Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Menteri Keuangan mempertimbangkan pemberian insentif pajak masih berlangsung karena pandemi Covid-19 belum berakhir dan membawa dampak terhadap perekonomian sehingga masih perlu adanya insentif perpajakan berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam rangka optimalisasi pemulihan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan insentif pajak covid-19 berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 Impor berdasarkan The Four Maxims dan implementasi kebijakan kedua insentif ini di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Metode dalam penelitian ini adalah mixed method research menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner untuk mengukur persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 22 Impor dan wawancara kepada petugas fiskus dan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 Impor telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxims, serta tercapainya sasaran yang ingin dicapai pemerintah, Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam kedua insentif ini tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya, fiskus telah melaksanakan tugas, tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tercapainya kepuasan Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam kebijakan kedua kebijakan insentif ini. ...... The Minister of Finance considers that the provision of tax incentives is still ongoing because the Covid-19 pandemic has not ended and has had an impact on the economy so that there is still a need for tax incentives in the form of reducing Article 25 installments and exempting Import Income Tax Article 22 to optimize national economic recovery. This study aims to evaluate the Covid-19 tax incentive policy in the form of reducing installments of Income Tax Article 25 and exemption of Article 22 Import Income Tax based on The Four Maxims and the implementation of these two incentive policies at Jakarta Kelapa Gading Tax Office. The method in this study is mixed method research combining quantitative and qualitative approaches. The data in this study were obtained from a questionnaire to measure taxpayers' perceptions of the Covid-19 tax incentive policy on Income Tax Article 25 and Import Income Tax Article 22 and interviews with tax authorities and taxpayers. The results of the study indicate that the taxpayer's perception of the tax incentive policy of reducing installments of Income Tax Article 25 and exemption of Import Income Tax Article 22 on imports has fulfilled the principles of tax collection The Four Maxims, as well as achieving the goals of be achieved by the government, taxpayers who participate in these two incentives do not experience difficulties in carrying out their obligations, the tax authorities have carried out their duties and responsibilities by applicable regulations, and the satisfaction of taxpayers participating in these two incentive policies has been achieved.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini ditujukan untuk menganalisis aturan-aturan PPh dan PPN pada perusahaan pelayaran niaga. Penelitian ini selanjutnya menganalisis metode-metode penggalian potensi pajak perusahaan pelayaran niaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peraturan-peraturan perpajakan yang ada dan upaya penggalian potensi pajaknya. Aturan-aturan pajak dianalisis dengan menggunakan asas-asas The Four Maxims equality, certainty, convenience of payment, and efficiency dari Adam Smith. Hasil analisis menunjukkan bahwa aturan-aturan PPh yang ada belum memenuhi asas-asas The Four Maxims, sedangkan aturan-aturan PPN yang ada sudah memenuhi asas-asas The Four Maxims. Hasil analisis lainnya yaitu pelaksanaan dari metode-metode penggalian potensi pajak perusahaan pelayaran niaga.

---

ABSTRACT
The focus of this study is to analyze Income Tax Laws and Value Added Tax VAT Laws on shipping commercial company. This research uses qualitative approach to analyze tax laws and methods of collecting tax. The Four Maxims equality, certainty, convenience of payment, and efficiency from Adam Smith are used to analyze tax laws. This study finds that Income Tax Laws have not fulfilled principles of The Four Maxims, but VAT Laws have fulfilled principles of The Four Maxims. This study also finds the implementation of collecting tax methods on shipping commercial company.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) bagi pemungut berdasarkan asas pemungutan pajak "The Four Maxims". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara terhadap 11 narasumber yang berasal dari Pemungut PPN PMSE dan Otoritas Pajak serta analisis dokumen berupa data pembayaran dan pelaporan PPN PMSE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PPN PMSE di Indonesia telah memenuhi asas keadilan, kenyamanan dan efisiensi berdasarkan "The Four Maxims". Namun pemungutan PPN PMSE di Indonesia belum memenuhi asas kepastian meliputi ketidakpastian definisi di dalam peraturan, status hukum pemungut, mekanisme penentuan Dasar Pengenaan Pajak, prosedur perpajakan, dan pengenaan sanksi. ......This research aims to evaluate the Value-added Tax (VAT) collection on trading through the electronic system (TTES) from the TTES VAT Collector’s perception, based on "The Four Maxims" tax collection principle. This research uses a qualitative research method with a case study approach. Data was collected using interview techniques with 11 respondents from TTES VAT Collectors and tax authorities and document analysis in the form of TTES VAT payment and report data. The results showed that TTES VAT collection in Indonesia has fulfilled the equality, convenience and efficiency principles based on "The Four Maxims". However, the collection of TTES VAT in Indonesia has failed to meet the criterion of certainty, owing to uncertainties in the definition, the legal status of the collector, the method for calculating the tax basis, tax procedures, and the enforcement of fines.

