Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pardede, Roberto
Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hadjid Sukandir
1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rustanto
Jakarta: Kuwais, 2012
346.092 RUS h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagalung, Johanes Ronald Elyeser Roparulian
"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai substansi manakah dari Peraturan Perundang-undangan mengenai investasi yang belum mencerminkan kepastian hukum? Aparatur hukum bagaimanakah yang bisa menghambat penanaman modal? Budaya hukum yang bagaimana yang bisa mendatangkan ketidakpastian hukum? Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang dilakukan dalain rangka mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan modal yang besar dan waktu yang tepat. Modal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penanaman modal. Agar dapat mendorong penanaman modal dibutuhkan syarat
kepastian hukum. Berkaitan dengan kepastian hukum setidaknya ada tiga kualitas yang perlu diciptakan oleh Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu stability, predictability dan fairness. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan dukungan aparatur hukum yang professional dan bermoral dengan didukung oleh budaya masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek kepastian hukum, substansi hukum Undang-undang Penanaman Modal yang memuat insentif dan pembatasan dalam kegiatan penanaman modal sudah dapat menciptakan stability, predictability dan fairness. Sedangkan aparatur hukum pelaksana Undang-undang Penanaman Modal dan budaya hokum msayarakat Indonesia dalam kegiatan Penanaman Modal belum dapat memenuhi kualitas yang dipersyaratkan untuk memberikan kepastian hukum sebagai syarat datangnya penanaman modal asing ke Indonesia
This study uses a normative juridical research method using secondary data consisting of primary legal sources, secondary sources and tertiary sources. The problem in this thesis is about which substance of the legislation regarding investment does not reflect legal certainty? What kind of legal apparatus can hinder investment? What legal culture can create legal uncertainty? The implementation of development in Indonesia which is carried out in order to encourage economic growth requires large capital and the right time. This capital can be obtained through investment activities. In order to encourage investment, legal certainty is required. In relation to legal certainty, there are at least three qualities that need to be created by the Investment Law, namely stability, predictability and fairness. To ensure consistency in the implementation of regulations, it is necessary to support professional and moral legal apparatus supported by community culture. It can be concluded that from the aspect of legal certainty, the legal substance of the Investment Law which contains incentives and restrictions in investment activities has been able to create stability, predictability and fairness. Meanwhile, the legal apparatus implementing the Investment Law and the legal culture of the Indonesian people in investment activities have not been able to meet the quality required to provide legal certainty as a condition for the arrival of foreign investment to Indonesia."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Erika
"Thesis ini membahas penyelesaian sengketa penanaman modal asing dibidang pertambangan minerba, berikut permasalahan-permasalahan yang muncul pada penyelesaian sengketa tersebut. Sebelumnya penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal asing (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa yaitu salah satunya melalui arbitrase internasional. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional sejalan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa dibidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing akan diselesaikan melalui arbitrase internasional yang harus di sepakati oleh para pihak. Namun saat ini ketentuan penyelesaian sengketa untuk penanaman modal asing di bidang minerba berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara tidak ditentukan secara jelas, undang-undang ini hanya menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ditentukan dengan jelas penyelesaian sengketa untuk penanam modal asing dan arbitrase internasional.
Dalam pembahasan thesis ini banyak ditemukannya permasalahan terkait penyelesaian sengketa penanaman modal asing dibidang minerba yang meliputi permasalahan dalam peraturan perundang-undangan, sikap pemerintah mapun para pihak yang bersengketa dalam memandang sengketa penanaman modal asing dibidang minerba, belum seragamnya sikap hakim dalam melihat yurisdiksi arbitrase internasional dan keputusan arbitrase internasional. menyikapi permasalahan -permasalahan diatas, kegiatan penanaman modal asing dibidang minerba termasuk penyelesaian sengketa haruslah didukung oleh sistem hukum yang efektif yang didalamnya terdiri atas substansi, struktur dan budaya hukum yang saling mendukung satu sama lain. Selain itu, hukum akan mendorong datangnya modal asing dibidang minerba apabila dapat menciptakan predictability, stability, dan fairness.

ABSTRACT
This Thesis discusses Foreign Investment Dispute Resolution in Mineral and Coal Mining, including the problems arisen in dispute resolution there of. Previously, the dispute resolution between government and foreign investor (investor) is settled according to agreement of Contract of Work (KK) and Work Agreement of Coal Mining Production (PKP2B) where parties here of is able to determine the dispute resolution forum namely through international arbitration. The option of dispute resolution through international arbitration subject to the Law No. 25 2007 regarding Investment which govern the dispute resolution between government and investor is settled through international arbitration that must be conducted by the consent of both parties. At present, however, the rule of dispute resolution for the foreign investment of mineral and coal according to the Law No.4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining does not stipulated clearly, this Law only determine that every dispute occur in implementation of IUP,IPR or IUPK is settled before the court or national arbitration according to the Law, it does not clearly stated for the foreign investment and international arbitration.
