Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The increase of national food production is relatively slower than its requirements due to several constrains,such as rice field conversion,water use competition,floods,and land slides....

Abstrak :
Instalasi Gizi merupakan salah satu unit pelaksana fungsional di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, melaksanakan 4 kegiatan pokok yaitu: pengadaan makanan, pelayanan ruang rawat inap, penyuluhan/konsultasi gizi dan rujukan gizi serta penelitian dan pengembangan gizi terapan. Pengadaan makanan untuk orang sakit mempunyai aspek terapi dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan memperpendek hari rawat. Makanan pasien akan berpengaruh pada citra pelayanan rumah sakit bersangkutan. Instalasi Gizi RSCM sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas pelayanan gizi dan melayani kebutuhan makanan bagi pasien dan pegawai dinas rumah sakit, memerlukan sistem pengendalian persediaan yang baik. Populasi pada penelitian ini adalah semua bahan makanan yang dibeli Instalasi Gizi RSCM. Sedangkan sampel diambil dengan menentukan bahan-bahan makanan pada kelompok A, B dan C. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 1994/1995 dan 1995/1996 berturut-turut adalah 4.9% dan 1.86%, sedangkan rata-rata perbedaan perbandingan persediaan nyata dengan ramalan tahun 1994/1995 dan 1995/1996 berturut-turut adalah 39.61% dan 39.30%. Pada perencanaan kebutuhan bahan makanan, ramalan jumlah konsumen dihitung hanya dengan melihat jumlah konsumen rata-rata 3 bulan sebelumnya tanpa memperhatikan kemungkinan trend naik atau turun. Disamping itu perencanaan kebutuhan untuk lauk hewani ditambahkan 30 porsi, sehingga perencanaan kebutuhan bahan makanan menjadi besar. Pengendalian persediaan bahan makanan tahun 1995/1996 masih belum tepat. Ramalan persediaan akhir triwulan yang digunakan untuk perencanaan bahan makanan diperoleh dari pemakaian bahan makanan 30 hari pertama. Sedangkan untuk 60 hari berikutnya dianggap 2 kali 30 hari pertama tersebut, tanpa memperhitungkan naik turunya pemakaian. Setiap jenis bahan makanan juga diperlukan sama tanpa memperhatikan seringnya penggunaan bahan makanan tersebut dan besarnya investasi, sehingga persediaan bahan makanan tidak stabil. Dari hasil analisa ABC terhadap besarnya investasi bahan makanan pada triwulan I 1996/1997 diperoleh 18 jenis bahan makanan kelompok A, 38 janis bahan makanan kelompok B dan 109 jenis bahan makanan kelompok C, dengan besar investasi berturut-turut 70,03%; 20,09% dan 9,88%. Peramalan kebutuhan jenis bahan makanan dapat dihitung dengan menggunakan metode Single Exponential Smoothing, Single Moving Everage dan Trend. Pengendalian persediaan bahan makanan dilakukan dengan menghitung Economic Order Quantity (EOQ) dan Lead Time. Sedangkan untuk waktu dan jumlah pemesanan bahan makanan diperoleh dari perhitungan Order Interval dan Reorder Point (ROP). Saran yang diusulkan :
1. Penampilan jumlah persediaan bahan makanan untuk lauk hewani sebanyak 30 porsi tidak perlu dilakukan jika perhitungan perencanaan bahan makanan sudah tepat.
2. Perlunya anggaran tambahan dari swadana untuk meningkatkan mutu makanan pasien khususnya untuk pemenuhan nilai gizi pasien.
3. Perlunya penggunaan komputer dalam pengendalian persediaan bahan makanan. ...... Foodstuff Stock Controlling Of Food Production In Dr. Cipto Mangonkusumo National Central General Hospital, JakartaDietary Department is one of functional unit in Dr. Cipto Mangunkusumo performs the four major activities such as food purchases, ward services, dietary consultation/instruction and referral service to nutrition problems, research and development in applied nutrition. Food purchasing to the sick patients have therapy aspect purposes to fulfill the requisites and to shorten the day care. The food of patient will be directly involved in service image of the hospital itself. Dietary department is as a responsible organization for nutrition servicing and fulfills the meals of patients and also meals of the hospital's staff and duty, requires stock control system. This research population is all of the foodstuffs to be purchased by the dietary department of RSCM, for research samples were taken to -classify foodstuff at A,B,C groups. From the result of the research are found that approximately budgeting can't be realized in 1994/1995 and 1995/1996 on sequence were 4,9% and 1,86%, where as in comparison of differential from the real stock with a prediction in 1994/1995 and 1995/1996 are as follows 39,61% and 39,30%. The foodstuff requisite planning, consumer amount prediction just was calculated by looking at average consumer amount prior to 3 months ignorance fluctuation of possibility tendency. Besides the livestock requisite planning is added 30 portions so making foodstuffs planning is increased. Foodstuff stock controlling in 1995/1996 weren't suitable. Stock prediction at last first three-months was used to foodstuff planning taking from the first 30 days foodstuff consumption. For the next 60 days will be estimated double days from the first 30 days, without calculating the fluctuation consumption. Each varieties of foodstuff also are needed on the same level without showing repeatedly on utilization of the foodstuff and have large investment, making the foodstuff stock was unstable. From the result of ABC analysis to be knowledgeable about a large of foodstuff and C group 109 varieties of foodstuff, with investment as follows 70,04%, 2004% and 9,92%. Foodstuff variety requisite prediction can be counted by using the methods of single exponential smoothing, single moving average and trend. Foodstuff stock controlling was performed to calculate the economic order quantity (EOQ) and lead time. And for foodstuff order values and when foodstuff timing were obtained by calculating order interval and reorder point (ROP). The recommendation are:
1. Foodstuff stock amount improvement for 30 portions of livestock can?t be realized if the calculation of foodstuff is done properly.
2. The additional budgeting of private funding improves the patient food quality, especially to fulfill nutrition value of the patients.
3. Computerization programmed should be prepared in stock and foodstuff controlling.

