Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan rumah susun di beberapa tempat di DKI Jakarta mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Hal tersebut disebabkan proses pembangunan rumah susun belum dikembangkan berbasis risiko. Maka, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan proses pembangunan rumah susun berbasis risiko di lingkungan Dinas X DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari arsip dan kuesioner. Metode analisis menggunakan gap analysis dan qualitative risk analysis untuk mengetahui risiko tertinggi pada proses pembangunan rumah susun dan mengembangkannya berbasis risiko dengan hasil gap analysis. Dari hasil penelitian didapatkan 15 kegiatan proses pembangunan rumah susun, 7 risiko tertinggi pada pembangunan rumah susun, dan 3 tindakan pengembangan terhadap proses pembangunan rumah susun. ......Some of the development of flats have been delayed in the completion of the project. This happens because the development of flats has not been developed based on risks. Therefore, the purpose of this research is to develop a risk based flats development process in the Jakarta Housing Department. This study uses primary and secondary data obtained from archives and questionnaires. The analysis method uses gap analysis and qualitative risk analysis to find out the highest risk in the development of flats project and develop it based on risk with the result of gap analysis. The results of the research show 15 activities of the development of apartment projects, 7 highest risks in the development of flats, and 3 actions development of the development of apartment projects.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas analisis dan perancangan sistem informasi pengelolaan Rusunami pada DPGP Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem informasi pengelolaan Rusunami pada DPGP Provinsi DKI Jakarta yang dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan baik oleh pengelola maupun penghuni. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan data primer dan sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan observasi lapangan serta studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah rancangan sistem informasi pengelolaan Rusunami pada DPGP Provinsi DKI Jakarta ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan baik oleh pengelola maupun penghuni agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang teridentifikasi.

---

ABSTRACT
This study discusses the information system analysis and design of flats management at HGBD of Jakarta Provincial. The purpose of this study is to design information systems of flats management at HGBD of Jakarta Provincial to produce the information needed by both managers and residents. This research is a case study using primary and secondary data. The method used are interviews, field observations and literature study. The conclusion of this study is the design information systems of flats management at HGBD of Jakarta Provincial to produce the information needed by management and residents in order to solve the identified problems.

Abstrak :
Peraturan mengenai rumah susun saat ini diatur didalam Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. Penghuni Rumah Susun wajib membentuk Perhimpunan Penghuni yang bertugas mengatur kehidupan bersama sesama penghuni didalam rumah susun. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, pemindahan hak milik atas satuan rumah susun dari penyelenggara pembangunan kepada pembeli pemindahan haknya harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) akan tetapi, dewasa ini dalam kegiatan pemasaran properti khususnya rumah susun di Indonesia seringkali satuan rumah susun dijual dengan jalan Perjanjian Pengikatan Jual beli yang tidak dilanjutkan ketahap pembuatan Akta Jual Beli. Yang menjadi pertanyaan dan akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana penyelesaian perkara yang terjadi antara Perhimpunan Penghuni Rumas Susun terkait dengan persoalan kehidupan bersama didalam rumah susun bila dikaitkan dengan unit-unit rumah susun yang dijual hanya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Apakah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli telah terjadi peralihan hak antara Developer dengan pihak ketiga? Apa saja tugas, kewajiban dan kewenangan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dalam mengatur kehidupan di rumah susun? ......Development of housing flats is one of the alternative problem-solving of the housing and settlement needs, especially in urban areas, the number continues to increase because the construction of housing flats could reduce the use of land. Regulations regarding the housing flat this time are set in the Law Number 16 year 1985 regarding the Housing Flat. In the regulation jo. The Government regulations are governed that the residents of Housing Flat must establish an Association of Resident which has a duty to set up the life of a fellow in the housing flat. Basically, based on Article 10 of Law number 16 of 1985 regarding the Housing Flat, the transfer of title on housing flat unit from the development management to the purchaser, the transfer of rights must be made with a deed of the Land Deed Official (PPAT), however, currently in the property marketing activities especially the housing flat in Indonesia are often a unit of housing flat that has not been completed which has a lot of devotees is sold with the Sale and Purchase Binding Agreement which is not continued until the making level of the Sale and Purchase Deed.The question and the one will be discussed by the author in this writing is how the settlement of cases occurred between Association of Housing Flat Resident related to problem of living together in the housing flat when it is associated with the unit housing flats sold only based on the Sale and Purchase Binding Agreement. Has the right’s transition occurred through the Sale and Purchase Binding Agreement between the Developer with third parties? What's duties, responsibilities and authority of the Association of Housing Flat Resident in managing life at housing flat?

