Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebutuhan hasil cetak dokumen merupakan bagian dari kegiatan dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Secara umum, dokumen dijabarkan sebagai media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Informasi tersebut dapat berupa pemberitahuan ataupun data transaksi yang telah terjadi. Khusus untuk data transaksi yang terjadi secara periodik antara produsen dan konsumen, dokumen informasi tagihan / transaksi dicetak dengan menggunakan teknologi Document Printing System (DPS). PT. X merupakan salah satu divisi AGDS yang melakukan usaha layan olah dokumen dengan memanfaatkan teknologi komputer mulai dari tahap pengolahan data, pembuatan desain tata letak, pencetakan dan pengamplopan (inserting) dalam suatu sistem yang terpadu. Produk PT. X berupa pencetakan dokumen berwarna ataupun hitam/putih untuk rekening koran bank, rekening telepon maupun aplikasi lainnya yang bervolume tinggi, akurat, rahasia dan tepat waktu. Pengguna terbesar jasa pencetakan DPS adalah produsen utilitas (listiik, air, gas, dan telekomunkasi) dan jasa keuangan (perbankan, kartu kredit, dan asuransi). Guna mengembangkan usahanya, PT. X melakukan ekspansi usahanya dengan sistem waralaba. PT. X1 merupakan terwaralaba pertama sejak tahun 1997 dan berlokasi di Jakarta. Pesatnya pentumbuhan permntaan cetak DPS, ternyata tidak berjalan sejajar dengan perkembangan bisnis terwaralaba PT. X1 Hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis PT. X secara keseluruhan. Oleh karena itu yang menjadi isu utama bagi PT. X saat ini adalah bagaimana memperbaiki sistem pengembangan pewaralabaan PT. X guna mendukung bisnis DPS dan segera mengambil peluang yang ada. Berdasarkan hal tersebut, studi pada karya akhir ini memiliki 3 tujuan yaitu memastikan bahwa sistem waralaba merupakan langkah yang tepat bagi pengembangan bisnis PT. X, mendapatkan area penyebab lambatnya pertumbutian usaha terwaralaba dibandingkan PT. X yang dikelola AGDS, serta memberikan masukan pada PT. X mengenai pioritas langkah perbaikan yang harus dilakukan guna mempercepat pertumbuhan pendapatan pewaralaba. Analisis dilakukan pada hal yang terkait langsung dengan pengelolaan bisnis PT. X, tidak mencakup analisis industri DPS di Indonesia, baik dari sisi perkembangan teknologi DPS maupun pola permintaan. Dasar pembatasan ini diambil karena data perkembangan bisnis DPS bersumber dari Gartner (perusahaan riset dan analisis bisnis industri) yang sudah diolah oleh internal AGDS. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa PT. X harus memfokuskan pertumbuhan usahanya pada pelanggan dan sektor utilitas yang melakukan pencetakan DPS secara internal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu jumlah pelanggan dan pertumbuhan usaha sektor utilitas terbesar dibandingkan usaha pelanggan DPS lainnya, trend alihdaya produsen internal ke eksternal, kompetisi yang tidak terlalu berat antara sesama produsen DPS karena, pangsa pasar yang sangat besar, seria perolehan keuntungan yang lebih besar dibandingkan melakukan pencetakan untuk pelanggan dan industri lain. Pemberdayaan sistem waralaba PT. X merupakan pilihan terbaik dalam memperbesar pangsa pasar volume printing PT. X. Alasan utama yang mendorong hal di atas adalah keterbatasan dana yang ada pada PT. X sehingga tidak memungkinkan melakukan investasi sendiri serta sudah tersedianya sistern waralaba PT. X. Selain itu PT. X juga akan mendapatkan keuntungan finansial dan terwaralaba dalam bentuk pembayaran fee awal waralaba dan royalti. Untuk menjawab isu utama di atas, PT. X perlu melakukan langkah-langkah konkrit yaitu memperbaiki kontrol sistem waralaba yang belum effektif seperti kesinambungan promosi penjualan dan pelatihan kembali tenaga kerja operasional agar tingkat pelayanan yang diberikan pada pelanggan sesuai dengan standar yang disepakati. Langkah konkrit Iainnya adalah memperketat kontrak, memperbaiki meloda peniiaian kinerju terwaralaba, inemberikan kompensasi atas keberhasilan dan kegagalan terwaralaba, dan melakukan terminasi kontrak bila ternyata kineija terwaralaba sulit diperbaiki lagi. Terakhir PT. X harus memperkokoh fungsi pemasaran waralabanya dengan mempersiapkan tenaga pemasaran dan melakukan pelatihan bagi tenaga operasionalnya guna mendukung keberhasilan operasi usaha terwaralaba-terwaralaba baru.