Abstrak :
Perubahan ketentuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan pajak penghasilan atas imbalan kerja berupa natura atau kenikmatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perubahan ketentuan perpajakan tersebut memenuhi tujuan dari peraturan tersebut baik dari aspek keadilan maupun kepastian hukum, selain itu juga dilakukan penilaian aspek efisiensi dan kenyamanan bagi wajib pajak dengan menggunakan The Four Maxims yang dikemukakan oleh Adam Smith sebagai dasar penilaian. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan pihak praktisi yang berasal dari pihak KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, pihak konsultan pajak, dan pihak wajib pajak dilakukan untuk menilai terkait kesesuaian kebijakan perpajakan dalam peraturan tersebut dengan asas pemungutan pajak The Four Maxims yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu asas equality, asas certainty, asas convenience of payment, dan asas efficiency. Hasil analisis data menunjukkan bahwa perubahan kebijakan perpajakan atas natura/kenikmatan yang dinilai berdasarkan asas pemungutan pajak The Four Maxims telah memenuhi asas equality, asas certainty, dan asas efficiency namun belum meningkatkan penerapan asas convenience of payment ......Changes to taxation provisions on fringe benefits as regulated in the Law on Tax Harmonization, which are further explained in Minister of Finance Regulation Number 66 issued in 2023, are still reaping pros and cons in the community. This regulation was issued with the aim of providing greater legal certainty and equality in the treatment of income tax on fringe benefits given to employee. Based on these problems, this research aims to analyze whether the changes to the tax provisions fulfill the objectives of these regulations both from the aspects of equality and legal certainty, apart from that, an assessment of the aspects of efficiency and comfort for taxpayers is also carried out using The Four Maxims proposed by Adam Smith as basis for assessment. Qualitative primary data in the form of interviews with practitioners from KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, tax consultants, and taxpayers were conducted to assess the suitability of tax policies in these regulations with the principles of tax collection The Four Maxims put forward by Adam Smith, namely the principles equality, certainty principle, convenience of payment principle, and efficiency principle. The results of data analysis show that changes in tax policy on fringe benefits assessed based on The Four Maxims tax collection principles have fulfilled the equality principle, certainty principle and efficiency principle but have not increased the application of the convenience of payment principle.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan insentif pajak UMKM pada masa pandemi berdasarkan persepsi Wajib Pajak berdasarkan The Four Maxims dan implementasi kebijakan insentif pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Metode dalam penelitian ini adalah mixed method research, yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner untuk mengukur persepsi UMKM terhadap kebijakan insentif pajak UMKM dan wawancara kepada petugas fiskus dan UMKM. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxim tetapi tingkat pemanfaatan insentif UMKM rendah, pada tahun 2020 hanya 43% dan tahun 2021 hanya 15%. Hal tersebut disebabkan laporan realisasi insentif pajak yang sulit dan tidak ada target yang diberikan kepada kantor pajak untuk mendorong pemanfaatan insentif pajak UMKM secara maksimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi meningkat. Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi praktis meskipun kebijakan insentif pajak UMKM telah memenuhi seluruh aspek pemungutan pajak The Four Maxims, tetapi desain insentif pajak perlu dilakukan penyesuaian terhadap karakteristik UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi dan internet. Dengan desain insentif pajak yang memberikan kemudahan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan insentif pajak UMKM sehingga pemulihan usaha UMKM pada masa pandemi dapat terwujud. ...... This research aims to evaluate the MSME tax incentive policy during the pandemic based The Four Maxims and the implementation of the MSME tax incentive policy at Gambir Dua Tax Office. This research is mixed methods research, which combines quantitative and qualitative approaches simultaneously. The data in this study were obtained from a questionnaire to measure the perception of MSMEs on MSME tax incentive policies and interviews with tax officers and MSMEs. This research shows that taxpayers' perception of tax policies has fulfilled the Four Maxims tax collection but the utilization level of MSME tax incentives is low, in 2020 it is 43%, while in 2021 it is only 15%. This is due to the difficulty in conducting tax realization reports and no targets given to the tax office to encourage the maximum utilization of MSME tax incentives. This study also found that the level of non-compliance taxpayers during the pandemic increased. The results of this study show that even though the MSME tax policy has been met to the Four Maxims tax collection criteria, the tax incentives design needs to be more simplifier following the characteristic of MSMEs who are still not familiar with technology and the internet. The user friendlier MSME tax incentives design, the more MSME tax incentives utilization which then can increase to realize the recovery of MSME businesses during the pandemic.

