Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ekolabel digunakan oleh perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) untuk menyampaikan informasi keramahan lingkungan produk dan sebagai strategi promosi yang dapat meningkatkan kesediaan membayar konsumen. Penggunaan jenis ekolabel yang berbeda telah diketahui memengaruhi perilaku konsumen secara berbeda pula. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh jenis ekolabel (logo dan teks ramah lingkungan) pada kemasan sikat gigi terhadap kesediaan membayar konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 2x2 factorial within-subject design yang melibatkan penggunaan vignette sebagai stimulus. Pengambilan data dilakukan terhadap 221 konsumen produk FMCG yang berusia 18-25 tahun dan merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Kesediaan membayar diukur menggunakan alat ukur willingness to pay more dari Shin et al. (2017) yang telah diadaptasi ke Bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan logo ramah lingkungan terhadap kesediaan membayar konsumen, (F (1, 152) = 27,359, p < 0,001, η²p = 0,153). Sama halnya dengan logo ramah lingkungan, ditemukan juga bahwa terdapat pengaruh penggunaan teks ramah lingkungan terhadap kesediaan membayar konsumen, (F (1, 152) = 61,127, p < 0,001, η²p = 0,287). Selain itu, penggunaan keduanya secara bersamaan juga turut memprediksi kesediaan membayar konsumen, (F (1, 152) = 7,456, p = 0,007, η²p = 0,047). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan masing-masing logo dan teks ramah lingkungan serta keduanya secara bersamaan memengaruhi kesediaan membayar konsumen secara positif. Selanjutnya, ditemukan efek yang sama pada konsumen yang disajikan dengan produk sikat gigi dengan teks ramah lingkungan dan produk sikat gigi dengan logo dan teks ramah lingkungan. Terakhir, ketika penggunaan logo ramah lingkungan dan teks ramah lingkungan dibandingkan, teks ramah lingkungan ditemukan lebih efektif dalam memengaruhi kesediaan membayar konsumen. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam memilih jenis ekolabel yang paling efektif dalam meningkatkan kesediaan membayar konsumen. ......Fast Moving Consumer Goods (FMCG) companies use ecolabels to give products’ environmental information as a promotional strategy in increasing consumers' willingness to pay. The use of different types of ecolabels has been found to influence consumer’s behavior differently. This study then aims to investigate the effect of two ecolabel types (eco-friendly logos and texts) on toothbrush packaging in predicting consumers' willingness to pay. This study is a 2x2 factorial within-subject design that involves the use of a vignette as a stimulus. Data were collected from 221 consumers of FMCG aged 18-25 years who reside in Indonesia. Willingness to pay is measured using willingness to pay more measure from Shin et al. (2017) which has been adapted to Bahasa Indonesia. The results showed that there was an effect of using environmentally friendly logos on consumers' willingness to pay, (F (1, 152) = 27,359, p < 0,001, η²p = 0,153). Similarly, it was also found that there was an effect of using eco-friendly text on consumers' willingness to pay, (F (1, 152) = 61,127, p < 0,001, η²p = 0,287). In addition, the use of both simultaneously also predicts consumers' willingness to pay, (F (1, 152) = 7,456, p = 0,007, η²p = 0,047). Thus, it can be concluded that the use of environmentally friendly logos and texts individually and both simultaneously affects consumers' willingness to pay positively. Furthermore, the same effect was found on consumers who were presented with eco-friendly text and with eco-friendly logos and texts. Finally, when the use of eco-friendly logos and texts were compared, eco-friendly texts were found to be more effective in influencing consumers' willingness to pay. The results of this study can be used as consideration for companies in choosing the most effective type of ecolabel in increasing consumers' willingness to pay.

