Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Memperhatikan peran dan manfaat dana pensiun yang cukup strategis bagi negara serta mempertimbangkan pentingnya jaminan kesejahteraan bagi pekerja dihari tua, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dengan perkembangan Dana Pensiun menjadi badan hukum yang terpisah dari badan hukum pendiri, diharapkan dapat menjamin pengembangan dana yang menjadi hak peserta Dana Pensiun. Di sisi lainnya, diharapkan pengelolaan Dana Pensiun dapat menjadi lebih baik, terencana dan profesional sehingga hasilnya akan mcmberikan banyak manfaat baik kepada individu peserta, perusahaan dan juga negara. Melalui penulisan tesis ini, penulis mencoba menggali dan menelaah perkembangan investasi Dana Pensiun Indonesia periode tahun 1996-2001, melalui rumusan masalah yang diajukan, yaitu: 1. Apakah terdapat pengaruh deposito dan saham secara signifikan terhadap hasil investasi pada DPPK PPMP? 2. Apakah terdapat pengaruh hasil investasi DPPK PPMK terhadap Rasio Kecukupan Dana (RKD)? 3. Apakah terdapat pengaruh hasil investasi DPPK dan DPLK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)? 4. Apakah terdapat perbedaan pengelolaan investasi DPPK PPMP sebelum dan sesudah krisis moneter? Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan pengambilan sampel sebanyak 146 dari 267 populasi Dana Pensiun PPMP yang ada di Indonesia berdasarkan laporan dari Direktorat Dana Pensiun - Departemen Keuangan. 146 Dana Pensiun tersebut mcrupakan Dana Pensiun yang tetap ada sejak tahun 1996 sampai 2001 dan mempunyai laporan yang lengkap baik laporan keuangan maupun laporan investasinya. Data diolah dengan analisis korelasi, regresi liner sederhana dan berganda serta uji komparatif yang diproses melalui program uji statistik 1 software pengolahan data SPSS versi 11.5. Berdasarkan analisis data tersebut di peroleh: a. Hasil perhitungan regresi dan korelasi antara jenis investasi dengan hasil investasi diperoleh bahwa dalam model pengelolaan investasi di Indonesia khususnya untuk Dana Pensiun PPMK pada jenis investasi Deposito, Saham dan Tanah-Bangunan mempunyai hubungan yang signifikan dengan Hasil Investasi. Persamaan regresi linear: Hasil Investasi = 0,193 Deposito + 0,198 Saham + 0,106 Tanah & Bangunan. Jenis investasi lainya mempunyai hubungan yang secara statistik tidak signifikan dalam memberikan kontribusi kepada hasil investasi (kinerja keuangan). Walaupun dari rata-rata alokasi investasi dari tahun 1996-2001 investasi saham menempati urutan ke lima secara besarnya jumlah investasi, akan tetapi secara data empiris didapat bahwa investasi saham memberikan kontribusi yang lebih besar dibanding dengan jenis investasi lainnya. b. Rasio kecukupan dana (RKD) yang merupakan alat ukur kesehatan dari dana pensiun tidak dapat diberikan kontribusi yang baik dari Total Investasi. Hal ini didapat dari uji statistik yang menyatakan bahwa Total Investasi DPPK PPMP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap RKD. Data rill juga menunjukkan masih cukup banyak dana pensiun Indonesia mempunyai RKD dibawah 100%. Total investasi ini perlu untuk ditingkatkan kinerjanya sehingga mendapatkan hasil investasi yang mcmadai untuk menopang RKD. c. Total Investasi Dana Pensiun baik dari DPPK dan DPLK mempunyai hubungan yang signifikan atau memberikan kontibusi yang berarti bagi Produk domestik bruto Indonesia. Hal ini berarti kehadiran Dana Pensiun memberi penambahan pada peningkatan PDB dan mempunyai peran yang berarti bagi negara serta berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. d. Pengelolaan investasi DPPK PPMP pada saat sebelum krisis moneter dibandingkan dengan saat sesudahnya, berdasarkan uji statisik analisis perbadingan rata-rata paired samples T-Tess didapat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada model atau alokasi investasinya. Dari uji ini diketahui bahwa pola investasi dana pensiun di Indonesia dapat dikatakan mempunyai bentuk yang seragam. Saran atau usulan penulis: a. Berdasar kesimpulan pada point a. di atas dan dengan kondisi dimana kondisi suku bunga yang terus menurun, maka perlu untuk ditidaklanjuti pola investasi kepada penempatan saham dengan tentunya mencermati dan mendalami seluk beluk berinvestasi saham di pasar modal Agar dapat diperoleh basil investasi melalui capital gain atau deviden sesuai harapan. b. Karena hasil dari Total Investasi tidak signifikan terhadap RKD yang berarti terdapat variabel lain yang mcmpengaruhi, maka perlu bagi Dana Pensiun memperbaiki faktor manajemen termasuk perhitungan aktuarisnya yang akan berpengaruh pada RKD. c. Untuk lebih meningkatkan peran Dana Pensiun dan agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan, Pemerintah diharapkan dapat memberikan pembinaan dan bantuan agar kendala-kendala yang dihadapi pengelola Dana Pensiun dapat diatasi.

