Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam jangka waktu yang terhitung cepat, Korea Selatan mampu membangkitkan kembali perekonomiannya pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997, termasuk dalam sektor perdagangan. Korea Selatan melakukan perubahan dari kebijakan developmentalist yang telah diterapkannya sejak 1960-an menjadi kebijakan neoliberalisme dalam perdagangan. Hal tersebut dilaksanakan melalui implementasi kebijakan perdagangan bebas, secara khusus, proliferasi FTA secara bilateral maupun regional. Penulisan tinjauan literatur ini bertujuan untuk memahami faktor mana yang menonjol dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan Korea Selatan pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997. Berdasarkan metode taksonomi, penulisan tinjauan literatur ini terbagi dalam empat tema besar, yakni kepemimpinan politik sebagai aktor signifikan dalam penyusunan kebijakan perdagangan, ide dalam penyusunan kebijakan perdagangan, faktor ekonomi internasional dalam penyusunan kebijakan perdagangan, dan faktor keamanan dan strategis dalam penyusunan kebijakan perdagangan perdagangan Korea Selatan pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997. Dari keempat tema tersebut, muncul dua belas isu dominan, yakni signifikansi aktor eksekutif, signifikansi National Assembly, perdebatan antara ide developmentalism dan neoliberal, ide konfusianisme, ide proteksionisme, faktor sistemik, perspektif Korea Selatan terhadap mega-FTA, keuntungan ekonomi KORUS FTA, dinamika politik regional, trade-security nexus dengan AS, dan strategi hedging Korea Selatan. Dari keseluruhan tinjauan literatur ini, penulis menemukan beberapa kesenjangan literatur yang dapat digunakan untuk riset selanjutnya, diantaranya adalah pembahasan kepemimpinan politik yang sangat menonjol, basis kekuatan aktor eksekutif dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan, minimnya pembahasan mengenai chaebol sebagai salah satu aktor yang berperan dalam penyusunan kebijakan perdagangan, respons kelompok veto terhadap kebijakan perdagangan pemerintah Korea Selatan, dasar ide neoliberalisme dalam kebijakan perdagangan, dan pembahasan rekan FTA Korea Selatan yang kurang beragam dan hanya terpusat pada FTA Korea-Chili dan KORUS FTA.

---

In short time, South Korea was able to revive its economy after the Asian Financial Crisis of 1997, including its trade sector. South Korea made a change from developmentalist policies which implemented since 1960s into neoliberalism. It is shown by the implementation of free trade policies, bilateral and regional FTAs in particular. This literature review aims to understand which factors stand out in the process of formulating South Korea`s trade policy after Asian Financial Crisis of 1997. Based on taxonomy method of literature review, this writing is divided into four major themes, namely political leadership as a main actor in the making of trade policy, ideas in the making of the trade policy, international economy factor in the making of trade policy, and strategic and security factors in the making of trade policy. From those four themes, there are twelve dominant issues, namely significance of executive actors, significance of the National Assembly, issue of democracy, debate between developmentalism and neoliberal ideas, the idea of confucianism, the idea of protectionism, systemic factors, South Korean perspective on mega-FTA, economic benefits of KORUS FTA, regional political dynamics, trade-security nexus with US, and South Korea`s hedging strategy. The writer has identify few literature gaps as the main findings of the literature and could be use for the next research: dominance of executive actors in trade policy decision-making process, basis of executive actor`s power in the trade policy, lack of discussion about chaebol as the main actor in the making of trade policy, veto players response to South Korea`s trade policy, basis of neoliberalism ideas in the trade policy, and lack of discussion about South Korea`s FTA partners other than Korea-Chile FTA and KORUS FTA.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai klausula ekspropriasi yang ada dalam perjanjian-perjanjian penanaman modal internasional kontemporer. Pengaturan mengenai ekspropriasi masih kurang dikenal dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum penanaman modal secara khususnya. Padahal ekspropriasi merupakan isu aktual dalam penanaman modal dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan kedaulatan negara dan hak-hak dasar lainnya. Berangkat dari latar belakang demikian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana konsep ekspropriasi yang berlaku menurut AANZFTA dan bagaimana perbandingan antara klausula ekspropriasi yang terdapat dalam perjanjian tersebut dibandingkan dengan klausula serupa dalam perjanjian lainnya. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian yuridisnormatif. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa ekspropriasi merupakan tindakan yang sah untuk ditempuh negara sepanjang ia dilaksanakan sesuai dengan aturan. Perbandingan yang dilakukan juga menunjukkan bahwa diantara perjanjianperjanjian internasional mengenai penanaman modal di wilayah ASEAN, terdapat upaya pembentukan sistem hukum penanaman modal regional dengan menggunakan sarana perjanjian penanaman modal internasional yang cenderung seragam. ...... This thesis is an analysis on expropriation clauses in ASEAN’s contemporary international investment agreements. Expropriation is a new, but actually familiar concept in Indonesian legal system. Whereas, expropriation is currently becoming an actual issues in international investment regime, because of it’s relation to many difficult aspect such as state sovereignty and economic rights. In reference with those issues, this thesis explore the expropriation clauses in AANZFTA and similar agreement. This thesis also do a comparative study over those aforementioned expropriation clauses. The problems are researched with juridical-normative legal research methods, and conclude that basically expropriation is legal as long as it is done in accordance with certain contemporary international investment regime’s regulations. As for it, with the comparative studies, it is also discovered that there is an effort by ASEAN member countries to form a Lex Mercatoria on international investment regulation by utilizing various international investment agreement, include regional investment/free trade agreement and Bilateral Investment Treaties.

