Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian tentang Analisis Penetapan Tarif Pajak Hiburan atas Jasa Hiburan Karaoke dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok bertujuan untuk menggambarkan hal yang melatarbelakangi pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan atas kebijakan tersebut dengan tingkat kunjungan ke tempat karaoke dan terhadap perekonomian daerah. Dengan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis rangkaian penyusunan kebijakan ini, masalah publik yang melatarbelakangi formulasi, dan dampak yang mungkin muncul dengan ditetapkannya kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010. ......The research is about Analysis determination of Entertainment Tax Tariff about karaoke entertaiment services in order to optimize revenue in Depok City has a purpose to describe the underlying government in making policy rate increase karaoke entertainment tax on service, and analyze the impact of the policy with the visit to the karaoke and the regional economy. With the qualitative research approach, researchers can find out and analyze a series of policy making is, issues underlying the public formulation, and the impact that may araise with the establishment of policy rate increases karaoke entertainment tax on services in Depok City Local Legislation Number 07 Year 2010.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai analisis formulasi kebijakan pajak pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri bagi wajib pajak orang pribadi yang terjadi akibat pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengindikasikan terjadinya pergeseran sistem pajak Indonesia yang semula menganut sistem pajak worldwide menjadi sistem pajak semi teritorial. Pengeleminasian pajak penghasilan atas dividen merupakan salah satu kebijakan yang cukup krusial mengingat proporsi penerimaan pajak Indonesia masih mengandalkan dari sektor pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Kebijakan ini belum sepenuhnya melalui tahapan proses formulasi kebijakan akibat tidak ditemukannya alternatif kebijakan masalah. Kebijakan pengecualian dividen dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak pribadi dilatarbelakangi oleh kondisi laju pertumbuhan perekonomian Indonesia bergerak lamban yang disebabkan oleh daya saing Indonesia yang dinilai rendah, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global, kurang meratanya pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia, kurang optimalnya kapasitas produksi nasional yang disebabkan oleh kurang berkembangnya industri manufaktur, permasalahan efektifitas reformasi birokrasi serta tata kelola data yang dinilai masih kurang baik, sehingga menghambat kemudahan dalam berusaha (ease of doing business). ......This study discusses to analyze the formulation tax policy of exemption from the imposition of income tax on foreign dividends received by individual taxpayers. The exemption of income tax on foreign dividends for individual taxpayers that occurred as a result of the ratification of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 indicates a shift in the Indonesian tax system which originally adhered to the worldwide tax system to a semi-territorial tax system. Elimination of income tax on dividends is one of the most crucial policies considering the proportion of Indonesia's tax revenue still relies on the income tax sector. This research is a descriptive qualitative research. This policy has not yet fully gone through the stages of the policy formulation process due to the absence of alternative policy problems. The policy of exemption from foreign dividends received by private taxpayers is motivated by the condition of Indonesia’s slow pace of economic growth due to Indonesia’s low competitiveness, global economic slowdown, uneven economic growth among regions in Indonesia, less than optimal capacity. National production caused by the lack of development of the manufacturing industry, problems in the effectiveness of bureaucratic reform and data management which are considered to be still not good, thus hampering the ease of doing business. However, this policy still needs to be reviewed considering the self-assessment system adopted by the Indonesian tax system and improvements in the administration side in terms of supporting regulations regarding investment provisions made outside of financial institutions to avoid tax evasion loopholes and tax disputes.