Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
One of the most observable achievements in the development of liberal democracy in Indonesia after the fall of the Soeharto?s New Order is the flourishing freedom of the press. One notable case was the Indonesian Playboy magazine and court decisions pertaining to it, which was successful in drawing massive public and even international attention. By thoroughly describing thoughts, feelings, values, and beliefs of various actors involved, this article explains the impacts of liberal democracy experimentation in Indonesia after the amendment of 1945 Constitution. This case has provided an excellent opportunity in observing the rule of law in enforcing the freedom of the press in Indonesia facing social cultural elements strongly adhered to by Indonesian people.

---

Salah satu pencapaian yang terlihat dalam perkembangan demokrasi liberal di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru Soeharto adalah berkembangnya kebebasan pers. Kasus yang kemudian cukup krusial adalah majalah Playboy Indonesia dan putusan pengadilan yang berkaitan dengannya, yang mana berhasil menarik perhatian publik yang masif dan bahkan perhatian dunia internasional. Dengan benar-benar mendeskripsikan pemikiran, perasaan, nilai, dan kepercayaan dari berbagai pelaku yang terlibat, artikel ini menjelaskan dampak-dampak dari percobaan demokrasi liberal di Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Kasus ini telah membuka kesempatan yang sangat baik dalam mengamati rule of law dalam melaksanakan kebebasan pers di Indonesia menghadapi elemen sosial budaya yang sangat ditaati oleh masyarakat Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini merupakan penelitian terhadap kebebasan pers di Amerika. Penelitian difokuskan kepada sebuah kasus pengadilan yaitu Onassis v. Galicia di United States District Court, Second Circuit, Southern District of New York. pada tanggal 13 September 1973. Permasalahan dari penelitian ini adalah peliputan berita yang dilakukan dengan melanggar hak pribadi dapat membatasi kebebasan pers. Pembatasan kebebasan pers disini adalah pada peliputan berita terhadap seorang figur publik yang bernama Jacqueline Onassis beserta kedua anaknya. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah landasan teori demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan pada tesis ini adalah peliputan berita sebagai bagian dari kebebasan pers harus dibatasi pada saat dilakukan dengan melanggar hak pribadi. Pelanggaran ini dibuktikan dengan akibat-akibat yang harus ditanggung oleh seorang figur pubik Jacqueline Onassis beserta kedua anaknya yaitu hilang reputasi, harga diri dan dipermalukan. Pada tesis ini juga ditemukan jawaban posisi kepentingan hak pribadi diposisikan lebih tinggi dibandingkan dengan kebebasan pers. Hal ini yang kemudian menyebabkan kebebasan pers pada isu peliputan berita harus diberikan batasan-batasan. Jawaban ini memperlihatkan berdasarkan filosofi demokrasi penekanan hak ada pada individu dan bukan pada kelompok tertentu. Alasannya adalah kepentingan atau unsur individu adalah yang menghidupi kepentingan atau unsur masyarakat. Maka pada saat kebebasan pers yang merupakan representasi kepentingan masyarakat melanggar hak pribadi, maka secara tidak langsung kepentingan atau unsur masyarakat telah menciderai kepentingan atau unsur individu. The Restrain of The Freedom of the Press in the case Galicia v. Onassis in 1973 at New YorkThis thesis is study on the press freedom in America. The main focus on this research is the case of Galicia v. Onassis at United States District Court, Second Circuit, Southern District of New York, 13th September 1973. The main problem on this research is the newsgathering that violate the right of privacy may restrain the freedom of the press. The freedom of the press restrained by the court to the paparazzi. The main theory of this research is democracy and privacy. The method of this research is qualitative The main result of this thesis is the newsgathering as the part of the freedom of the press must be restrained when the freedom of the press violate the right of privacy. The violation can be seen by the risk that have to be accepted by the public figure Jacqueline Onassis, which are the loss of dignity, the loss of reputation and potential to lower his standing in the eyes of the public. On this thesis is also found that the position of the right of privacy is much higher than the position of the freedom of the press. That is the caused why the freedom of the press must be restrain especially in newsgathering. The answer is based on the philosophy of democracy; the right is on the nature of man and not in the nature of society. The reason is the nature of society is been supported by the nature of man. In the conclusion by the time the freedom of the press, which is the representation of the interest of the people, has violated the right of privacy, as a result the nature of society has violated the nature of man.