Abstrak :
Abstrak
Students behavior towards waste takes a crucial role to successful sustainable waste managementat school level. As many scholars mentioned, a proper waste management shouldnot only environmentally effective and economically efficient, but alsosocially acceptable. Therefore, it is important to know how to drive studentsto behave more environmental friendly. Using eco friendly behavior survey forstudents as part of community engagement program titled Creating Healthy, Fitand Productive Generation through Comprehensive Mental Revolution Model, thispaper aims to identify factors that determine students eco friendly behavior.This survey was administered to 797 students from three high schools in thecity of Bekasi, SMA N 1 Bekasi, SMA N 2 Bekasi and SMK Korpri. We divided threebroad characteristics in determining students eco friendly behavior, namelyindividual characteristics, household characteristics and communitycharacteristics, as mentioned in various researches. The result shows that outof three broad characteristics, individual characteristics play significantrole in determining the level of students eco friendly behavior. In terms ofindividual characteristics, knowledge about waste and school course playspositive and significant role in determining the level. For the study course,we conclude that students in the science course have a relatively higher eco friendlybehavior level compared to social course or others. Female students are alsomore likely to have higher level of eco friendly behavior rather than malestudents. Finally, daily expenditure significantly determines the level. On theother hand, we found that environmental concern and class rank do not havesignificant effect to student s behavior. In addition, none of the householdand community characteristics variables were significant in determining thebehavior. This result emphasizes the importance of individual characteristics improvement, especially waste knowledge and environmental education, to drivestudents in dealing waste appropriately.

Abstrak :
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta dibangun sebagai infrastruktur pendukung Kota Ramah Anak, yang membutuhkan tempat bermain dan berekreasi, tempat kegiatan kreatif anak, ruang terbuka hijau, dan ruang kegiatan bersama anak dengan orang dewasa. Diperlukan sebuah kriteria RPTRA yang ideal untuk dapat mengoptimalkan peran RPTRA, khususnya di kawasan permukiman. Penelitian ini menggunakan mix method dengan lokasi penelitian pada 3 RPTRA di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Evaluasi dilakukan terhadap 3 faktor yaitu legalitas, kebutuhan dasar anak dan kebutuhan ruang publik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa setiap kawasan permukiman memiliki karakteristik yang berbeda yang berpengaruh terhadap kriteria ideal sebuah RPTRA. ......Child-Friendly Integrated Public Space (RPTRA) in Jakarta was initiated as a supporting infrastructure for Child Friendly City, which requires recreation area; place for creative activity, green open spaces, and space for children and adults activities. An ideal RPTRA criteria is required in order to optimize the role of RPTRA, particularly in settlement areas. This study uses a mix-method at 3 study site in Kembangan Sub-district, West Jakarta. An evaluation conducted on 3 factors: legal; children basic needs; and needs of a public space. The results showed that each location has different characteristics that influence the ideal criteria for a RPTRA.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji batasan dan konsep taxpayers friendly dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tabun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh 2008). Penelitian ini adalah penelitian kualilalif deskriptif karena berpijak pada penjelasan dan argumentasi nonmatematis dan nonstatistik dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain. UU PPh 2008 memberikan perlakuan yang lebih adil kepada wajib pajak, kesederhanaan dalam penerapan kebijakan pajak penghasilan, kepastian hukum dan netralitas. Selain itu, UU PPh 2008 memberikan banyak insentif, antara lain pernbebasan objek pajak, perluasan biaya pengurang penghasilan bruto, pengurangan dan penyederhanaan tarif dan berbagai stimulus untuk investasi dan dunia usaha. Berdasarkan penelitian, UU PPh 2008 terbukti telah mencerminkan kriteria utama yang terkandung dalam konsep taxpayers friendly, yaltu keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak, Kriteria umum adalah keadilan, kesederhanaan, kepastian dan netralitas sedangkan kriteria khususnya dalam UU PPh 2008 adalah pengurangan beban wajib pajak melalui kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), penerapan reward and punishment yang seimbang dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan penerapan konsep taxpayers friendly dalam UU PPh 2008 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak dalam jangka panjang pun juga meningkat. Keberadaan UU PPh 2008 juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di antara negara-negara ASEAN dalam hal kebijakan perpajakan atas penghasilan. Penelitian ini menyarankan perlunya edukasi dan sosialisasi UU PPh 2008 dengan terencana dan dikelola dengan baik agar diketahui dan dipahami masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini juga menyarankan perlunya kontinuitas pengembangan konsep taxpayers friendly dan implementasinya dalam tiap undang-undang perpajakan Indonesia untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dalam jangka panjang. ......

