Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Meningkatnya foreign investment merupakan salah satu dampak dari sebuah proses yang kemudian dikenal sebagai globalization. Dengan berbagai motif dan alasan, banyak perusahaan multinasional dan transnasional melakukan penanaman modal secara langsung di luar negeri (Foreign Direct Investment). Hal tersebut yang kemudian membuat banyak negara di dunia saling bersaing untuk menarik Foreign Direct Investment. Salah satu cara yang paling penting yang dilakukan negara-negara tersebut adalah dengan menawarkan insentif di bidang perpajakan (tax haven country), sesuai dengan pendapat Hines, kebijakan pajak sangat mempengaruhi volume FDI. Kebijakan-kebijakan tertentu di bidang perpajakan pada suatu negara terkadang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan maksud untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam konteks perpajakan internasional, ada berbagai skema yang biasa dilakukan oleh Perusahaan Modal Asing untuk menghindari pajak yaitu dengan skema seperti transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (CFC). Oleh karena itu diperlukan peraturan anti penghindaran pajak (anti avoidance rules). Penghindaran pajak (anti avoidance rules) dapat diminimalisir dengan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi sehingga ketentuan yang ada relevan dengan kondisi saat ini, dan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi DJP maupun Wajib Pajak. Pokok Permasalahan dalam tesis ini , pertama adalah kebijakan ini berkaitan dengan investasi Wajib Pajak Dalam Negeri di luar negeri yang selalu meningkat dalam dua tahun terakhir, kedua penerapan CFC Rules di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1994, namun sampai dengan tahun 2008 ini, belum pernah dilakukan perbaikan. Ketentuan CFC Rules yang ada sekarang sangat memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam rangka menganalisis pokok masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan sebagai berikut: (i) Apakah perbedaan antara CFC Rules di Inggris yang lama dan baru dibandingkan dengan CFC Rules di Indonesia? (ii) Apakah ketentuan CFC Rules di Indonesia masih relevan dengan kondisi saat ini ? (iii) Apakah ketentuan CFC Rules di Indonesia sudah memenuhi kepastian hukum ? Menjawab rumusan pertanyaan di atas, penelitian dilakukan dengan cara analisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dimana diuraikan data yang berupa informasi dan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selain itu dilakukan juga pendalaman studi kasus dengan satu lokus yaitu dengan membandingkan kasus Cadbury Schweppes yang terjadi di Inggris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, dokumen, dan jurnal penelitian yang memiliki kaitan dengan tema penelitian ini. Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa CFC Rules yang berlaku di Indonesia berbeda dengan Inggris. CFC Rules di Indonesia sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan praktik perdagangan yang semakin canggih. Diketahui juga bahwa CFC Rules yang ada saat ini belum menjamin kepastian hukum terhadap subjek pajak.

---

The increase of foreign investment constitutes one of the impacts from a process known as globalization. With any motives and reasons, many multinational dan transnational companies carry out Foreign Direct Investment. This is, because many countries in the world competes each other to attract Foreign Direct Investment. One of the most important this carried out by those countries is to offer incentives in tax (tax haven country), in accordance with Hines opinion, that tax policy significantly influences volume of FDI. Certain policies in tax in a country are, sometimes, utilized by taxpayers to avoid tax. In international tax context, there are any schemes are usually used by Foreign Investment Companies to avoid tax, those are by transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, and controlled foreign corporation (CFC). Therefore, anti avoidance rules are needed. Anti avoidance rules can minimize by always following development happened, accordingly the existing stipulations is relevant with current conditions, and can give good law certainty for Directorate General of Taxes and Taxpayers. The main problems in this thesis are; first, this policy is related to domestic taxpayer investment abroad always increase in two last years; second, the implementation of CFC Rules in Indonesia has been started since 1994, but up to 2008, there is no improvement. The current stipulations of CFC rules possibly cause Taxpayers carry out tax avoidance. In order to analyze those problems, the following questions are formulated; (i) What is the difference between old and new CFC Rules in England than CFC Rules in Indonesia? (ii) Are stipulations of CFC Rules in Indonesia still relevant to the current conditions? (iii) Have stipulations of CFC Rules in Indonesia fulfilled law certainty? In order to respond those above mentioned questions, the research is done by qualitative data analysis with descriptive research type where data is described in the kind of information and theories gotten from library study. In addition, intensive case study is carried out in single site locus, which is to compare Cadbury Schweppes case happen in England. Data source in this research is primary data gotten from interview result and secondary data gotten from literatures, books, documents, and research journals which have correlation with this research theme. From this research, it can be concluded that valid CFC Rules in Indonesia is different with that of England. CFC Rules in Indonesia have not been relevant with the development of more modern trade practices. It is known that current CFC Rules do not yet ensure law certainty to tax subject.