Abstrak :
Rendahnya realisasi pemanfaatan atas kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 membutuhkan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi (mixed methods) yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan melakukan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kuesioner terhadap Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, serta wawancara kepada petugas pajak di KPP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM menyatakan bahwa kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776) dengan tingkat persetujuan lebih dari 50% terhadap masing-masing asas. Tetapi, di sisi lain, tingkat pemanfaatan insentif tersebut di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu masih cukup rendah yaitu sebesar 27,95% pada tahun 2020 dan 10,63% pada tahun 2021. Alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif adalah kemampuan dalam pemenuhan persyaratan administratif dan manfaat insentif bagi cashflow UMKM. Selain itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan realisasi belum optimal. Masih terdapat adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari sisi Wajib Pajak, pengetahuan dan kemampuan teknologi, serta fasilitas yang dimiliki belum memadai untuk memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan. Sedangkan dari sisi petugas pajak masih mengalami kendala berupa penyampaian informasi dan tingkat kehadiran dalam kegiatan penyuluhan serta keterbatasan data dalam melakukan pengawasan atas insentif. Namun, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu senantiasa melakukan upaya untuk optimalisasi pemanfaatan insentif tersebut, diantaranya penyebaran informasi melalui berbagai kanal, menyediakan layanan konsultasi kepada Wajib Pajak, dan pengawasan terhadap data insentif. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan pemberian insentif pajak yang mempertimbangkan kondisi UMKM di Indonesia dengan mengutamakan unsur kemudahan dan kenyamanan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga perlu menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak serta memaksimalkan data untuk pengawasan insentif tersebut. ......The low realization of the utilization of the government-borne final income tax incentive policy for MSME taxpayers during the Covid-19 pandemic requires an evaluation of the implementation of this policy. This research aims to evaluate the policy based on the principle of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776). The method used in this research is a mixed method that combines quantitative and qualitative approaches by conducting a case study at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office. Data collection through documentation, questionnaires on MSME taxpayers registered at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office, and interviews with tax officers. The results showed that the perceptions of MSME taxpayers stated that the government-borne final income tax incentive policy complied with the principles of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776), with an approval level of more than 50% for each principle. However, on the other hand, the utilization rate of this incentive at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office is still relatively low, namely 27,95% in 2020 and 10,63% in 2021. The reason MSME taxpayers consider taking advantage of the incentives is the ability to fulfill administrative requirements and incentive benefits for MSME cash flow. In addition, the level of compliance of MSME taxpayers to fulfill the obligation to submit realization reports could be more optimal. There are still obstacles to the implementation of this policy. From the taxpayer's point of view, more than knowledge and skills regarding technology, as well as the facilities they have, is required to meet the administrative requirements. Meanwhile, tax officers still need help delivering information, attendance rates in counseling activities, and limited data in supervising incentives. However, Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office always makes efforts to optimize the use of this incentive, including disseminating information through various channels, providing consulting services to taxpayers, and monitoring incentive data. Therefore, the government needs to formulate a tax incentive policy that considers the condition of MSMEs in Indonesia by prioritizing elements of convenience and comfort. In addition, the Directorate General of Taxes also needs to disseminate information regarding counseling activities to taxpayers and maximize data for monitoring this incentive.

Abstrak :
Perubahan kebijakan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki omset dalam setahun kurang dari Rp4,8 miliar bertujuan untuk menarik masyarakat untuk berusaha sehingga mendorong mereka untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk jangka waktu tertentu. Menurut Adam Smith mengemukakan asas-asas pemungutan pajak yang terdiri dari equality, certainty, convenience of payment dan efficiency (dikenal sebagai The Four Maxims). Metode kualitatif melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara dilakukan untuk menganalisis perubahan kebijakan Pajak Penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apakah leih baik dari aturan sebelumnya dengan menggunakan The Four Maxims sebagai indikator pengukuran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 belum memberikan keadilan kepada Wajib Pajak secara konseptual tetapi dari persepsi Wajib Pajak sendiri PP Nomor 23 Tahun 2018 lebih adil daripada PP Nomor 46 Tahun 2013 karena tarif pajak yang turun menjadi 0,5%, memberikan kepastian hukum yang sama dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, lebih memberikan convenience of payment kepada Wajib Pajak dan lebih memberikan efisiensi kepada Wajib Pajak.
The change in Income Tax policy for Micro, Small and Medium Business Taxpayers who have a turnover of less than Rp4.8 billion aims to attract people to make effort so encourage them to participate in formal economic activities by providing convenience and being more fair for Business Taxpayers Micro, Small and Medium for a certain period of time. According to Adam Smith, the principles of tax collection consist of equality, certainty, convenience of payment and efficiency (known as The Four Maxims). The qualitative method through the study of documentation, observation and interviews was carried out to analyze changes in the Micro, Small and Medium Business Income Tax policy based on PP Number 23 of 2018 whether it was better than the previous rule by using The Four Maxims as an indicator of measurement. The results of this study indicate that PP Number 23 of 2018 has not provided justice to Taxpayers conceptually but from the perception of Taxpayers themselves PP Number 23 of 2018 is more fair than PP Number 46 of 2013 because the tax rate dropped to 0.5%, giving legal certainty is the same as PP Number 46 of 2013, more giving convenience of payment to taxpayers and more giving efficiency to taxpayers.