Abstrak :
This book brings together a multidisciplinary group of authors exploring the ethical dimensions of climate change and food. Conceptual clarifications provide a necessary basis for putting sustainable development into practice. Adaptation and mitigation demand altering both agricultural and consumption practices. Intensive vs. extensive production is reassessed with regard to animal welfare, efficiency and environmental implications. Property rights pay an ever-increasing role, as do shifting land-use practices, agro-energy, biotechnology, food policy to green consumerism. And, last but not least, tools are suggested for teaching agricultural and food ethics. Notwithstanding the plurality of ethical analyses and their outcome, it becomes apparent that governance of agri-food is faced by new needs and new approaches of bringing in the value dimension much more explicitly.

Abstrak :
Kajian ini mempunyai latar belakang masalah pentingnya pangan sebagai kebutuhan azasi manusia, adanya pergeseran pembangunan ketahanan pangan dan ketergantungan Jakarta terhadap daerah produsen atau impor untuk memenuhi ketersediaan pangan. Pokok masalah penelitian ini adalah "apa rumusan strategi pengembangan ketahanan pangan dan apa prioritas strategi pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta". Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, menggunakan data sekunder dan primer dan kuisioner terhadap 16 responden yang memahami dan berkecimpung dalam pengembangan ketahanan pangan. Analisis data menggunakan Matrik Intemal-Ekstemal dan Proses Hirarki Analitik (PHA) dengan alat bantu software Expert Choice 2000. Peluang untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah: (1) kebijakan impor beras; (2) kebijakan OPK dan RASKIN; (3) kebijakan penetapan harga gabah/beras; (4) subsidi pupuk dan kredit; (5) perkembangan teknologi informasi, komputer dan transportasi; (6) otonomi daerah; (7) perkembangan teknologi pertanian; dan (8) komitmen pemerintah. Faktor ancaman meliputi: (1) perubahan iklim/alam; (2) globatisasi; (3) perubahan situasi politik; (4) laju inflasi; dan (5) fluktuasi nilai rupiah. Kekuatan untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah: (1) ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan; (2) ketersediaan sarana dan prasarana transportasi; (3) keberadaan lembaga keungan; (4) keberadaan asosiasi dan kelembagaan pangan; (5) ketersediaan SDM; (6) partisipasi masyarakat; dan (7) kerjasama Mitra Praja Utama. Faktor kelemahan meliputi: (1) keterbatasan lahan pertanian; (2) ketergantungan pasokan pangan; (3) keterbatasan modal petani; (4) meningkatnya jumlah penduduk; (5) terbatasanya akses informasi ketahanan pangan; (6) kemiskinan; (7) pola konsumsi beras; dan (8) belum adanya institusi ketahanan pangan. Hasil analisis dengan Matrik Internal-Ekstemal diperoleh hasil total nilai faktor internal 2,576 dan nilai faktor eksternal 2,722 sehingga strategi yang sesuai adalah strategi growth. Rumusan strategi yang dikembangkan meliputi: (1) pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama; (2) peningkatan kapasitas distribusi pangan; (3) pembangunan sistem cadangan pangan; (4) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan (5) pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan. Hasil analisis dengan Proses Hirarki Analitik (PHA) diperoleh faktor untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah kepastian pasokan pangan (bobot 0,457), sistem