Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penanganan tindak pidana siber khususnya skimming sebagai kejahatan lintas negara yang dilakukan seorang warga negara asing (WNA) di Jakarta beserta kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming sebagai kejahatan siber transnasional melalui unauthorized access to computer system and service di wilayah hukumnya mengimplementasikan penegakan hukum melalui sarana penal (represif) berdasarkan ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE, serta UU Pencucian Uang. Kedua, kendala yang ditemukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menangani kasus skimming oleh WNA adalah perolehan alat bukti berupa keterangan saksi korban skimming yang seluruhnya berada di yurisdiksi asing, keterbatasan jangka waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP dalam tingkat penyidikan, dan kewenangan Pejabat Imigrasi untuk mendeportasi WNA yang diduga melanggar ketentuan undang-undang keimigrasian, sebagai bentuk penegakan hukum aktual aktual (actual enforcement concept). Ketiga, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming yang bersifat transnasional dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum negara lain untuk memperoleh alat bukti dari negara asing, baik secara informal dengan melakukan kerjasama lembaga (police to police cooperation), maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance/MLA. Pemberantasan kejahatan skimming sebagai salah bentuk kejahatan siber yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh negara melalui suatu mekanisme kerjasama antar negara. ......The thesis examines the handling of cybercrimes, especially skimming as a transnational crime committed by a foreign citizen in Jakarta. It also examines the obstacles faced by investigators of General Crime Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region. The research employs the descriptive-qualitative method. Primary and secondary data are collected using interviews, observations and document reviews. The results of the study reveal that: (1) the Directorate handles the skimming, committed by unauthorized accesses to computer systems and services in its jurisdiction, by enforcing criminal provisions stated in Indonesian Criminal Code, Law No. 8 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, and Law No. 10 of 2010 concerning Money Laundering; (2) the Directorate faces several obstacles, such as how to get the statements of all victims residing in foreign jurisdictions, the limited period of detention provided by the Criminal Procedure Code at the investigation level, and the authority of the Immigration Office to deport foreigners suspected of violating Immigration Law as an actual enforcement concept; and (3) the Directorate, in handling an international skimming, can request assistance from law enforcement apparatus from other countries in order to obtain evidence from foreign countries, either informally by conducting an institutional cooperation (police to police cooperation), or formally using the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The eradication efforts of skimming as a form of a cybercrime that has a cross-border dimension cannot be carried out by one country alone. They, indeed, require the involvement and collaboration of all countries through a mechanism of international cooperation among the countries.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan karangan pemelajar BIPA tingkat pemula lanjut dan madya. Analisis kesalahan mencakup mengidentifikasi, menjelaskan, serta menentukan bobot kesalahan. Analisis kesalahan akan fokus pada tataran linguistik yang terdiri atas tataran ejaan, gramatikal, leksikal, kohesi, dan koherensi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data berupa karangan pemelajar berjumlah masing-masing sembilan lembar pada tingkat pemula lanjut dan madya dikumpulkan melalui teknik simak Mahsun, 2007 . Analisis data menggunakan kombinasi tahapan analisis kesalahan yang diajukan oleh Parera 1997 dan Gass Selinker 2008 . Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesalahan terbanyak ada pada tataran gramatikal dengan bobot kesalahan global. Hal ini berarti kesalahan yang dibuat dapat menimbulkan salah interpretasi atau makna yang berbeda.Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan karangan pemelajar BIPA tingkat pemula lanjut dan madya. Analisis kesalahan mencakup mengidentifikasi, menjelaskan, serta menentukan bobot kesalahan. Analisis kesalahan akan fokus pada tataran linguistik yang terdiri atas tataran ejaan, gramatikal, leksikal, kohesi, dan koherensi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data berupa karangan pemelajar berjumlah masing-masing sembilan lembar pada tingkat pemula lanjut dan madya dikumpulkan melalui teknik simak Mahsun, 2007 . Analisis data menggunakan kombinasi tahapan analisis kesalahan yang diajukan oleh Parera 1997 dan Gass Selinker 2008 . Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesalahan terbanyak ada pada tataran gramatikal dengan bobot kesalahan global. Hal ini berarti kesalahan yang dibuat dapat menimbulkan salah interpretasi atau makna yang berbeda.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze BIPA students rsquo errors in writing at elementary and intermediate levels. The analysis includes identifying and explaining the errors made as well as determining the error gravity. The error analysis focuses on linguistic level, which consists of spelling, grammatical, lexical, cohesion, and coherence errors. This research is a qualitative descriptive research. The data are 9 learners rsquo essays from elementary and intermediate levels that were collected through the simak technique collecting data by observing the language usage Mahsun, 2007 . Then, the data were analyzed using a combination of error analysis stages proposed by Parera 1997 and Gass Selinker 2008 . The research findings show that most of the errors made are grammatical errors with global error gravity. It means that the errors can lead to misinterpretation or they can result in different understanding of the sentence meaning.

