Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi literatur ini dilatarbelakangi oleh peran Indonesia yang menjadi negara transit bagi pengungsi dan pencari suaka meskipun tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Dihadapi dengan perpindahan secara paksa, ketidakpastian hukum dari negara penerima, dan keterbatasan pemenuhan haknya, para pengungsi dan pencari suaka yang tinggal di Indonesia pun mengalami kerentanan. Urgensi dilakukannya studi literatur ini ialah untuk menganalisis peran, potensi, dan hambatan kewirausahaan sosial untuk bisa diterapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Studi literatur ini dilaksanakan pada tahun 2022 dengan metode penelitian non reaktif (unobtrusive) dan jenis tinjauan pustaka tinjauan konteks dan tinjauan integratif. Peneliti melaksanakan penelusuran terhadap sejumlah literatur mengenai kewirausahaan sosial di Indonesia, penanganan dan regulasi mengenai pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, pelaksanaan kewirausahaan sosial yang melibatkan pengungsi asing di Indonesia dan negara lainnya, serta penelitian mengenai respons masyarakat terhadap keberadaan pengungsi asing dan pencari suaka. Melalui studi literatur ini, peneliti mendapati bahwa kewirausahaan sosial berperan dalam memberikan dampak positif secara material dan non material bagi pengungsi dan pencari suaka. Peneliti juga menemukan beberapa faktor yang mendukung implementasi kewirausahaan bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, yakni modal yang dimiliki pengungsi berupa keterampilan yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pemberdayaan, respons positif dari masyarakat lokal terhadap gagasan pengungsi untuk berwirausaha, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu pengungsi, keberadaan ruang secara informal bagi pengungsi untuk merintis usaha, model kewirausahaan sosial NPO (Non-Profit Organization) yang bisa diterapkan, serta model pemberian hak bekerja secara terbatas yang bisa dipertimbangkan secara nasional. Namun, peneliti juga mengidentifikasi adanya beberapa faktor yang berpotensi untuk menghambat implimentasi tersebut, yakni hambatan keterbatasan modal finansial yang dimiliki pengungsi, kesulitan berbahasa Indonesia yang dialami pengungsi, miskonsepsi dan kesadaran yang rendah akan isu pengungsi oleh masyarakat lokal, dan larangan bagi pengungsi dan pencari suaka untuk bekerja secara formal. Hasil studi literatur ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian kewirausahaan sosial pada mata kuliah Dimensi Sosial Ekonomi bagi Kesejahteraan Sosial pada program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, dalam konteks fenomena keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

---

This literature study is prompted by the role of Indonesia as a transit country for refugees and asylum seekers despite being a non-signatory country to the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol. Faced with forced displacement, legal uncertainty from their country of asylum, and limited fulfillment of their rights, refugees and asylum seekers living in Indonesia experience vulnerability. The urgency of this study is to analyze the the role, potential, and barriers of social entrepreneurship to be implemented in order to improve their well-being. This literature is conducted in 2022 with a nonreactive (unobtrusive) research method that combines context review and integrative review. The author reviews a number of literatures regarding social entrepreneurship in Indonesia, refugee management and policies in Indonesia, the implementation of social entrepreneurship involving refugees in Indonesia and other countries, as well as research papers on community responses to the presence of foreigners and asylum seekers. In this literature study, the author finds that social entrepreneurship plays a role in providing material and non-material positive impacts on refugees and asylum seekers. The author also finds that there are several factors that support the implementation of social enterpreneurship for refugees and asylum seekers in Indonesia, namely the capital owned by refugees in the form of skills that can be improved through empowerment programs, positive responses from local communities to the idea of entrepreneurship for refugees, efforts to increase public awareness of refugee issues, the existence of an informal space for refugees to start a business, an NPO (Non-Profit Organization) social entrepreneurship model that can be applied, as well as a models that allow limited work rights for refugees that can be considered to be applied nationally. However, this research also finds several factors that might hinder the implementation, namely the limitations of the financial capital owned by refugees, difficulties in speaking Indonesian experienced by refugees, misconceptions and low awareness of refugee issues by local communities, and prohibitions for refugees and refugees asylum to work formally. The findings of this literature study are expected to contribute to the study of social entrepreneurship in the Socio-Economic Dimensions for Social Welfare course in the Social Welfare study program of the Faculty of Social and Political Sciences University of Indonesia, in the context of the phenomenon of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia."

"Sebagai negara non-pihak Konvensi Pengungsi, Indonesia memposisikan diri terbuka sebagai negara ‘transit’ bagi pengungsi luar negeri atas dasar kemanusiaan yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Jumlah terbesar pengungsi luar negeri di Indonesia berasal dari Afganistan yang masuk ke dalam daftar negara calling visa akibat konflik internal negaranya berkepanjangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia ditinjau dari aspek ancaman nasional melalui studi kasus pengungsi Afganistan pada Community House Il Dormitorio Paramount Gading Serpong yang kemudian menjadi pertimbangan untuk menghasilkan strategi keimigrasian dengan pendekatan scenario planning.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara mendalam kepada informan kunci dan data sekunder dari dokumen yang kredibel. Analisis data dilakukan dengan triangulasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan pengungsi luar negeri Perpres 125/2016 belum bisa menyelesaikan masalah keberadaan pengungsi luar negeri di Indonesia termasuk mencegah potensi ancaman akibat keberadaan mereka di dalam negeri. Dari kondisi itu, disusun empat scenario planning dan empat strategy planning keimigrasian. Uraian dari setiap strategi keimigrasian tersebut kemudian dibagi menjadi strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

---

As a non-party country to the Refugee Convention, Indonesia positions itself openly as a 'transit' country for foreign refugees on humanitarian grounds, the implementation of which is then regulated in Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning the Handling of Refugees from Abroad. The majority of foreign refugees in Indonesia come from Afghanistan, which is one of the countries that call for visas due to prolonged internal conflict. The purpose of this study is to analyze the implementation of foreign refugee handling policies in Indonesia using Grindle's Policy Theory from the aspect of the threat of the existence of foreign refugees and to produce an immigration strategy based on planning scenarios at the Directorate General of Immigration based on a case study of refugees at the Community House Il Dormitorio Paramount Gading Serpong.

This study is a descriptive-qualitative study with primary data sources from in-depth interviews with key informants and secondary data from credible documents. Data will be processed using the triangulation method. The findings of the study are that the implementation of the Presidential Regulation 125/2016 policy has not been able to optimally resolve the problem of foreign refugees in Indonesia, including preventing potential threats due to the existence of foreign refugees. From that condition, four scenario plans and four immigration strategy plans were prepared. The description of each immigration strategy is then divided into short-term, medium-term, and long-term strategies."