distribusi pangan (bobot 0,289), diversifikasi konsumsi pangan (bobot 0,131), dan sistem penyimpanan pangan (bobot 0,122). Aktor yang berpengaruh meliputi Pemda DKI (bobot 0,365), BUMD/swasta (bobot 0,314), masyarakat (bobot 0,163) dan pemerintah pusat (bobot 0,158). Prioritas straegi adalah: (1) pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama (bobot 0,277); (2) peningkatan kapasitas distribusi pangan (bobot 0,247); (3) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat (bobot 0,163); pembangunan sistem cadangan pangan (bobot 0,161); dan (5) pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan (bobot 0,152). Prioritas altematif kelembagaan berturut-turut:(1) pemerintah dan swasta (bobot 0,621); (2) pemerintah murni; dan (3) swasta murni/mekanisme pasar (bobot 0,179). Pelaksanaan alternatif strategi memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat, kerjasama dengan pihak lain yang terkait, dan dukungan kebijakan sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, sosial, politik dan lain-lain. Hal lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan daya beli masyarakat untuk mencapai Pola Pangan Harapan (PPH) dan pemetaan ketahanan pangan tingkat wilayah dan rumah tangga.

---

Strategy of Development Food Security in DKI Jakarta ProvinceDKI Jakarta doesn't have enough land to food production. in order to adequate the needed of food, DKI Jakarta Province must supply them from others region or import. The research objectives are to (1) formulated of strategy development food security in DKI Jakarta Province with identified strengths, weaknesses, opportunities and threats and (2) formulated priority of strategy development food security in DKI Jakarta Province. Data analysis with Matrix Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), Matrix Internal-External and Analytical Hierarchy Process (AHP). The opportunities of developing food security in DKI Jakarta Province are (1) import rice policy; (2) targeted price subsidy policy; (3) floor price policy; (4) fertilizer and food security subsidies; (5) information, computer and transportation technologies; (6) local autonomy; (7) development agriculture technology; and (8) government commitment. The threats are (1) climate alteration; (2) globalization; (3) national politic situation; (4) inflation rate; and (5) Rupiahs kurs. The strengths are: (1) trade infrastructure; (2) transportation infrastructure; (3) finance institution; (4) food association and institution; (5) human resource; (6) community participation; and (7) cooperate with other provinces. The weaknesses are: (1) land agriculture limited; (2) dependences to other region or import; (3) capital farmer limited; (4) increasing population; (5) limited information of food security; (6) poverty; (7) consumption model; and (8) there is not special food security institution yet. Results Internal - External analysis are 2,576 for internal score and 2,722 for external score. The formulation and priority strategies are: (1) developing and improving of network cooperation intensity (0,277); (2) improving distribution of food capacity (0,247); (4) developing of food stock system (0,161); (3) improving community empowerment and participation (0,163); (5) diversification of food production and consumption (0,152). DKI Jakarta Province should coordinate with central government and mapping food security in local and household level for implementing strategies.