Abstrak :
Buku yang berjudul Posobie v tablitsax dlya uskorennogo obucheniya osnovam grammatiki russkogo yazyka : dlya inostrantsev ini ditulis oleh Irina Isidorovna Belaventseva; editor, M. G. Rubtsova; teknik editor, R. M. Denisova. Buku ini berisikan tentang materi gramatika bahasa Rusia, disertai penjelasan berbahasa Inggris. Buku ini ditujukan untuk orang asing yang belajar bahasa Rusia.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap orang asing baik itu yang berupa pengawasan administrasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pengawasan tersebut berjalan dengan baik dan faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat sehingga pengawasan terhadap orang asing di Kantor imigrasi Jakarta Barat tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini bersifat deskriptis dengan pendekatan desain kualitatif. Model analisis dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang menjadi dasar dari pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini diambil dari pelaksana pengawasan orang asing yang keseluruhan berjumlah 4 orang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan terdapat adanya kelemahan pengawasan orang asing baik pada pengawasan administrasi maupun lapangan yang dapat menyebabkan pengawasan orang asing tersebut berjalan tidak baik. Kemudian didapat pula upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan administrasi guna terciptanya pengawasan orang asing yang sesuai dengan dikehendaki.

---

ABSTRACT
This thesis discusses how the Special Immigration Office Class I Jakarta Barat in running one of its functions is to supervise the stranger either in the form of administrative oversight. The goal is to determine the extent of supervision is going well and what factors are the limiting factor so that surveillance of foreigners in West Jakarta immigration office did not go well. This research is descriptive qualitative design approach. Model analysis by asking a number of questions that form the basis of the data collection. Informants in this study were drawn from implementing the overall supervision of foreigners amounted to 4 people. From the research conducted, concluded there is a weakness in supervision strangers either on administrative oversight and supervision of the field can cause the runs are not strangers either. Then come the efforts being made to improve the administrative control of foreigners in order to create the appropriate supervision with desired.;This thesis discusses how the Special Immigration Office Class I Jakarta Barat in running one of its functions is to supervise the stranger either in the form of administrative oversight. The goal is to determine the extent of supervision is going well and what factors are the limiting factor so that surveillance of foreigners in West Jakarta immigration office did not go well. This research is descriptive qualitative design approach. Model analysis by asking a number of questions that form the basis of the data collection. Informants in this study were drawn from implementing the overall supervision of foreigners amounted to 4 people. From the research conducted, concluded there is a weakness in supervision strangers either on administrative oversight and supervision of the field can cause the runs are not strangers either. Then come the efforts being made to improve the administrative control of foreigners in order to create the appropriate supervision with desired., This thesis discusses how the Special Immigration Office Class I Jakarta Barat in running one of its functions is to supervise the stranger either in the form of administrative oversight. The goal is to determine the extent of supervision is going well and what factors are the limiting factor so that surveillance of foreigners in West Jakarta immigration office did not go well. This research is descriptive qualitative design approach. Model analysis by asking a number of questions that form the basis of the data collection. Informants in this study were drawn from implementing the overall supervision of foreigners amounted to 4 people. From the research conducted, concluded there is a weakness in supervision strangers either on administrative oversight and supervision of the field can cause the runs are not strangers either. Then come the efforts being made to improve the administrative control of foreigners in order to create the appropriate supervision with desired.]