Abstrak :
Didalam era globalisasi seperti saat ini dimana batas-batas kedaulatan negara seolah-olah menyatu dan terjadinya revolusi industri banyak produk-produk luar negeri yang datang ke satu negara dalam rangka expansi pasar dan diproduksi secara masal, produk barang dan jasa yang ditawarkan produsen bukan dalam bentuk penjualan langsung kepada konsumen tetapi dengan pola kerjasama usaha yaitu kemitraan berupa franchise(waralaba),Produk barang dan jasa tersebut seperti makanan,minuman,perkakas rumah,salon mobil, motor, sarana pendidikan.Dalam bisnis franchise ini ada pihak-pihak yang terlibat didalamnya seperti:1).Pihak Franchisor adalah orang perorang atau badan yang memiliki hak istimewa atau hak khusus 2).Pihak Franchisee adalah perusahaan atau orang perorang yang menerima hak istimewa dalam rangka pengembangan usaha 3).Bisnis franchise itu sendiri. franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorang/badan usaha terhadap sistim dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian,pokok permasalahannya adalah 1)Apa konsep bisnis franchise yang ada selama ini.2)Dasar atau landasan hukum dari bisnis franchise ini dan 3)Hak serta kewajiban dari franchisor dan franchisee,penelitian yang dilakukan adalah penelusuran literatur atau kepustakaan yang bersifat kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa:a)Konsep bisnis franchise adalah kemitraan usaha yang saling menguntungkan,b)Dasar hukum berdasarkan PP No. 42 Tahun 2007,Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta perundang-undangan lainnya seperti hukum administrasi,kete nagakerjaan dan perpajakan,c)Hak dan kewajiban antara franchisor dan franchisee tidak seimbang atau unequalbargaining power dimana posisi franchisor lebih dominant dari posisi franchisee,sehingga perlu dibuat perlindungan hukumnya. ......In the globalization era in which the state border as unity and due to modernization of industry many imported goods product entering from one country to another country and to penetrate and expand the market shares , the manufacture is offering the product output such as goods or services in the different system instead of direct selling to the customers the product output e.g. food and beverage, car salon, home appliances ,educational facility, in the franchise business are involved some party for instance;1)Franchisor is individual person or as company who have the preference right 2)Franchisee is person or company who receive the preference right and to develop the business.3)the type of franchise business , the franchise definition is the preference right is belong to someone or company by the system and unique business in conjunction with goods and services marketing, in fact the system is proven and succeed and the other parties can be utilized this system by using the agreement, the real focus in this business are 1),what is the franchise concept 2)what is the legal concept and 3)what’s the party obligation, the research paper by literacy library as quantitative approach , the conclusion may can be made are 1).the franchise is the partnership business by mutual benefit 2) the legal aspect by Government Regulation No. 42 / 2007 re : Franchise, Kitab Undang-undang Hukum Perdata and another regulation such as administration law, industrial relation law (labor law),taxes law 3).the right and obligation between franchisor and franchisee are unbalance, the franchisor is more dominant compare with the franchisee therefore the law protection is require

Abstrak :
Hubungan antara franchisor dan franchisée dalam perjanjian franchise ditandai adanya ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar. Perjanjian franchise umumnya merupakan perjanjian baku yang dibuat dan ditawarkan oleh franchisor kepada franchisée. Isinya perjanjian yang memuat syarat-syarat standar ditentukan secara apriori oleh franchisor, cenderung syarat-syarat tersebut merugikan franchisée, sehingga seringkali menimbulkan konflik antara franchisor dan franchisée dalam menjalani bisnis Franchisée. Oleh karena itu, ada upaya perlindungan hukum terhadap franchisée yang meliputi: 1. perlindungan yang bersifat preventif, dilakukan oleh Pemerintah, yaitu melalui PP Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan SK Menperindag RI Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Melalui wewenang notaris, dalam hal ini peranan notaris melalui wewenangnya untuk melegalisasi perjanjian franchise yang dibuat dan disiapkan secara a priori oleh franchisor cukup relevan dikemukakan, karena notaris dapat mencegah terjadinya perjanjian baku yang dapat merugikan salah satu pihak. Seyogyanya, pembentuk undang-undang mensyaratkan perjanjian franchise dibuat secara otentik. Oleh Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), yaitu melalui kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota AFI. 2. Perlindungan hukum yang bersifat represif, yang bertujuan memulihkan hak-hak dari pihak yang dirugikan, melalui peradilan umum, perdamaian dan arbitrase. Dalam praktek, perdamaian merupakan cara yang selalu ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa, karena cara ini sesuai dengan prinsip bisnis franchise sebagai family business.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai adanya perjanjian franchise antara Muhaerul dengan PT. Wadha Artha Abadi. yang akan ditinjau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba Terdapat berbagai persoalan terkait dengan unsur-unsur perjanjian franchise dalam Peraturan Pemerinth Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba yang tidak terpenuhi oleh perjanjian franchise oleh Muhaerul dengan PT. Wadha Artha abadi sehingga apakah perjanjian franchise ini dapat dikatakan sebagai perjanjijan franchise atau tidak, Peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah perjanjian franchise antara Muhaerul dengan PT. Wadha Artha Abadi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dengan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur mengenai franchise atau waralaba. 2. Bagimanakah akibat hukum dari perjanjian franchise antara Muhaerul dengan PT. Wadha Artha Abadi apabila tidak memenuhi aspek-aspek perjanjian franchise menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 3. Bagaimanakah upaya hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dari perjanjian franchise