In the Thesis, it will be more discussed about the problems regarding the foreign investment dispute resolution in mineral and coal that entail the issues in Law, government policy, the parties in dispute, and their perspective in foreign investment dispute resolution in mineral and coal issue, the different opinion of judges regarding the jurisdiction of international arbitration and the sentence of international arbitration. To look upon the issues mentioned above, the activities of foreign investment in mineral and coal including the dispute resolution must be supported by the effective legal system that comprise the substance, structure and legal culture which is sustained each other. Besides that, the law will support the foreign capital inflow in mineral and coal industry if it is able to create predictability, stability, dan fairness."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26740
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
"This quantitative research relates tax-incentive policy with investment-climate for foreign-invested ompanies in textile industry by using the method of survey analysis. This research took samples by using simple random sampling method. The result shows that the tax-incentive policy is not significantly related to investment-climate of foreign-invested companies in textile industry in Indonesia. There are a lot of factors that influence investment-climate, among others, the availability of cheap, professional experts, political stability, the condition of market and its potential, macro-economic stability, the condition of infrastructure, legal certainty, and the condition of bureaucracy, as well as the rate of corruption in Indonesia. Based on the analysis on the research result, however, market access appears to be the significant factor that generates foreign investors in textile industry in Indonesia
"
Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16 (1) Jan-Apr 2009: 8-12, 2009
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Suharman
"Income Tax Born By The Government On Worker's Income From His Or Her Work (Case Study at Foreign Investment Tax Service Office Four)The policy on Income Tax that is born by the government is established in connection with the manpower issues and agreement made by and between the government and labor unions and entrepreneur association. The author is interested in studying how tax exemption in respect of part of the income should be given to the workers so that it is not in violation of the prevailing laws and satisfies the principles of justice.
The tax base is calculated by subtracting the total amount of taxable income (gross income) with permitted deductions. Common permitted deductions are deductible expenses, namely costs spent to earn income, and personal exemption, that is the cost spent to satisfy the minimum living needs.
Type of the research used in the preparation of this writing is descriptive analysis and the data gathered through interview with the officers of the Directorate General of Tax, tax consultants, taxpayers that are registered with Foreign Investment Tax Service Office Four, as the persons deducting tax from the workers' income. The research of secondary data was conducted through library, tax laws and regulation and other research.
The result of the research indicates that the statutory provisions that have retroactive effect as in the case with Government Regulation Number 47 of 2003 can bring difficulties to the tax deductors so that the tax deductors tried to deal with such difficulties by making false reports for the purpose of tax payment.
The statutory provisions on exemption of part of income from tax contain rules that are against the principles of justice. The exemption of part of income from tax must be applied to all taxpayer taking into account the minimum living need and principles of tax withholding.
xiii + 137 pages + 8 tables + 9 appendices
Bibliography : 35 books, 16 laws and regulations, 5 articles /scientific works /seminar papers from year 1942 up to 2004.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T13705
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rejeki Wijiastuti
"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih membutuhkan investasi asing. Investasi pertambangan adalah salah satu sektor potensial yang memberikan kontribusi besar pada pemasukan devisa negara dan dapat memberikan manfaat bagi rakyat. Kontrak Karya adalah salah satu bentuk kerjasama Penanaman Modal Asing dibidang pertambangan. Gugatan perdata Pemerintah Republik Indonesia terhadap PT Newmont Minahasa Raya dalam kasus Teluk Buyat menjadi salah satu kasus yang menarik perhatian berbagai kalangan untuk mempertanyakan mengenai kontrak karya antara kedua belah pihak. Tesis ini mengangkat Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Karya PT Newmont Minahasa Raya dengan Pemerintah Republik Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penulisan tesis adlah metode yuridis normatif.