Abstrak :
Due to the lack of internal finance, a country might need a foreign investment. It also happens to Indonesia that is not recovery from its economic problems up to now. One of the solutions to this condition is by giving Foreign Direct Investment (FDI). By FDI it is hoped that it can employ a lot of people, and it can reduce the unemployment rate in this country, as a result it can increase the welfare of society. This study will focus on the relation between the given PPh incentives and Japanese Investor behavior in investing its fund, elaborate and analyze Japanese Investor to tax incentives given, and research, formulate and make the analysis on which tax incentive is the best way in inviting Japanese direct investor. This thesis is analytical descriptive which uses qualitative method by scrutinizing data in the form of information, theory from library research, then by analyzing the data to solve the formed case, so that conclusion can be drawn and suggestions and understanding to the influence in giving incentive to foreign direct investment can be given. The references theory in this research is one instrument to invite Japanese direct investment by giving tax incentive. However, tax administration is the key on the success of tax policy. It can be concluded that PPh facility given to tax payers in Indonesia who invest in certain business and area is quite good, in the result of the decrease of netto 30% (thirty percent) as the highest, quicken reduction and amortization, longer loss compensation and given PPh to the dividend as in Article 26 to 10% (ten percent), except if the valid tariff to the tax agreement is lower. Japanese Investors accept this facility positively, but they say it is more interesting if those tax facilities are followed by administration tax which gives law assurance. Tax incentive given by tax law is quite interesting for the Japanese investors to invest in Indonesia, but the regulations do not give the law assurance, they who have the license hope that they will be given the tax incentive as stated in the law, furthermore, it is suggested that the government not only faces on tax incentive to invite foreign direct investment but also is concern on the law assurance, security, eliminating high economy cost and improving infrastructure. Arranged and good tax administration will give law assurance and security to the investors. Furthermore, the license to foreign investors and the given PPh facilities are managed by one institution under one roof.

Abstrak :
Di tengah keterbatasan modal dari dalam negeri, investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) diyakini sangat potensial di dalam mempercepat pertumbuhan dan transformasi perekonomian Indonesia. Di samping itu, kehadiran modal asing khususnya di sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menjadi sumber perkembangan teknologi, pertumbuhan ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan insentif pajak untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal. Namun, kebijakan pemberian insentif pajak tersebut masih menimbulkan keraguan mengenai keefektifannya dalam menarik investor. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil dan untuk mengidentifikasi kebijakan insentif pajak yang paling sesuai untuk sektor industri tekstil di Indonesia. Insentif pajak merupakan suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktifitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu. Sedangkan iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Bagi perusahaan di sektor industri tekstil yang sifat produksinya footloose, pajak dianggap sebagai faktor sensitif dalam menentukan lokasi penempatan modal. Untuk menguji signifikansi hubungan antara insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment (PPM). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang berstatus PMA yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat yang bergerak di sektor industri tekstil. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS diketahui bahwa hipotesis penelitian (Ho) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil diterima. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikansi hubungan sebesar 0.067 yang lebih besar daripada nilai = 0.05. Analisis tersebut juga mengungkapkan bahwa kebijakan insentif pajak hanya memberikan pengaruh sebesar 4% terhadap iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa faktor pendorong bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil untuk berinvestasi di Indonesia, 96%-nya lebih berkaitan dengan faktor lain selain insentif pajak. Berkaitan dengan jenis insentif pajak yang sekarang diberlakukan di Indonesia, yang paling diminati oleh perusahaan PMA di sektor industri tekstil adalah pengurangan penghasilan neto atau tunjangan investasi sebesar 30%. Namun insentif tersebut dinilai kalah menarik dengan jenis insentif yang diterapkan di negara China dan Vietnam sebagai pesaing dagang utama di sektor tekstil, karena negara tersebut menerapkan insentif pajak berupa tunjangan investasi dan tax holiday sekaligus. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak yang diterapkan di Indonesia tidak berkorelasi secara signifikan terhadap iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil. Oleh karena itu disarankan agar jenis insentif pajak ditambah dengan pemberlakuan tax holiday yang dipaketkan dengan tax sparing credit dan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas penyerahan Jasa Kena Pajak di Kawasan Berikat. Di samping itu, agar kebijakan insentif pajak tersebut tidak sia-sa dan justru merugikan penerimaan negara, maka dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif harus dilakukan dengan membenahi semua faktor yang mempengaruhinya secara menyeluruh dan terintegrasi antar departemen.