---

Pay attention the strategic role and the benefit of Pension Fund for the nation, as well as considering the importance of prosperity guarantee for the employee in the retirement time, Indonesian Government issued the Undang-Undang (Regulation) No. I I 1992 regarding the Pension Fund. By the progress of Pension Fund to become a Legal Entity that separate from the Founding Legal Entity (Company), expected that it can assure the fund improvement that belongs to the right of Pension Fund member. On the other side, it was expected that the management of Pension Fund can be better, well planning and more professional, so the result of Pension Fund will give much benefit to the personal that joint the program, company and also the nation. By this thesis, the writer tries to excavate and research the progress of Indonesian Pension Fund investment period of year 1996-2001, by the formulation of the propose cases, as follows: 1. Is there any significant effect of deposit and shares to the investment result on the DPPK PPMP? 2. Is there any effect of DPPK PPMK investment result to the Fund Fulfillment Ratio (Rasio Kecukupan Dana 1 RKD)? 3. Is there any effect of DPPK and DPLK investment result to the Product Domestic Bruto (PDB)? 4. Is there any difference in the DPPK PPMP investment management before and after the monetary crisis? The research was done by collecting data that taken with the amount 146 samples of 267 PPMP Pension Fund population that exist in Indonesia, base on the report of Direktorat Dana Pensiun (Pension Fund Devision) - Departemen Keuangan (Finance Department). The 146 Pension Fund is the Pension Fund Entity that still exist since the year 1996 up to 2001, and having the complete report both financial and investment report. Data was evaluated by analysis of correlations, simple and multiple regressions, and also the comparative test that processed by the statistic test program 1 software of data management SPSS version 11.5. Base on the analysis of data revealed that: a. Correlation and regression calculation result between the investment type and the investment result is revealed that in Indonesian investment management model especially for PPMK Pension Fund, the investment in the Deposit, Share and Land-Buildings have the significant correlation with the Investment Result. The linear regression equation is: Investment Result = 0,193 Deposit + 0,198 Shares + 0,106 Land & Building. The other investment type by statistic has no significant correlation in giving contribution to the investment result (financial performance). Even though, by the average of investment allocation since year 1996-2001, the investment of shares is in the fifth position by the amount of investment, but by the empirical data was obtained that the investment type of shares give more contribution than the other investment type. b. Fund Fulfillment Ratio (Rasio Kecukupan Dana 1 RKD) that is the tools to measure the health of Pension Fund could not give or supported by good contribution of Total Investment. This condition was obtained from the statistic test that mention the Total Investment of DPPK PPMP have no significant effect to Fund Fulfillment Ratio. The real Data is showed that there are many Pension Fund in Indonesia that have the Fund Fulfillment Ratio bellow 100%. This Total Investment needs to be improved for its performance so it can get the appropriate investment result to support the Fund Fulfillment Ratio. c. Total Investment of DPPK and DPLK Pension Fund have the significant correlation or give the significant contribution to Indonesian Product Domestic Bruto (PDB). This mean that the existence of Pension Fund give the effect of PDB and Pension Fund have significant role for the nation and for the improvement of people prosperity. d. DPPK PPMP investment management before compare to after the monetary crisis, base on statistic test average comparation analysis paired samples T-Test obtained that there is no significant differences of the investment allocation or model. By this test also obtained that the Indonesian investment pattern can be said that they have the same type of form. Writer's suggestion: a. Base on the conclusion at the above point a. and with the condition where the bank rate continuously decrease, therefore it is to be consider to make the investment pattern on the shares and of course by paying attention and getting to know well the way of investment in the stocks exchange in order to obtain the capital gain or dividend of stocks as considerable expectation. b. Because the result of Total Investment is not significant to RKD, that means there are the other variable which influenced therefore the Pension Fund need to improve the factor or management including the actuary calculation which will give effect to RKD. c. To improve more the Pension Fund role and to increase the performance, Government is expect to coach and helps to solve the barrier that faces by the Pension Fund management.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbedaan pemenuhan kebutuhan psikologis dasar pada tentara dan PNS di instansi militer berdasarkan jenis golongan jabatan dengan menggunakan alat ukur Basic Psychological Needs Scale (BPNS). Partisipan penelitian ini berjumlah 277 orang yang diambil dengan menggunakan teknik accidental sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik variabel status pekerjaan ataupun variabel jenis golongan tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan psikologis dasar. Hasil penelitian ini juga tidak menunjukkan adanya perbedaan pemenuhan kebutuhan psikologis dasar antara tentara dan PNS yang dipengaruhi oleh interaksi antara variabel status pekerjaan dan jenis golongan. Berdasarkan penemuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pemenuhan kebutuhan psikologis dasar yang signifikan, baik pada dimensi kemandirian, kompetensi, dan keterhubungan antara tentara dan PNS di instansi militer dan berdasarkan golongan.