Abstrak :
ABSTRAK
Penggunaan bioteknologi untuk menghasilkan produk rekayasa genetik dalam bidang pangan, dikarenakan kekhawatiran atas ketidakmampuan petani tradisional menghasilkan pangan yang cukup diakibatkan faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, kegiatan alih fungsi lahan dan lainnya. Penemuan tersebut diharapkan dapat membatu produsen pangan khususnya petani melalui bibit GMO, untuk dapat meningkatkan produktifitas dan menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi mereka. Akan tetapi dalam beberapa kasus penggunaan GMO banyak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, kesehatan manusia yang kemudian akan merugikan petani. Dengan keadaan seperti ini, prinsip kedaulatan pangan sebagai prinsip sistem pangan yang diadopsi di Indonesia, harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu terpenuhi hak dasarnya atas pangan dan juga memberikan perlindungan bagi petani-petani untuk memproduksi pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif perlindungan hukum terhadap proses produksi hingga distribusi terkait penggunaan GMO yang ditinjau dari prinsip kedaulatan pangan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukan bahwa penggunaan GMO belum mewujudkan kedaulatan pangan baik bagi konsumen maupun produsen. Untuk itu, Pemerintah sebelum memberikan izin edar produk GMO, harus bertindak lebih hati-hati dalam membuat kebijakan atas ketidakpastian atas dampak dari penggunaan GMO.

---

ABSTRACT
The use of bio technology produces genetically modified foods, started with human needs to fulfill their basic rights of food, due to concern the inadequacy of traditional farmers produces enough food caused by some factors such as population growth, climate change, land use change and others. This finding is expected to help food producers especially traditional farmers with GMO seeds to help increase their productivity and improve their profits. However in certain cases, the use of GMO seeds caused many adverse effects to environment and human s health which then harming these farmers. With this situation, the principle of food sovereignty as the principle of food system that is adopted by Indonesia, should be applied to ensure that every individuals has their basic rights of food fulfilled and also to protect farmers to produce foods in accordance with potential local resources. This thesis tries to study normatively law protection of food production process in relation to distribution to the use of GMO seeds from the perspective of food sovereignty principle. The result of this research show us that the use of GMO has yet to realize proper food sovereignty to both of consumers and producers. Thus, before authorizing GMO products, the government should act more carefully in making policy on the uncertainty of the impact of the use of GMO.

Abstrak :
ABSTRAK
Tugas Suku Dinas Kesehatan adalah melakukan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Peran dan fungsi Apoteker di suku dinas kesehatan berkaitan dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dari pelayanan kesehatan, termasuk sarana dan tenaga kesehatan. Kegiatan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan pada tanggal 4-22 Januari 2016. Tugas khusus berjudul Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sarana Produksi Pangan Olahan Mie Keriting Merk X. Hasil pemeriksaan tugas khusus tersebut didapati hampir semua kegiatan yang dilakukan tidak sesuai Cara Produksi Pangan yang Baik untuk industri rumah tangga.

---

ABSTRACT
The primary role of Health Departments is to cultivate and develop public health. The role and function of Aphotecary in health department are to guidance, supervision, and control of health care, including health care facilities and personnel. PKPA activities in the Health Department West Jakarta Administration conducted on January 4th to 22nd 2016. The specific Assignment titled Coaching, Monitoring and Controlling Activities of Noodle Curly Brand X Food Production Facilities. The results showed almost all activities not in accordance with Food Good Manufacturing Practice for home industry.