---

ABSTRAK
This thesis discusses the existence of the franchise agreement between Muhaerul with PT. Wadha Artha Abadi. which will be reviewed based on the legislation in particular Government Regulation No. 42 of 2007 on Franchise There are many problems associated with the elements of his government's franchise agreement in Regulation No. 42 of 2007 on Franchise are not met by the franchise agreement by Muhaerul with PT. Wadha Artha framchise immortal so that if agreement can be said as perjanjijan franchise or not, researchers propose the subject matter, namely: 1. How does the franchise agreement between Muhaerul with PT. Wadha Artha Abadi according to Government Regulation No. 42 Year 2007 on Franchise with other relevant regulations governing the franchise or the franchise? 2. How does legal consequences of franchise agreements between Muhaerul with PT. Wadha Artha Abadi if it does not meet aspects of the franchise agreement under the provisions of Government Regulation No. 42 Year 2007 on Franchise? 3. How are laws and legal protection for the parties to the franchise agreement is Muhaerul with PT. Wadha Artha Abadi.

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian franchise berperan penting dalam sistem franchise karena sistem franchise didasarkan pada suatu perjanjian sebagai pedoman pelaksanaan. Di Indonesia, mengenai franchise diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Sementara itu, di Australia, franchise diatur dalam Competition and Consumer Industry Codes ndash; Franchising Regulation 2014 Select Legislative Instrument No. 168, 2014 yang dikenal sebagai lsquo;Franchising Code of Conduct rsquo;. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, penelitian perbandingan hukum ini menunjukkan bahwa selain terdapat perbedaan dalam pengaturan hukum mengenai perjanjian franchise yang berlaku di Indonesia dan Australia, juga terdapat persamaan.

---

ABSTRACT
Franchise agreement has a vital role in the franchise system, because the franchise system based on an agreement as implementation guidance. In Indonesia, franchise is regulated in Government Regulation No. 42 year 2007 on Franchise and Regulation of the Minister of Trade of The Republic of Indonesia Number 53 M DAG PER 8 2012 on Franchising. Meanwhile, in Australia, franchise is regulated in Competition and Consumer Industry Codes ndash Franchising Regulation 2014 Select Legislative Instrument No. 168, 2014 also known as ldquo lsquo Franchising Code of Conduct rdquo . This research is jurisdistic normative research, this legal comparative research shows that other than the difference in the regulation about franchise in Indonesia and Australia, it also has the similarity.

Abstrak :
RINGKASAN EKSEKUTIF
Perkembangan bisnis franchise yang pesat, menyebabkan banyak ahli manajemen menyebut bisnis franchise sebagai suatu konsep pemasaran yang paling sukses yang pernah diciptakan. Franchise dapat digunakan sebagai suatu sistem pengembangan usaha atau ekspansi secara global dengan risiko yang relatif kecil.

Daya tarik bisnis fanchise menyebabkan banyak pengusaha mulai menekuni usaha franchies. Banyak franchisor asing yang mulai mengembangkan usahanya di Indonesia yang dianggap mempunyai iklim kondusif. Prospek cerah bisnis franchise juga sudah mulai dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia yang dapat dilihat dari mulai munculnya franchisor lokal terutama dalam bidang usaha restoran fast food.

