Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembentukan free trade zone merupakan salah satu instrumen untuk memperolehforeign direct investment, ditengah kompetisi antar negara untuk merebutinvestasi asing. Pertumbuhan ekonomi dan investasi Singapura dan Malaysiasemakin pesat, namun memiliki keterbatasan lahan sehingga menjadi peluang bagiBatam, Bintan, Karimun sebagai free trade zone untuk memperoleh multipliereffect. Kebijakan ini menjadi daya tarik bagi pengembangan investasi terutama diKabupaten Karimun. Data Badan Pengusahaan Karimun, menunjukkan padatahun 2007 terdapat 9 perusahaan yang berinvestasi di FTZ Karimun dengan nilaiinvestasi Rp.882 miliar, dan pada akhir 2015 terdapat 155 perusahaan dengan nilaiinvestasi Rp. 22.7 triliun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsiinvestor terhadap daya tarik investasi free trade zone Karimun. Menggunakanmetodelogi penelitian deskriptif analisis dengan desk research, survey kuesionerdan interview berisi pertanyaan tentang persepsi investor terhadap parameter dayatarik investasi. Hasil jawaban kuesioner dan interview responden dianalisis secaratabulasi silang, untuk melihat keterkaitan antara karakteristik investor denganparameter daya tarik investasi free trade zone Karimun. Berdasarkan analisis,faktor penghambat daya tarik investasi antara lain buruknya infrastruktur, legalitaslahan sangat minin, dan kondisi tenaga kerja lokal dengan tingkat pendidikanrendah dan tidak memiliki keterampilan khusus. Faktor daya tarik investor untukberinvestasi di FTZ Karimun yakni, tersedianya fasilitas fiskal, kondisi keamananyang kondusif, rendahnya biaya berinvestasi, serta harapan FTZ menyeluruh diPulau Karimun.

---

ABSTRACTThe establishment of free trade zone is one of instruments to obtain foreign directinvestment, in the middle of competitions among the countries to seize foreigninvestment. Singapore and Malaysia economic growth and investement increasingrapidly, but has limitation on the land so that becomes an opportunity for Batam,Bintan, Karimun as free tade zones to gain multiplier effect. This policy becamean attraction for investment development especially in Karimun District. Datafrom Karimun Trade Zone Authority showed in end 2015 there were 155companies with investment value Rp. 22.7 trillions. This focused research aims todetermine the perception of investors to Karimun free trade zone investmentattractiveness, using descriptive analysis research methodology with deskresearch, questionnaire survey and interview containing questions aboutinvestor?s perception to investement attractiveness. The results of questionnaireanswers and respondent?s interview are analyzed in cross tabulation, to see theconnection between investor?s characteristic and free trade zone Karimuninvestment attractivesess parameter. Based on the analysis, investmentattractiveness obstacle factors are poor infrastructure, the legality of the land wasminimal, and local manpower condition with low education level and not havingcertain skills. Investor?s attractiveness factors to invest in FTZ Karimun are theavailability of fiscal facility, conducive security conditon, low investment cost aswell as comprehensive FTZ expectation in Karimun Island."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis perubahan faktor-faktor ekonomi yang terpengaruh ataspenerapan PP Nomor 2 Tahun 2009 di Kawasan Bebas Pulau Batam. Tujuan daripenelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan pada setiap faktor-faktorekonomi di masa sebelum dan setelah diberlakukannya fasilitas pajak dankepabeanan di Kawasan Bebas Pulau Batam. Penelitian ini menggunakan metodependekatan kualitatif yang berbentuk deskripsi komparasi atau perbandinganmelalui pemaparan dari data yang telah diperoleh. Hasil yang diperoleh daripenelitian ini menunjukkan adanya perubahan dari setiap rata-rata nilai faktorekonomi yang digunakan dalam pengukuran. Namun demikian, perubahantersebut berimbang pada setiap faktor yang digunakan, seperti pertumbuhanekonomi, PDRB, dan ekspor impor yang meningkat setelah diberlakukannyaaturan ini, tetapi terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatanpajak terjadi penurunan nilai, khususnya pada pendapatan pajak. Berdasarkankesimpulan tersebut, disarankan pemerintah dapat memaksimalkan pelayananyang diberikan dalam implementasi penerapan kebijakan ini, serta melakukanevaluasi dari peraturan yang diberikan dalam rangka pencapaian tujuan pemberianfasilitas perpajakan dan kepabeanan di Kawasan Bebas Pulau Batam

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the changes of economic factors that affected byimplementation of Government Regulation Number 2 Year 2009 regarding FreeTrade Zone Batam. The objective of this research is finding the changes of eachfactor at the time both before and after the enactment of tax facilities and customsin FTZ Batam. This research is using qualitative approach method withcomparative description through the exposure of data obtained. The output of thisstudy represents the changes of each value of economic factor that used in themeasurement. The change is balanced by the used factors, for instance economicdevelopment, Gross Domestic Regional Product, and the amount of export importthat increasing after the enactment of this regulation. However, investment,employment, and tax income experience a reduction value. Therefore, governmentshould maximize the service factor within the application of this regulation andevaluate the regulation in order to achieve the aim of the tax relief and customs inFTZ Batam."