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan membahas mengenai bagaimana pemerintah daerah DKI Jakarta dalam melakukan formulasi kebijakan kenaikan tarif Pajak Parkir di DKI Jakarta dan dampak kebijakan kenaikan tarif pajak parkir di DKI Jakarta dalam masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa formulasi Peraturan Daerah atas kebijakan kenaikan tarif Pajak Parkir digagas oleh Bapenda hal tersebut dilakukan karena Peraturan Daerah No 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir sudah tidak relevan untuk kondisi ekonomi DKI Jakarta saat ini dan dilakukan untuk optimalisasi Penerimaan Asli Daerah dalam sektor Pajak Daerah. Formulasi Peraturan Daerah sudah melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan saat ini sedang dalam tahapan pengundangan dan penomoran oleh Kemendagri. Dalam tahapan penyusunan dan pembahasan, Badan Pendapatan Daerah keliru dalam memilih pihak yang terlibat sehingga membuat asosiasi pengelola parkir selaku pihak yang terkena dampak tidak dapat memberikan usulannya. Implikasi dari formulasi kenaikan tarif Pajak Parkir datang dari pengusaha pengelola parkir swasta karena kenaikan tarif pajak tidak dilakukan bersamaan dengan kenaikan tarif parkir dan kondisi ekonomi pengelola parkir sedang menurun dimasa Pandemi Covid-19. ......This thesis aims to discuss how the local government of DKI Jakarta in formulating the policy of increasing the parking tax rate in DKI Jakarta and the impact of the policy on increasing the parking tax rate in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic. This research was conducted using a qualitative approach with interview data collection techniques and literature study. The results of the study showed that the formulation of the Regional Regulation on the policy of increasing the Parking Tax rate was initiated by Bapenda, The policy was formulated because Regional Regulation No. 16 of 2010 concerning Parking Tax was no longer relevant to the current economic condition of DKI Jakarta and was carried out to optimize Regional Original Revenue in the Regional Tax sector. The formulation of Regional Regulations has gone through the stages of planning, drafting, discussing, and is currently in the stages of promulgation and numbering by the Ministry of Internal Affairs. In the stages of preparation and discussion, the Regional Revenue Agency made a mistake in choosing the parties involved, thus making the parking management association as the affected party unable to provide its proposals. The implication of the formulation of the increase in the parking tax rate comes from private parking management entrepreneurs because the increase in tax rates is not carried out simultaneously with the increase in parking rates and the economic condition of parking managers is declining during the Covid-19 pandemic.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis pada kebijakan kenaikan Pajak Reklame di Kota Bekasi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui proses formulasi Perda nomor 14 tahun 2012 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dalam melaksanakan fungsi regulerendnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, serta dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari proses formulasi pada kebijakan tersebut belum dilakukan secara optimal sehingga menyebabkan permasalahan pada Pajak Reklame dalam menjalankan fungsinya. Permasalahan ini juga memberikan dampak kemampuan regulerend dari Pajak Reklame. ......This thesis discusses about advertising tax increase policy. The purpose of this thesis is to analyze the formulation process of Perda Bekasi nomor 14/2012, and also to analyze the factor that affect these policy in order to carrying the regulerend functions. The methods used for data collection are field research and literature research, with the use of qualitative data analysis technique. The results showed that formulation process have not done optimally and causing the problem on this policy when performing its functions. The problem also affects the regulerend function of advertising tax.

Abstrak :
Dalam rangka untuk meningkatkan pemasukan pajak yang berasal dari pelaku umkm yang berpenghasilan bruto kurang dari Rp 4.8 Milyar, maka pemerintah membuat kebijakan yang lebih mudah dan sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses formulasi PP No.46 Tahun 2013 sehingga dapat mengambarkan bagaimana proses dari formulasi kebijakan tersebut dan berbagai alternatif yang dipertimbangkan sebelum dihasilakan keputusan final terhadap kebijakan ini. Pemdekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan temuan hasil penelitian menunjukan bahwa PP No.46 Tahun 2013 dibuat atas dasar menyederhanakan dan memudahkan perlakuan pajak agar pelaku UMKM yang mempunyai penghasilan kotor Kurang dari Rp 4,8 Milyar mau untuk melakukan kewajiban perpajakannya. ...... Government has purpose to increase of income from micro which have gross income less than Rp 4.8 billion,so government makes policies more simplies. The purpose of this study was to analyze the process of formulation of PP No. 46 of 2013 so as to describe how the process of policy formulation and the various alternatives considered before the final result of this policy decision. The method used in this study is a qualitative approach. The results showed that the PP No. 46 of 2013 was made on the basis of simplifying and tax treatment in order to facilitate SMEs that have a gross income of 0 to 4.8 Billion want to do their tax obligations.

