Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam industri perbankan di Indonesia khususnya, pengembangan dari pola-pola manajemen resiko telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini merupakan akibat dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia, di mana dunia perbankan mengalami pukulan yang sangat hebat di kala itu. Namun pembahasan manajemen resiko seringkali melupakan hal penting lainnya yang perlu diperhatikan oleh industri perbankan, yaitu manajemen kinerja, padahal manajemen resiko memiliki kaitan yang sangat erat terhadap manajemen kinerja, bahkan tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan ini terjadi karena resiko yang diambil menyebabkan bank perlu mengambil profitabilitas untuk dapat menutupi kemungkinan kerugian yang dapat timbul akibat resiko yang diembannya itu. Praktek manajemen resiko dan manajemen kinerja di industri perbankan memerlukan perangkat yang mampu menghubungkan antara manajemen resiko dan kinerja di tingkat unit bisnis dengan orientasi global agar tercipta mata rantai yang tidak terputus. Salah satu perangkat tersebut adalah sistem Fund Transfer Pricing (FTP). Penulisan karya akhir ini akan mencoba untuk memberikan gambaran mengenai proses FTP yang telah berjalan pada bank XYZ, dan mencoba untuk membandingkannya dengan konsep FTP secara teoritis. Berbagai kendala yang dihadapi, pilihan yang dilakukan, justifikasi serta implikasinya dan solusi alternatif yang mungkin diterapkan dalam implementasi sistem tersebut akan dibahas dalam karya akhir ini.

---

In Indonesian Banking Industry, the development of risk management method has growing very fast. This caused by the economic crisis which happened in 1997. At that time, banking industry got a difficult time. Sometimes in Risk Management implementation forgets the other important thing that needs to mention in Banking Industry, such as Performance Management. Performance Management and Risk Management have tight relationship, even cannot separated. This relationship happened because of the risk that Bank has taken should cover with number of profit. This relationship between Risk Management and Performance Management need tools to make the relationship connected in business unit with the global orientation. One of the tools is Fund Transfer Pricing system. This thesis will try to give an illustration about FTP daily process in Bank XYZ, and try to compare with FTP process theoretical, including the problem, option, justification, implication and alternative solution that probably to implement.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang sistem harga transfer dana yang wajar pada Bank Agro. Penelitian dilakukan untuk mengetahui metode penentuan harga transfer dana yang sesuai dengan kondisi Bank Agro. Harga transfer dana tersebut juga terkait dengan pengukuran kinerja masing-masing cabang Bank Agro. Dengan menerapkan metode penentuan harga transfer yang sesuai, pengukuran kinerja masing-masing cabang Bank Agro menjadi lebih adil dan tidak bias. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menyertakan perhitungan-perhitungan untuk mengeksplorasi metode penentuan harga transfer dana yang sesuai untuk Bank Agro. Hasil penelitian menyarankan bahwa Bank Agro sebaiknya memakai metode multiple pool dalam menentukan harga transfer dananya. ......The focus of this study is the fair fund transfer pricing system in Bank Agro. The purpose of this study is to assess appropriate fund transfer pricing method in Bank Agro. Fund transfer pricing is also correlate with branch performance evaluation. After Bank Agro implements the appropriate fund transfer pricing method, each branch of Bank Agro performance evaluation will be fairer and unbiased. This study is a qualitative research with some calculations to explore the appropriate method of fund transfer pricing in Bank Agro. The researcher suggests that Bank Agro should implement multiple pool method in determining its fund transfer price.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa implementasi Fund Transfer Pricing (FTP) akan membantu proses bisnis perbankan. Dengan FTP, manajemen bisa mendapatkan informasi mengenai kontribusi unit bisnis, produk atau kriteria lain sebelum membuat keputusan strategis. Informasi tersebut biasanya dalam bentuk perhitungan tingkat profitabilitas produk, unit, dan lainlain. FTP sering juga disebut dengan harga internal dan terkait dengan repricing date, maturity dan durasi produk dana atau kredit. Konsep ini juga bisa membantu bank dalam pengelolaan risiko likuiditas dan suku bunga dengan menempatkannya pada unit yang tepat. ......The purpose of this study is to prove that Fund Transfer Pricing (FTP) implementation will support the banking business. With FTP, Senior Management will have the information about income contribution of business unit, product or other criterias before make a strategic decisions. That information could be presented as profitability analysis of product, business unit, etc. FTP also called as internal pricing and related with repricing date, maturity and duration of funding or lending product. This concept also help bank to manage liquidity risk and interest rate risk by assigned them to the right unit.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis serta membandingkan sistem pembuktian di Indonesia dan di Amerika Serikat, khususnya mengenai alat bukti dan beban pembuktian. Alat bukti dan beban pembuktian dalam penelitian ini dikhususkan pada aspek mengenai transfer dana. Amerika Serikat sebagai negara adi daya dijadikan perbandingan dikarenakan pengaturan transfer dana di Indonesia dilatar belakangi dengan kegiatan transfer dana di Amerika Serikat. Dalam hal ini pengaturan mengenai transfer dana di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, hal tersebut sebagai bukti pengaturan secara materi mengenai transfer dana. Dan Electronic Fund Transfer Act sebagai pengaturan secara materi mengenai transfer dana di Amerika Serikat. Dimana ketentuan tersebut mengatur mengenai alat bukti yang sah dan beban pembuktian. Dalam pengaturan di kedua negara tersebut, alat bukti elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.Adapun dalam beban pembuktiannya, kedua negara tersebut sama-sama menganut mengenai beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik. Pada dasarnya kedua produk hukum tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah atau para pihak dari penyelenggara transfer dana.

