Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini bertujuan untuk menginvestigasi lokasi dan luasan dari kebakaran berulang dengan informasi spasial. Penelitian ini mengunakan data lokasi kebakaran, lahan gambut dan perusahaan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2015 sampai 2018. Analis data menggunakan probit dan tobit dengan menghasilkan keterkaitan positip (negatip) antara lokasi dan luasan dengan kebakaran berulang (atau tidak) dan hubunganya dengan kawasan hutan, lahan gambut dan perusahaan IUPHHK. Hasil kedua adalah luasan dari lahan terbakar akan berkurang saat berulang. Temuan ini mengindikasikan bahwa lokasi dan luasaan kebakaran berulang erat hubungannya dengan IUPHHK dan karakteristik area sehingga Indonesia harus merumuskan kebijakan tentang perusahaan yang memanfaatkan hasil hutan untuk memimalisir kebakaran hutan. 

---

This research addresses the reoccurrence of forest fires and their size with regional-spatial information. To this end, Probit and Tobit regression analyses are applied to the regional-spatial panel data from 2015 to 2018 in Indonesia with the observations of forest-fire events, peatland, and concession on the annual bases, characterizing the possible determinants for reoccurrence of forest fires as well as their sizes.  The regression results reveal the following outcomes. The first outcome is whether forest fires repeat or not is positively (negatively) associated with peatland and forest areas (concession). Second, the size of forest fires tends to decrease with the repetition of past forest fires but increases with concession, peatland, and forest areas. Overall, these results imply that the reoccurrence of forest fires and their sizes are highly concerned with concession and types of areas, suggesting that Indonesia should be able to organize the policies regarding forest concession and areas for further reduction of forest fires and the associated damage.

 

 

"

"Batubara sangat dibutuhkan untuk pembangkitan energi di negara-negara berkembang. Namun demikian, proses pertambangan batubara sering dikaitkan dengan pemicu utama deforestasi karena metode pertambangan yang dilakukan. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan luas sekaligus produsen batubara utama memberlakukan kebijakan status Clean and Clear yang menandakan tidak adanya masalah kewilayahan dan administratif dalam aspek perijinan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh wilayah ijin usaha pertambangan batubara dengan luas kawasan hutan dengan menggunakan metode data panel fixed effect pada periode tahun 2010 hingga 2019 di 110 kabupaten di Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa wilayah ijin konsesi pertambangan batubara berkorelasi negatif pada luas kawasan hutan. Studi merekomendasikan status Clean and Clear tidak hanya dapat diterapkan saat perijinan, namun juga dapat diterapkan pada kegiatan pasca tambang untuk dapat menjamin kegiatan reklamasi lahan telah selesai dilaksanakan.

---

Coal is needed for generating energy in developing countries. However, the coal mining process is often associated with the main driver of deforestation due to the mining method used. Indonesia as a country that has extensive forests as well as a major coal producer applies a Clean and Clear status policy which indicates that there are no regional and administrative problems in the aspect of mining permits. This study aims to determine the effect of the coal mining business permit area with a forest area using the fixed effect panel data method in the period 2010 to 2019 in 110 districts. The estimation results show that the coal mining concession area is negatively correlated with the forest area. The study recommends that the Clean and Clear status can not only be applied during licensing, but can also be applied to post-mining activities to ensure that land reclamation activities have been completed."

