Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai konsep keadaan memaksa (force majeure) dalam Hukum Perjanjian dan akibatnya bagi para pihak. Dalam penerapannya diperlukan batasan-batasan tertentu agar ketentuan force majeure tersebut dapat dijadikan dasar pembelaan yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban pembayaran ganti rugi. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan prespektif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa PT Telkomsel sebagai pihak penyewa dalam suatu perjanjian sewa menyewa dengan H. Darmawan Kasim sebagai pihak yang menyewakan, tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh H. Darmawan Kasim karena kedua belah pihak sudah menetapkan klausul force majeure di dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat diantara keduanya. Sehingga ketentuan dalam perjanjian itulah yang berlaku bagi keduanya.

---

This thesis discusses about the concept of force majeure in the Contract Law according to Indonesian Civil Code and its consequences for the parties. In its implementation is required certain limitations in order to the provisions of force majeure can be used as the legal basis of an excuse so that the debtor is not liable for damages suffered by the creditor. This provision is statute in Indonesian Civil Code or either in the contract agreed by the parties. The research conducted by legal research in a normative juridical approach methodology with descriptive and analytical perspective. The research concluded that PT Telkomsel as the lessee (debtor) in a lease agreement with H. Darmawan Kasim as the lessor (creditor), may not be prosecuted to pay any loss suffered by H. Darmawan Kasim due to such loss not caused by the debtor and both parties have set a force majere clause in the lease agreement made by them. In that clause, both parties have agreed about legal consequences in the event of fail to perform due to force majeure, which the parties cannot be deemed for doing a negligence or event of default and its loss become risk for each parties and the parties waive their rights to prosecute, so that provisions statute in the agreement are applicable to the parties.

Abstrak :
Umar Chapra menyatakan, sistem ekonomi Kapitalis dan sosialis yang melatar belakangi munculnya perbankan konvensional telah gagal, maka munculnya perbankan dengan prinsip syariah merupakan jalan tengah dan solusi dari kebuntuan ekonomi. Di Indonesia konsep bank syariah diperkenalkan dengan didirikannya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) tahun 1991., diprakarsai Majelis Ulama Indonesia dan didukung para pengusaha dan cendekiawan muslim. Tercatat, bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah berjumlah 13 Bank Umum, hampir 90 BPRS Berta LKM Syariah berupa BMT yang jumlah zibuan dengan pertumbuhan hampir 23 persen pertahun. Artinya perbankan syariah punya tantangan tersendiri sehingga perlu di kelola secara baik dan profesional. Salah satu hal terpenting adalah meminimalis resiko bank kecil dalam penyaluran pembiayaan Bank harus mampu membuat perjanjian (akad) secara benar dan sesuai syariah. Benar yaitu telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan secara substansial telah sesuai menurut hukum Islam. Dari beberapa perjanjian yang telah diteliti, bisa dikatakan syarat formal dan substansial telah terpenuhi, Namun ada satu hal yang belum tercover yaitu Klausula Force Majeure/keadaan mamaksa. Perlunya kausula karena disanalah ciri khas perbankan syariah yaitu ada pembagian keuntungan dan resiko secara proposional dan bank ikut menanggung resiko juga. Walau dalam praktek saat ini bisa dikatakan sebenarnya sama sekali tidak ada bank syariah yang berbagi resiko dan kerugian karena semua perjanjian telah diproteksi untuk melindungi bank. Selain itu mekanisme pembagian hasil adalah Revenue Sharing. Hal disebabkan karena moral hazard pelaku usaha di Indonesia masih tinggi sekali sehingga mekanisme bagi hasil ideal Profit sharing berdasarkan pendapatan bersih tidak dilakukan karena punya resiko besar. Agar pertumbuhan perbankan syariah lebih balk, maka perlu pars pengelola danalnasabah yang telah mendapatkan pembiayaan untuk menjaga akuntabilitas dengan menjalankan usaha sesuai Good Corporate Governance Principle.