Abstrak :
Harga properti tinggi yang ditawarkan oleh developer membuat masyarakat keberatan dan berdampak pada permintaan properti yang menurun. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran mengenai Formulasi Kebijakan Penurunan Tarif PPh atas Pengalihan Tanah dan Bangunan yang diatur dalam PP 34 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah perlu menurunkan tarif PPh atas pengalihan tanah dan bangunan yang ditanggung developer agar harga properti tidak tinggi. Selain untuk menurunkan harga properti, penurunan tarif ini untuk mengurangi pajak terutang yang ditanggung oleh developer guna menarik para investor agar berinvestasi di Indonesia. ......The high price of properties gives impact on declining demand. This research was conducted to describe about policy formulation of income tax rate deductions on land and building transfer regulated in Government Regulation No. 34 Year 2016. This research was conducted by using qualitative approach with indepth interview. As the result, government can deduct tax rate on land and building transfer that being hold by developers. Besides to lowering property prices, tax rate deduction can also reduce payable tax borne by developer, this also to attract more investors to spend in Indonesia.

Abstrak :
Perdagangan internasional semakin berkembang membuat perjanjian perdagangan bebas antar negara semakin banyak. Perjanjian perdagangan bebas berdampak pada peningkatan nilai impor Indonesia aktivitas impor merupakan salah satu objek pajak di Indonesia Pemerintah melakukan kenaikan tarif Pajak Penghasilan atas aktivitas impor. Penelitian ini mengangkat permasalahan dasar pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor dan proses formulasinya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan publik formulasi kebijakan publik kebijakan fiskal kebijakan pajak impor perdagangan internasional tarif dan fungsi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi reguleren pajak menjadi dasar pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor sesuai dan memenuhi tahap tahap kebijakan publik. ......Growth of international trade makes free trade treaty is also increasing. The free trade treaty effect the increase of Indonesian import rate, which is one of the object of taxation in Indonesia. Government increased the rate of income tax article 22. This research raised the issue of basic considerations of the government in making policy of increase in income tax rate article 22 imports and the process of the formulation. Concepts used are public policy, formulation of public policy, import international trade rate fiscal policy taxation policy and tax function. Qualitative research approach with the types of descriptive research. Research showed that regulerend function of tax became the major consideration in formulating income tax art 22 rates increase policies. The process of policy formulations fullfill stages of public policy.

Abstrak :
Salah satu badan yang ditunjuk menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah bank BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pemungutan PPh pasal 22 oleh bank BUMN, proses formulasi kebijakan, serta implikasi yang timbul atas kebijakan tersebut terkait prinsip netralitas dan biaya ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara mendalam dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama penunjukkan bank BUMN menjadi pemungut adalah performa bank BUMN yang baik dalam perekonomian. Proses formulasi secara umum telah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa aktor kebijakan yang belum terlibat secara mendalam dalam proses formulasi. Implikasi yang timbul atas kebijakan ini adalah terkait biaya ekonomi yang menambah biaya yang signifikan bagi bank BUMN. ...... State Owned Bank is one of the entity appointed as Article 22 Income Tax Withholding agent in Indonesia. This research describes the consideration of that policy, the process of policy formulation, and the implication arise by that policy related neutrality and cost of economy principal. This research is a qualitativedescriptive research with in-depth interview and literature review as data collection techniques. The result of this research shows that the main consideration of this policy is the good state owned bank performance in the economy sector. Formulation process is running with ideal process, but there are some actors of policy that has not deeply involved in the formulation. Implication of this policy is about economical cost that add some significant cost for State Owned Bank.