Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini berfokus pada langkah-langkah dan tindak lanjut serta Promosi keberadaan Call Center Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Peran Serta Masyarakat. Permasalahan ini saya angkat menjadi tesis karena dirasakan saat ini masyarakat belum banyak yang berperan serta melalui Call Center BNN yang terbuka secara penuh 24 jam. Tindak lanjut dan Promosi dilaksanakan setelah mengevaluasi laporan tahunan Badan Narkotika Nasiona, dan diharapkan dapat merubah kondisi masyarakat yang selama ini belum banyak berperan serta, menjadi lebih aktif dan mempergunakan Call Center BNN sebagai salah satu sarana untuk memecahkan permasalahan narkoba di masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mewujukan Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain survey serta pendekatan sosiologis manajerial, yaitu sesuatu nyang dikerjakan dengan benar dan dengan cara yang benar. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa BNN perlu menindaklanjuti dan mempromosikan keberadaan Call Center agar masyarakat berperan serta dalam penanganan narkoba melalui Call Center sebagai salah satu penunjangnya.

---

The thesis is focused on the steps and follow-up in the Promotion of the BNN Call Center as the causal factor of the community?s minimum involvement (from case studies at BNN and East Jakarta Municipality). This problem becomes the topic of this thesis since it appears that there is not much community participation in utilizing the BNN Call Center. The implementation of the follow-up and promotion process is based on an evaluation of a one year progress report, with the expectation of an active community involvement in utilizing BNN Call Center as one of the means in the solving of drug problems. The purpose is to assist in the realization of a Drug-Free Indonesia by 2015, as proclaimed by the government. This study utilizes the qualitative method through the legal as well as sociological managerial approach that is based on the prevailing legislation and community social participation in utilizing BNN Call Center and SMS Center. The outcome of the study recommends BNN to take further steps in socializing the Call Center with the aim to enhance community involvement as a supportive means in overcoming drug problems.

Abstrak :
Latar Belakang: Pasien TB-HIV yang mengalami lost to follow-up dapat menjadi sumber penularan, resistensi obat, meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas. Dibutuhkan data tentang proporsi lost to follow-up pasien TB-HIV, serta faktor-faktor yang memengaruhi. Tujuan : Mengetahui profil lost to follow-up pasien TB-HIV dan faktor-faktor yang memengaruhi. Metode: Desain penelitian menggunakan kohort retrospektif terhadap pasien TB-HIV rawat jalan di RSCM tahun 2015-2017. Analisis univariat untuk mendapatkan data profil pasien TB-HIV. Analisis bivariat dan multivariat untuk mengetahui besar pengaruh faktor-faktorr terkait lost to follow-up pasien TB-HIV. Analisis multivariat untuk mendapatkan Odds Ratio (OR) dari setiap faktor. Hasil: Hasil analisis univariat menunjukkan proporsi lost to follow-up pasien TB-HIV sebesar 39% dengan karakteristik sebagai berikut, laki-laki (74,4%), usia ≥30 tahun (76,9%), jumlah penghasilan dibawah upah minimum regional Jakarta (87,2%), status fungsional ambulatory-bedridden (51,3%), frekuensi ganti transportasi 2 kali (51,3%), lama menunggu pengobatan ≥ 2jam (87,2%), jumlah obat <12 (56,4%), tempat tinggal di Jakarta (92,3%), mengalami efek samping obat (56,4%) dan status imunodefisiensi berat (84,6%). Lost to follow-up TB-HIV paling banyak terjadi pada bulan ke-2 pengobatan TB. Hasil analisis multivariat menunjukkan jumlah penghasilan dibawah upah minimum regional Jakarta (OR 6,58; IK 95%(2,27-19,08); nilai p=0,001) paling berpengaruh terhadap lost to follow-up pasien TB-HIV. Kesimpulan : Proporsi lost to follow-up pasien TB-HIV sebesar 39%. Lost to follow-up TB-HIV paling banyak terjadi pada bulan ke-2 pengobatan TB. Jumlah penghasilan dibawah upah minimum regional Jakarta menjadi faktor paling memengaruhi lost to follow-up pasien TB-HIV ......Background. TB-HIV patients whose lost to follow-up can be followed up for transmission, drug resistance, patients and mortality. We required data for proportion of lost to follow up TB-HIV, factors associated within. Aim.To find out the profile of lost to follow-up in TB-HIV patients and influencing factors. Methods. The study design used a retrospective cohort of outpatient TB-HIV patients at the RSCM in 2015-2017. Univariate analysis to obtain profile data for TB-HIV patients. Bivariate and multivariate analysis to determine the effect of factors related to lost to follow-up of TB-HIV patients. Multivariate analysis to get Odds Ratio (OR) from each factor. Results. The results of univariate analysis were the proportion of lost to follow-up TB-HIV patients by 39%. The basic characteristics of each patient lost to follow-up TB-HIV were: Men (74.4%), age ≥30 years (76.9%), total income under the regional minimum wage of Jakarta (87.2%), functional status of ambulatory bedridden (51.3%), frequency of change transportation twice (51.3%), long waiting for treatment ≥2 hours (87.2%), number of drugs <12 (56.4%), place of residence in Jakarta (92.3%), experiencing drug side effects (56 , 4%), severe immune status (84.6%). Most lost during the second month of TB treatment. The results of multivariate analysis of income under the minimum regional of Jakarta (OR 6.58; IK 95%(2.27-19.08)) most influence the lost to follow-up of TB-HIV patients. Conclusion. The proportion of lost to follow-up for TB-HIV patients was 39%. Most were lost on the second month of TB treatment. Total income of under the minimum regional of Jakarta was the most influential factor in lost to follow-up of TB-HIV patients.