Abstrak :
Pada tahun 2005, India dan Indonesia tertarik untuk membangun kerjasama ekonomi dengan menginisiasi Indonesia-India Economic Comprehensive Agreement (II-CECA). Namun, 15 tahun berlalu, Indonesia dan India belum sama sekali menandatangani kesepakatan ekonomi II-CECA. Penelitian itu mencoba untuk menjawab penyebab belum adanya kesepakatan II-CECA. Dengan menggunakan studi literatur melalu pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba menganalisis fenomena ini dengan menggunakan pendekatan Society Centred Approach (Moravscik, 1998) dan faktor domestik yang mempengeruhi kebijakan luar negeri (Hiscox, 2017). Penelitian ini menemukan fakta bahwa kondisi politik domestik India berpengaruh terhadap mandegnya perjanjian II-CECA. Kondisi tersebut berupa adanya 1) pergantian kepemimpinan dari INC ke BJP, 2) perbedaan persepsi politik antara kedua partai, dan kelompok kepentingan berpengaruh seperti kaum Nasionalis Hindu. Penelitian ini juga membuktikan bahwa ormas nasionalis Hindu di India memiliki pengaruh yang kuat di pemerintahan Modi, terutama di bidang kebijakan ekonomi luar negeri karena memiliki akses langsung ke kekuasaan lewat partai politik BJP. ......In 2005, India and Indonesia initiated talks about Indonesia-India Economic Comprehensive Agreement (II-CECA) to strengthen the economic relations between the two countries. However, 15 years on, Indonesia and India have yet to sign the II-CECA economic agreement. This study examines this stagnation by looking at the domestic sources of foreign economic policy. With literature study and qualitative method, this research shall analyze the phenomenon using society centred approach (Moravscik, 1998) and domestic factor that influences economic foreign policy (Hiscox, 2017). This thesis argues that India's domestic factors contributed significantly to the stagnation of the II-CECA agreement. These factors are: (1) National leadership change from INC to BJP; (2) different political preferences among BJP and INC politians, and (3) the influence of powerful interest group such as the Hindu Nationalists. This research also proves that Hindu nationalist movement in India has a strong influence in the Modi’s government, through BJP, including in foreign economic policy.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Motivasi India dalam ASEAN-India Free Trade Agreement. ASEAN-India Free Trade Agreement, sebagai salah satu perjanjian perdagangan bebas antar kawasan dengan jumlah populasi yang sangat banyak dan jumlah volume perdagangan yang cukup besar, disetujui untuk dilakukan tinjauan atas permintaan India dan dengan persetujuan ASEAN di tahun 2019 setelah 10 tahun beroperasi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa India baru mengajukan tinjauan setelah 10 tahun beroperasi dan apa motivasi India dalam AIFTA ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis motivasi yang dimiliki India dan menemukan bahwa India memiliki motivasi ekonomi, leverage, efek interaksi, dan pemimpin di dalam AIFTA. ......This research discusses India's motivation in the ASEAN-India Free Trade Agreement. The ASEAN-India Free Trade Agreement, as one of the free trade agreements between regions with a very large population and a fairly large volume of trade, was approved for reviewed at the request of India and with ASEAN's approval in 2019 after 10 years of running. This then raises questions, why India only had submitted a review after 10 years of operation and what is India's motivation in this AIFTA. This research uses a qualitative approach methodology to analyze India's motivations and found that India has economic, leverage, interaction effect, and leadership motivation in AIFTA.