Abstrak :
Risiko adalah kewajiban memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Klausula force majeure ketika mengatur mengenai hal-hal yang dapat diduga dapat mengandung unsur eksonerasi. Bagaimanakah batasan penggunaan klausula force majeure dalam perjanjian agar tidak bertentangan dengan KUHPer dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK); mengingat kegiatan usaha yang berisiko yang tinggi, dapatkah perusahaan sekuritas membebankan risiko yang lebih lugs dalam klausula force majeure kepada nasabahnya adalah masalah yang diteliti dalam tesis ini. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif, dengan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bentuk penelitian preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa unsur eksonerasi balk dalam klausula force majeure maupun dalam klausula baku muncul ketika posisi tawar para pihak tidak seimbang; KUHPer memperbolehkan penggunaan klausula eksonerasi selama tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak; UUPK melarang penggunaan klausula eksonerasi; walaupun karakteristik perusahaan efek adalah dinamis dan penuh risiko, tetapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tidak memberikan keistimewaan khusus, sehingga berlaku ketentuan yang umum dalam hal penggunaan klausula eksonerasi maupun klausula force majeure yang mengandung unsur eksonerasi. Perusahaan efek seharusnya mempertimbangkan pengalokasian risiko kepada pihak ketiga sehingga risiko tidak hanya ditanggung nasabah.

---

Risk is an obligation to bear losses if there's something happen to the object that means to the agreement apart from one of the party mistake. Force majeure clause when arranges matter that could be predict could contain an exoneration element. How is the limit to use force majeure clause in agreement in order not to contradictory KUHPer and Republic of Indonesia Act No. 5 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK); Considering the risky business field, could the security company places the wider risk in the force majeure clause to their customer are the problems that are researched in this thesis. The research method that is used is juridical normative, with the secondary data, that is analysed qualitatively. This research is descriptive and the form of the research is prescriptive, using the legislation approach. Based on the research results are found that the exoneration element both in force majeure clause and in standard clause are emerge when the bargaining position of the side does not balance; KUHPer has permitted the use of exoneration clause as long as not compatible with the freedom to make agreement principle; UUPK has banned the use of exoneration clause; although the characteristics of the security company are dynamic and risky, Republic Indonesia Act No. 8 of 1995 concerning Capital Market does not give any special expertise, so the general policy about the use of both exoneration clause and force majeure clause that contains exoneration element are occur to security company. The Security Company ought to consider to allocating the risk to the third party so the risk does not only borne by the customer.

Abstrak :
Sudah menjadi kewajiban bagi Notaris untuk menyimpan dan menjaga keberadaan dokumen-dokumen protokol Notaris, khususnya minuta akta. Akan tetapi dalam praktiknya sampai saat ini, penyimpanan minuta akta masih dilakukan dengan menggunakan media konvensional dalam bentuk fisik kertas secara manual, yang seringkali berdampak pada berkas yang rawan kerusakan ataupun musnah akibat peristiwa force majeure. Padahal, dengan hilang, rusak ataupun musnahnya minuta akta dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Penelitian ini membahas mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris pembuat ataupun Notaris pemegang protokol dalam hal pembuatan salinan akta baru karena musnahnya minuta akta akibat peristiwa force majeure. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, bersifat eksplanatoris analitis dengan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris apabila minuta aktanya musnah atau rusak adalah membuat Berita Acara dan laporan kepada Majelis Pengawas Notaris, dan jika dimungkinkan dapat meminta permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk dapat dibuatkan persetujuan dalam pembuatan salinan akta yang baru. Sehingga, Notaris tetap dapat membuat salinan akta yang baru setelah musnahnya minuta akta, mengacu pada data yang tersimpan dalam soft file, hal ini karena penyimpanan salinan akta dalam bentuk soft file diperbolehkan sebagai penyimpanan tambahan. Salinan akta yang dibuat baru karena minuta aktanya telah musnah tetap memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat karena masih dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Dalam era digitalisasi seperti saat ini, diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengarsipan protokol Notaris berbasis media elektronik, sebagai langkah untuk meminimalisir risiko kerusakan atau musnahnya dikemudian hari. Sehingga, dunia kenotariatan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaannya terutama dibidang pelayanan hukum dan pengarsipan. ......It is an obligation for a Notary to keep and maintain the existence of Notary protocol documents, especially the original deed. However, until now, the filing of the original deed is still carried out using conventional media in the form of physical paper manually, which often has an impact on files that are prone to damage or destruction due to force majeure events. While in fact, the loss, damage or destruction of the original deed may cause loss or disadvantage to the parties concerned. This study discusses the legal remedies that can be taken by the Notary or the ‘protocol-holder’ Notary in terms of making a new copy of the deed due to the destruction of the original deed due to the force majeure event. This research is a normative juridical research, explanatory analytical with qualitative data analysis method. The results of this study indicate that, legal remedies that can be taken by a Notary if the original deed are destroyed or damaged is to make a report to the Notary Supervisory Board, and if it is possible, they may request an application to the Panel of Judges of the District Court for an approval in the making a new copy of the Deed. Thus, the Notary can still make a new copy of the deed after the destruction of the original deed, referring to the data stored in the soft file, this is because the storage of the copy of the deed in the form of a soft file is allowed as additional storage. A new copy of the deed made because the minutes of the deed have been destroyed still have legal force as strong evidence because it is still issued by a Notary as an authorized public official. In this current digitalization era, it is hoped that the government can make regulations that specifically regulate the filing of Notary protocols based on electronic media, as a step to minimize the risk of damage or destruction in the future. Thus, the notary world is expected to be able to utilize technology to facilitate its work, especially in the field of legal services and archiving.