"Kawasan ekonomi selalu dianggap menjadi cara bagi suatu negara untuk mendatangkan PMA di negaranya, tanpa terkecuali Indonesia yang telah menetapkan beberapa daerah sebagai kawasan FTZ yaitu Sabang dan Batam (2000) serta Bintan dan Karimun (2007). Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba melihat dampak penerapan kebijakan FTZ terhadap masuknya PMA di Indonesia. Menggunakan metode data panel fixed effect dengan periode waktu 1999-2018 serta memfokuskan pada kebijakan, karakteristik serta kondisi sosioekonomi kawasan FTZ Indonesia didapatkan hasil bahwa FTZ memberikan dampak positif bagi meningkatnya PMA di Indonesia hanya jika kawasan tersebut memiliki karakteristik dan kondisi sosioekonomi yang stabil dan mendukung iklim invetasi.

---

Economic zones are always considered to be a strategy for a country to attract FDI, including Indonesia that has designated several regions as FTZ, namely Sabang and Batam (2000) also Bintan and Karimun (2007). Therefore, this study tries to see the impact of FTZ policies on the entry of FDI in Indonesia. Using fixed effect panel data method for the period 1999-2018 and focusing on policies, characteristics, and socioeconomic conditions of FTZ in Indonesia. It shows that the FTZ has positive impact on increasing FDI in Indonesia only if the region has socioeconomic characteristics and conditions that are stable and supportive toward investment climate."

"Industri galangan kapal memainkan peranan penting dalam strategi transformasi perekonomian nasional melalui penguatan bidang maritim di kawasan strategis, seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Untuk mendorong pertumbuhan industri di kawasan tersebut, sejumlah insentif telah ditawarkan oleh pemerintah, termasuk insentif bea masuk untuk mendukung kebutuhan industri galangan kapal dalam mengimpor komponen bahan baku pembuatan kapal. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk tambahan yang di dalamnya mencakup bea masuk anti-dumping. Namun pemberian insentif tersebut tidak berjalan beriringan dengan pertumbuhan yang cenderung stagnan pada sektor manufaktur dan kinerja logistik yang di dalamnya mencakup industri galangan kapal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemberian kebijakan insentif bea masuk pada KPBPB Batam yang difokuskan pada dampaknya terhadap industri galangan kapal yang berkembang di sana. Pendekatan penelitian adalah post-positivist dengan mengacu pada kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan dalam evaluasi kebijakan menurut William Dunn. Hasil penelitian ini menunjukkan belum efektifnya pemberian insentif pajak bagi galangan kapal terhadap pencapaian tujuan dari KPBPB, termasuk meningkatkan ekosistem investasi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Meskipun telah menunjukkan efisiensi, responsivitas, dan ketepatan pemberian insentif bagi industri galangan kapal di Batam, tetapi insentif ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan dari industri dalam negeri lainnya yang berkaitan dengan industri galangan kapal. Dalam praktiknya, insentif pembebasan BMAD justru melemahkan produktivitas industri baja dan daya saing industri galangan kapal dalam negeri.

---

The shipyard industry plays an important role in the national economic transformation strategy by strengthening the maritime sector in strategic areas, such as the Batam Free Trade Zone (FTZ). To encourage industrial growth in the area, a number of incentives have been offered by the government, including import duty incentives to support the needs of the shipyard industry in importing components of raw materials for shipyard. Through Government Regulation (PP) Number 41 of 2021, the government provides additional import duty exemptions which include anti-dumping duties (BMAD). However, the provision of these incentives does not go hand in hand with the growth that tends to stagnate in the manufacturing sector and logistics performance which includes the shipyard industry. Therefore, this study aims to evaluate the provision of import duty incentive policies at the Batam FTZ which focuses on its impact on the shipyard industry that is developing there. The research approach is post-positivist with reference to the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, and accuracy in policy evaluation according to William Dunn. The results of this study indicate that the provision of tax incentives for shipyards has not been effective in achieving the objectives of the FTZ, including improving the investment ecosystem, expanding employment opportunities, and increasing competitiveness. Although it has shown efficiency, responsiveness, and accuracy in providing incentives for the shipyard industry in Batam, this incentive has not been able to accommodate the needs of other domestic industries related to the shipyard industry. In practice, the BMAD exemption incentive actually weakens the productivity of the steel industry and the competitiveness of the domestic shipyard industry. "