Abstrak :
Jumlah wisatawan Muslim yang datang ke Jepang semakin bertambah. Faktor pendorongnya adalah kebijakan bebas visa, meningkatnya jumlah fasilitas ruang sholat dan menu makanan halal, depresiasi yen yang berkaitan erat dengan biaya perjalanan murah, serta deflasi Jepang yang menyebabkan harga barang-barang cenderung stabil. Kyoto salah satu kota di Jepang yang giat menjadikan kotanya sebagai Muslim friendly city dengan menyediakan ruangan sholat, restoran halal, hotel ramah Muslim yang tersebar di beberapa lokasi. Namun konsep wisata ramah Muslim menjadi sesuatu yang dikomodifikasi sedemikian rupa untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif eksploratif yang bertujuan memberikan gambaran potensi Kyoto sebagai kota tujuan wisata halal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memperngaruhi implementasi Muslim Friendly Tourism (MFT) untuk mendapatkan gambaran yang faktual dan akurat mengenai kecenderungan munculnya praktik-praktik komodifikasi MFT. Konsep teori yang dijadikan alat analisis untuk menghasilkan kesimpulan adalah kerangka konsep MFT oleh COMCEC dan teori komodifikasi oleh Cohen. Hasil penelitian didapatkan pertama, faktor-faktor yang memperkuat potensi Kyoto sebagai kota wisata adalah keunggulan kompetitif berupa Sumber Daya Manusianya yang kreatif dan inovatif serta keunggulan komparatif berupa lanskap kota kuno dan bentang alam yang indah. Kedua, implementasi MFT di Kyoto sudah berjalan sesuai kerangka konsep teori COMCEC yaitu key faith based needs, Demand side key themes, dan Supply side key themes. Ketiga, bukti terjadinya praktik komodifikasi MFT adalah kontradiksi antara program wisata Muslim friendly Kyoto dengan The Gay and Lesbian Guide to Japan,serta tidak adanya sinergi visi-misi antara Muslim friendly Kyoto dengan Kyoto Muslim Association.

---

The number of Muslim tourists visiting Japan is increasing. The driving factor is the visa-free policy, the increasing number of prayer room facilities and halal menus, the depreciation of yen which impact to the cost of cheap travel, and Japan's deflation which causes prices of goods to be stable. Kyoto, one of the cities in Japan that actively makes its city as Muslim friendly city by providing prayer rooms, halal restaurants, Muslim-friendly hotels, are spread over several locations. But the concept of Muslim-friendly tourism is something commodified in such a way as to gain maximum profit. This study uses a qualitative method with a descriptive exploratory analysis approach that aims to provide an overview of Kyoto's potential as a halal tourist destination city and identify factors that influence the implementation of Muslim Friendly Tourism (MFT) to obtain a factual and accurate picture of the tendency to emerge MFT commodification . The theoretical concept used as an analytical tool to draw conclusions is the concept of MFT by COMCEC and the commodification theory by Cohen. The results were obtained first, the factors that strengthened Kyoto's potential as a tourist city because it was supported by competitive advantages in the form of creative and innovative human resources and comparative advantages in the form of ancient city and beautiful landscapes. Second, the implementation of the MFT in Kyoto has been in line with the theoretical conceptual framework of COMCEC, namely key faith based needs, demand side key themes, and supply side key themes. Third, the evidence for the commodification of the MFT is the contradiction between the Kyoto-friendly Muslim tourism program and The Gay and Lesbian Guide to Japan, and the absence of a synergy of vision and mission between Muslim friendly Kyoto and the Kyoto Muslim Association.