Abstrak :
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas kedudukan klausa performance requirements dalam free trade agreement serta risikonya bagi Indonesia apabila melanggar klausa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipologi deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Indonesia memiliki risiko untuk ditarik menjadi pihak dalam sengketa pelanggaran klausa performance requirements dalam free trade agreement di mana Indonesia terikat dengan ketentuannya. Indonesia harus mengkaji kembali peraturan perundang-undangan di Indonesia agar konsisten dengan klausa performance requirements dalam free trade agreement yang mengikat Indonesia ABSTRACT
This thesis discusses about the standing of performance requirements clauses in free trade agreement and the risks involved when Indonesia breach the clauses. This research fundamentally used normative juridical method, while in this research discusses about an object from a legal standpoint and legislation. This research also use descriptive type of typology. The results of this study is that Indonesia has a risks to be claimed violate the performance requiements clauses of free trade agreement that Indonesia involved. Indonesia should review their law so it can be consistent with the performance requirements clauses on free trade agreement that Indonesia involved;This thesis discusses about the standing of performance requirements clauses in free trade agreement and the risks involved when Indonesia breach the clauses. This research fundamentally used normative juridical method, while in this research discusses about an object from a legal standpoint and legislation. This research also use descriptive type of typology. The results of this study is that Indonesia has a risks to be claimed violate the performance requiements clauses of free trade agreement that Indonesia involved. Indonesia should review their law so it can be consistent with the performance requirements clauses on free trade agreement that Indonesia involved;This thesis discusses about the standing of performance requirements clauses in free trade agreement and the risks involved when Indonesia breach the clauses. This research fundamentally used normative juridical method, while in this research discusses about an object from a legal standpoint and legislation. This research also use descriptive type of typology. The results of this study is that Indonesia has a risks to be claimed violate the performance requiements clauses of free trade agreement that Indonesia involved. Indonesia should review their law so it can be consistent with the performance requirements clauses on free trade agreement that Indonesia involved, This thesis discusses about the standing of performance requirements clauses in free trade agreement and the risks involved when Indonesia breach the clauses. This research fundamentally used normative juridical method, while in this research discusses about an object from a legal standpoint and legislation. This research also use descriptive type of typology. The results of this study is that Indonesia has a risks to be claimed violate the performance requiements clauses of free trade agreement that Indonesia involved. Indonesia should review their law so it can be consistent with the performance requirements clauses on free trade agreement that Indonesia involved]

Abstrak :
Tesis ini membahas perubahan kebijakan FTA Uni Eropa di ASEAN dari pendekatan antar-kawasan menjadi pendekatan bilateral. Perubahan kebijakan tersebut terjadi pada tahun 2009 saat negosiasi dengan pendekatan region-toregion dihentikan untuk sementara dan dilanjutkan dengan negosiasi bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN secara individual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal yang kemudian membentuk pilihan rasional EU untuk memilih preferensi kerjasama bilateral dari alternatif yang tersedia. Analisa tersebut menggunakan rational choice theory dan teori pembuatan keputusan. Penelitian ini menemukan bahwa EU mengubah kebijakan FTAnya karena dorongan kondisi internal EU dengan krisis yang sedang terjadi, kondisi ASEAN dan juga pengaruh hadirnya aktor-aktor dominan lain di Asia, khususnya ASEAN. Kegagalan sistem multilateral dalam perdagangan internasional juga mendorong EU untuk memilih pendekatan bilateral dalam kerjasama FTA dengan ASEAN. ...... This thesis examines the changes of the European Union?s FTA policy toward ASEAN from inter-regional becomes bilateral approach. The changes of the policy occurred in 2009 when the negotiations with region-to-region approach had been postponed and followed by bilateral negotiations with the individual ASEAN countries. This research uses qualitative method to analyze internal and external factors which shape European Union's rational choice to choose bilateral approach. The analysis uses rational choice theory and decision making theory. The study found that the European Union changed it's free trade policy as a boost to the EU internal conditions of the current crisis, ASEAN conditions, and also the presence of other dominant actors in Asia, especially in ASEAN. The failure of the multilateral system of international trade also encourages the European Union to choose bilateral cooperation in the FTA with ASEAN.