Abstrak :
Pembangunan rumah susun di perkotaan faktanya memunculkan persoalan-persoalan serius. Berbagai regulasi mengatur pengawasan pembangunan dan penyelesaian transaksi rumah susun, belum menjangkau tujuan ideal suatu pembangunan. Disintegrasi regulasi rumah susun, menunjukkan penyelenggaraan urusan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, belum komprehensif dilaksanakan. Permasalahan jual beli rumah susun lebih banyak merugikan pihak konsumen. Berdasarkan fakta tersebut, relevan untuk menganalisa kesesuaian jangkauan prinsip keseimbangan dengan dimensi kontekstual dinamika terkini masyarakat modern dan dimensi normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum digunakan menganalisa (1) Prinsip keseimbangan dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli di Indonesia; (2) Implementasi Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (PPJB Sarusun); (3) Rekonstruksi Prinsip Keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen rumah susun sebagai pembaharuan hukum PPJB Sarusun. Hasil penelitian adalah asas Keseimbangan dalam perjanjian pengikatan jual beli di Indonesia berlaku mulai dari proses pembuatan kontrak sampai pelaksanaan kontrak. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin proses negosiasi yang adil/setara, terjamin distribusi pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsinya. Prinsip keseimbangan menunjukkan adanya kebutuhan kesetaraan sebagai syarat utama terciptanya perjanjian. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat memenuhi prinsip keseimbangan kepentingan bagi para pihak dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun, meskipun UU No. 8/1999 dan UU No. 20/2011 beserta peraturan turunannya telah berupaya mencapainya. PPJB Sarusun tetap dilaksanakan meskipun syarat 20% keterbangunan belum terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) UURS, Kepmenpera No.11/1994 yang mengatur pedoman PPJB. Terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen rumah susun, sehingga penerapan prinsip kesetaraan para pihak berdasarkan asas keseimbangan pada PPJB rumah susun tidak terwujud, pelaku usaha lebih superior dari konsumennya. Terbukti dari hasil penelitian terhadap 18 PPJB Sarusun baik yang komersial maupun umum. Bentuk pembaharuan hukum PPJB Sarusun antara pelaku usaha dan konsumen rumah susun adalah dengan melakukan rekonstruksi prinsip keseimbangan dalam PPJB Sarusun. Asas keseimbangan yang menjadi sintesa antara asas kebebasan, asas konsensus dan asas kekuatan mengikat, hakikatnya hanya dapat terpenuhi melalui ketiga prinsip tersebut berdasarkan hirarki leksikal. Pembaharuan hukum PPJB Sarusun berdasarkan Kepmenpera No. 11 Tahun 1994 dengan penyesuaian 11 gagasan materi dalam perubahan UURS yang sejalan dengan asas keseimbangan agar pembagian hak dan kewajiban dapat terwujud di seluruh tahapan hubungan kontraktual.