Abstrak :
Sejak dahulu negara kita sudah dikenal sebagai negara agraris penghasil produk pertanian dan perkebunan. Indonesia atau dahulu nusantara dikenal dalam perdagangan dunia karena hasil alamnya yang melimpah terutama hasil perkebunan dan pertanian. Setelah merdeka, Indonesia juga masih dikenal sebagai negara agraris. Bahkan pada era 1970-an Indonesia cukup berhasil membangun pondasi perekonomian dengan basis pertanian. Hasil nyata yang dapat dirasakan adalah tercapainya Indonesia menjadi negara yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri (swasembada beras). Beras merupakan salah satu hasil pertanian Indonesia dan merupakan makanan pokok rakyat Indonesia sehingga produksi beras menjadi sangat penting. Beras yang dikonsumsi masyarakat Indonesia mencapai 35 juta ton, sekitar 33 juta ton dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan sisanya diimpor. Selain itu produk lain yang dihasilkan dari pertanian dan perkebunan sangat penting peranannya dalam mendukung perekonomian Indonesia. Apabila produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi perrnintaan dalam negeri maka diperlukan impor. Selain mengurangi devisa, impor juga akan membuat negara mengalami ketergantungan pangan. Hal ini tentu saja akan merugikan perekonomian negara. Dewasa ini impor bahan pangan bukan hanya terjadi karena kurangnya produksi dalam negeri tapi juga terjadi karena harga dan kualitas barang impor yang jauh lebih menarik. Untuk itu harus diperhatikan masalah-masalah yang ada pada sektor pertanian.

Abstrak :
Reformasi Pajak di Indonesia melalui UU HPP telah menghapus Barang Kebutuhan Pokok dari daftar barang yang dikecualikan PPN, sehingga berpotensi dikenakan PPN dikemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek equity dari kebijakan PPN atas barang kebutuhan pokok di Indonesia dan potensi penerimaan negara. Dengan menggunakan model permintaan Almost Ideal Demand System (AIDS) dan estimasi menggunakan Iterated Linear Least-Square (ILLS), penulis menganalisis pola distribusi pengeluaran dengan 3 skema kebijakan PPN menggunakan pendekatan respon perilaku (behavioral response) dan mempertimbangkan produksi pangan sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pengenaan PPN terhadap semua jenis barang kebutuhan pokok akan bersifat regresif, skema pengenaan PPN sebagian barang kebutuhan pokok akan lebih kurang regresif dan  skema tarif subsidi PPN 1% dan 3% akan semakin memperburuk aspek equity. Penulis juga mengestimasi potensi penerimaan negara dari skema kebijakan tersebut dan menemukan bahwa potensi penerimaan untuk skema kebijakan PPN atas semua Barang Kebutuhan Pokok adalah Rp.146 Triliun, skema kebijakan PPN sebagian Rp. 67 Triliun, sedangkan skema kebijakan PPN Tarif Subsidi hanya sebesar Rp. 14 dan Rp.41 Triliun dalam setahun. ......Tax reform in Indonesia through the HPP Law has removed basic foodstuffs from the list of goods that are exempt from VAT, so they have the potential to be subject to VAT in the future. This study aims to examine th equity aspects of the VAT policy on basic foodstuffs in Indonesia and the potential for state revenue. By using the Almost Ideal Demand System (AIDS) model and an Iterated Linear Least-Square (ILLS) estimate, the authors analyze the pattern of expenditure distribution with 3 VAT policy schemes using a behavioral response approach and considering own-source food production. The results show that the VAT imposition scheme for all types of basic foodstuffs will be regressive, the VAT imposition scheme for some basic foodstuffs will be more or less regressive and the 1% and 3% VAT subsidy tariff scheme will further worsen the equity aspect. The author also estimates the potential state revenue from the policy scheme and finds that the potential revenue for the VAT policy scheme on all basic foodstuffs is Rp. 146 Trillion, the partial VAT policy scheme is Rp. 67 Trillion, while the Subsidy Tariff VAT policy scheme is only Rp. 14 and Rp.41 Trillion in a year.