Pembahasan masalah anatara lain adalah asas kebebasan berkontrak dalam kontrak karya, hak dan kewajiban para pihak serta pendapat hakim atas kontrak Karya. Secara formal, merujuk pada syarat sahnya perjanjian, terdapat asas kebebasan berkontrak dalam Kontrak Karya, adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak tercermin dalam isi kontrak yang telah ditandatangani. Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menemukan adanya unsur undue influence dan misbruik van onstandigheiden dalam Kontrak Karya. Hakim juga menilai bahwa Kontrak Karya antara PT Newmont Minahasa Raya dengan Pemerintah Republik Indonesia telah memenuhi asas kepatutan dan kehati-hatian serta tidak ada dwang, dwaling ataupun bedrog. Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak sudah sepatutnya menghormati asas kebebasan berkontrak dalam Kontrak karya yang telah disepakati. Yurisprudensi dan Kontrak Karya sebagai perjanjian yang memiliki sifat lex specialis derogate lex generale menjadi salah satu pertimbangan Hakim pada saat memutuskan bahwa persengketaan kedua belah pihak harus kembali pada klausul arbitrase yang telah disepakati."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16404
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yomi Ayu Lestari
"Kelangkaan sumber-sumber permodalan domestik mengakibatkan investasi asing menjadi salah satu motor pembangunan di negara-negara berkembang. Kebijakan ekonomi luar negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang investasi asing tentu akan mempengaruhi arus modal yang masuk. Semakin menarik insentif yang diberikan, semakin besar pula minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Berkaitan dengan kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang investasi asing, maka dalam penelitian ini akan diamati bagaimana perbandingan faktor internal dan eksternal mempengaruhi kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang investasi asing pada masa awal pengakuan kedaulatan (1950-1957) dan masa awal Orde Baru (1967-1974). Faktor internal yang mempengaruhi adalah adanya pendukung paham liberal dan nasionalis serta kondisi perekonomian pada masa itu, sementara faktor eksternalnya adalah adanya lembaga keuangan internasional. Adanya saling mempengaruhi atas berbagai faktor tersebut akan mempengaruhi perubahan arah kebijakan investasi asing di Indonesia pada kedua masa tersebut.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data-data mengenai kebijakan perekonomian termasuk pula kebijakan investasi asing, pengaruh lembaga keuangan internasional dan perubahan kebijakan investasi asing diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal jumal, media massa maupun terbitan-terbitan lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dan dilaporkan secara kronologis. Artinya, setiap gejala yang muncul dan keterkaitan antar gejala akan dijelaskan, serta dituangkan dalam laporan penelitian yang tersistematisasi berdasarkan urutan kejadian. Pada akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang investasi asing pada masa awal pengakuan kedaulatan (1950-1957) dan masa awal Orde Baru (1967-1974) dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adanya pegaruh dari faktor internal dan eksternal ini menyebabkan bahwa meskipun pada awal pengakuan kedaulatan dan masa awal Orde Baru Indonesia sama-sama mengalami permasalahan ekonomi yang serius dan membutuhkan dana untuk perbaikan ekonominya, namun kebijakan ekonomi luar negeri di bidang investasi yang dikeluarkan Pemerintah pada kedua masa itu sangat berbeda."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T3957
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arsa Maulidya
"Globalisasi dan revolusi teknologi informasi telah mendorong kemunculan e-commerce sebagai bentuk tranformasi kegiatan perdagangan konvensional. Potensi ekonomi yang dihasilkan e-commerce mendorong pemerintah melakukan berbagai intervensi supaya ekosistem ini dapat bertumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Salah satu intervensi tersebut dijumpai dalam pengaturan investasi asing sektor e-commmerce oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan investasi asing sektor e-commerce Indonesia telah mengalami dua kali perubahan hanya dalam jangka waktu yang singkat yaitu tahun 2014-2016.
Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji penyebab pemerintah melakukan perubahan kebijakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan society-centered approach dan advocacy coalition framework. Kedua kerangka tersebut menjelaskan bahwa keberadaan kelompok kepentingan yang mengadvokasikan policy belief kelompoknya berperan penting dalam perubahan kebijakan oleh pemerintah.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa berita, artikel serta publikasi dari lembaga terkait. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaruh dari koalisi-koalisi yang berkompetisi telah mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan investasi asing sektor e-commerce. Masing-masing koalisi memberikan pengaruh melalui pengadvokasian policy belief yang dimilikinya.

Globalization and information technology have driven the emergence of e-commerce as a transformation of conventional trade activities. The economic potential generated by e-commerce encouraged the government to implement various interventions so that the ecosystem can grow and contribute to the national economy. One of those interventions was regulating foreign investment in the e-commerce sector. Indonesias e-commerce foreign investment has undergone two policy changes in a just short period of time (2014-2016). Therefore, this study focusses on examining the causes of the policy changing by the government.
This study uses society-centered approach and advocacy coalition framework which explains that the existing of interest groups who advocates their policy beliefs have significant role on policy changing process.
This study uses qualitative methods and primary data collection through interview and also secondary data in the form of news, article, or publication by a related institution. The study finds that the competing coalitions influences has encouraged the government to carry out the e-commerce foreign investment policy changing. Each coalition exercises their influences through its policy belief advocacy."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>