Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konsepsi pendidikan nasional yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia, seperti tertuang dalam UUD'45, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berkualitas, serta mampu membangun dirinya sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Untuk itu penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan pengetahuan siswa didik berdasarkan kaidah dan rambu-rambu seperti tertuang dalam undang-undang.

Abstrak :
Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi lahan kritis didalam kawasan hutan sekaligus meningkatkan pelibatan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan Negara. Maka pada tahun 2007 pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan mencanangkan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sekitar hutan untuk membangun dan memanfaatkan areal hutan produksi dengan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR). Implementasi Program HTR di Kabupaten Bangka Barat baru dimulai pada tahun 2010 dengan luas areal pencadangan HTR yang telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan seluas 4.570 Hektar, sampai dengan sekarang masih dalam tahap perencanaan. Penelitian ini membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan program HTR dan Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan keputusan masyarakat mengikuti program HTR. Indikator variabel yang diduga berhubungan dengan keputusan masyarakat mengikuti program HTR dianalisis dengan analisis faktor untuk mengetahui beberapa faktor yang dominan. Penelitian diadakan di Desa Air Bello, Desa Air Menduyung dan Desa Ketap. Faktor peran penyuluh dan pendamping, faktor kesejahteraan, faktor keamanan dan faktor proses perijinan, yang berhubungan dengan keputusan responden mengikuti program HTR. Tingkat partisipasi responden dalam pembentukan dan pertemuan kelompok tani di Desa Air Bello termasuk kedalam tingkat tinggi 40,6%. Tingkat partisipasi responden dalam penyusunan RKU/RKT di ketiga desa penelitian 64.7% berada pada tingkat sedang, tapi masih terlihat tingkat partisipasi rendah 24.1% berada di Desa Air Menduyung. Tingkat Partisipasi dalam penyuluhan sosialisasi HTR 33.4% masuk kedalam tingkat tinggi yaitu terdapat di desa Air Bello. Penguatan kelompok tani yang telah terbentuk harus terus ditingkatkan untuk memudahkan koordinasi, pemantapan eksistensi dan kualitas kelembagaan guna menyukseskan program HTR. Jumlah pendamping agar ditambah karena petani sangat membutuhkan pendampingan dalam hal penyusunan RKU/RKT program HTR serta untuk membantu pengelolaan administrasi. Hubungan HTR dengan ketahanan daerah menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, sehingga program HTR diharapkan akan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bangka Barat.

---

As one of the efforts to reduce the critical land in the forest area and increase community involvement forest in State forest management. Then in 2007 government especially the Ministryof Forestry launched the policy of Forest Plantation Program. The community-based forest management by opening up greater access to the community forest to develop and utilize production forests by granting utilization of Forest?s Plantation. Forest Plantation Program Implementation in West Bangka Regency a new start in 2010 with a total area of​​ reserves Forest Plantation Program which was approved by the Ministryof Forestry covering an area of ​​4570 Hectares, up to now is still in the planning stages. This study discusses how the level of community participation in the planning stages Forest Plantation Program and what factors are as sociated with the peoples decision of the Forest Plantation Program. Indicator variables were related to the decision of the Forest Plantation Program analyzed by factor analysis to determine the dominant factors. Research conducted in the village of Air Bello, vilage of Air Menduyung and vilage of Ketap The results of the peoples discussion, the role of extension and accompanying factors, factors welfare, safety and licensing process factors, which are associated with the peoples decision of the Forest Plantation Program. The participation rate of respondents in the formation of farmer groups and meetings in vilage of Air Bello including into a high level of 40.6%. The participation rate of respondents in the preparation RKU / RKT in three villages in the study 64.7% were moderate, but still looks low participation rate of 24.1% was in the village of Air Menduyung. Participation Rate 33.4% extension Forest Plantation Program socialization into a high level that is found in the village of Air Bello. Strengthening farmer groups that have formed should be improved to facilitate coordination, institutional strengthening of the existence and quality of Forest Plantation Program to succeed. The number of forestry extension and companion to more added as farmers desperately need assistance in the preparation of work plans common in the management of Forest Plantation Program and annual work plans and to help manage the administration. Forest Plantation Program relationships with local resistance creates a sense of security to the community in the management of forests and the livelihoods that were around the forest, with the Forest Plantation Program is expected to increase the contribution of the forestry sector to the economic growth of West Bangka Regency.