Abstrak :
Penelitian ini membahas penerapan Force Majeure pada kondisi Pandemi COVID-19 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020), sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah penerapan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020, dampak pandemi COVID-19 terhadap eksekusi Objek Hak Tanggungan, keabsahan dari eksekusi yang dilakukan oleh Bank dengan dasar Titel Eksekutorial pada kondisi Pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan sumber hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya putusan tersebut menyebabkan keambiguan pada Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) UUHT dan tidak sesuai dengan prinsip dalam mempermudah semua kepentingan para pihak apabila terjadi wanprestasi ataupun sengketa atas objek dari Hak Tanggungan. Eksekusi atas Hak Tanggungan tidak bisa berjalan dengan seharusnya karena terdapat force majeure didalamnya. UUHT memberikan kekuatan pada kreditur dalam melakukan eksekusi tapi tidak bisa secara serta merta kreditur dapat melakukannya harus melalui beberapa prosedur yang sudah ditentukan oleh KUHPerdata dan juga HIR. Keabsahan dari Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan yang menggunakan titel eksekutorial harus memiliki izin dari ketua pengadilan dimana objek hak tanggungan tersebut berada atau perlu fiat dari pengadilan, jika tidak ada maka tidak sah eksekusi yang dilakukan dan akan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perubahan redaksi atas pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) yang menyebabkan Hak Tanggungan ambigu dalam penerapannya, Eksekusi atas Objek Hak Tanggungan bisa dihindari dengan mewajibkan para pihak memasukkan klausula Force Majeure pada perjanjian pokok, dan harus menyertakan fiat dari pengadilan. ......This research discusses the application of Force Majeure in the COVID-19 pandemic condition based on the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XVIII/2020), it is necessary to study the issue with the legal issues being discussed, namely the application of the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XVIII/2020, the impact of the COVID-19 pandemic on the execution of the Object of the Mortgage, the validity of the executions carried out by the Bank on the basis of the Executive Titles in the conditions of the COVID-19 Pandemic. The method used is juridical normative, namely research on legal principles by using secondary sources of law. The result is the existence of this decision causes ambiguity in Article 14 paragraph (3) and Article 20 paragraph (1) UUHT. It doesn’t represent the principle of facilitating all the interests of the parties in the event of default or dispute over the object of the Mortgage. Execution of Mortgage Rights cannot run properly because there is force majeure in it. UUHT gives the creditor the power to carry out the execution but cannot immediately the creditor can do it, must go through several procedures that have been determined by the Criminal Code and also the HIR. The validity of the execution of the guarantee of mortgage that uses the title executorial must have the permission of the head of the court where the object of the mortgage is located or need fiat from the court, if there is no then the execution will not be valid and will be considered as an unlawful act. Therefore, there is a need for editorial changes to Article 14 paragraph (3) and Article 20 paragraph (1) which causes the Insurance Rights to be ambiguous in its application, Execution of the Object of the Insurance Rights can be avoided by requiring the parties to include a Force Majeure clause in the main agreement, and must include fiat from the court.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai konsep keadaan memaksa (force majeure) dalam Hukum Perjanjian dan bagaimana penerapan klausula force majeure oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan MARI No.587/PK/Pdt/2010. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan prespektif analitis. Dalam penerapan batasan force majeure pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 587 Pk/Pdt/2010, ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai banjir dalam perkara antara CV. Borco Utama melawan Transenergy Grinding, Inc. merupakan force majeure atau bukan, oleh Mahkamah Agung diputuskan banjir yang terdapat dalam klausula force majeure di perjanjian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure. Hal ini ketika dianalisis, banjir dalam perkara antara CV. Borco Utama melawan Transenergy Grinding, Inc. ini memang tidak memenuhi unsur-unsur force majeure yaitu banjir tersebut dapat diprediksi/diduga akan terjadi.