Abstrak :
Penetapan wasiat yang dibuat oleh Notaris berdasarkan kehendak pewaris memiliki batasan-batasan terhadap ahli waris mutlak yang ditentukan secara undang-undang tidak boleh terlanggar haknya. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah 1 Bagaimana akibat hukum atas isi akta wasiat yang dibuat oleh Notaris FM yang tidak sesuai dengan ketentuan Legitieme Portie hukum waris perdata di Indonesia? 2 Bagaimana pelaksanaan pembagian waris terhadap isi akta wasiat nomor 103 yang dibuat oleh Notaris FM dikaitkan dengan subjek dan objek waris di dalam negeri dan luar negeri? Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Normatif, penelitian kepustakaan mengenai Akta Wasiat Nomor 103 yang dibuat oleh Notaris FM berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta diperkuat dengan hasil kepustakaan yang berasal dari narasumber dengan wawancara. Akta wasiat yang diteliti tersebut tidak sesuai dengan legitieme portie dan memberikan 2 dua akibat hukum, yaitu: apabila ahli waris ab instestato LP tidak menyetujui atas isi wasiat itu, mereka dapat menutuntut ke Pengadilan Negeri. Apabila ahli waris ab intestato LP tersebut menyetujui isi wasiat itu, wasiat itu dapat dilaksanakan. Pelaksanaan wasiat tersebut dilakukan dengan pembagian atas harta peninggalan di Wilayah Republik Indonesia kepada ahli waris Warga Negara Indonesia dan atas harta peninggalan di luar Wilayah Republik Indonesia kepada ahli waris Warga Negara Asing secara proposional sesuai bagiannya.Kata Kunci: Notaris, Akta Wasiat, Pewarisan, Pewaris dan Ahli Waris, Legitimasi Portie, Subjek dan Objek Waris, Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing.

---

In determination of will made by the Notary based on the will of the heir has the limitations of Ab Intestato Legitimacy Portie heirs which their rights shall not be violated. This is stipulated in Article 913 of the Civil Code. The issues discussed in this thesis are 1 How the legal consequences of the contents of the will made by Notary FM which is not in accordance with Legitimacy Portie in Indonesian Civil Code 2 How the implementation of division of inheritance to the contents of the will number 103 made by Notary FM relating to the subjects and objects of inheritance within the country and abroad This thesis writing uses the Juridical Normative law research method, a library research on Wills Number 103 Made by Notary FM based on the Civil Code, and also reinforced with the results of the literature from interview with intervieweers. The investigated of this deed of will does not conform to the legitimacy portie and gives 2 two legal consequences if the Ab Intestato Legitimacy Portie heirs does not agree on the content of the will, they can claim to the District Court. But if Ab Intestato Legitimacy Portie heirs agrees on the contents of the will, the will can be executed. The execution of the will shall be made by the division of the estates of Republic of Indonesia for Indonesian Citizens heirs and to the estates outside Territory of the Republic of Indonesia for Foreigners heirs as much as their propotional portion.Keywords Notary, Deed of Will, Heirs, Inheritance, Heirs, Legitimacy Portie, Subjects and Objects Of Inheritance, Citizens, Foreigners.