Abstrak :
Tesis ini membahas implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan lokus penelitian di SMPN 6 Depok dan SMPN 16 Depok. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber, studi kepustakaan, dokumen dan juga audio visual. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Kebijakan SRA belum berjalan dengan optimal dalam lingkup proses, hasil dan dampak. Faktor pendukung implementasi Kebijakan SRA adalah sikap dan komitmen sekolah yang kuat terhadap penerapan kebijakan SRA dengan deklarasi bersama seluruh sekolah depok dan terbentuknya Tim Pelaksana SRA di sekolah sedangkan faktor penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah (1) Hubungan antar organisasi belum terjalin baik dan kurangnya koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPAMK, Disdik dan Sekolah; (2) belum ada tugas, fungsi dan tanggung jawab serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam Struktur Birokrasi Tim Pelaksana Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Sekolah maupun Dinas terkait; (3) keterbatasan sumber daya. Dalam implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dibutuhkan kerjasama antara seluruh pihak baik pemerintah pusat dan daerah, sekolah dan masyarakat. ......This thesis discusses the implementation of the child Friendly School policy set by the Ministry of Women Empowerment and child protection and analyzes supporting factors and barriers to implementing the child friendly School policy in Depok City. This research uses qualitative methods with a type of descriptive research with research locus at SMPN 6 Depok and SMPN 16 Depok. Data collection is done through in-depth interviews with interviewees, literature studies, documents and also audio visuals. The results of this study illustrate the implementation of the CFS policy has not run optimally in the scope of processes, outcomes and impacts. Factors supporting the implementation of CFS policy is a strong school attitude and commitment to the application of CFS with the joint declaration of all schools Depok and the establishment of CFS implementation team in school while implementing inhibitory factor Child Friendly School policy is (1) the relationship between the Organization has not been established well and the lack of coordination between the Ministry of Women Empowerment and child protection, Ministry of Education and Culture, DPAMK, Disdik and school; (2) There is no duty, function and responsibility as well as the operational standard of procedures (SOP) that is clear in the bureaucracy structure of the implementation team of child friendly school policy in school or related office; (3) Resource limitation. In the implementation of the child friendly school policy requires cooperation between all parties both central and local governments, schools and communities.

Abstrak :
Pencanangan Kota Layak Pemuda tidak bisa dilepaskan dari Program Nawacita Presiden RI Periode 2014-2019. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong terpenuhinya hak pemuda guna mengembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Kebijakan Kota Layak Pemuda yang dicanangkan Menteri Pemuda dan Olah Raga ini diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pemberdayaan pemuda di tiap wilayah Indonesia melalui pendampingan penyusunan regulasi kepemudaan, kompetisi, serta penghargaan. Kota Bandung menjadi kota percontohan. Kajian ini menggunakan pendekatan riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology dengan tujuan menganalisis perumusan kebijakan Kota Layak Pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pemerintah Kota Bandung menurut Anderson 2010 . Hasil kajian menunjukkan indikator pengembangan Kota Layak Pemuda sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 mengacu pada 4 empat kluster, yakni life, play, work/school dan health/welfare masih memerlukan rencana aksi. Untuk Pemerintah Kota Bandung sendiri telah melaksanakan fungsinya menuju Kota Layak Pemuda dengan penyediaan regulasi, anggaran, program dan partisipasi kepemudaan di dalam Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Kepemudaan. Namun, masih perlu menambahkan BAB Kota Layak Pemuda dalam Peraturan Daerah tersebut. Keberlanjutan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, khususnya Pemerintah Kota Bandung mengenai kebijakan Kota Layak Pemuda.

---

Declaration of Youth Friendly City can rsquo t be separated from the Indonesia Presidential Nawacita Program Period 2014 2019. This policy aims to encourage the fulfillment of youth rights to develop their potential and role through awareness, empowerment and development as part of national development. Youth Friendly City policy that launched by the Minister of Youth and Sports is expected to strengthen youth development and empowerment in each region of Indonesia through the assistance of the preparation of youth regulation, competition, and awards. Bandung became a pilot project city. This study uses an action research approach based on Soft Systems Methodology with the aim of analyzing policy formulation Youth Friendly City at the Ministry of Youth and Sport and Government of Bandung City by Anderson 2010 . The results show the development indicators Youth Friendly City as stated in Regulation of the Ministry of Youth and Sports No. 11 of 2017 refers to 4 four clusters, namely life, play, work school and health welfare still require action plans. For the Government of Bandung itself has carried out its function towards Youth Friendly City with the provision of regulations, budgets, programs and youth participation within Local Regulation No. 1 of 2016 about Youth. However, still need to add chapters Youth Friendly City in that Local Regulation. The sustainability of the results of this study is expected to be a reference for Local Government District City in Indonesia, especially the Government of Bandung City on Youth Friendly City policy.