---

ABSTRACT

The objective of this research is to examine the difference of basic psychological needs fulfillment between soldiers and civil servants in Military Institution based on work level measured by Basic Psychological Needs Scale (BPNS). Data were gathered from 277 respondents using the accidental sampling method. The result showed that work status and work level have no significant influence to basic psychological needs fulfillment. There were also no differences of basic psychological needs fulfillment between soldiers and civil servants that influenced by the interaction between work status and work level variabel. Based on this study, we can conclude that there are no significant differences on autonomy, competency, and relatedness between soldiers and civil servants in imilitary institution based on levels.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program pendidikan di ISCO Foundation yaitu program beasiswa pendidikan dan program sanggar kegiatan anak. Penelitian ini juga membahas program yang mendukung program pendidikan yaitu program nutrisi dan tambahan kesehatan dan program perlindungan dan advokasi hak anak. Program ini memberdayakan anak-anak dari kelompok marjinal dengan melakukan pemenuhan hak dasar anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program pendidikan sebagai upaya pemenuhan hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif melalui studi literatur, observasi, dan wawancara yang dilakukan secara luring. Penelitian ini melibatkan 10 orang informan yang terdiri dari staf ISCO Foundation, anak dampingan ISCO Foundation, dan alumni anak dampingan ISCO Foundation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program pendidikan, ISCO Foundation berhasil memenuhi hak anak atas pendidikan. Dalam program nutrisi dan tambahan kesehatan, program ini melakukan pemenuhan hak anak atas gizi. Dalam program perlindungan dan advokasi hak anak, ISCO Foundation berhasil melakukan pemenuhan hak atas perlindungan dan hak atas identitas. Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan program adalah lokasi yang strategis, kedekatan dengan anak dampingan, adanya program pendukung dari donor, kesadaran orang tua yang tinggi, dan staf lapangan yang handal. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah pergaulan bebas, lingkungan yang berpengaruh buruk, dan penolakan dari anak dampingan. ......This study discusses the implementation of educational programs at ISCO Foundation, namely educational scholarship programs and children's activity studio programs. This research also discusses programs that support educational programs, namely nutritional and supplementary health programs and programs for the protection and advocacy of children's rights. This program empowers children from marginalized groups by fulfilling children's basic rights. The purpose of this research is to describe the implementation of the program and explain what factors influence the implementation of educational programs as an effort to fulfill children's rights. This research is qualitative research with a descriptive study through literature studies, observations, and interviews conducted offline. This research involved 10 informants consisting of ISCO Foundation staff, ISCO Foundation assisted children, and ISCO Foundation assisted alumni. The results of the research show that in terms of educational programs, ISCO Foundation has succeeded in fulfilling children's right to education. In the nutritional and additional health program, this program fulfills children's right to nutrition. In the protection and advocacy program for children's rights, ISCO Foundation has succeeded in fulfilling the right to protection and the right to identity. Supporting factors that influence program implementation are strategic location, proximity to assisted children, existence of donor support programs, high parental awareness, and reliable field staff. Meanwhile, the inhibiting factors are promiscuity, an environment that has a bad influence, and rejection from assisted children.

Abstrak :
Dalam Skripsi ini dikaji mengenai Kreditor yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mewajibkan setiap kreditor untuk melakukan pencocokan piutang sebagai syarat mendapatkan pemenuhan pembayaran harta Pailit dari Debitor Pailit. Verifikasi atau pencocokan utang berarti menguji kebenaran piutang Kreditor yang dimasukkan pada Kurator. Kreditor yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator tidak dapat mengunakan hak tagihnya kepada debitor Pailit karena melalaikan kewajibannya sebagai Kreditor Pailit. Pada skripsi ini, penulis akan menjelaskan perlindungan hukum yang dimiliki kreditor yang terlambat mengajukan tagihannya dalam proses verifikasi/pencocokan piutang serta upaya yang dapat ditempuh oleh kreditor yang piutangnya tidak terverifikasi agar tetap mendapatkan pemenuhan perikatan oleh debitor mengkaji Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. ......This thesis examines the creditors who did not register their claim to the curator and the legal consequences based on Act 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment and other laws, especially the Civil Code (KUHPER). The method used in this research is normative juridical method. Based on the Bankruptcy and Suspension of Payment act, it is obligatory for each creditor to verify their claim as a condition for obtaining fulfillment of payment from Bankruptcy assets by the Bankrupt Debtor. Debt verification means testing the correctness of Creditors' claims to the Curator. Creditors who do not register their claims to the curator cannot use their right to collect payment from the bankrupt debtor because they neglect their obligations as bankrupt creditors. In this thesis, the author will e plain the legal protection of creditors who are late in submitting their claims in the process of verification / matching of accounts receivable as well as the efforts that may be taken by creditors whose claims are not verified so that they still get the fulfillment of the agreement by the debtor by reviewing Law Number 37 of 2004.