Abstrak :
PURPOSE: To identify the possible roles of carcinoembryonic antigen (CEA) testing after liver resection for synchronous colorectal liver metastasis (CLM).

METHODS: The subjects of this retrospective study were patients who underwent complete resection of primary tumors and synchronous CLM between 1997 and 2007 at 20 institutions in Japan. We studied the associations between perioperative CEA levels and the characteristics of recurrence.

RESULTS: Recurrence was detected during the median follow-up time of 52 months in 445 (73.7%) of the total 604 patients analyzed. A postoperative CEA level >5 ng/ml was an independent predictor, with the highest hazard ratio (2.25, 95% confidence interval 1.29-3.91, P = 0.004). A postoperative CEA level >5 ng/ml had a specificity of 86.2% and a positive predictive value of 84.2% for recurrence. Patients with a high postoperative CEA level had a significantly higher recurrence rate, with a shorter time until recurrence and a higher frequency of multiple metastatic sites than those with a low postoperative CEA level. Among the patients with recurrence, 173 (52.7%) had an elevated CEA level (>5 ng/ml) when recurrence was detected.

CONCLUSIONS: A postoperative CEA level >5 ng/ml was an independent predictor of recurrence; however, CEA testing was not a reliable surveillance tool to identity recurrence after liver resection.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hasil audit pada Kemeterian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selama periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 guna menemukan jenis temuan yang sering muncul, penyebab temuan- temuan tersebut belum ditindaklanjuti, kendala dalam melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pengawasan dan merumuskan rekomendasi yang tepat agar permasalahan- permasalahan yang ditemukan tidak terulang lagi. Hasil penelitian menunjukkan seluruh permasalahan disebabkan karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern. Hasil penelitian menyarankan agar Kementerian melaksanakan PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara efektif dan meningkatkan kapasitas dan peran Inspektorat sebagai Pemantau Pengendalian Intern, menjalankan fungsi konsultasi dan penjamin kualitas di Kementerian Koordinator bidang Kesra.

---

ABSTRACT
This research was conducted by analyzing audit result on Coordinating Ministry for People Welfare during the period 2008 to 2012 in order to find the kinds of findings that often show up, the cause of such findings has not benected upon, a constraint in carrying out follow-up findings the results of supervision and formulate appropriate recommendations sothat problems are found not reoccur The results showed all the problems caused by weak internal control Systems. Results of suggest that the Ministry implement PP 60/2008 about the Internal Control System the Government effectively and enchance the capacity and the role of Inspectorate as internal control monitoring, perform quality assurance, consulting on Coordinating Ministry for People Welfare.