---

In the matter of limitation of domestic capital, Foreign Direct Investment (FDI) is very potential in accelerating the growth of economics transformation in Indonesia. Despitefully, the presence of Foreign Direct Investment specially in textile industry sector will stimulate of technology development, increasing export and absorbtion of labour. Therefore, the government make policy of tax incentive to create conducive investment climate for Foreign Direct Investment. However, policy of giving of the tax incentive still generate doubt concerning the effectiveness of it?s implementation to attract investor. Considering this background, the goals of this research is to know correlation between the policy of tax incentive with investment climate for Foreign Investment Company in textile industry sector, and to identify which policy of tax incentive is the most appropriate for textile industry sector in Indonesia. Tax incentive is taxation facilitation for foreign investment in selected activity or selected region. While investment climate express a number of factors related to certain location which form incentive and opportunity for investor to conduct business or to invest productively in order to expand their business. For company in textile industry sector which nature of the production is footloose, taxation is considered to be a sensitive factor in determining the investment. In order to test the correlation between tax incentive with the investment climate for Foreign Investment Company in textile industry sector, the researcher approach of this research is quantitative, with data collecting technique by survey method. While technique analyse data use correlation analysis of Pearson Product Moment (PPM). Population in this research are companies which their main business are textile industry sector and are registered as tax payers in Tax Service Office of Foreign Investment Four. The hypothesis examination result by using Statistical Package For the Social Sciences (SPSS), shown that there are no significant correlation between tax incentive policy with investment climate for foreign investment company in textile industry sector. The conclusion above is shown from the significance correlation value that is 0.067 larger than value  = 0.05. The analysis also stated that policy of tax incentive only give 4% influence to investment climate for Foreign Investment Company in textile industry sector. This conclusion indicates that the incentive factor for Foreign Investment Company in textile industry sector in Indonesia, 96% is not from tax incentive. The most favorable type of tax incentive that are implemented in Indonesia according to Foreign Investment Company in textile industry sector in this research is 30% investment allowance. However the incentive is not interesting enough since China and Vietnam, as competitive country in textile industry, implement both the tax allowance and tax holiday incentive. According to this research analisys result, the researcher concludes that tax incentive in Indonesia doesn?t have any significant correlation with Foreign Investment Company in textile industry sector. Therefore, the researcher suggests that the tax incentive policy is added by tax holiday including tax sparing credit, and Value Added Tax is not witheld for taxable services in Bonded Zone. In order to create an effective tax incentive policy which will not cause loosing the state income, the policy must be done simultaneously and should be integrated inter departments.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara Perusahaan FDI dengan intensitas energi pada industri manufaktur Indonesia dan sub-sektor industri . Data yang digunakan berasal dari Survei Industri Manufaktur diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS dengan periode observasi 2007-2015. Model pada penelitian ini diestimasi menggunakan metode estimasi fixed effect. Hasil estimasi dari model menunjukkan bahwa perusahaan FDI berkorelasi negatif terhadap intensitas energi artinya terdapat penurunan intensitas energi atau efisiensi energi. Sedangkan pada sub-sektor industri, perusahaan FDI menunjukkan intensitas energi yang bervariasi, akibat dari karakteristik yang berbeda pada sub-sektor industri. Sementara itu, analisis tambahan pada sub-sektor padat energi, sub-sektor industri galian bukan logam menunjukan hasil negatif dan signifikan terhadap intesitas energi. Namun, pada sub-sektor logam dasar menunjukkan hasil positif signifikan. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh efek teknik dari sub-sektor industri tersebut masih rendah sehingga tidak terjadi penurunan intensitas energi.