Perkembangan bisnis franchise yang pesat diikuti oleh meningkatnya intensitas persaingan, sehingga setiap pengusaha franchise harus mulai mempersiapkan diri menghadapi situasi tersebut. Dalam pertumbuhan bisnis franchise di Indonesia, dirasakan pengetahuan maupun pedoman mengenai bisnis franchise dirasakan masih kurang memadai. Hal tersebut dipengaruhi oleh bisnis franchise yang relatif masih baru diperkenalkan di Indonesia.

Tujuan penulisan karya akhir ini adalah untuk mempadukan analisis mengenai kompleksitas bisnis franchise terutama dari sudut pandang konsep, aplikasi dan permasalahnnya di Indonesia. Untuk menelaah permasalahan ini digunakan analisis pendekatan dengan teori keagenan.

Sebagai obyek analisis studi ini adalah PT Adi Boga Cipta. PT Adi Boga Cipta dalam hal ini merupakan pemegang franchise untuk restoran Hanamasa dari Jepang yang merupakan suatu restoran self service yang pertama yang menggunakan sistem franchise di Indonesia. Dalam perkembangannya, PT Adi Boga Cipta dijadikan master franchise di negara ASEAN.

Metode yang dipakai dalam studi ini adalah dengan menggunakan analisa secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode SWOT dan AHP yang dilakukan terhaap PT Adi Boga Cipta, yang ternyata memberikan hasil yang menarik. Walaupun sebagai restoran self service yang pertama di Indonesia, restoran Hanamasa belum mempunyai image yang kuat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi, pengetahuan mengenai bisnis franchise dan partisipasi manajemen sehingga perusahaan menjadi lemah di dalam menghadapi lingkungan.

Relasi yang terjalin dengan baik antara franchisor dan franchisee tanpa adanya pengendalian dan motivasi, bukan merupakan jaminan keberhasilan bisnis franchise. Banyaknya pesaing dan pilihan bagi konsumen menyebabkan keunikan sistem dari restoran Hanamasa menjadi tidak berarti.

Akhirnya, agar PT Adi Boga Cipta dapat berperan sebagai master franchise yang baik, harus mulai melakukan perbaikan secara internal terlebih dahulu, yaitu dengan mengatasi kelemahan perusahaan agar mampu memanfaatkan peluang yang ada didalam bisnis franchise.

Dari penulisan karya akhir ini, kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa didalam menjalankan bisnis franchise diperlukan suatu pengetahuan mengenai konsep franchise, pelaksanaan dan permasalahan. Sehingga setgiap pengusaha franchise dapat membentuk struktur keagenan yang sesuai untuk mengurangi kebutuhan akan pengendalian dan biaya monitor dimana didalam struktur tersebut arus informasi berjalan dengan lancar dan menjamin kepercayaan pada masing-masing pihak.

Agar bisnis franchise di Indonesia dapat berkembang dengan baik, diperlukan suatu pedoman atau peraturan khusus mengenai bisnis franchise. Prospek cerah bisnis franchis hendaknya diikuti suatu aturan sehingga konflik yang sering terjadi antara franchisor dan frachisee dapat dihindarkan.

Abstrak :
Tidak cepatnya pemulihan keadaan ekonomi Indonesia membuat lambannya peningkatan laju pertumbuhan perekonomian. Walaupun demikian, ada beberapa jenis usaha yang mampu bertahan dan bahkan berkembang pesat pada masa, sulit tersebut, salah satunya adalah usaha waralaba. Waralaba merupakan bentuk usaha yang telah lama dikenal di Indonesia dan diakui berdasarkan asas kebebasan berkontrak serta sistem terbuka buku III KUHPerdata dan pengaturannya.pada Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1997 tentang Waralaba. Usaha waralaba dilakukan dengan dasar Perjanjian Waralaba. Pada umumnya Perjanjian Waralaba menggunakan perjanjian baku, telah mengurangi kemampuan negosiasi Calon Franchisee dan adanya Tie-in clause di dalam perjanjian yang membatasi Franchisee. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kejujuran dan itikad baik dari Franchisor. Dalam perjanjian tersebut diatur mengenai Hak dan Kewajiban Franchisor (Pemberi Warlaba) dan franchise (Penerima Waralaba) yang merupakan hal penting dalam kegiatan usaha Waralaba. Hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian memperlihatkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak terutama hak franchisor untuk memutuskan perjanjian sepihak. Oleh karena objek dari Perjanjian Waralaba adalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual maka Perjanjian Waralaba itu sendiri berkaitan dengan Undang-undang No.15/2001 tentang Merek, Undang-undang No.19/2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang No.14/2001 tentang Paten, Undang-undang No.30/2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-undang No.31/2000 tentang Desain Industri.