Abstrak :

Latar Belakang :  Penyakit akibat infeksi HIV memiliki pola penyebaran yang luas dan dapat menimbulkan kematian, oleh karena itu perlu mendapatkan akses pendampingan, pengobatan dan perawatan yang efektif dan efisien. Namun saat ini angka putus obat ARV di Indonesia masih tinggi dan 22% diantaranya loss follow up. Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang memiliki jumlah penderita HIV terbanyak di Indonesia yaitu sebesar 65.578 orang dengan jumlah kasus Odha yang mengalami loss follow up yaitu 10.851 orang atau sekitar 17 % dari jumlah penderita HIV. Disisi lain Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu provinsi dengan jumlah layanan KT, jumlah layanan rujukan PDP dan jumlah layanan satelit PDP terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2019 Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan wilayah dengan jumlah kasus LFU tertinggi kedua setelah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan peningkatan jumlah kasus Odha loss follow up setiap tahunnya. Jakarta Barat memiliki kasus Odha loss follow up pada tahun 2019 dengan total 2210 kasus dan 4950 Odha on ART. Maka diperlukan perencanaan strategi, salah satunya dengan cara melihat sebaran dan kecenderungan penyebaran kasus Odha loss follow up melalui pemanfaatan sistem informasi geografi sebagai salah satu bahan untuk malakukan pemantauan dan evuasi program sehingga diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah meningkatnya angka kasus Odha loss follow up di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Tujuan : Bahan perencanaan dalam menentukan strategi yang efektif dan efisien untuk meminimalisir dan mencegah meningkatnya angka kasus loss follow up pada Odha yang di Kota Administrasi Jakarta Barat

Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terkait dengan determinan kasus loss follow up pada Odha tahun 2017-2019 yang diperoleh dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis statistik serta analisis spasial dengan  overlay.

Hasil : Jumlah kasus Odha yang mengalami loss follow up di Kota Administrasi Jakarta Barat terus menunjukan peningkatan jumlah dari tahun 2017 hingga 2019. Jenis kelamin dan kelompok umur Odha memiliki korelasi kuat dan signifikan terhadap kejadian kasus loss follow up pada Odha. Tidak ada korelasi yang signifikan antara Odha dengan perilaku seks berisiko Odha dengan kejadian loss follow up. Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat yang terus mengalami peningkatan jumlah kasus loss follow up yang sangat signifikan dari tahun 2017 hingga 2019 adalah Kecamatan Palmerah. Hasil overlay dan skoring menunjukan bahwa Kecamatan Palmerah dan Tambora merupakan wilayah paling berisiko dan rawan untuk terjadinya peningkatan angka kasus loss follow up pada Odha. 

Kata Kunci : HIV, AIDS, Sistem Informasi Geografis, Loss Follow Up, overlay. 

---

Background : Disease caused by HIV infection has a widespread pattern and can cause death, therefore it is necessary to get access to assistance, treatment, and care that is effective and efficient. However, currently, the rate of dropping out of ARV drugs in Indonesia is still high and 22% of them are losing follow-up. Province of the Special Capital Region of Jakarta is one of the provinces that has the highest number of HIV sufferers in Indonesia, amounting to 65,578 people with the number of HIVpositive cases experiencing loss follow-up to 10,851 people or around 17% of the total number of HIV sufferers. On the other hand, the Special Capital Province of Jakarta is one of the provinces with the highest number of counseling and testing services, the number of care referral, support and treatment services and the largest number of HIV satellite services in Indonesia. In 2019 the West Jakarta Administration City was the region with the second-highest number of loss follow-up cases after the Central Jakarta Administration City with an increase in the number of cases of loss-follow-up for people with HIV every year. West Jakarta has cases of people with HIV loss followup in 2019 with a total of 2210 cases and 4950 people. So strategic planning is needed, one of them is by looking at the distribution and trends in the spread of cases of people with HIV loss follow-up through the use of geographic information systems as one of the ingredients for monitoring and evaluation of the program so that it is expected to minimize and prevent the increase in the number of cases of loss-follow-up in people in West Jakarta Administration City. 

Objective : As planning material in determining effective and efficient strategies to minimize and prevent the increase number cases of loss follow-up in people living with HIV in West Jakarta Administration City. 

Research Method : This study uses secondary data related to the determinants of loss follow-up cases in people with HIV in 2017-2019 obtained from the West Jakarta Administrative Office of Health. This research uses statistical analysis methods and spatial analysis with overlays. 

Results : The number of people with HIV who experienced a loss of follow-up in the City Administration of West Jakarta continued to show an increase in the number from 2017 to 2019. Gender and age groups of people with HIV have a strong and significant correlation to the incidence of loss follow-up cases in people with HIV. There is no significant correlation between the special population of people with HIV and the loss follow-up. Subdistricts in West Jakarta Administrative City that continue to experience a significant increase in the number of loss follow-up cases from 2017 to 2019 are the Palmerah Districts. The overlay and scoring results show that Palmerah and Tambora Subdistricts are the areas most at risk and vulnerable to lose follow-up in people with HIV. 