---

The construction of flats in urban areas in fact raises serious problems. Various regulations governing the supervision of the construction and settlement of flats, have not yet reached the ideal goal of development. Disintegration of flats regulations, showing the implementation of housing affairs as one of the basic human needs, has not been comprehensively implemented. The problem of buying and selling flats is more detrimental to the consumer. Based on these facts, its relevant to analyze the suitability of the balance principle with the contextual dimensions of the current dynamics of modern society and the normative dimensions of legislation in Indonesia. Normative legal research methods and legal comparisons are used in this dissertation, by analyzing (1) The Balance Principle in the Conditional Sale and Puchase Agreement in Indonesia; (2) Implementation of Legal Protection in the Conditional Sale and Purchase Agreement of Flats (CSPA Flats); (3) Reconstruction of the Balance Principle between business actors and consumers of flats as a legal renewal of the CSPA of Flats. The results of the study show that the balance principle in the CSPA of Flats in Indonesia is valid from the process of making the contract to the implementation of the contract. This is intended to guarantee a fair/ equal negotiation process, guaranteed distribution of the exchange of rights and obligations in proportion. The balance principle shows the need for balance and equality of position as the main conditions for the creation of agreements. Furthermore, the existing laws and regulations have not been able to fulfill the balance principle of parties interests in the CSPA of Flats, even though Law No. 8/1999 and Law No. 20/2011 along with derivative regulations have attempted to achieve it. CSPA of Flats is still implemented even though the condition of 20 persen development has not been fulfilled as stipulated in Article 43 paragraph (2) UURS, Kepmenpera No.11/ 1994 which regulates CSPA guidelines. There is an imbalance between the position of business actors and consumers of flats, so that the application of the principle of equality of parties based on the principle of balance in the CSPA of Flats does not materialize, business actors are superior to consumers. Evident from the results of research on 18 CSPA of Flats, both commercial and public. The form of legal reform of the CSPA of Flats between business actors and consumers of flats is to carry out a balance principles reconstruction in the CSPA of Flats. The balance principle becomes a synthesis between the principle of freedom, the principle of consensus and the principle of binding power, its essence can only be fulfilled through the three principles based on the lexical hierarchy. Legal renewal of the CSPA of Flats based on Kepmenpera No. 11/1994 by adjusting eleven content material ideas in the amendment to the Law on Flats that is in line with the principle of balance so that the distribution of rights and obligations can be realized at all stages of contractual relations

Abstrak :
Dengan makin terbatasnya tanah di perkotaan, maka pemerintah sejak Pelita III mulai menerapkan pembangunan rumah susun dalam rangka penyediaan perumahan bagi Golongan masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah sekaligus pembangunan rumah susun dilaksanakan dalam rangka program peremajaan kota (urban renewal). Studi ini mencoba menggambarkan karakteristik penghuni rumah susun Kebon Kacang serta tingkat penerimaan penghuni terhadap rumah susun sebagai tempat tinggal dalam pada itu dillhat pula hubungan antara tingkat penerimaan ini dengan kepadatan penghunian di rumah tangga. Kepadatan di sini terbagi 2 yaitu kepadatan Obyektif yang di ukur dari rasio orang terhadap kamar dan Kepadatan Subyektif yang diukur dari 1) Ada atau tidak adanya tempat untuk melakukan hal-hal pribadi (privacy) 2) Perasaan terganggu oleh orang lain di dalam rumah dan 3) Pendapat tentang luas ruangan. Dari hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa umumnya penghuni dapat menerima rumah susun sebagai tempat tinggal, baik pria maupun wanita. Alasan penerimaan mereka pada umumnya karena faktor-faktor lokasi yang strategis, fasilitas yang baik dan kebutuhan akan rumah. Dari hasil studi ini dapat dikatakan bahwa dari ke 3 ukuran kepadatan subyektif tersebut, hanya pendapat mengenai ada atau tidak adanya "privacy" mempunyai hubungan dengan tingkat penerimaan penghuni terhadap rumah susun Kemudian diketahui, secara umum Kepadatan Obyektif dan Kepadatan Subyektif tidak mempunyai hubungan yang berarti dengan tingkat penerimaan penghuni terhadap rumah susun. Tingkat penerimaan ini lebih ditentukan oleh faktor-faktor seperti yang telah disebutkan di atas.

