Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini didasarkan pada pelaksanaan Akuisisi Saham Bank Mutiara oleh JTrust, sebuah badan hukum dari Jepang. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, proses akuisisi saham Bank Mutiara oleh JTrust. Kedua, akibat hukum akuisisi saham Bank Mutiara oleh JTrust terhadap kepengurusan, status karyawan, kreditur, pemegang saham, dan persaingan usaha. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akuisisi Bank Mutiara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan beberapa pengecualian karena status Bank Mutiara yang merupakan bank dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa akuisisi Bank Mutiara menyebabkan perubahan pada kepengurusan dan komposisi pemegang saham tetapi tidak menyebabkan akibat apapun pada status karyawan, kreditur serta persaingan usaha.

---

ABSTRACT
This research focused on the acquisition of Bank Mutiara by JTrust, a financial company based on Japan. This research would focus on two main issues. First, the acquisition process based on the existing regulations. And the later about the effect the acquisition has on the Bank Mutiara’s management, employees, creditors, shareholders, and business competition in the banking sector . This researched used juridical-normative method that refers to positive law or written norms law. The research showed that the acquisition process has been done in accordance to all the existing regulations about acquisition with some exceptions because Bank Mutiara’s status as currently managed by LPS. The research showed that the acquisition process also resulting in some changes in the company namely the acquiree’s management board and shareholders but did not affect the creditors, employees and banking’s sector business competition.

Abstrak :
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mencatat, jumlah perkara kepailitan dalam sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa perkara diantaranya melibatkan badan hukum asing secara lintas batas (Cross-Border Insolvency) sehingga masuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI dalam perkara kepailitan tersebut adalah status personal badan hukum, yurisdiksi yang berwenang, hukum yang dipergunakan, pengakuan dan pelaksanaan putusan (Recognition and Enforcement) serta tempat letaknya harta/boedel pailit (Lex Rei Sitae). Skripsi ini membahas tentang perkara kepailitan badan hukum asing berdasarkan teori HPI dengan menganalisis putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Wilayah Amsterdam, Belanda sebagai bahan perbandingan hukum kepailitan. ......Indonesian Commercial Court in Central Jakarta recorded, the number of insolvency cases for the last ten years experienced the significant decline. Several cases among them involved the foreign legal entity in a cross-border manner (Cross-Border Insolvency) so as to enter the scope of Private International Law. Its aspects were the personal status of the legal entity, authority of the jurisdiction, the governing law, the recognition and enforcement of the court order, and the location of its assets (Lex Rei Sitae). The focus of this study is about the review and implementation of Private International Law theory in cross-border insolvency cases by analysing the insolvency order by Indonesian Commercial Court in Central Jakarta and the District Court of Amsterdam, Netherlands, as the comparative material of the bankruptcy law.