Keywords : HIV, AIDS, Geographic Information Systems, Loss Follow Up, overlays

Abstrak :
Skripsi ini membahas terkait konsep tindak pidana lanjutan atau follow up crime pada stand-alone money laundering di Indonesia. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atau follow up crime berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai follow up crime, penanganan pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari eksistensi tindak pidana asal. Di Indonesia, pembuktian tindak pidana asal harus dilakukan dalam upaya membuktikan bahwa pencucian uang telah terjadi sebagaimana tercantum di dalam undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015. Pembuktian tersebut dapat dilakukan sebelum, bersamaan, maupun setelah pembuktian tindak pidana pencucian uang. Namun, pada praktiknya, terdapat produk hukum berupa putusan yang memutus perkara pencucian uang tanpa adanya pembuktian terhadap tindak pidana asal. Cara penyelesaian dan pembuktian ini disebut dengan stand-alone money laundering dimana tindak pidana asal tidak wajib untuk dilakukan penuntutan maupun pembuktian. Hal ini disebabkan kurangnya alat bukti maupun masalah yurisdiksi. Penanganan pencucian uang dengan cara tersebut tentu saja tidak sesuai dengan pengaturan hukum di Indonesia saat ini, akan tetapi produk hukum hasil penanganan pencucian uang dengan cara tersebut tetap ada. Terdapat dua putusan yang akan dianalisis di dalam peneilitian ini sebagai contoh penanganan pencucian uang secara stand-alone di Indonesia, yaitu Putusan Nomor 57/Pid. Sus/2014/Pn.Slr Dan 14/Pid.Sus/2016/Pn.Pkl. Hadirnya kedua putusan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana konsep follow up crime yang dimaksud dan bagaimana hubungan konsep tersebut dengan eksistensi stand-alone money laundering di Indonesia. ......This study discusses the concept of follow-up crime on stand-alone money laundering in Indonesia. Money laundering itself is a follow up crime based on Act Number 8 of 2010 on the Prevention and Combating Money Laundering. As a follow up crime, the handling of money laundering cannot be separated from the predicate crime. In Indonesia, proof of a predicate crime must be carried out to prove that money laundering has occurred as stated in the law and Constitutional Court Decision Number 77/PUU-XII/2014 and Number 90/PUU-XIII/2015. This proof can be made before, simultaneously, or after proving money laundering crime. However, in practice, there are legal products in the form of decisions that decide money laundering cases without any evidence of a predicate crime. This method of proof is called stand-alone money laundering, where the predicate crime is not required to be prosecuted or proven. This is due to a lack of evidence and jurisdictional issues. Handling money laundering in this way is not in accordance with current law in Indonesia, but legal products resulting from handling money in this way still exist. There are two decisions that will be analyzed in this research as an example of handling money laundering on a stand-alone basis in Indonesia, namely Decision Number 57/Pid. Sus/2014/Pn.Slr And 14/Pid.Sus/2016/Pn.Pkl. The existence of these two decisions raises questions such as how follow up crime concept truly is and how this concept relates to the existence of stand-alone money laundering in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Makalah ini membahas tentang perencanaan audit dari WOW Electrical Ltd untuk tanggal neraca 30 Juni 2017. Adapun dokumen-dokumen pendukung yang diberikan kepada saya sebagai seorang auditor senior antara lain: memo dari mitra tertanggal 17 Mei 2017, ekstrak terbitan dari Business Review bulan April 2017, dan ekstrak dari kertas kerja audit untuk audit periode tahun sebelumnya. Dari dokumen-dokumen tersebut saya diminta untuk menilai risiko audit yang dapat diterima oleh WOW Electrical Ltd dengan melakukan analisis menggunakan fakta-fakta yang tertera pada kasus, menilai risiko turunan yang ada, menilai risiko pengendalian, melakukan identifikasi apakah rasio-rasio pada neraca telah meningkat atau menurun, dan memberikan rekomendasi terhadap prosedur audit tindak lanjut apa yang harus dilakukan jika terjadi salah saji potensial dalam informasi keuangan WOW Electrical Ltd. Kata Kunci:Audit, Risiko Turunan, Risiko Pengendalian, Prosedur Lanjutan Audit