---

The purposes of this research are to compare, to analyze, and to explai the syste, of evidence, particulary on evidence and burden of proof used on fund transfer between Indonesia and United States of America. Using United States if America law as comparison variable to Indonesia law in this research is regarding to the superpower status of America and its difference to the Indonesia law system. The most recent law that enacted by Indonesia goverment concerning fund transfer is Law Number 3 Year 2011. According to this research, researcher compared the Law Number 3 Year 2011 to Electronic Fund Transfer Act. Both regulations regulate transfer of fund in each country and consider that electronic evidence as a legitimate evidence to be used in court. Both regulations use common burden of prood and reversed burden of proof. At least, both regulations were enacted ti protec customer from the service provider of fund transfer.

Abstrak :
Sebagai salah satu langkah untuk mengatur dan memelihara sistem pembayaran dalam transaksi kiriman uang (transfer) antara bank dalam jumlah besar dan dengan cara yang real time, Iembaga perbankan di beberapa negara telah menerapkan sistem pembayaran dengan menggunakan sistem RTGS. Di Indonesia, Bank Indonesia sejak tanggal 17 November 2000 telah mengimplementasikan sistem RTGS yang merupakan sistem penyelesaian gross yang secara elektronis mempunyai hubungan on-line antara Bank Indonesia dengan bank-bank peserta yang dikenal dengan nama BI-RTGS. Keanggotaan bank-bank komersial dalam BI-RTGS diakomodasi dengan Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dengan bank peserta yang merupakan hubungan kontraktual dalam pelaksanaan BI-RTGS antara Bank Indonesia sebagai provider BI-RTGS dengan bank-bank peserta sebagai user BI-RTGS. Namun, mengingat di Indonesia belum ads Undang-undang Electronic Fund Transfer, maka untuk mengakomodasi pelaksanaan transaksi BI-RTGS tersebut, bank-bank peserta dengan difasilitasi Bank Indonesia sepakat untuk membuat Lndonesian Bankers Bye-Laws & Regulation (Bye-Laws) sebagai acuan dan pedoman bagi-bagi peserta serta terdapat pedoman yang disebut dengan Bye-Laws Committee Guidelines (Pedoman Komite Bye-Laws) dimana berdasarkan pedoman tersebut dibentuk Komite Bye-Laws yang akan memeriksa dan memutus sengketa BI-RTGS yang diajukan oleh bank-bank peserta.

Abstrak :
Flip Globe merupakan layanan remitansi internasional yang bersifat outbound atau pengiriman dana ke luar negeri. Meskipun Flip Globe memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan untuk mengirim uang ke luar negeri secara lebih praktis dan cepat, layanan ini juga memiliki risiko-risikonya tersendiri yang dapat merugikan konsumen dan penyelenggara itu sendiri. Oleh karena itu, skripsi ini akan menganalisis bagaimana pengaturan layanan remitansi internasional, implementasi ketentuan perlindungan konsumen di Flip Globe dalam hal terjadi risiko operasional, serta bentuk perlindungan hukum bagi Flip terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk memahami secara komprehensif perlindungan hukum para pihak dalam pelaksanaan layanan remitansi internasional oleh Flip apabila terjadi risiko-risiko pada penyelenggaraannya. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Adapun simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa layanan remitansi internasional diatur dalam beberapa peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana. Adapun implementasi ketentuan perlindungan konsumen Flip Globe yang dilakukan oleh Flip telah dilakukan dengan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan yang belum sesuai peraturan perundang-undangan, juga terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, yakni memiliki fraud monitoring system. Terakhir, bentuk perlindungan hukum bagi Flip dalam hal risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah dengan menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pendaaan Terorisme sebagai bentuk preventif, juga dalam konteks Flip, telah dicantumkan dalam Syarat dan Ketentuan bahwa Flip tidak akan bertanggung jawab dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penulis memberikan saran bagi Flip untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan yang masih melanggar peraturan perundang-undangan, serta menyelesaikan pengembangan fraud monitoring system. ......Flip Globe is an outbound international remittance. Although Flip Globe eases its service users to send money abroad in a more practical and quick way, this service also poses risks that may be detrimental to its consumers and the organizer themselves. Therefore, this thesis will analyze how international remittance services are regulated, the implementation of consumer protection provisions at Flip Globe in the event of operational risks, as well as forms of legal protection for Flip against the risks of money laundering and terrorism financing. The purpose of this thesis research is to have a comprehensive understanding regarding the legal protection of the parties in the implementation of international remittance services by Flip if there are risks to its implementation. In order to achieve the research objectives, the research method used in this thesis is normative juridical. The conclusions obtained from this study are that international remittance services are regulated in several regulations, namely Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers, Bank Indonesia Regulation Number 14/23/PBI/2012 concerning Fund Transfers, Bank Indonesia Regulation Number 23/ 6/PBI/2021 concerning Payment Service Providers, and Bank Indonesia Circular Letter Number 15/23/DASP of 2013 concerning Organizing Fund Transfers. The implementation of Flip Globe's consumer protection provisions carried out by Flip has been carried out quite well, but there are still several provisions in the Terms and Conditions that are not in accordance with laws and regulations, there are also obligations that have not been fulfilled, namely having a fraud monitoring system. Finally, a form of legal protection for Flip in terms of the risk of money laundering and terrorism financing is by implementing the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing program as a preventive form, also in the context of Flip, it has been stated in the Terms and Conditions that Flip will not be responsible in the event of an act money laundering and terrorism financing. The author provides suggestions for Flip to amend several provisions in the Terms and Conditions that still violate laws and regulations, as well as complete the development of a fraud monitoring system.