"Reklamasi wilayah pesisir jakarta menggangu 3 aspek keseimbangan wilayah pesisir, seperti aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta dibutuhkan strategi pengelolaan wilayah pesisir. Pada penelitian terdahulu sudah dijelaskan bahwa reklamasi telah mengganggu 3 aspek utama keseimbangan, namun belum terlihat jelas bagaimana pengelolaan terhadap dampak reklamasi tersebut. Model yang di rancang akan divalidasi dan nilai validasi model yang disebut Average Mean Error AME. Berdasarkan hasil rekalkulasi, didapat nilai AME Luas tambak = 5,69 , AME Hutan mangrove = 2,17, AME Hasil produksi ikan laut = 11,49 , dan AME hasil tambak = 13,16. Simulasi model dilakukan sampai pada tahun 2019. Hasil simulasi kondisi BAU didapatkan bahwa keadaan hutan mangrove terancam punah diiringi dengan luas tambak yang cenderung meningkat. Hasil tangkapan ikan mengalami peningkatan karena jumlah area luas tambak yang kian meningkat. Pembuatan skenario intervensi ditujukan untuk merubah keadaan existing, yaitu mencegah kepunahan hutan mangrove dan tidak menambah area luas tambak. Skenario intervensi terdiri dari 2 skenario, dimana skenario intervensi 1 adalah skenario intervensi dimana hasil tambak dinaikan menjadi 300 dengan penggunaan teknolog, sedangkan skenario intervensi 2 adalah skenario intervensi dimana hasil tambak yang ditingkatkan menjadi 300 diimbangi dengan program restorasi hutan mangrove dengan target menambah luas hutan mangrove sebesar 2 ha setiap tahunnya. Dampak pada aspek ekonomi adalah menurunnya pendapatan nelayan dari Rp. 5.000.000,00-Rp. 10.000.000,00 menjadi sekitar Rp. 2.000.000,00-Rp. 3.000.000,00. Dampak pada aspek sosial adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak pada aspek lingkungan hidup adalah berkurangnya luasan mangrove serta diiringi dengan meningkatnya luasan tambak. Perancangan 2 skenario intervensi pada model untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dimana skenario intervensi pertama adalah restorasi mangrove dan skenario intervensi kedua adalah penggabungan pelengkapan fasilitas nelayan dalam melaut dan program restorasi hutan mangrove. "

"Terbitnya SK Menhut Nomor 463/KPTS-II/2013, khususnya pada kawasan seluas 1.834 hektar yang mengubah peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung menimbulkan polemik di Batam. Kawasan yang dimaksud pada faktanya telah berdiri kawasan industri, kawasan perumahan, dan kawasan kantor Pemerintahan, namun dengan terbitnya SK Menhut tersebut maka akan ada pemanfaatan ruang di Batam yang berubah.Permasalahan yang dapat dicermati adalah mengenai bagaimana perubahan peruntukkan tanah hak pengelolaan `menjadi kawasan hutan lindung ditinjau dari perspektif hukum penataan ruang dan bagaimana kedudukan pemegang hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan sehubungan dengan perubahan peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung.Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini apabila dilihat dari sifatnya merupakan penelitian eksploratoris dimana penelitian yang menjelajah sebuah SK Menhut Nomor 463/KPTS-II/2013 tentang perubahan peruntukkan tanah sehingga mengubah pula rencana tata ruang yang telah berlaku di Batam serta berdampak bagi kedudukan warga selaku pemegang hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan yang statusnya menjadi tidak pasti.Adapun simpulan dari permasalahan bahwa SK Menhut tersebut mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku khusus di Batam terutama terkait dengan aturan rencana tata ruang di Batam sebagai daerah industri dan mengenai kedudukan pemegang hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan sama dengan pemegang hak atas tanah di atas tanah Negara dan sekalipun perubahan peruntukkan tersebut terjadi maka Pemerintah harus memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah guna mengakomodir kerugian yang ditimbulkan dari perubahan peruntukkan lahan tersebut.

---

Publication of Ministry of Forestry decree No. 463/KPTS-II/2013, especially in an area of 1,834 hectares which change the designation of land management rights be protected forest area in Batam polemical. Region is in fact already established industrial area, residential area, and the Government office region, but with the publication of the Ministry of Forestry decree there will be use of a changing utilization of space in Batam.

Problems that can be observed is about how to change the designation of land management rights be protected forest area viewed from the perspective of spatial planning law and how to position holders of land rights on land management rights with respect to changes in the designation of land management rights be protected forest areas.

The method used in this paper when seen from the nature of exploratory research is research that explores where a Minister of Forestry Decree No. 463/KPTS-II/2013 about changing the designation of the land so as to change anyway spatial plan that has prevailed in Batam and has implications for the position of resident as the holder of land rights on land management rights whose status is uncertain.