Abstrak :
Maraknya interaksi yang melewati batas-batas negara serta meningkatnya hubungan hukum yang berupa perkawinan campuran, membawa potensi namun juga permasalahan-permasalahan hukum. Salah satu permasalahan hukum yang muncul adalah terkait dengan hak Warga Negara Asing (WNA) atas tanah, baik yang berasal dari harta benda perkawinan maupun pewarisan. Di Indonesia, pengaturan mengenai harta benda perkawinan dengan unsur asing masuk ke dalam bidang status personal. Sedangkan hukum warisan tidak termasuk status personal, meskipun kaidah Hukum Perdata Internasional (HPI) yang tidak tertulis juga menunjuk hukum nasional dari si pewaris. Dengan menelaah kasus-kasus yang ada di Indonesia, tulisan ini akan menunjukkan bahwa penerapan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, khususnya terkait dengan tanah yang merupakan objek harta benda perkawinan dan pewarisan dengan unsur asing. Hal tersebut, membuka peluang bagi WNA untuk memiliki tanah hak milik di Indonesia lebih daripada jangka waktu yang ditetapkan di dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. ......The multitude of interactions that cross countries' borderlines and the increasing numbers of legal relationships in terms of mixed marriages generate both advantages and legal complications. One of the legal difficulties that emerged is related Foreign Citizens’ right upon land ownership derived from marital property or inheritances. In Indonesia, the regulations regarding marital properties are included within the qualification of personal status. However, the inheritance laws are not included within the qualification of personal status as well, but the unwritten principle of Private International Laws also refers to the testator’s national law. This research will show that the implementation of Article 21(3) of Law No 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles still requires further clarification, primarily related to the lands that are the object of marital properties and inheritance with foreign elements. That matter becomes the loophole for foreigners to possess land ownership rights in Indonesia that surpasses the maximum period regulated in Article 21(3) of Law No 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles

Abstrak :
Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing ditinjau dalam UUPA dan bagaimana akibat hukum kepemilikah hak atas tanah oleh WNA yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan tanah Hak Milik oleh Warga Negara Asing melalui perjanjian Pinjam Nama berakibat batal demi hukum. Sebagai solusinya, Warga Negara Asing dapat menggunakan tanah dengan status Hak Pakai atas tanah Hak Milik. ......National land laws forbid foreigners to own the proprietary right of land as a reflection of clause 9 in UUPA. The issue of this thesis is how the proprietary rights of land ownership by foreigners in UUPA and how?s the consequence of the proprietary rights of land ownership by foreigners which is contra with Indonesian law. This is a juridical-normative research with literature research. The results shows that the ownership of proprietary rights of land by foreigners through nominee agreement is null and void. As the solutions, foreigners can use the right to use on the proprietary rights.