Abstrak :
Relokasi adalah bentuk tanggungjawab Pemerintah DKI Jakarta dalam menyediakan tempat yang layak bagi warga DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan memahami peran aktor dalam pelaksanaan relokasi warga Waduk Ria-Rio ke Rumah Susun Pinus Elok dan Rumah Susun Cakung Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan relokasi warga Waduk Ria-Rio terdiri dari state actor, political economic structure, business actor dan public. Pelaksanaan relokasi ditemukan kendala oleh adanya aktor political economic structures dan public yang mengarah kepada business actor. Kondisi tersebut berdampak terhadap proses relokasi warga dengan munculnya warga gelap dan warga tidak tertampung di unit rumah susun. Selain itu, terdapat state actor yang berasal dari militer terlibat dalam proses relokasi. ...... Relocation is a responsibility of DKI Jakarta Government to provide a decent place for the citizens of Jakarta. This research aims to understand the role of actors in the implementation of relocation of Ria-Rio Reservoir's Residents into Pinus Elok and Cakung Barat Flats. The research has been done in qualitative approach through primary and secondary data collections. The result shows that the role of actors in the implementation of relocation of Ria-Rio Reservoir's Residents consists of state actors, political economic structure, business and public actors. In the implementation of relocation, constraints have been found by the presence of political actors and public economic structures that lead to business actors. These conditions affect the relocation process with the emergence of dark citizens and the citizens who are not accommodated in the flats. In addition, there are state actors from the military involved in the relocation process.

Abstrak :
Bertolak dari pemikiran bahwa rumah adalah kebutuhan vital yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi, maka diperlukan pemikiran dan pertimbangan matang untuk membelinya. Melalui penggunaan model high involvement, kajian ini melihat respon responden dengan keterlibatan tinggi dalam penerimaan dan tindakan terhadap informasi Rusun. Dalam model ini responden membutuhkan rentang waktu yang lama, informasi yang jelas, lengkap dan pasti dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli rusun. Lebih jauh, penelitian ini ingin melihat masalah-masalah apa saja yang mempengaruhi proses komunikasi pemasyarakatan rusun dan apakah proses komunikasi tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan dan pemasyarakatan rusun. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode survei, wawancara mendalam dan penelitian perpustakaan. Penarikan sampel survai dilakukan secara random sederhana tanpa pemulihan. Sedangkan pemilihan lokasi di kelurahan Bidara Cina didasarkan pada beberapa kriteria yaitu usia 25-50 tahun, laki-laki/perempuan yang bertindak sebagai kepala keluarga, dan merupakan pembuat keputusan di dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap informasi rusun cukup tinggi karena lokasi pembangunan rusun berada di wilayah Bidara Cina. Tetapi kesadaran ini belum diikuti oleh pemahaman yang baik tentang tujuan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan rusun. Akibatnya timbul salah paham, salah pengertian dan salah persepsi sehingga melahirkan citra rusun yang negatif di mata responden. Citra negatif ini berpengaruh terhadap rendahnya minat responden untuk tinggal di rusun. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan strategi komunikasi pemasyarakatan rusun antara lain: peningkatan kualitas sumber daya yang berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi, yang dilakukan dengan cara : standardisasi kualitas sumber informasi, pengemasan pesan yang jelas, lengkap dan akurat, penggunaan bauran media yang tepat, dan pembinaan target sasaran.

