P.A.J. Moojen ini, pailit pada tahun 1925 dan membuat gedung ini tidak dipergunakan kembali sebagai kantor biro arsitek. Gedung ini tetap dipergunakan hingga akhirnya sekarang menjadi sebuah masjid. Perubahan fungsi ini menyebabkan penyesuaian terhadap ruangan dan bagian bangunan, diantaranya ruangan untuk kepengurusan masjid serta bagian bangunan seperti pintu, jendela, lantai, dan atap bangunan. Selain itu, terdapat penambahan bangunan seperti tempat wudhu, koperasi, aula dan pos keamanan.

---

The study describes about the Bouwploeg building which has been built in 1912 and is located on Menteng, Central of Jakarta. It is one of historical building at Jakarta that has been conserved by Undang-Undang Bangunan Cagar Budaya (Laws of Herritage Buildings). Bouwploeg was an office building of architect bureau that expanded the Nieuw Gondangdia (Menteng area). The building has never been used any longer as an architect bureau when the company which was headed by P.A.J. Moojen went bankrupt in 1925. Since the bankruptcy, the building was used as on many purposes and finally being used as a mosque until present time. The change of function drove an adjustment rooms, and some other parts of the building, including the rooms for the management of the mosque, doors, windows, floors, and roof. Some other part additions were made further, such as the place to take wudhu, cooperation office, multifunction room, and security office."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengasuransian atas Barang Milik Negara-Gedung Bangunan, dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas proses pengasuransian atas Barang Milik Negara-Gedung Bangunan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara dilakukan terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 3 (tiga) Kementerian/Lembaga lain sebagai pembanding. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengampu kebijakan asuransi Barang Milik Negara dan PT Asuransi Jasa Indonesia selaku perusahaan yang terlibat dalam Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengasuransian barang milik negara telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Satuan kerja yang jumlahnya cukup banyak membuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mampu untuk mengikutsertakan seluruh gedung bangunan satuan kerja dalam asuransi Barang Milik Negara. Terdapat masa pertanggungan yang tidak penuh selama setahun dalam periode asuransi dikarenakan adanya periode penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN berbeda setiap tahunnya. Untuk itu, proses penganggaran pengasuransian barang milik negara harus disusun dengan lebih baik dengan cara dimasukkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) agar selaras dengan usulan perencanaan Barang Milik Negara dalam dua tahun ke depan. Dengan demikian, anggaran asuransi dapat disiapkan lebih dini sehingga barang milik negara dapat diasuransikan secara utuh dalam satu periode pertanggungan. Perlindungan terhadap gedung bangunan negara merupakan hal mutlak karena berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

---

This research aims to analyze the insurance of buildings as state assets, to identify problems in its insurance, and to recommend policy as an attempt to increase the effectiveness of insurance of buildings as state assets in the Ministry of Law and Human Rights. The research utilizes qualitative descriptive analysis methods via a case study approach. Interview was conducted to the Ministry of Law and Human Rights and three other ministries/institutions as comparison. Furthermore, interview also conducted to the Directorate General of State Assets as the focal points for policy on insurance of buildings as state assets and to the PT Asuransi Jasa Indonesia as one of the company from State Assets Building Insurance Consortium. The research shows that the insurance of buildings as state assets by the Ministry of Law and Human Rights is in-line with the Minister of Finance Regulation No. 97/PMK.06/2019 on State Assets Insurance. With such a large scale of work units, it causes the Ministry of Law and Human Rights to not insure all its work units' buildings yet. Moreover, there is a limited accountability period within a year of insurance period. The limitations are incurred from the difference in budget consumption window period each and every year. The insurance process of building as state assets should be better planned. The plan could be included in the State Assets Requirement Plan to ensure its concordance within the next two years. Thus, insurance budget could be planned earlier and ministries/institutions could put their state assets under insurance within one accountability period. Protection of buildings as state assets is a necessity to ensure a functioning public service."