Abstrak :
Perjanjian perdagangan regional telah mencakup lebih dari setengah dariperdagangan internasional di seluruh dunia sejak di awal 1990-an. ASEAN FreeTrade Area (AFTA) didirikan untuk meningkatkan daya saing ekonomi regional. Peningkatan ekspor telah menjadi salah satu prioritas utama dalam timbulnya perdagangan internasional sebagai kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi.Sebagai akibat dari krisis keuangan global adalah hal yang penting bagi negaranegaraanggota untuk meningkatkan hubungan perdagangan internasional melalui perjanjian perdagangan bebas untuk meningkatkan sistem produksi regional. Perjanjian perdagangan bebas meningkatkan perdagangan barang secara efisien bersumber antara negara-negara anggota dan menyebabkan terciptanya transaksi perdagangan yang meningkatkan kesejahteraan. Untuk menganalisis dampak AFTA pada kinerja ekspor negara-negara anggota, penelitian ini mengembangkan model gravitasi dasar untuk melakukan analisis data cross sectional yang melibatkan enam puluh negara, baik anggota dan non-anggota AFTA, untuk periode tahun 1991,2001, dan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah AFTA mulai berlaku, terdapat efek positif pada kinerja ekspor negara-negara anggota. ...... Regional trade agreements have covered more than half of international trade throughout the world since in the beginning 1990?s. The ASEAN Free Trade Area (AFTA) was established to improve regional economic competitiveness. Encouraging export has been one of the main priorities within the opening-up to international trade as the driving force for economic growth. In the aftermath of the global financial crisis, it is important for the member countries to enhance international trade relations through free trade agreements to improve regional production systems. Free trade agreements enhance the trade of goods efficiently sourced between member countries and lead to trade creation that improves welfare. In order to analyze the impact of AFTA on member countries? export performance, this paper develops a basic gravity model to perform cross sectional data analysis involving sixty countries, both members and non-members of AFTA, for the periods of 1991, 2001, and 2012. The main finding of this study is that after AFTA came into force, there was a positive effect on the member countries? export performance.

Abstrak :
Peningkatan jumlah Free Trade Agreement dari tahun ke tahun menjadi pertanyaan khususnya mengenai utilisasi dan dampaknya pada sektor bisnis. Dimana dalam prakteknya di lapangan, sektor bisnis merupakan subjek utama yang memanfaatkan fasilitas skema FTA. Oleh karena itu diperlukan tinjauan atau studi untuk melihat tingkat pemanfaatan FTA, agar sesuai dengan tujuan FTA untuk menghapus diskriminasi yang terjadi pada perdagangan internasional Penelitian ini berusaha untuk memeriksa tingkat utilisasi skema free trade agreement pada sektor bisnis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 tahun terakhir (2016-2019). Penelitian ini menggunakan data perusahaan-perusahaan yang bersumber dari hasil survei.  Dengan menggunakan pendekatan kualitatif (deskriptif dan in-depth interview) dan kuantitatif (regresi probit). Penelitian ini melihat bagaimana utilisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan fasilitas FTA, manfaat dan hambatan yang ditemui, faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan serta isu-isu terkait utilisasi. Penelitian menemukan utilisasi perusahaan masih rendah, yakni sebesar 44% dari total 64 populasi perusahaan. Selain itu, manfaat yang diterima perusahaan dengan utilisasi skema FTA antara lain akses pasar, kemudahan pengurusan dokumen bea-cukai, dan tarif preferensi yang lebih rendah sedangkan hambatan dalam utilisasi skema FTA antara lain persyaratan dokumen, informasi yang terbatas, dan sulit untuk memahami peraturan dan ketentuan. Perusahaan yang tidak menggunakan skema FTA antara lain disebabkan oleh menggunakan skema selain FTA, informasi yang susah ditemui, dan peraturan yang rumit. Penelitian juga menemukan karakteristik perusahaan dan dukungan pemerintah juga mempengaruhi kemungkinan perusahaan untuk melakukakn utilisasi FTA.