Abstrak :
Pada program Chat Mate, banyak pemirsa yang mengikuti sms interaktif/ chatting sampai berkali-kali dengan pesan yang kurang penting. Padahal tarif yang dikenakan sebesar dua ribu rupiah per sms. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji kebutuhan dan kepuasan yang diperoleh pemirsa dari melakukan kegiatan tersebut, dengan melakukan wawancara mendalam terhadap tiga pemirsa yang sering mengikuti forum sms interaktif di program tersebut. Dari hasil temuan data diketahui bahwa faktor utama yang membuat mereka mengikuti sms interaktif/ chatting di Chat Mate adalah karena mengidap insomnia dan kebutuhan akan teman untuk berbagi di saat tersebut, yang tidak mereka dapatkan dari teman secara ?nyata? karena faktor waktu. Meski awalnya hanya sekadar ?iseng?, namun kegiatan tersebut akhirnya menjadi sebuah kebutuhan dan rutinitas di malam hari. Konsep program Chat Mate yang menyuguhkan fungsi ?pertemanan? dan menjadi media ?pelepasan? stres pada akhirnya membuat program tersebut menjadi teman pemirsa di malam hari, meski untuk mendapat pemenuhan kebutuhan tersebut mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. On Chat Mate, lots of audiences are participating intensively on interactive text messages/chatting, although the messages are rather vague. They are willing to be charge Rp 2000/sms which is pretty expensive. This research is aimed to search the needs and gratifications sought by the audience on doing that activity, by doing in depth interview to thre eaudiences who participate on that show regularly. The results indicate that the main factor which make them participating on Chat Mate are the insomnia that they suffered and the needs of friend existence so they can share for the moment. Eventhough in the beginning, they don?t do this activity seriously, but it has become a need and also a routinity at night. The concept of Chat Mate is to provide the function of a ?friend? and to be the media of release tension. In the end, it makes Chat Mate a best friend to the audience during night time, eventhough to satisfy the needs, audiences must spend rather expensive cost.

Abstrak :
This article reveals the opening of political and legal opportunities for the landless peasants of Central Java at the end of the 1990s to reclaim their lands that were confiscated during the end of the 1950s through a nationalization program to take over Dutch-controlled lands. Taking two sites of plantations that have been targeted as the peasantries’ land reclaiming campaign, this article shows the processes of the reclaiming, the responses of both plantation companies and state, and the respect of the state over rights to access lands or property rights of the peasants as citizens. Using some legal and anthropological approaches, this article finds that the state—through its apparatuses in business units, legal enforcement agencies, government units, courts, etc—is trapped in a Stocksian Paradox that is worse than its original Latin American version because the state has a deep conflict of interest as one of the “counter-claimants” of the indigenous or peasantries’ claim to rights to property/land. The authors recommend that although a robust civil society representing the peasantries is one of important parts in rights-reclaiming campaigns, the deeper Stocksian Paradox remains the biggest stumbling block in fulfilling state’s roles as rights-givers to its citizens.

Artikel in menunjukkan terbukanya peluang-peluang politis dan hukum bagi petani tak bertanah di Jawa Tengah di penghujung tahun 1990-an untuk menuntut kembali tanah mereka yang pernah dirampas pemerintah di akhir tahun 1950-an selama program nasionalisasi atas tanah-tanah yang dikuasai perusahaan perkebunan atau orang-orang Belanda. Melalui naratif di dua lokasi perkebunan yang dijadikan tempat penuntutan kembali tanah oleh para petani tak bertanah, artikel ini merunut kembali proses penuntutan kembali tanah, reaksi perusahaan perkebunan dan negara, dan penghormatan negara atas hak konstitusional warga negara atas hak atas tanah atau properti. Dengan pendekatan legal dan antropologis, artikel ini menemukan bahwa negara—lewat aparat berwujud unit-unit usaha, badan-badan penegakan hukum, unit-unit pemerintahan lokal, pengadilan, dan lainnya—telah terjebak dalam Paradox Stocksian yang ternyata lebih buruk daripada versi aslinya di Amerika Latin karena negara terjebak dalam konflik kepentingan yang sulit sebagai satu dari pemain dalam perebutan hak atas tanah. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun masyarakat sipil yang kuat mewakili kepentingan warga negara atau petani tak bertanah sangatlah penting dalam usaha-usaha penuntutan kembali hak atas tanah, Paradox Stocksian tetaplah menjadi bantu sandungan terbesar bagi negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negaranya.

