Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini mengevaluasi penyusunan laporan keuangan interim PT Green dan proses translasi laporan keuangan dalam mata uang asing untuk konsolidasi dengan induk perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. PT Green merupakan perusahaan pengelolaan gedung di Jakarta, yang memiliki induk perusahaan di Singapura. Berdasarkan hasil evaluasi, penyusunan laporan keuangan interim PT Green masih tidak sesuai dengan PSAK 03 Laporan Keuangan Interim, karena tidak dibuat laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Translasi laporan keuangan PT Green ke dalam mata uang USD untuk tujuan konsolidasi juga belum dilakukan sesuai dengan PSAK 10 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, karena perusahaan tidak mencatat transaksinya dengan menggunakan mata uang fungsional sehingga terdapat potensi perhitungan selisih kurs dari transaksi atau penjabaran laporan keuangan tidak akurat.

---

This internship report evaluates the preparation of PT Green`s interim financial statements and the translation process of the financial statement in foreign currency for consolidation with the parent company in accordance with financial accounting standards. PT Green is a building management company in Jakarta, which has a parent company in Singapore. Based on the evaluation results, the compilation of PT Green interim financial statements are still not in accordance with PSAK 03 of the Interim Financial Statements, because there are no statement of changes in equity, cash flow statement, and notes to the financial statements. The translation of PT Green`s financial statements into USD for consolidation purposes has also not been carried out in accordance with PSAK 10 on the Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, because company does not record transactions using functional currencies so there is a potential for inaccuracies in calculating foreign exchange differences from transactions or translating the financial statements."

"Skripsi ini membahas tentang analisis penerapan PSAK 10 (Revisi 2010) di PT ABC. PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. PT ABC menetapkan mata uang fungsional menjadi Dollar Amerika Serikat (USD) tahun 2011, tetapi perusahaan memutuskan bahwa mata uang pelaporan untuk laporan keuangan adalah Rupiah. PSAK 10 (Revisi 2010) berlaku efektif sejak 1 Januasri 2012, sehingga pada tahun 2013, perusahaan harus menyajikan kembali atas item-item pada laporan keuangan tahun 2011 dan 2012. Perubahan mata uang fungsional PT ABC didasari atas lingkungan ekonomi utama perusahaan, Sehingga, perubahan mata uang fungsional menyebabkan perusahaan harus melakukan dua prosedur, yaitu pengukuran kembali dan translasi. Prosedur translasi dilakukan atas pos moneter, pos nonmoneter, da pos laporan laba rugi komprehensif. Penggunaan kurs atas item aset dan liabilitas menggunakan kurs penutup, item ekuitas menggunakan kurs historis, dan item pendapatan dan beban menggunakan kurs pada saat transaksi terjadi.

---

This thesis focused on the analysis of implementation of PSAK 10 (Revised 2010) in PT ABC. PT ABC runs in manufacture industry. PT ABC determined that its functional currency was United States Dollar (USD) since 2011, but decided that the presentation currency for financial statements is Indonesian Rupiah. It is applicable since January 1, 2012, so in 2013, the Company have to restated all financial item in 2011 and 2012. The changes of functional currency based on the primary economic environment. Because of that, the company have to do two procedures which are re-measurement and translation. Translation procedure performed on monetary post, while re-measurement procedure performed on monetary post, non monetary post, and comprehensive income post. The application of exchanged rate of assets and liability use the closing rate, equity items use historical rate, and income and expense use the exchange rate at the date of the transaction."

"ABSTRACTPerseroan Terbatas adalah suatu badan hukum. Suatu badan hukum berbeda dengan manusia karena tidak dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu, diperlukan organ-organ untuk menjalankan kegiatan usaha dan melakukan tindakan hukum. Organ-organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dan Dewan Komisaris harus diangkat secara sah sebelum melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perseroan. Namun, seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak mungkin selamanya menjabat di Perseroan, melainkan dibatasi selama suatu periode tergantung masa jabatannya. Ketentuan mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang hanya mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris diatur secara rinci di dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai kebijakan masing-masing Perseroan. Salah satu ketentuan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang kerap digunakan dalam praktek adalah yang berakhir setelah ditutupnya RUPS tahunan. Terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas di tulisan ini. Pertama, dibahas mengenai Anggaran Dasar Perseroan sejenis itu, terkait dengan keabsahannya dengan ketentuan di dalam UUPT. Kedua, penelitian ini juga menganalisis akibat hukum apabila RUPS tahunan yang menentukan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut tidak diselenggarakan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PT X melawan PT Y. Metode penelitian tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan serta wawancara. Kemudian, terdapat saran-saran mengenai pengaturan konsekuensi tidak diselenggarakannya RUPS tahunan serta ketentuan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang sebaiknya diimplementasikan di dalam Anggaran Dasar Perseroan. ABSTRACTA Limited Liability Company is a legal entity. A legal entity differs from a human being as it is unable to act independently. Thus, a company requires organs in order to carry out business activities and take legal actions. The Companys organs include the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors (BOD), and the Board of Commissioners (BOC). In carrying out their respective duties, the BOC and the BOC must be appointed legally before they are able to take legal actions for and on behalf of the Company. However, a member of the BOD and the BOC may not forever serve in the Company, but rather limited to a certain period of time depending on their respective tenure. Provisions regarding the term of office of the BODs and the BOC are not regulated in detail in the Company Law which only provides that the BOD and BOC must be appointed for a period of time. Provisions regarding the term of office of BOD and the BOC are regulated in detail in the Articles of Association of the Company in accordance with the policies of each Company. One of the provisions of the term of office of the BOD and BOC which are often used in practice is that which ends after the closing of the annual GMS. There are two research questions to be discussed in this paper. First, such Articles of Association will be analyzed in regards with its legality with the provisions as stipulated in the Company Law. Second, this paper also analyzes the legal consequences if the annual GMS which forms the basis of the term of office of the BOD and the BOC is not conducted by referring to the case of South Jakarta District Courts Verdict between PT Xs against PT Y. This paper utilizes the use of library materials and interview. Finally, this paper also provides inputs with regards to the consequences for the failure to hold the annual GMS and the terms of office of the BOD and BOC that should be implemented in the Articles of Association of the Company."

