Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas masalah hukum terkait transaksi marjin dan short selling dalam pasar modal indonesia. Transaksi marjin dan short selling mempunyai karakteristik yang khusus jika dibandingkan dengan transaksi efek biasa. Transaksi marjin/atau short selling mempunyai daya ungkit guna meningkatkan potensi keuntungan yang dapat diraih, namun disisi lain juga turut meningkatkan risiko yang ditanggung oleh investor tersebut. Sebagai sebuah transaksi dengan risiko yang relatif lebih besar dibandingkan dengan transaksi efek biasa maka kepastian dan penegakan hukum akan semakin diperlukan guna menjaga kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia. Transaksi marjin dan short selling disini diatur oleh instrumen undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dimana terhadap transaksi marjin dan short selling telah ditetapkan standarstandar yang patut dipenuhi baik oleh nasabah, perusahaan efek, dan bursa efek. Perusahaan efek dalam hal ini seringkali melakukan penyimpangan yang merugikan investor. Terhadap kerugian tersebut perlu dipertanyakan bagaimana pertanggungjawaban yang dapat diberikan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa kerugian yang diakibatkan perusahaan efek dalam transaksi marjin dan short selling dapat diminta pertanggungjawabannya apabila menyalahi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang ada.

---

This mini thesis is discusses the legal issues related to margin trading and short selling transactions in Indonesian capital market. Margin trading and short selling has special characteristics compared to the regular securities transaction. Margin trading and short selling has leverage capability to increase potential profits that can be achieved, but on the other hand also increase the risk borne by investors. As a transcation with a relative risk greater than regular securities transaction then enforcement and certainty of law will be increasingly important to maintain confidence in Indonesian capital market. Margin trading and short selling here is governed by the laws and instruments implementing regulations. Where by that regulation margin trading and short selling, standars that should be met either by the customer, securities companies and stock exchange is set. Company in this case often make violation that cause losses to investor. Against these losses needs to be questioned how accountability of securities company can be provided. The results of research in this mini thesis concluded that the losses caused by the securities company in margin trading and short selling transaction can be accounted as long it.s violating the relevant regulation or contract between them."

"Pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan efek untuk menarik investor. Fasilitas ini telah dikenal dan dipraktikkan di kalangan pelaku pasar modal sejak diperkenalkan oleh Bapepam-LK dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 1997. Seiring dengan populernya fasilitas ini di kalangan pelaku pasar modal, permasalahanpermasalahan terkait pembiayaan transaksi efek ini tidak dapat dihindari. Menyikapi hal tersebut, peraturan terkait fasilitas ini mengalami beberapa kali penyempurnaan. Penyempurnaan yang pertama adalah dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 2008, serta yang terbaru adalah POJK Nomor 55/POJK.04/2020 mengikuti beralihnya tugas-tugas Bapepam-LK kepada OJK. Skripsi ini kemudian mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu bagaimana perkembangan peraturan tentang pembiayaan transaksi efek dalam menjamin hak dan kewajiban nasabah, apa saja permasalahan yang timbul dalam praktik pembiayaan transaksi efek ketika terjadi penurunan harga saham, serta bagaimana POJK Nomor 55/POJK.04/2020 memberi solusi terhadap permasalahan terkait penurunan harga saham milik nasabah dalam pembiayaan transaksi efek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Kesimpulan yang didapatkan adalah: 1) bahwa pembiayaan transaksi efek yang diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2020 tidak banyak mengubah substansi dari peraturan V.D.6 tahun 2008; 2) permasalahan yang umum terjadi dalam pembiayaan transaksi efek adalah terkait perjanjian pembiayaan, tidak dipenuhinya rasio jaminan oleh nasabah, serta penjualan paksa atau force sell saham nasabah oleh perusahaan efek; 3) POJK Nomor 55/POJK.04/2020 telah memberi solusi dengan pengaturan yang terperinci mengenai bagaimana fasilitas ini seharusnya dijalankan. Saran yang diberikan adalah 1) penekanan lebih jauh terhadap pemahaman investor akan pembiayaan transaksi efek; 2) baik perusahaan efek maupun nasabah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam mengadakan perjanjian pembiayaan; 3) lembaga peradilan haris lebih jeli dalam memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan keputusan.

---

Securities transaction financing by securities company for customers is one of the facility that is offered by securities companies to attract investors. This facility has been known and practiced among capital market players since it was introduced by Bapepam-LK with the issuance of V.D.6 of 1997. Along with the popularity of this facility among capital market players, problem related to the securities transaction financing can not be avoided. In response to this problems, the regulation related to this facility has been improved several times. The first improvement is the issuance of V.D.6 of 2008, and then the latest one is POJK 55/POJK.04/2020 following the transfer of Bapepam-LK duties to OJK. This thesis then takes 3 (three) main issues, namely How is the development of regulations regarding securities transaction financing in guaranteeing the rights and obligations of customers, what are the problems that arise in the practice of securities transaction financing in the event of declining stock price, and how POJK 55/POJK.04/2020 provide solutions to problems related to declining stock price in securities transaction financing. The research method used in this thesis is juridical-normative, which emphasizes the use of legal written norms. The conclusions obtained are 1) securities transaction financing that is regulated in POJK 55/POJK.04/2020 does not change the substance of V.D.6 of 2008 that much; 2) problems that commonly occurs in securities transaction financing are related to financing agreements, the customers refusal on depositing of assurance ratio, and the force sell of customer shares by securities company; 3) POJK 55/POJK.04/2020 provides solutions with detailed regulations on how this facility should be implemented. The suggestions given are 1) further emphasis on investors' understanding of securities transaction financing; 2) both securities companies and customers must pay attention to the provisions of the laws and regulations in the capital market sector in order to contrive financing agreements; 3) the judiciary must be more observant in paying attention to the applicable legal provisions in making their judiciary decisions."