---

ABSTRACT
This study aimed to analyse the relationship between FDI firms with energy intensity in Indonesian manufacturing industry and its sub-sector. The data used are from the Manufacturing Industry Survey obtained from the Central Statistiks Agency BPS with observation period 2007-2015. The model in this study were estimated used the fixed effect estimation method. Estimation results from the model showed FDI firms tend to had a negatifly correlated to the energy intensity that mean there is a decrease in energy intensity which indicates energy efficiency. In the industrial sub-sector FDI firms show varying correlation with the energy intensities. in additional, sub-sector with high energy intensif showed the non-metal excavation industry sector had a negatifly correlation and significant results on energy intensity, However, the base metals sector showed significant positive results that might occur due to the engineering effect of this industrial sector which was so low that there was no decrease in energy intensity.

Abstrak :
Dewasa ini keberadaan penanaman modal asing (foreign direct investment) memainkan peran yang signifikan bagi suatu negara. Selain untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan modal negara, penanaman modal asing (foreign direct investment) juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat, Oleh karenanya dalam pengaturan Foreign Direct Investment harus dilakukan secara tepat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional suatu negara. Pada umumnya praktik kepentingan nasional dalam pengaturan Foreign Direct Investment adalah dalam bentuk negative list (daftar negatif investasi). Namun daftar negatif investasi suatu negara juga dapat berubah-ubah tergantung arah kebijakan penanaman modal yang diambil oleh negara. Seperti Negara Indonesia yang ditemukan perbedaan dalam daftar bidang usaha tertutup penanaman modal sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta dan Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Telebih dengan dibukanya investasi asing minuman beralkohol di Indonesia yang kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal ini memberikan pemahaman bahwa tarik-menarik konsepsi kepentingan nasional dalam pengaturan Foreign Direct Investment masih terus terjadi. Dalam penelitian ini juga menganalisis contoh kepentingan nasional dalam Foreign Direct Investment Minuman Beralkohol di Negara Malaysia. Penelitian ini dipaparkan untuk mengetahui bahwa tidak ada pengaturan khusus yang standar dan spesifik dalam mendefinisikan suatu kepentingan nasional dalam kaitannya Foreign Direct Investment. Kepentingan nasional merupakan bentuk untuk mempertahankan pengendalian atas sebuah negara, sehingga kepentingan nasional digunakan untuk mempertahankan integritas teritorialnya (physical), mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (political), serta memelihara sosial budaya sebagai bentuk dari identitas kulturalnya (cultural identity). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun bahan-bahan penelitian yang terdiri atas bahan hukum dan nonhukum dilakukan dengan cara studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. ...... Today, a country's ability to attract foreign direct investment (FDI) is critical. In addition to fulfilling the interests and needs of state capital, foreign direct investment can also encourage an increase in the welfare of a society. In general, the practice of national interests in managing foreign direct investment is in the form of a negative list (negative investment list). However, a country's negative investment list can change depending on the direction of the country's investment policy. Like the State of Indonesia, differences were found in the list of investment-closed business fields before the entry into force of the copyright law and after the entry into force of the job creation law. Especially with the opening of foreign investment in alcoholic beverages in Indonesia which then reaped the pros and cons in society. This provides an understanding that the tug-of-war between the conception of national interests and the regulation of foreign direct investment is still going on. This study also analyzes examples of national interests in foreign direct investment alcohol drink in the Malaysia Country. This research is presented to find out that there are no special standards or specific arrangements for defining a national interest in relation to foreign direct investment. National interest is a form of maintaining control over a country, so national interest is used to maintain its territorial integrity (physical), maintain its political-economic regime (political), and maintain social culture as a form of its cultural identity (cultural identity). The research method used in this study is normative-juridical, using a statue approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The research materials, which consist of legal and non-legal materials, are carried out by studying legal documents and literature studies.