"ABSTRAKSebagai negara yang berdaulat dan merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara. Pemerintah dan bangsa Indonesia memahami bahwa Indonesia menginginkan Rupiah menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tesis ini menjelaskan bagaimana dampak yang terjadi pascadikeluarkannya peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015, yang mewajibkan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI terhadap pembukuan dalam mata uang US Dollar. Kemudian bagaimana langkah alternatif yang ditempuh oleh Wajib Pajak agar dapat menjalankan pembukuan menurut akuntansi dan menurut pajak, khususnya bagi WP yang belum mecapai lima tahun penggunaan mata uang USD-nya. Setelah itu, diakhiri dengan analisis solusi mengatasi dampak yang ditimbulkan PBI 17 tersebut. PBI 17 ini merupakan law enforcement dari UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dampak PBI 17 tahun 2015 terhadap pelaksanaan pembukuan dalam mata uang USD. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi alternatif penyelesaian dalam praktek, dan untuk mendapatkan solusi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh PBI 17 terhadap pembukuan dalam mata uang USD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya compliance cost, administration cost dan timeconsumption cost sebagai dampak dari PBI 17 tahun 2015, menjadi pendorong bagiwajib Pajak untuk mengajukan permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang USD. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur adanya batasan paling sedikit lima tahun menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang asing USD, terhadap wajib pajak yang mata uang fungsionalnya adalah Rupiah sebagai dampak dari PBI 17 / 2015, dianggap sudah tidak relevan lagi. Secara substance over form rule, izin-izin pembukuan dalam mata uang USD.

---

ABSTRACTAs a sovereign and independent country, the Unitary State of the Republic of Indonesia has a symbol of state sovereignty that must be respected and proud of all Indonesian citizens. Rupiah currency is one of the symbols of state sovereignty. The Government and the Indonesian people understand that Indonesia wants the Rupiah to host its own country. This thesis explains how the impact happened after the issuance of Bank Indonesia regulation no. 17/3 / PBI / 2015, which requires the use of Rupiah in the territory of NKRI against bookkeeping in US Dollar. Then how is the alternative measures taken by the Taxpayer to be able to keep accounting according to accounting and according to tax, especially for WP who have not reached five years of use of its USD currency. After that, it ends with an analysis of solutions to address the impact of the PBI 17. PBI 17 is a law enforcement of the Currency Act no. 7 Year 2011. The purpose of this research is to understand and analyze the impact of PBI 17 of 2015 on the implementation of bookkeeping in USD currency. In addition, this study aims to inventory alternative solutions in practice, and to obtain solutions to the impact of PBI 17 on bookkeeping in USD currency. This research uses qualitative and qualitative descriptive method. Data collection techniques were conducted with documentary studies and in-depth interviews. The result of this research is the increasing of compliance cost, administration cost and time consumption cost as the effect of PBI 17 year 2015, become the impetus for Taxpayer to apply for revocation of license to hold bookkeeping with USD currency. The statutory provisions governing the limitation of at least five years of holding books with USD foreign currency, against the taxpayer whose functional currency is Rupiah as the effect of PBI 17/2015, is deemed to be irrelevant. Substantially over form rule, accounting licenses in USD currency for taxpayers whose functional currency is Rupiah, should be re-evaluated immediately. The government can immediately revoke the bookkeeping permit in the USD currency because it is deemed to be out of tune with the objective of Currency Law and PBI 17, namely realizing the sovereignty of the Rupiah and stabilizing the Rupiah exchange rate."