Abstrak :
Salah satu jasa perbankan atau produk perbankan yang tersedia di bank-bank di Indonesia adalah tabungan atau rekening valas. Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang mengatur dan mendasari praktik dari jasa perbankan tersebut, baik yang berupa Peraturan BI maupun Peraturan dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh OJK. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, tidak hanya WNI saja yang dapat memiliki rekening valas di Indonesia, tetapi WNA juga diizinkan untuk memiliki rekening valas di Indonesia, dengan persyaratan yang berbeda. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokusnya adalah bagaimana penerapan Customer Due Diligence (CDD) dalam ketentuan bagi WNA yang membuka rekening valas di Indonesia sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum primer, berbagai data sekunder, dan wawancara. Dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa ketentuan pembukaan rekening asing oleh WNA yang diterapkan oleh bank lebih banyak mengacu kepada PBI No. 14/27/PBI/2012 dan SEBI No. 15/21/DPNP, meskipun telah dikeluarkan ketentuan baru yaitu SE-OJK No. S-246/D.01/2015. Selain itu, Bank Mandiri dan Bank CIMB Niaga secara keseluruhan sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip CDD sebagai upaya minimalisasi TPPU di setiap kegiatan usahanya, tidak terkecuali kepada nasabah WNA. ......One of the banking services that available in Indonesian banks is foreign currency account. Indonesia already has the regulations that governing and underlying the practice of the banking services, either in the form of BI Regulations, also Regulations and Circular Letter issued by OJK. Based on these regulations, not only Indonesian citizens who may have foreign currency accounts in Indonesia, but foreigners are also allowed to have foreign currency accounts in Indonesia, but with different requirements. In this study, the focus is the implementation of Customer Due Diligence (CDD) on the provisions for foreigners who open foreign currency accounts in Indonesia, in the effort to minimize money laundering. This research is qualitative using normative juridical method, through the study of the various sources of primary law as well as secondary data and interviews. This research concluded that the provisions of the opening of foreign accounts by foreigners, which is implemented by banks mostly refer to PBI No. 14/27/PBI/2012 and SEBI No. 15/21/DPNP, although OJK has issued new regulations, SE-OJK No. S-246 /D.01/2015. In addition, Bank Mandiri and Bank CIMB Niaga overall has been good enough in applying the principles of CDD as an effort to minimize the AML in their business activities, as well as to the foreign customers.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan intrik-intrik politik yang terjadi selama pemerintahan Sunan Paku Buwono IV di Kesunanan Surakarta periode 1808-1820. Tahun 1808 dijadikan sebagai batas awal dengan pertimbangan bahwa pada tahun itu intervensi kolonial untuk pertama kalinya terjadi pada kehidupan politik di kraton, yaitu dengan adanya peraturan tata tertib baru yang dibuat oleh Gubemur Jenderal H.W. Daendels untuk penyambutan pejabat kolonial oleh raja. Tahun 1820 menjadi batas akhir dengan pertimbangan sebagai tahun wafatnya Sunan PBIV. Selama periode pembahasan, tujuh kali intrik-intrik politik dilakukan oleh Sunan PB IV yang dimaksudkan sebagai usaha untuk mempertahankan kekuasaan dan wibawanya. Tujuan utama Sunan PB IV adalah untuk mengembalikan kebesaran dan keutuhan Kerajaan Mataram Islam seperti sebelum peristiwa Palihan Nagari tahun 1755, dan berkuasa sebagai seorang raja Jawa babas dari intervensi asing. Dalam mencapai tujuan tersebut, Sunan PB IV hares menghadapi penguasa kolonial Belanda, Prancis dan Inggris, di samping juga Kesunanan Yogyakarta dan para kerabatnya sendiri di kraton Solo. Semua peristiwa tersebut berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah kolonial sendiri terhadap Kesunanan Surakarta yang diwarnai keraguan. Kepentingan kolonial menuntut adanya perluasan wilayah dan pengakuan kekuasaan oleh raja-raja Jawa. Tetapi pemerintah kolonial juga khawatir terjadinya konflik besar dengan raja-raja Jawa akibat tekanannya. Penguasa kolonial mengetahui semua rencana Sunan itu, tetapi untuk menghindari peperangan besar pemerintah kolonial tidak menurunkan atau membuang Sunan. Sementara itu Sunan PB IV berhasil lolos dari tuntutan penguasa kolonial dengan mengorbankan orang lain yang sebelurnnya dilibatkan dalam intrik politiknya. Tuduhan penguasa kolonial yang didasarkan pada bukti yuridis memungkinkan Sunan untuk mengelak dan menunjuk orang lain sebagai pelaku utamanya.

---

This research is aimed to explain and to expose some political conspiracies in Solo under the rule of Sunan Paku Buwono fourth. 1808-1820. The year 1808 is a starting point because of fact that in that year colonial intervention into Javanese royal political life was begun. It was shiown by Gouverneur General H.W. Daendels' decision for a formal ceremony in Javanese kraton, especially for respecting a new Minister. The year 1820 is the last point because in the year Sunan Paku Buwono fourth was dead. In his ruling period, there were seven political conspiracies that done by him for defending his royal power and prestige. His main targets were to return a greatness and power of Mataram Kingdom, as before the palihan nagari in 1755, and ruled as a great Javanese emperor without foreigner's intervention. For achieving them, the Sunan had to do with Dutch, French and British colonial powers, and also Yogyakarta Kingdom and his own family in Solo. It had any relation with a doubtfull colonial policy toward Sunan. Colonial interest needed the geographical control on Javanese kings. But she was worry about the great conflict againts Javanese kings, because of her policy. Colonial govenment knew seriously about Sunan's conspiracies, but for preventing a great conflict againts Solo, colonial govenment did not replace the Sunan with another. The Sunan fourth could escape from colonial punishment successfully, because he took another person as his victim of his political conspiracy. The colonial judicial accusement againts the Sultan could not be proven and it made the Sultan was safe from the punishment, until his death in 1820.