Abstrak :

Tugas dan tanggung jawab dari tenaga ahli teknologi laboratorium medik, melaksanakan pelayanan laboratorium medis, yang meliputi pengambilan dan analisis terhadap spesimen biologi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 menyebutkan minimal 9 jenis tenaga di Puskesmas, salah satunya tenaga ATLM, berdasarkan data SISDMK terdapat 43 Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, semantara Puskesmas yang memiliki tenaga ATLM hanya ada 15 Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran ketersediaan tenaga ATLM dan upaya pemenuhan tenaga ATLM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus Analisis Ketersediaan tenaga ATLM dan upaya pemenuhan Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Atlm) Puskesmas di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 43 Puskesmas di level Kabupaten ada 28 Puskesmas yang belum memiliki tenaga ATLM sehingga belum memenuhi kesesuaian standar PMK 43 tahun 2019, hanya 15 Puskesmas yang memiliki tenaga ATLM dan baru 7 Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga. Perencanaan yang baik, insentif yang memadai, pengembangan karier yang jelas diharapakan mampu menjadi solusi terhadap ketersediaan dan pemenuhan tenaga ATLM di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Provinsi Banten. ......Duties and responsibilities of medical laboratory technology experts, carrying out medical laboratory services, which include taking and analyzing biological specimens. Minister of Health Regulation Number 43 of 2019 states that there are a minimum of 9 types of personnel in Puskesmas, one of which is ATLM personnel. Based on SISDMK data, there are 43 Puskesmas in the Lebak District Health Service, while there are only 15 Puskesmas that have ATLM personnel. The aim of this research is to see a picture of the availability of ATLM personnel and efforts to fulfill ATLM personnel. This research uses a qualitative research method with a case study design, analysis of the availability of ATLM personnel and efforts to fulfill medical laboratory technology experts (ATLM) for health centers in Lebak Regency, Banten Province in 2023. The results of the research show that of the 43 health centers at the district level, there are 28 health centers that do not yet have ATLM personnel therefore do not meet the standards of PMK 43 of 2019, only 15 Community Health Centers have ATLM personnel and only 7 Community Health Centers have 9 types of personnel. Good planning, adequate incentives, clear career development are expected to be a solution to the availability and fulfillment of ATLM personnel in the Lebak District Health Service, Banten Province.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Kriteria seleksi penyaluran terhadap pemenuhan kewajiban pabean; (2) Audit kepabeanan terhadap pemenuhan kewajiban pabean; dan (3) Kriteria seleksi penjaluran dan audit kepabeanan secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban pabean. Kriteria seleksi penjaluran merupakan salah satu alat penerapan konsep risk management yaitu risiko yang terjadi di bidang kepabeanan meliputi ketidakpatuhan atas perundang-undangan kepabeanan dan peraturan perijinannya, pemberitahuan nilai pabean, peraturan asal barang, pembebasan bea masuk, larangan dan pembatasan maupun potensi kerugian yang disebabkan dan fasilitas perdagangan internasional.

Audit kepabeanan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah audit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan. Pemenuhan kewajiban kepabeanan mempunyai 5 (lima) kewajiban, yaitu pendaftaran diri, menyampaikan surat pemberitahuan, membayar dan menyetor pajak yang terutang, pembukuan dan pencatatan serta pemeriksaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh importir yang telah melakukan registrasi importasi dan melakukan importasi barang di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I, II dan III yaitu sejumlah 1.150 importir. Sampel penelitian diambil dengan metode Proportionate Stratified Random Sampling dikarenakan populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, yaitu sebesar 185 importir. Kurun waktu penelitian adalah selama 1 (satu) tahun takwin yaitu tahun 2005 untuk data sekunder dan 2 (dua) bulan pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan April 2006 untuk data primer.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam bentuk studi hubungan (correlation studies) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data disusun dalam kuesioner yang menggunakan skala Likert.