---

ABSTRACT This research discusses about the concept of force majeure in the Contract Law according to Indonesian Civil Code and how the Indonesian Supreme Court applied the clause of force majeure in its Decision No. 587/PK/Pdt/2010. The research conducted by legal research in a normative juridical approach methodology with descriptive and analytical perspective. The definition of force majeure applied in the Decision of Indonesian Supreme Court No.587/PK/Pdt/2010 was based on the different perception about "flood" (whether flood belongs to force majeure or not) in the case between CV. Borco Utama against Transenergy Grinding Inc. Then the Indonesian Supreme Court decided that "flood" stated in the clause on force majeure in the agreement cannot be categorized as force majeure. After being analyzed, it was found out that the "flood" in the case between CV. Borco Utama against Transenergy Grinding Inc. did not meet the elements of force majeure that the flood can be predicted/expected.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada dasarnya perjanjian mengikat para pihak layaknya seperti undang-undang. Namun, terdapat hal-hal yang memungkinkan para pihak untuk terbebas dari kewajibannya yakni force majeure. Penelitian ini mengangkat permasalahan apakah kondisi kritis hingga wafatnya orang tua dapat dijadikan force majeure atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-normatif. Analisis dilakukan terhadap kasus mengenai penyanyi terkenal yang membatalkan pertunjukkan lantaran ayahnya yang kritis. Terdapat putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di mana yang terakhir ini telah berkekuatan hukum tetap. Kondisi kritis hingga wafatnya orang tua ini dapat dijadikan alasan force majeure dengan syarat unsur force majeure dalam KUHPerdata terpenuhi. Peristiwa ini relevan dengan ketidakmungkinan moral dan itikad baik. Penelitian ini menyarankan bahwa tidak hanya hakim harus memperhatikan fakta dan alat bukti yang ada, namun turut menjunjung tinggi rasa keadilan.

---

ABSTRACT
Basically, contract is binding to the parties like statute power. However, there is a thing that accuses the parties of failing to perform obligations, called force majeure. This research points out issue whether serious health condition and the death of a family member can be force majeure or not. The method in this research is juridical normative. Analysis is done toward case about well-known singer who cancelled performance because of her father critical condition. There are decree from district court and appeal court which the second one is already legal binding. The serious health condition and death of a family member can be force majeure with requirement of force majeure elements in Indonesian Civil Code fulfilled. This event is relevant to moral impossibility and good faith. This research suggests that not only judges must notice facts and evidences, but also uphold sense of justice.

Abstrak :
Hardship merupakan suatu keadaan fundamental yang telah mengubah keseimbangan kontrak yang diakibatkan oleh karena biaya pelaksanaan kontrak telah meningkat sangat tinggi atau karena nilai pelaksanaan kontrak bagi pihak yang menerima sangat menurun. Aturan mengenai hardship berkembang dalam praktik hukum kontrak internasional, yang menentukan bahwa dalam hal apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang kesulitan. Namun demikian, tidak semua negara menganutnya dalam hukum positif. Seperti Indonesia dan Prancis pada awalnya, tidak mengakui prinsip tersebut ke dalam hukum perdatanya. Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan tujuan untuk melakukan perbandingan atas penerapan prinsip hardship di Indonesia dan Prancis. Dari perbandingan penerapan prinsip hardship di antara kedua negara tersebut, maka dapat dilihat bahwa baik Indonesia dan Prancis pada awalnya, tidak memiliki ketentuan hukum mengenai hardship dalam hukum perdatanya masing-masing. Untuk itu, dalam menyelesaikan perkara mengenai hardship baik Indonesia dan Prancis menggunakan prinsip hukum yang telah berlaku seperti itikad baik atau ketentuan hukum mengenai keadaan memaksa force majeure . Pada perkembangannya, Prancis telah mengakui dan memiliki aturan tentang prinsip hardship dalam hukum perdatanya. Belajar dari pengalaman Prancis, hukum perdata Indonesia juga harus bisa lebih adaptif terhadap terjadinya perubahan keadaan fundamental dengan dibuatnya aturan mengenai hardship.