Abstrak :
Tampilnya Mohammad Khatami dalam panggung politik Iran telah menciptakan dinamika tersendiri dalam kaitannya dengan modernisasi politik di Iran. Gagasan-gagasan modernisasi politik seperti civil society, kebebasan pers, dan lain sebagainya menjadi isu utama yang ditawarkan khatami. Modernisasi politik yang digulirkannya memadukan teori-teori yang berkembang di Barat dengan yang ada dalam tradisi Islam. Modernisasi politik tersebut meliputi dibukanya ruang kompetisi yang bebas dalam memilih pimpinan nasional, pelibatan partisipasi rakyat, dan kebebasan dalam mengekspresikan sikap politik. Modernisasi politik di Iran berhadapan dengan berbagai kendala baik struktural ataupun kendala kultural. Tulisan ini akan berupaya mengeksplorasi pemikiran politik Khatami yang terkait dengan modernisasi politik di Iran. Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme; sebuah paradigma yang dipakai dalam rangka memahami bagaimana para pelaku sosial berupaya mengelola dunia sosialnya. Jenis penelitian yang dipilih adalah kualitatif dengan metode fenomenologis. Melalui metode ini, penulis berusaha memahami arti sebuah peristiwa kaitannya terhadap orang biasa dalam situasi tertentu. Adapun sumber datanya, dikumpulkan melalui penelaahan secara sistematis terhadap data-data yang terdapat dalam buku, jurnal, majalah, koran, dan situs Internet yang relevan dengan topik penelitian ini. Political Modernization in Iran:Phenomenological Study on Khatami's Political Thought 1997-2004 Mohammad Khatami's appearance on Iranian political arena created particular dynamic concerning Iranian political modernization. The notions of political modernization such a. civil society, freedom of press, etc were Khatami's main issues. His political modernization combines the western theories and the Islamic tradition. It is including free election of national leadership, people's political participation and freedom of political expression. Political modernization in Iran encountered Muslim scholar's conservatism upholding theocracy. This research attempts to explore Khatami's thought regarding political modernization in Iran. The writer used constructivism; a paradigm to comprehend the way people manages their social sphere. It is a qualitative research by phenomenological method. Trough this method, the writer attempts to comprehend the meaning of an event regardin6 ordinary people within certain context. Data is collected trough systematic observation trough books, journals, magazines, newspapers, and internet.

Abstrak :
Jaminan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak serta-merta menempatkan pers dalam ruang kebebasan seutuhnya untuk menjalankan tugas jurnalistik. Pers tetap dihadapkan pada ancaman, baik dari luar maupun internal. Salah satu bentuk ancaman kemerdekaan pers itu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan dan mengajukannnya ke pengadilan. Undang-Undang Pers menyebutkan, sengketa pemberitaan dapat diselesaikan dengan mekanisme hak jawab ataupun hak koreksi. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan ke Dewan Pers untuk dicarikan jalan penyelesaian. Pada praktiknya, sejumlah pihak itu tidak hanya mempersoalkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tapi juga menyertakan dalil perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers hanya bertugas untuk menyelesaikan persolan etik. Adapun dalil perbuatan melawan hukum lazimnya tidak menjadi objek pembahasan khusus dalam penyelesaian sengketa itu. Hal ini sering menjadi masalah ketika akhirnya mengadu tetap melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. ......Guarantee the freedom of the press as stipulated in the Constitution and Act No.40 of 1999 on the Press (Indonesia Press Law) does not necessarily put the press in a room full freedom to carry out journalistic duties. The press remains faced with threats, both external (public) and internal (the press). One form of threats that press freedom is an objection from the parties who feel aggrieved over a reporting and take it to the court. Indonesia Press Law outlines that the dispute can be resolved with the mechanisms news right of reply or the right of correction. If it is not met then the party who feels aggrieved can complain to the Press Council to find a way to completion. In practice, a number of parties who filed an objection against the press coverage was not only questioned the breach of the Press Law and the Code of Ethics of Journalism, but also included the argument of tort. News was considered against the law, but because it does not adhere to the principles of journalism, also made without regard to decency, accuracy, and prudence. Press Council mandate granted by the Press Law only served to resolve the question of ethics. As for the argument of tort usually not is the object of specific discussion in the resolution of the dispute. This is often a problem when finally pitted continue the case to court.