Abstrak :
Indonesia membutuhkan dana untuk melakukan pembangunan nasional dan salah satu dana yang didapat berasal dari penanaman modal asing. Saiah satu negara yang aktif menanamkan modalnya di Indonesia adalah Korea Selatan. Dalam penelitian ini yang ingin dilihat adalah bagaimana dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia pada periode 1997-2006. Beberapa tahun terakhir investasi dari Korea Selatan sempat mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2006 invetasi Korea Selatan ke Indonesia meningkat kembali. Metode dari penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana menggambarkan secara spesifik, setting sosial, dan hubungan yang terdapat dalam dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya modal asing dari Korea Selatan tersebut. Dalam menjelaskan dinamika PMA Korea Selatan ke Indonesia, penulis menggunakan konsep saling ketergantungan (interdedenpensi) oleh Rosecrane dimana menunjukkan bahwa interdependensi dapat diukur dari volume investasi yang masuk, volume perdagangan antar negara. Kesimpulan bahwa ciri khas PMA Korea Selatan adalah bersifat padat karya dan ada kesinambungan pola investasi dari sebelumnya. Bidang investasi yang diminati masih disektor industri manufaktur, tetapi pola ini mulai berubah ke bidang pertambangan, konstruksi, serta sektor kehutanan. Penurunan investasi Korea Selatandi Indonesia sempat terjadi karena munculnya China dan Vietnam sebagai tempat investasi yang menarik bagi Korea Selatan.

---

To improve national development, Indonesian government needs financial support. Foreign direct investment (FDI) is one of its sources. Nowadays, FDI still manages as the most strategic move to boost up the nations economic performance. South Korea's FDI in Indonesia seems to be the most active and flourishing. This research will be focused on the dynamics of South Korea's FDI in Indonesia, from 1997 to 2006. In the last few years, South Korean investments in Indonesia were slightly declining, though to some extent, they were re-escalating in 2006. Descriptive research method is used to construct this thesis comprehensively. This paper will portray and examine the exceptional characteristics and the dynamics of South Korea's investment in Indonesia, in addition to analyze the key factors that caused the vibrant condition. In order to explain the dynamics of South Korea's FDI in Indonesia, Roscrane's basic concept of interdependency will he used in this thesis. The theory is used to demonstrate that interdependency can be measured from FDI inflow and trade activities between the two. It can be concluded from this research that the main characteristics of South Korea 's FDI in Indonesia are into labor intensive and indicated sustainabilities from the preceding investment schemes. Manufacturing industry is still become the main target of South Korea's FDI, however there's a growing trend of FDLs in Indonesian mining industry, construction industry, and forestry. The declining FDI inflow from South Korea formerly happened as the emergence of China and Vietnam as potential investment targets for South Korea's.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Faktor ? faktor Ekonomi Makro yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung (FDI) Pada Sektor Perkebunan di Indonesia Periode (1980?2007). Perumusan masalahnya adalah 1) faktor ? faktor ekonomi makro yang mempengaruhi investasi asing langsung (FDI) pada sektor perkebunan di Indonesia periode (tahun 1980 ? 2007), 2) sejauh mana faktor-faktor ekonomi makro tersebut mempengaruhi FDI di sektor perkebunan di Indonesia pada tahun 1980- 2007. Untuk menjawab pertanyaan dan perumusan masalah tersebut diatas maka digunakan metode penelitian literatur review dan analisis data. Analisis Co-Integration, digunakan untuk mengetahui faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi FDI di Indonesia dan apakah factor-faktor tersebut saling berkointegrasi dalam jangka panjang. Pengujiannya dilakukan dengan pengujian Unit root untuk menguji stasionaris data dan pengujian Co-Integrasi Engle dan Granger (1987). Berdasarkan hasil literature review dan hasil analisis data maka disimpulkan data stasioner pada bentuk first differentnya, variabel bebas dan tidak bebas dalam persamaan regresi kointegrasi memiliki hubungan jangka panjang (long-run relationship) yaitu bahwa bahwa data time series (dari variabel) yang menyimpang dari rata-ratanya dalam jangka pendek (short run), akan bergerak bersama-sama dan saling menyesuaikan menuju kondisi keseimbangan (mendekati mean) dalam jangka panjang (long run). Nilai R-squared sebesar 0,81 menunjukkan bahwa 81 % keragaman variabel FDI mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model, sementara 19 % sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000003 menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel bebas dalam model mempengaruhi variabel FDI. Nilai t-statitic pada semua variabel bebas menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel FDI pada taraf nyata 10 persen, kecuali variabel Konstanta, FINR dan LERUS tidak signifikan. Faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi FDI di Indonesia yaitu : 1)GDP dimana jika nilai GDP meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan FDI sebesar 1.95 persen. 2) DINR Jika suku bunga naik sebesar 1 persen maka akan menurunkan FDI sebesar 0.039 % .3) Harga Konsumen (LCINP), Jika harga konsumen meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan FDI sebesar 0.747 % . 5) Krisis, jika terjadi krisis di Indonesia maka FDI akan turun sebesar 2.070 %. Hal ini berarti hasil dari regresi bermanfaat.