Teknik analisis data dilakukan dengan 2 (dua) macam analisis, yaitu Teknik Analisis Deskriptif dan Teknik Analisis Statistik Inferensial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Terdapat pengaruh yang positif dan relatif cukup signifikan antara Kriteria Seleksi Penjaluran terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,940 dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,833. Hal ini menyatakan bahwa 83,30 % variansi yang terjadi pada Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh Kriteria Seleksi Penjaluran melalui regresi Y = 3,017 + 0,940 X1. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata korelasi X, dengan Y relatif cukup signifikan, hal ini disebabkan karena 17,901 > usher 1,96. (2) Terdapat pengaruh yang negatif dan relatif cukup signifikan antara Audit Kepabeanan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar -0,887 dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,786. Hal ini menyatakan bahwa 78,60 % variansi yang terjadi pada Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh Audit Kepabeanan melalui regresi Y = 94,331 - 0,887 X2 . Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata bahwa korelasi Audit Kepabeanan dengan Pemenuhan Kewajiban Pabean relatif cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan t hitung 9,615 > t tabel 1,96. (3) Terdapat pengaruh yang positif dan relatif cukup signifikan antara Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi antara kedua variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 0,960 dan koefisien determinasinya dapat adalah sebesar 0,923. Angka ini mencerminkan bahwa variansi Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh variabel Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan secara bersama-sama sebesar 92,30 %. Dengan kata lain variabel Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan secara bersama-sama dapat memprediksi variansi yang ada pada variabel Pemenuhan Kewajiban Pabean sebesar 92,30 %. Uji signifikansi hubungan kedua variabel bebas dengan variabel terikat dilakukan dengan uji F. Dari uji Anova atau F test diperoleh F hitung = 1083,374 dan Fu ei pada a = 0,05 adalah 3,04 karena F hitung > F table.

Saran dari penelitian ini adalah (1) berhubungan dengan Kriteria Seleksi Penjaluran diharapkan ada perbaikan atau upaya peningkatan dan pemutakhiran data pada Sistem Intelijen Database; penambahan kriteria pada Profil Importir menjadi 5 (lima) tingkatan dan diversifikasi kriteria seleksi berdasarkan Profil Negara Asal dan Profil Negara Transit; (2) berhubungan dengan Audit Kepabeanan diharapkan teknik-teknik pelaksanaan Audit Kepabeanan dapat dilakukan dengan seefisien dan seefektif dengan cara targetting atas obyek audit yang akan diaudit dan selanjutnya akan dimutakhirkan ke dalam Profil Importir.

---

The aim of research is to know influences of: (1) Lining selection criterion to Customs obligation fulfillment; (2) Customs audit to Customs obligation fulfillment; (3) Lining selection criterion and Customs audit simultaneously to Customs obligation fulfillment.

Lining selection criterion is one of the ways in applying Risk Management Concept is mean a risk happened at Customs sector covering in-obedience on Customs Law and its license rules, informing of Customs value, rules of source of goods, free of import obligation. Prohibition and limitation or loss potential caused by International Trading Facilities. Customs Audit is mean an aim to consider whether the audit has followed procedures or certain rules, which has been applied. Customs obligation fulfillment according has 5 (five) obligations, namely self-registration, delivering information letter, pay and distribute tax liability, bookkeeping, and recording and checking (examining). Research population is all importers which have done import registration and have imported goods in Customs Service Office Tanjung Priok I, II dan III of 1.150 importers. Research sample is using Proportionate Stratified Random Sampling method is caused of population has no homogeny members and strata proportionally, consist of 185 importers. The length time of research is I (one) year calendar, in 2005 for secondary data and 2 (two) months in March 2006 till April 2006 for primary data. The research uses descriptive method in the form of correlation studies by using quantitative approach. While data collecting instrument is arranged in questionnaire in Likert's scale. Data analysis technique is done by 2 (two) kinds of analysis, namely Descriptive analysis technique and Inferential Statistic Analysis Technique.

Summary of this research is: (1) there is a positive influence and relatively significance enough between Lining Selection Criterion to Customs Obligation Fulfillment. Correlation coefficient relation of both variables is 0,940 and determination coefficient is 0,833. It shows that 83,30 % variants which is happened on Customs Obligation Fulfillment can be explained by Lining Selection Criterion through regression Y = 3,017 + 0,940 XI. Based on significance test result, in fact correlation of X, with Y relatively significance enough, this case is caused of t counting17,901 > t table 1,96. (2) there is negative influence and relatively significance enough between Customs Audit and Customs Obligation Fulfillment. Correlation coefficient relation of both variables is -0,887 and determination coefficient is 0,786. It shows that 78,60 % variants which is happened to Customs Obligation Fulfillment can be explained by Customs Audit through regression Y = 94,331 - 0,887 X2 . Based on significance test result actually correlation of Customs Audit with Customs Obligation Fulfillment is relatively significance enough. It is proven by t counting 9,615 > t table 1,96. (3) There is positive influence and relatively significance enough between Lining Selection Criterion and Customs Audit to Customs Obligation Fulfillment Co-relation coefficient between those two free variables with tight variable is 0,960 and determination coefficient is 0,923. The numbers shows that variants of Customs Obligation Fulfillment can be explained by Lining Selection Criterion variable and altogether with Customs Audit is 92,30 %. In another word Lining Selection Criterion variable and altogether with Customs Audit can predict the existing variants in Customs Obligation Fulfillment variable of 92,30 %. Significance test relation of both free variable with tight variable is done through F test. From Anove test or F test is got F counting = 1083,374 and F table at a = 0,05 is 3,04 because F counting F table.