---

Hardship is a fundamental condition in which the balance of a contract has been altered due to either the increased cost of contract execution or the value of contract implementation for the receiving party has greatly decreased. Regulation concerning hardship evolves in the legal practice of international contract, in which it determines that in the case where the execution of a contract becomes more severe for either party, the party shall in any case be bound by its agreement subject to the provisions of difficulty. However, not all countries implement this principle in their positive law, for instance in the earlier years both Indonesia and France did not recognize this principle in their civil law. The method used in this research is a juridical normative method, with the purpose to do a comparison between the implementation of hardship principle in Indonesia and in France. From this comparison it can be seen that both Indonesia and France initially do not have legal provisions regarding hardship in their respective civil law. Therefore, in solving cases involving hardship both Indonesia and France use other principle such as good faith or force majeure. Fast forward to recent year, France now has acknowledged and has regulated the principle of hardship in its civil law. Learning from France rsquo s experience, Indonesia civil law should also be more adaptive to changes on fundamental condition with the creation of regulation on hardship.

Abstrak :
Surety bond merupakan salah satu produk penjaminan yang umum ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam pelaksanaan proyek untuk menjamin bahwa kontraktor atau principal dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok. Apabila kontraktor wanprestasi maka pihak asuransi akan memberikan ganti kerugian kepada pemberi kerja atau obligee. Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang mungkin timbul mengenai pertanggungjawaban perusahaan asuransi apabila kegagalan principal terjadi karena keadaan memaksa atau force majeure. Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dan menganalisis putusan-putusan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik mengenai surety bond yang seringkali terjadi adalah mengenai pencairan ganti kerugian. Pada umumnya, ketika kontraktor gagal melaksanakan prestasinya maka pihak pemberi kerja (obligee) akan meminta perusahaan asuransi untuk membayar klaim. Meskipun demikian, dalam hal principal mengklaim bahwa kegagalan dilaksanakannya prestasi akibat keadaan memaksa, maka perlu dilakukan peninjauan apakah keadaan yang diklaim oleh principal dapat disebut sebagai keadaan memaksa. Hal ini karena adanya indemnity agreement antara pihak kontraktor dengan perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa setelah surety membayarkan ganti rugi, maka kontraktor perlu membayar kembali ganti rugi tersebut kepada surety. Oleh karena itu, apabila kegagalan principal diakibatkan oleh force majeure maka perusahaan asuransi tidak perlu mencairkan surety bond karena dalam force majeure debitur tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan bagi para pihak untuk memahami risiko yang ditanggung oleh surety, melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi keadaan force majeure, dan memasukkan klausul force majeure di dalam perjanjian surety bond. ......Surety bond is one of the common guarantee products offered by Insurance Companies in implementing projects to guarantee that the contractor or principal can carry out their obligations in accordance with the main agreement. If the contractor defaults, the insurer will provide compensation to the employer or obligee. Even so, there are problems that may arise regarding the liability of the insurance company if the principal failure occurs due to force majeure. This thesis uses the Normative Juridical method by using secondary data in the form of literature studies and analyzing related court decisions. The results of the study indicate that the conflict regarding surety bonds that often occurs is regarding the disbursement of compensation. In general, when the contractor fails to carry out its performance, the employer (obligee) will ask the insurance company to pay the claim. However, in the event that the principal claims that the failure to carry out the performance is due to force majeure, it is necessary to review whether the condition claimed by the principal can be called a force majeure situation. This is because there is an indemnity agreement between the contractor and the insurance company which states that after the surety pays compensation, the contractor needs to pay back the compensation to the surety. Therefore, if the principal failure is caused by a force majeure, the insurance company does not need to liquidate the surety bond because in a force majeure the debtor is not responsible for any losses that arise. Based on the results of this study, it is suggested for the parties to understand the risks borne by the surety, take preventive actions in order to anticipate force majeure situations, and include a force majeure clause in the surety bond agreement.