Abstrak :
Seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian dan industri di Kota Batam, kebutuhan akan perumahan dan pemukiman pun semakin meningkat. Dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas, para developer mulai melakukan pembangunan atas rumah-rumah susun yang lebih efisien dalam penggunaan ruang dan tanah. Tetapi dalam praktek jual beli rumah susun tersebut, terdapat kecenderungan terjadinya pelanggaran hukum. Dalam kasus Rumah Susun Windsor Phase Batam adalah bahwa unit Rumah Susun telah diperjualbelikan sebelum pembangunan Rumah Susun tersebut selesai dan dapat diperjualbelikan berdasarkan Undang-Undang Rumah Susun. Tesis ini membahas tentang bagaimana dengan penjualan rumah susun yang dilakukan atas dasar tanah bersama yang belum bersertipikat, pelanggaran hukum apa saja yang terjadi, serta solusi bagi para pemilik unit rumah susun dalam kaitannya dengan kasus jual beli rumah susun Windsor Phase Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dengan hasil berupa laporan penelitian bersifat preskriptif. Dengan tujuan memperoleh kesimpulan mengenai pelanggaran hukum apa saja yang terjadi dalam kasus jual beli rumah susunWindsor dan apa langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh para pemilik unit rumah susun Windsor untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dalam kepemilikan atas objek yang bersangkutan.

---

The development of Batam in the economy and industrial sector, escalated the housing and habitation needs. With the availability of lands are likely more limited now, the developers began to establish the construction of condominium which are more efficient in the use of space and land. But in the practice of buying and selling the condominium units, there is a tendency of violating the law. The case of Windsor Phase Batam Condominium is the units have been sold prior to the construction of the condominium completed and can be marketed under the Undang-Undang Rumah Susun or the Condominium Law. This thesis is discussing about what if the flats are being sold prior to having a certificate of condominium unit, what are the violations that happened during the sales of the condominium units, as well as the solutions for the owner of the condominium units in the relation of the case of the sales of Windsor Phase Condominiums. The research method is qualitative analysis with juridical-empirical approach to reach a prescriptive report, with the purpose of obtaining the legal conclusions regarding any violations that occur in the case of the sales of Windsor Phase Condominiums and the actions that can be taken by the owners of the units of Windsor Phase Condominium to obtain a legal certainty in the ownership of the related object.

Abstrak :
Rumah susun Angke merupakan perumahan alternative dalam rangka penataan lingkungan permukiman kumuh dan efisiensi lahan yang makin terbatas dan mahal, serta adanya tuntutan kebutuhan perumahan bagi penduduk dalam jumlah besar. Pemberdayaan pemuda yang belum optimal menjadi masalah awal dalam meningkatnya jumlah angka kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas di Jakarta khususnya dirumah susun, hal tersebut menjadi kekuatiran dalam meminimalisir angka kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik wawancara mendalam interview indepth, observasi partisipasi dengan mengumpulkan data baik sekunder maupun primer dan menganalisis data program pemberdayaan pemuda. Hasil penelitian ini akan lebih mengoptimalkan dalam evaluasi program pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh pemerintah dan komunitas pemuda, sehingga pemuda akan lebih berdaya dan produktif dalam membangun kreatifitas dan kemandirian dalam menjalankan program. Walaupun belum optimal pemerintah dan komunitas pemuda dalam melakukan evaluasi program pemberdayaan, tetapi evaluasi itu masih dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas program kepemudaan. ...... Angke flat is an alternative housing in manajing the inveronment of the slum area and to make efficient of the land, couse the land get more exfensive as well as the almands of the housing needs of the population in large numbers. Youth empowerment that has not been optimal being a problem at first in the growing number of the poverty, unemployment and crime in Jakarta. Especially at Angke Tambora the flats. It is aconcern in minimizing the number of poverty. The method used in this research is descriptive qualitative technique with in depth interviews, observation of participation by collective data both secondary and primary and analyze data on youth empowerment program. The result of the research will further optimize in evalution the program empowering of youth conducted by government and youth community, so that youth will be more empowered and productive in developing creativity and in dependence in running the program. Although, it not optimal government and youth community in doing evaluation the empowerment program but the evaluation is still being done in aneffort to emprove the quality of the youth program.