The conclusion of the Ministry of Forestry decree issues that override the rules that apply in Batam mainly related to spatial planning rules in Batam as an industrial area and the position holders of land rights over the same land management rights to holders of land rights on the ground state and even change the designation of the case then the Government must provide guarantees and legal protection for holders of land rights in order to accommodate the losses from changes in the designation of the land."

"Luas hutan konservasi di Indonesia hanya 17,13% dari seluruh kawasan hutan, di Jawa Tengah hutan konservasi hanya 0,03%. Hutan konservasi yang ada tidak sebanding dengan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan desakan ekonomi, kebutuhan lahan semakin meningkat, lahan yang menjadi sasaran adalah lahan milik pemerintah. Ancaman terhadap kawasan hutan mengancam pula kawasan konservasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi Cagar Alam Telaga Ranjeng (CATR) dan kawasan hutan penyangganya; mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat tentang fungsi CATR dan kawasan hutan penyangganya, menganalisis pengaruh faktor ekonomi masyarakat pada pembukaan lahan di kawasan hutan penyangga CATR, dan merumuskan strategi pengelolaan CATR dan kawasan hutan penyangganya secara tepat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan mixed method. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas perairan telaga di CATR pada saat ini kurang baik, BOD, padatan tersuspensi, CO2, NH3-N dan kesadahan air cukup tinggi, terdapat bakteri Citrobacter freundii, Aeromonas sobria, Aeromonas Hydrophyla pada ikan penghuni telaga. Kawasan hutan penyangga CATR sebagian besar sudah dibuka untuk pertanian hortikultura dengan jenis tanaman kentang, kubis dan wortel. Persepsi masyarakat desa Pandansari tentang CATR dan kawasan hutan penyangganya sebagai kawasan konservasi dan kawasan lindung sudah cukup baik. Faktor sosial ekonomi masyarakat mempengaruhi luas pembukaan lahan pertanian di kawasan hutan penyangga CATR sebesar 40%, sedangkan 60% lainnya dipengaruhi oleh kebutuhan lahan pertanian, kesempatan memperoleh lahan dan tidak adanya sumber pendapatan selain pertanian. Strategi pengelolaan yang direkomendasikan untuk cagar alam adalah ekowisata, sedangkan strategi pengelolaan kawasan hutan penyangga cagar alam adalah dengan sistem penanaman agroforestry.

---

Preservation of biodiversity is performed in conservation area nature reserve. Conservation forest area in Indonesia is only 17.13% of the total forest area, whereas in Central Java province forest conservation is only 0.03%. The Conservation forests existing is not comparable with biodiversity in Indonesia. Along with the growth of population and economic pressure, increased land requirements, consequently the land is owned by the government were targeted by community. Threats to forests area also threaten the conservation areas. The purpose of this study was to identify and analyze the condition of nature reserve Ranjeng lake and their forest buffer; identify and analyze the public perception of the function of nature reserve Ranjeng lake and their forest buffer, analyze the influence of community?s social economic factors on land clearing forest area buffer of nature reserve Ranjeng lake; and formulate the nature reserve Ranjeng lake and their forest buffer to management strategy appropriately. This research was conducted with mixed method approach. The results of this study are, water quality in the nature reserve Ranjeng lake at this time is unfavorable, physically BOD, suspended solids, CO2, NH3-N and the water hardness is quite high, there is a bacterium Citrobacter freundii, Aeromonas sobria, Aeromonas Hydrophyla in dwellers fish pond. Forest buffer of nature reserve Ranjeng lake was largely cleared for agriculture horticulture potatoes, cabbages and carrots. Pandansari rural community's perceptions of the nature reserve Ranjeng lake and their buffer forest areas for conservation and protected areas was sufficient. Socio-economic factors influencing land clearing in the forest buffer of nature reserve Ranjeng lake 40%, while 60% are influenced by the needs of agricultural land, the opportunity to acquire the land and there is no source of income other than agricultural. Recommended strategic management for nature reverse Ranjeng lake is ecotourism, while strategic management for forest buffer of nature reverse is agroforestry."