Abstrak :
Perubahan kebijakan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki omset dalam setahun kurang dari Rp4,8 miliar bertujuan untuk menarik masyarakat untuk berusaha sehingga mendorong mereka untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk jangka waktu tertentu. Menurut Adam Smith mengemukakan asas-asas pemungutan pajak yang terdiri dari equality, certainty, convenience of payment dan efficiency (dikenal sebagai The Four Maxims). Metode kualitatif melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara dilakukan untuk menganalisis perubahan kebijakan Pajak Penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apakah leih baik dari aturan sebelumnya dengan menggunakan The Four Maxims sebagai indikator pengukuran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 belum memberikan keadilan kepada Wajib Pajak secara konseptual tetapi dari persepsi Wajib Pajak sendiri PP Nomor 23 Tahun 2018 lebih adil daripada PP Nomor 46 Tahun 2013 karena tarif pajak yang turun menjadi 0,5%, memberikan kepastian hukum yang sama dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, lebih memberikan convenience of payment kepada Wajib Pajak dan lebih memberikan efisiensi kepada Wajib Pajak. ......The change in Income Tax policy for Micro, Small and Medium Business Taxpayers who have a turnover of less than Rp4.8 billion aims to attract people to make effort so encourage them to participate in formal economic activities by providing convenience and being more fair for Business Taxpayers Micro, Small and Medium for a certain period of time. According to Adam Smith, the principles of tax collection consist of equality, certainty, convenience of payment and efficiency (known as The Four Maxims). The qualitative method through the study of documentation, observation and interviews was carried out to analyze changes in the Micro, Small and Medium Business Income Tax policy based on PP Number 23 of 2018 whether it was better than the previous rule by using The Four Maxims as an indicator of measurement. The results of this study indicate that PP Number 23 of 2018 has not provided justice to Taxpayers conceptually but from the perception of Taxpayers themselves PP Number 23 of 2018 is more fair than PP Number 46 of 2013 because the tax rate dropped to 0.5%, giving legal certainty is the same as PP Number 46 of 2013, more giving convenience of payment to taxpayers and more giving efficiency to taxpayers.

Abstrak :
Fungsi perbankan syariah dalam pembiayaan ekonomi mikro perlu diberikan dorongan insentif pajak seperti penggunaan nilai buku. Fokus skripsi ini untuk membahas pembatalan izin penggunaan nilai buku PT X yang ditinjau dari ketentuan yang berlaku dan asas-asas pemungutan pajak dari teori Adam Smith. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan izin penggunaan nilai buku PT X tidak sesuai dengan prosedur formal ketentuan Per-DJP 28 Tahun 2008. Ditinjau dari asas kepastian hukum, terdapat kesalahpahaman antara PT X dengan Kanwil DJP tempat PT X terdaftar terkait laporan keuangan audit sebelum dan sesudah pemekaran usaha. Ditinjau dari asas kenyamanan membayar pajak dan efisiensi, ketetapan pajak menjadi tidak tepat waktu dan biaya audit laporan keuangan cukup besar. ...... The function of syariah banking in financing micro-economics needs tax incentives such as use of book value. The focus of this thesis is about analyze permission cancellation of the used book value by PT X , which is viewed from regulations and the four maxims: the cannons of taxation. This research used the quantitative research approach. Result of research that the cancellation of permission to use pooling of interest method by PT X was not in accordance with the tax laws formal. In the certainty perspective, there is a misconception between PT X and the district office of Directorate General of Taxes regarding financial report an audited before and after of the expansion. In the convenience and efficiency perspective, tax assessment is not timely and the cost of the audit of financial statements is quite large.