Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan tanah warisan turun temurun dari nenek moyang masyarakat Minangkabau yang tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh digadaikan dengan syarat-syarat tertentu yang dibenarkan secara adat. Gadai yang dimaksud adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang bersifat sementara, dimana sipenggadai atau disebut juga dengan sipenjual gadai, untuk sementara waktu bukanlah pemilik tanah itu lagi sampai Ia menebus gadainya itu dari sipembeli gadai. Karena pemegang atau pembeli gadai adalah pemilik tanah itu makanya ia berhak melakukan perbuatan apapun atas tanah itu, batasannya hanya satu yakni ia tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain untuk selama-lamanya. Konsep gadai tanah di Minangkabau ini perlu untuk dipahami, karena pada dasarnya konsep gadai tanah di Minangkabau berbeda dengan konsep gadai tanah biasa. Hak gadai atas tanah di Minangkabau bukanlah berupa hak jaminan atas tanah sebagaimana berlaku pada hak tanggungan/hipotik, sebab dalam gadai-menggadai tanah di Minangkabau yang digadaikan beralih kekuasaannya (hak miliknya) dan beralih pula penikmatannya kepada pembeli gadai selama masa sebelum ditebusi secara sempurna, sedangkan dalam hak tanggungan tanahnya tetap dinikmati oleh pemilik asal. Hukum tanah adat Minangkabau mempunyai aturan sendiri yang mengatur tentang gadai termasuk mekanisme penyelesaian perkaranya jika terjadi sengketa dikemudian hari akibat gadai tersebut.

---

The high inheritance land in Minangkabau is a land of hereditary heritage from ancentors of Minangkabau that should not be in traded, shall only be pawned with certain conditions which agreed customarily. That pawning means the tentative legal act of transfer over the land rights, where the people who take in pawn for several time are not the owner of that land until he/she redeem that pawn from the pawn buyer. Because of the pawn buyer is an owner of that land, so he/she get a right to do anything to that land, and the only limit is do not trade that land to anybody else freely at the longest. The concept of pawn in Minangkabau must be understood, because basically the concept of pawn in Minangkabau is different with the usual pawn. The pawn of land rights in Minangkabau wasn?t ledge rights like in mortage, because in pawn of the land in Minangkabau is transfering the ownership and the proprietary and the enjoyment to the pawn buyer as long as redeem?s time not be redeemed perfectly, in whereas in the mortage of land rights still enjoyed by the original owner. The law of the customary land in Minangkabau has own rules whichis governing the pawn including the mechanism of the dispute settlement if there?s happened in the future because of that pawn.

Abstrak :
Pelaksanaan Perjanjian Gadai secara Adat biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat Adat di beberapa daerah pelosok di Indonesia. Salah contoh Gadai Adat yang masih ada saat ini ialah Gadai adat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Perjanjian Gadai Tanah tersebut harusnya bisa menjadi alternatif lain dalam hal mencari Pinjaman Tunai atau Kredit selain malalui lembaga Perbankan Maupun Pegadaian Konvensional. Apalagi dimasa Pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini, banyak masyarakat yang memerlukan Pinjaman cepat dan Tanpa Proses Administrasi yang Rumit Layaknya Lembaga Perbankan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Perjanjian Gadai Tanah Sebagai Alternatif Kredit Non Perbankan Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan di Desa Pukdale Kabupaten Kupang Provinsi NTT dan Keabsahan dan Kekuatan Hukum Gadai Tanah di Desa Pukdale Kabupaten Kupang Provinsi NTT menurut Ketentuan Perundang-undangan. Tipologi Penelitian yang digunakan adalah Penelitian dalam bentuk Eksploratoris, dan bentuk penelitian ialah Non Dokrinal. Sedangkan Metode Analisis Data yang digunakan adalah Metode Pendekatan Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa adanya gadai tanah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal memperoleh suatu pinjaman secara langsung dan tunai tanpa harus melalui kredit di Perbankan serta diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi yang bagi masyarakat sekitar. Eksistensi dari Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah masih tetap berjalan sampai dengan saat ini di beberapa daerah di Indonesia. Masih berjalannya Perjanjian tersebut dapat ditinjau dari peraturan Perundang-undangan yang tetap berlaku serta memiliki keabsahan dan Kekuatan Hukum yang mengikat bagi Para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Gadai Tanah tersebut. Diharapkan para pihak melibatkan juga peran Notaris dalam Perjanjian Gadai, dimana Akta Notaris sebagai Akta Otentik memiliki sifat dan Kekuatan Pembuktian Lahiriah, Kekuatan Pembuktian Formal serta Kekuatan pembuktian Materiil. ......The implementation of Customary Pawn Agreements is usually carried out by Indigenous community groups in several remote areas in Indonesia. One example of traditional pawning that still exists today is the traditional pawning done by the community in Pukdale Village, East Kupang District, Kupang Regency. The Land Pawn Agreement should be another alternative in terms of seeking cash or credit loans other than through conventional banking or pawnshop institutions. Especially during the Covid-19 Pandemic which is still happening today, many people need fast loans and without complicated administrative processes like banking institutions. The problems studied in this study are regarding the Implementation of Land Pledge Agreements as Alternatives to Non-Banking Credit in the People's Economy System in Pukdale Village, Kupang Regency, NTT Province and the Legitimacy and Legal Strength of Land Pawning in Pukdale Village, Kupang Regency, NTT Province according to statutory provisions. The research typology used is research in an exploratory form, and the research form is non-docryral. While the Data Analysis Method used is a Qualitative Approach Method. The research results show that the existence of a land pawn is expected to be able to help the community in obtaining a loan directly and in cash without having to go through banking credit and is expected to be one of the economic drivers for the surrounding community. The existence of the implementation of the Land Pledge Agreement is still ongoing today in several regions in Indonesia. The ongoing operation of the Agreement can be reviewed from the laws and regulations that are still in effect and have validity and binding legal force for the parties involved in the Land Pawn Agreement. It is hoped that the parties also involve the role of the Notary in the Pawn Agreement, where the Notary Deed as an Authentic Deed has the nature and strength of outward proof, formal strength of evidence and material strength of evidence.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis mengenai Gadai Tanah dan putusan Mahkamah Agung atas kasus Gadai Tanah dalam perspektif hukum jaminan keperdataan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis . Walaupun Gadai Tanah adalah suatu perbuatan hukum yang berdiri sendiri, tetapi dalam Perspektif Hukum Jaminan Kerperdataan, khususnya Gadai secara Perdata maka Gadai Tanah mengandung beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur Gadai secara Perdata karena dasarnya merupakan hubungan hukum yang sama dengan Gadai secara Perdata. Bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai kasus gadai tanah umumnya berdasarkan hukum acara di pengadilan dan PERPU No. 56 Tahun 1960, bukan berdasarkan hukum jaminan keperdataan. ......The focus of this study discusses about judicial review on land pledge and The Supreme Court decisions of land pledge cases in civil collateral law perspective. This research is qualitative research with descriptive analytic design. Land Pledge is a separated legal act, however from civil collateral law perspective in connection with civil pledge, there are several provisions related to land pledge are similiar to civil pledge since it has equal legal relation. Whereas The Supreme Court decisions concerning land pledge cases are generally based on court practice law and Goverment Regulations, not based on civil collateral law.