Suggestion of the research is (1) connecting with Lining Selection Criterion hopefully there will be correction or effort of improvement and modernizing data of Database intelligent System; Adding criterion to importer profiles become 5 (five) levels and diversification of selection criterion based on Source Country Profile and Transit Country Profile; (2) connecting with Customs Audit hopefully application techniques of Customs Audit can be done effectively and efficiently by targeting on audit object which will be audited and next will be modernized into Importer Profile.

Abstrak :
Penyalahgunaan hak terhadap pasien selaku konsumen dapat terjadi tanpa dirasakan oleh pihak rumah sakit, apalagi bila konsumen tidak mengungkapkan keluhan atau kekecewaan secara formal. Meskipun tidak dipermasalahkan, penyalahgunaan hak ini secara hakikatnya adalah masalah. Kita tidak dapat membiarkan suatu penyimpangan terjadi terus menerus, karena sekali terjadi ia akan merusak kebaikan-kebaikan yang sudah diupayakan (mempengaruhi image positif di masyarakat). Studi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasien serta faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pemenuhan hak dan kewajiban pasien di ruang rawat Inap. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) pada bulan Mei - Juni tahun 2004. Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kuantitatif, cross sectional, pada 160 pasien rawat Inap. Sampel penelitiannya adalah pasien yang telah menjalani perawatan minimal 3 hari, berusia minimal 15 tahun, dalam keadaan sadar, kooperatif, dan tidak dalam keadaan gawat darurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 87,5 % responden menyatakan terpenuhi hak dan kewajibannya di ruang rawat inap RSIJ. Sedangkan dari responden yang tidak terpenuhi haknya paling banyak berkaitan dengan tidak diberikan kebebasan untuk memilih (menerima/menolak) tindakan pengobatan yang akan diberikan oleh perawat dan dokter dan tidak mendapat penjelasan dari perawat dan dokter tentang peraturan rumah sakit pada hari pertama masuk rumah sakit. Sedangkan kewajiban yang tidak terpenuhi responden paling banyak mencakup pencarian informasi terbanyak selain informasi dari petugas dan pencarian second opinion. Hasi analisis bivariat didapat hubungan yang bermakna antara persepsi terhadap sikap perawat dan dokter dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasien serta persepsi pasien terhadap pemanfaatan sarana yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak dan kewajibannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasien. Hasil analisis multivariat dengan regresi logistik ganda, didapat dua variabel yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasien, yaitu variabel pengetahuan dan variabel persepsi terhadap sikap perawat dan dokter dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya, namun tidak ada interaksi. Dari kedua variabel tersebut didapat variabel pengetahuan yang paling dominan berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasien. Bila dilihat lebih mendalam ternyata kurangnya pengetahuan responden paling banyak dalam hal informasi tentang kebolehan untuk memilih dokter selama proses pengobatan. Sedangkan dari responden yang berpersepsi negatif terhadap sikap perawat dan dokter, ternyata paling banyak menyatakan bahwa mereka tidak diberi kesempatan untuk mengetahui isi catatan medik (status) tentang penyakit yang sedang dideritanya. Penelitian ini menyarankan untuk lebih meningkatkan layanan yang berorientasi kepada kebutuhan pasien terutama layanan dokter dan perawat. Terutama untuk tim manajemen perlu melakukan pembinaan tentang public relation, sosialisasi tentang SOPITupoksi dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban pasien. Untuk petugas kesehatan perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan diri serta profesionalisme guna memberikan pelayanan prima pada pasien. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran pemenuhan hak dan kewajiban pasien yang lebih luas. Kepustakaan: 44 (1984 - 2004)