---

This thesis discusses the Macro Economic factors Affecting the Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia's Plantation Period (1980-2007). Formulation of the problem is that 1)Macroeconomic factors that affect foreign direct investment (FDI) in the plantation sector in Indonesia, the period (1980 - 2007), 2) How the macroeconomic factors that affect FDI in plantation sector in Indonesia in 1980 to 2007. To answer the question and formulating the problems mentioned above we used the literature review of research methods and data analysis. Analysis of Co-Integration, is used to determine the macro economic factors that affect FDI in Indonesia and whether these factors has Co-Integration in mutual long term. The test is done by testing for unit root test and the test data stasionaris Co-Integration Engle and Granger (1987). Based on a literature review and results of data analysis, we conclude stationary data in the form of a first differentnya, independent and dependent variables in the cointegration regression equation has a long term relationship (long-run relationship) is that the time series data (of variable) that deviate from the average -rating in the short term (short run), will move together and mutually adjust to the conditions of equilibrium (near the mean) in the long run (long run). R-squared value of 0.81 indicates that 81% of FDI variable diversity can be explained by independent variables in the model, while 19 % were explained by other variables outside the model. Value Prob (F-statistic) of 0.000003 indicates that together all independent variables in the model affect the FDI variable. The value of t-statitic on all independent variables showed that each independent variable affects the variable FDI in significan level of 10 percent, except for variable constants, FINR and LERUS not significant. Macro economic factors that affect FDI in Indonesia was: 1)GDP, if the value of GDP where rise by 1 percent it will increase FDI by 1.95 percent. 2) DINR If interest rates rise by 1 percent it will lower the FDI amounted to 0.039 % .3) Consumer Index Prices (LCINP), if consumer prices rise by 1 percent it will increase FDI by 0.747%. 5) Crisis, if the crisis in Indonesia, then FDI will decrease by 2.070%. This means that the results of the regression is useful.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap peningkatan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia periode 2010-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penggunaan delapan sektor yaitu pertanian, pertambangan, Industri, utility (listrik, gas, air), bangunan, perdagangan, angkutan, serta jasa lainnya. Analisis empiris dilakukan dengan regresi data panel untuk mengidentifikasi pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap peningkatan tenaga kerja asing. Hasil empiris menemukan bahwa aliran Foreign Direct Investment (FDI) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. ......This study analyzes the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on the increase in the entry of foreign labour in Indonesia for the period 2010-2018. This research is a quantitative study using eight sectors, namely agriculture, mining, industry, utilities (electricity, gas, water), buildings, trade, transportation, and other services. Empirical analysis was performed with panel data regression to identify the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on the increase in foreign workers. Empirical results found that the flow of Foreign Direct Investment (FDI) significantly influenced the increase in the entry of foreign labour in Indonesia.

Abstrak :
Pengkajian literatur menyimpulkan dampak korupsi terhadap proses pelaksanaan penanaman modal Foreign Direct Invesment (FDI) termasuk penilaian country-risk factors dari sebuah negara untuk dijadikan tempat FDI. Analisis statistikal serta ekonometrik banyak meneliti kerterkaitan antara distribusi spasial FDI dengan unsur infrastruktur negara penerima FDI khususnya kekuatan sentrifugal maupun sentripetal sebagai pergualatan kemampuan negara itu dalam memberikan iklim yang kondusif bagi FDI. Bagi sebuah negara yang 'haus' akan FDI, Indonesia memerlukan kesadaran (baru) yang signifikan dan bersifat "fatal" terhadap masuk atau tidaknya FDI ke dalam negeri khususnya FDI dari negara negara barat.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama pembangunan dan pencapaian tujuan ke masyarakat yang lebih sejahtera. Menurut teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pengeluaran pemerintah dan FDI...