Abstrak :
Dalam konteks perekonomian, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat dikatakan sebagai penyediaan barang dan jasa sosial (barang publik). Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tersebut tidak mungkin disediakan melalui mekanisme pasar, karena sifat konsumsinya non-rivalry dan non excludable. Di Indonesia, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Departemen Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS). Semua kegiatan Ditjen RLPS tersebut membutuhkan pembiayaan melalui suatu penganggaran, terlebih lagi Ditjen RLPS harus mengalokasikan anggaran dimaksud kepada Unit Pelaksana Teknis-nya (UPT) yaitu 31 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) yang tersebar di seluruh provinsi. Pengalokasian anggaran tersebut diharapkan berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas. Dalam penentuan alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen RLPS oleh pusat, belum diketahui efisiensinya (balk efisiensi secara finansial maupun ekonomi). Dengan dilatarbelakangi hal-hal tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan : 1) Mengetahui berapa tingkat anggaran yang efisien untuk tiap BPDAS berdasarkan multi output dan inputnya. 2) Untuk mengetahui kemajuan kinerja kegiatan penganggaran pada 31 Balai Pengelolaan DAS pada kurun waktu tahun 2002 - 2004. Apakah terjadi perbaikan efisiensi seteiah diterapkan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) mulai tahun 2003 atau tidak. Sedang hipotesis yang akan diuji : 1) Alokasi anggaran pada 31 Balai Pengelolaan DAS belum efisien 2) Efisiensi Alokasi anggaran kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Balai Pengelolaan DAS dalam kurun waktu dari tahun 2002 s/d 2004 terus meningkat Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, meliputi : 1. Analisis efisiensi alokasi anggaran berdasarkan metode Data Envelopment Analysis (DEA). 2. Analisis statistika parametrik Uji Beda Rata - Rata efisiensi alokasi anggaran antara tahun 2002 - 2004. 3. Analisis finansial melalui kriteria NPV, B/C ratio dan IRR. Melalui perhitungan dengan metode pengalokasian anggaran dengan mempertimbangkan Multi-Input / Output menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA), didapatkan alokasi anggaran yang efisien pada tiap BPDAS. Dengan menggunakan Model DEA-I (Satu Input : Anggaran dan Multi Output) didapatkan bahwa rata-rata alokasi anggaran untuk tiap BPDAS belum efisien, dimana rata-rata efisiensi adalah : tahun 2002 (58,85%), tahun 2003 (63,26%) dan tahun 2004 (66,39%). Sedang dengan menggunakan Model DEA-II (Dua Input : Anggaran dan Jumlah Pegawai, Multi Output) terlihat juga bahwa rata-rata alokasi anggaran untuk tiap BPDAS belum efisien, dimana rata-rata efisiensi (rasio alokasi anggaran yang diberikan dengan alokasi anggaran yang efisien) adalah : tahun 2002 (60,94%), tahun 2003 (65,01%) dan tahun 2004 (67,75%). Berdasarkan uji beda rata-rata baik pada model DEA-I maupun DEA-II, menunjukkan bahwa efisiensi alokasi anggaran untuk tiap BPDAS dari tahun 2002 ke 2003 tidak berbeda nyata (belum meningkat). Begitu juga jika dibandingkan antara tahun 2004 dengan 2002. Hal ini juga dapat dijadikan indikasi bahwa penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) pada tahun 2003 masih bersifat masa transisi (masa pembelajaran sistem barn) sehingga hasilnya belum terlihat merubah efisiensi. Namun demikian secara absolut terlihat bahwa nilai rata-rata efisiensi alokasi anggaran tetap meningkat dari tahun 2002 ke tahun 2003 dan tahun 2004. Untuk mengalokasikan anggaran lebih efisien kepada 31 Balai Pengelolaan DAS dengan metode DEA, seharusnya cukup dengan memperhitungan output-output atau kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh seluruh Balai Pengelolaan DAS. Dengan adanya jenis output / kegiatan tambahan yang bisa jadi bukan prioritas program (usulan kegiatan yang hanya bersifat untuk mendapatkan anggaran sebesar-besarnya) menyebabkan efisiensi alokasi anggaran menjadi lebih kecil. Berdasarkan pengalokasian anggaran melalui Metode DEA dengan hanya mempertimbangkan output / kegiatan prioritas, ternyata adanya ketidakefisienan dalam anggaran yang diberikan selama ini. Sebenarnya dapat dihemat anggaran sebagai berikut : tahun 2002 sebesar Rp 15,314,261.35 (24,80 1), tahun 2003 sebesar Rp 8,710,401.81 (13,57 %) dan tahun 2004 sebesar Rp 9,089,498.00 (11,58 Io). Mengingat ukuran efisiensi alokasi anggaran yang didapatkan melalui metode DEA lebih bersifat relatif bukan absolut (hal ini yang menunjukkan dari kelemahan metode DEA), untuk itu perlu juga dinilai secara finansial bagaimana pemanfaatan input sumber daya (anggaran) yang dialokasikan. Ternyata suatu Balai Pengelolaan DAS dengan nilai efisiensi alokasi anggaran yang lebih tinggi, belum tentu pasti mempunyai efisiensi secara ekonomi juga lebih besar dibanding dengan Balai Pengelolaan DAS dengan nilai efisiensi alokasi anggaran yang lebih kecil.