---

Factors Related to Rights Fulfillment and Patients Obligations in Confinement of Rumah Sakit Islam Jakarta in 2004Patient rights violation as consumer could happen without any knowledge from the hospital, especially when the consumer has no formal complaint or disappointment. Although it is not an issue, this violation shows that there is a problem. We cannot tolerate this mistreatment to continue, since once it happened, it will damage the previous quality serve (destroy the positive image within society). This study wants to get the description of rights fulfillment and patients' obligations along with factors related to the level of rights fulfillment and patients' obligations in confinement. The research was done at Jakarta Islamic Hospital (Rumah Sakit Islam Jakarta - RSIJ) on May - June, 2004. The Research design used was quantitative study, cross sectional, to 160 confinement patients. The samples were patients with 3 days confinement at the minimum, and with 15 years of age also at the minimum, conscious, cooperative, and not in critical condition. The research shows that 87.5 % of respondents stated that their rights and obligations were fulfilled during their stays in confinement of RSIJ. Meanwhile, the respondents that the rights are not fulfilled are mostly related to the freedom to choose (accepting/rejecting) the medication treatment given by nurses and doctors and there are not any explanations from them about the regulations of the hospital in the day they enter. While the obligations that are not fulfilled by respondents are mostly related to the searching of information?s beside those that are got from the officers and the second opinion searched. Bi-variant analysis shows that there are significant relations between perception toward nurses and doctors in their efforts to fulfill their rights and obligations with patients' rights and obligations fulfillment and patients' perception in using any means related to the fulfillment of their rights and obligations for the purpose of rights and obligations fulfillment. Multi-variant analysis with double logistic regression shows that there are two variables related to the fulfillment of patients rights and obligations, they are the knowledge variable and perception toward nurses and doctors in fulfilling their rights and obligations variable. From those two variables, the knowledge variable is more dominant related to the fulfillment of patients rights and obligations. If it is seen in more circumstantial way, the respondents' lack of knowledge are mostly in the information that are got about the allowance to choose doctor during the medication process. While the respondents who have negative perceptions on the attitudes of nurses and doctors, most of them said that they do not give the opportunity to know the content of their medical note (pandemic status) of what they suffered of. This research suggests that there should be an improvement on the patients' services, especially the services of doctors and nurses. For managerial team, there should be a further improvement of public relation functions, publication of SOPITupoksi for patients' rights and obligations fulfillment. For health personnel, there should be a knowledge and skill development and professionalism enhancement for the services quality of patients. There should be further research to identify broader fulfillment of patients' rights and obligations. References: 44 (1984 - 2004).

Abstrak :
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Peran PT Pindad dalam pemenuhan Senjata TNI AD untuk mendukung Pertahanan dan Keamanan, tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui produk senjata yang mampu dihasilkan dan tingkat produktivitas dalam menghasilkan produk tersebut untuk menunjang pemenuhan TNI AD serta bagaimana peran PT Pindad dalam meningkatkan kemampuan pertahanan dan Keamanan melalui produksi senjata untuk TNI AD. Keikutsertaan Indonesia khususnya TNI AD dalam kompetisi ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) yang diselenggarakan sejak tahun 1991 hingga 2019 telah mencatatkan Indonesia sebagai Juara 13 kali. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia berusaha mempertahankan posisi juaranya sebesar 46,43% dari total kejuaraan yang diikuti, dalam hal ini jelas produk dalam negeri PT Pindad mampu bersaing secara internasional. Arah kebijakan PT PINDAD dalam pemenuhan senjata khususnya untuk TNI AD dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman yang akan dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan Minimum Essensial Force (MEF). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara praktis dengan beberapa sumber Selain itu, data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dari buku, jurnal, dokumen resmi, website resmi dan sumber terpercaya lainnya. Hasil penelitian adalah untuk mengetahui peran PT Pindad dalam pemenuhan kebutuhan senjata TNI AD, apalagi jika didukung dengan kebijakan dan komitmen yang sejalan dengan TNI untuk memenuhi kebutuhan senjata TNI AD. ......The problem examined in this research is the role of PT Pindad in fulfilling the Indonesian Army's (TNI AD) weapon requirements to support defense and security. The objective of this thesis is to determine the weapon products that PT Pindad is capable of producing and the level of productivity in producing these products to support the fulfillment of the Indonesian Army's needs, as well as to understand PT Pindad's role in enhancing defense and security capabilities through weapon production for the Indonesian Army. Indonesia's participation, particularly the Indonesian Army's participation, in the ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) competition held from 1991 to 2019 has resulted in Indonesia winning the championship 13 times. This can be interpreted as Indonesia's efforts to maintain its champion position, which accounts for 46.43% of the total championships participated in. In this regard, it is evident that PT Pindad's domestic products are able to compete internationally. PT Pindad's policy direction in fulfilling weapons, especially for the Indonesian Army, is implemented based on the capability-based defense concept, considering the potential threats to be faced and the trends in strategic environments. Its implementation is directed towards achieving the Minimum Essential Force (MEF). This research is conducted using a qualitative approach. Data is obtained through practical interviews with several sources. Additionally, secondary data is obtained from the exploration of books, journals, official documents, official websites, and other reliable sources. The research findings aim to determine PT Pindad's role in meeting the Indonesian Army's weapon needs, particularly when supported by policies and commitments that are aligned with the Indonesian Army's requirements.