---

ABSTRACT
This paper discusses the audit planning of WOW Electrical Ltd for the June 30th, 2017 balance sheet date. The supporting documents provided to me as a senior auditor are memos from partners dated May 17th, 2017, extracts from Business Review April 2017, and extracts from audit work papers for the previous year period. From these documents I was asked to assess the acceptable audit risks of WOW Electrical Ltd using the facts provided in the case, assessing the inherent risks, assessing the control risks, identifying the whether the ratios on the balance sheet had increased or decreased, and provide recommendations on what follow up audit procedures to undertake in case of the occurrence of potential misstatements. Key Words Audit, Inherent Risks, Control Risks, Follow up Audit Procedures

Abstrak :
ASBTRACT
Purpose: The late postoperative complications of choledochal cyst (CC) surgery are serious and include intrahepatic stones and biliary carcinoma; therefore, long-term follow-up is crucial. Methods: The subjects of this retrospective study were patients who underwent surgery for CC at Kagoshima University Hospital between April, 1984 and December, 2016. We analyzed the operative results, early and late postoperative complications, and postoperative follow-up rate. Results: The study population comprised 110 CC patients (male/female: 33/77) ith a median age at surgery of 4 years, 3 months (range 12 days-17 years). The patients underwent hepaticoduodenostomy (n = 1; 0.9%) or hepaticojejunostomy (n = 109; 99.1%). Late complications included intrahepatic bile duct (IHBD) dilatation (n = 1; 0.9%), IHBD stones (n = 3; 2.7%), and adhesive ileus (n = 4; 3.6%). There was no incidence of biliary carcinoma in this series. The rates of follow-up at our institute within 10 years of surgery and more than 20 years after surgery were 69.2% (18 of 26) and 14.5% (8 of 55), respectively. Conclusions: The follow-up rate after definitive surgery declined with time. Late complications were observed within 20 years, but biliary carcinoma was not observed. The follow-up rate should be increased to detect late complications. Moreover, patient education on long-term follow up is essential to prevent life-threatening events after definitive surgery for CC.

Abstrak :
ABSTRAK
Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) wajib dilakukan dan merupakan tanggung jawab manajemen rumah sakit. Di RSUP Sanglah tahun 2012 rata-rata rekomendasi yang ditindaklanjuti 55,9% dengan rata-rata waktu penyelesaian 55 hari, melebihi ketentuan yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penentu rendahnya jumlah dan keterlambatan waktu penyelesaian tindak lanjut LHP SPI serta diketahuinya cara pemecahan masalahnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan focus group discussion. Analisa data dengan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan belum maksimalnya dukungan dalam hal komitmen, kepemimpinan, motivasi , dan pengkomunikasian manajer di semua lini, kurangnya dukungan kompensasi non finansial, kurangnya fasilitas , serta belum adanya pedoman bagi unit untuk melakukan tindak lanjut menyebabkan pelaksanaan tindak lanjut LHP SPI belum sesuai ketentuan. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari pimpinan tertinggi dalam bentuk kebijakan tertulis dan semua manajer perlu berkoordinasi dalam upaya pelaksanaan tindak lanjut, serta pentingnya dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut LHP oleh SPI

---

ABSTRACT
The Follow-up Audit Reports which is conducted by The Internal Audit Unit in the hospital is mandatory and also is the responsibility of the hospital management. In Sanglah hospital in 2012, the average of 55,9% recommendations was followed-up with an average of 55 days completion time which exceeded the allowed time of completion. The purpose of this study is to determine factors influencing the small number of completion and the delayed completion time of the follow-up audit reports by the Internal Audit Unit and to find resolutions to solve the problems. This is a qualitative descriptive study which uses deep interviews, document reviews and focus group discussions. Data was analyzed with Content Analysis. This study suggests that there was no sufficient support with regard to: commitment, leadership, motivation, and communication system among managers in all levels of management. There were also lack of non financial compensations, lack of facilities and also the absent of guidelines in all units to conduct follow-up which resulted in inadequate Follow –Up Audit Report by the Internal Audit Unit. Therefore, a Legal Document (Policies) from the Top Manager and coordination among managers are needed to ensure that the follow-up of the audit report is conducted. In addition, it is important for the Internal Audit Unit to implement monitoring and evaluation of the followup of audit reports.