---

The proliferation of Free Trade Agreements is still questionable, especially regarding its utilization and impact on business sector. In fact, business sector is the main subject which utilizes FTA scheme facilities. Therefore, review or study is needed to observe FTAs utilization in order to achieve the FTA's objective and eliminate discrimination in the international trade. This study undertakes to examine the level of utilization of free trade agreement schemes in the business sector in Daerah Istimewa Yogyakarta during the last three years (2016-2019). This research is conducted using survey firms data and combining qualitative approaches (descriptive and in-depth interviews) with quantitative (Probit regression). This study examines the FTAs utilization by firms, the benefits and impediments encountered, and the encouraging for the utilization of FTA scheme. Research findings showed that the FTA`s utilization among the firms in Yogyakarta is relatively low, counted for 44% out of the total 64 population. In addition, the benefits obtained by firms include market access, ease of processing customs documents, and lower preferential tariff. Meanwhile, the impediments when utilizing FTA are document requirements, limited information, and difficulties in understanding the regulations and provisions. Meanwhile, some other firms did not utilize FTA because they have been using another scheme, unable to find the needed information, and due to the complicated regulations. The study also found that firms characteristics and government support are included as affecting factor for DIY firms to utilize FTA.

Abstrak :
Bagi Indonesia, IJEPA merupakan kebijakan perdagangan bebas bilateral pertama yang diambil Indonesia dalam rangka memenuhi kepentingan nasional bidang ekonomi khususnya perluasan akses pasar produk ekspor di pasar Jepang, mengembalikan investasi Jepang yang menurun dalam beberapa waktu terakhir dan juga sebagai kerangka bagi alih teknologi industri manufaktur Indonesia. Secara politis IJEPA memberikan Indonesia kedudukan setara dengan negara lain yang telah terlebih dahulu menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Jepang. Sedangkan bagi Jepang, IJEPA merupakan kebijakan diplomasi perdagangan internasional yang merupakan komplementer dari kebijakan perdagangan internasional Jepang sebelumnya yang hanya menganut multilateralisme melalui WTO. Situasi global dengan semakin meningkatnya perjanjian perdagangan bebas regional/bilateral di berbagai kawasan mendorong Jepang untuk mengamankan pasarnya dan memenuhi kepentingan ekonominya khususnya di Asia Tenggara. Secara khusus IJEPA bagi Jepang merupakan upaya untuk memenuhi kepentingan ekonomi antara lain perluasan akses pasar produk Jepang, mengamankan investasi, serta mengamankan pasokan energi dan sumber daya mineral sebagai kebutuhan utama bagi industrinya. Secara politis IJEPA pun memberikan Jepang peluang untuk tetap menjadi negara penjamin stabilitas ekonomi dan politik kawasan. Dengan semua asumsi dan hipotesis yang ditawarkan, tesis ini menyimpulkan bahwa IJEPA adalah suatu kebijakan luar negeri yang dibentuk atas dasar kepentingan ekonomi dan politik kedua negara.

---

As for Indonesia, The 2007 IJEPA was the first bilateral free-trade policy which was issued to meet its several domestic economical interests, particularly in regard to the economic expansion of market access for all Indonesia?s exported goods to Japan, restoring the Japan?s investment which has been declining for the last few years, and also as a technology transfer framework within Indonesia?s manufacturing industry as well. The 2007 IJEPA politically put Indonesia at the same and equivalent position to other countries that have formed earlier freetrade partnership with Japan. While for Japan, The 2007 IJEPA was a kind of international trade diplomacy that also become a complementary to its international trade policy which previously only follow multilateralism through WTO. The situation inside the global world which provides an increase of either bilateral or regional free-trade agreement at various areas also encourages Japan to secure its market and economical interest, especially within the South-East Asian region. Specifically for Japan, The 2007 IJEPA is sort of effort to meet its economical goal, among others, market expansion for products of Japan, to secure the investment, and also to secure the supplies of energy and mineral resource for its industry consumption. In the other hand, The 2007 IJEPA also politically gives Japan more opportunity to remain become one of the economic and political stabilizer countries within the region. Through all the hypothesis and assumptions presented in this thesis, it can be obviously concluded that The 2007 IJEPA is a kind of international policy that is established based on both economical and political interest between the two countries.