Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Potensi ini mendorong pemerintah untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya dan kemudian hasil penerimaannya dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal. Namun dalam praktiknya, ditemukan permasalahan terkait rendahnya kemandirian fiskal daerah akibat ketergantungan atas Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dan juga penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) atas Pajak Bumi dan Bangunan dan sumber daya alam. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) dari pajak pusat menjadi pajak daerah, serta menganalisis strategi-strategi yang perlu disiapkan untuk pengalihan PBB-P3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis SWOT dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan PBB-P3 mempunyai sejumlah kelemahan (weakness) serta ancaman (threat) terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah dan mekanisme pemungutan PBB-P3, serta dampak terhadap eksploitasi sumber daya alam. Namun demikian, kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) yang ada dapat menjadi pertimbangan untuk pendevolusian PBB-P3 pada permukaan bumi dan pengenaan pajak sumber daya alam pada tubuh bumi, ataupun penerapan skema opsen PBB. Strategi strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, dan weakness-threat yang dapat dipersiapkan yaitu mempersiapkan SDM Pemerintah Daerah, sarana teknologi untuk administrasi PBB-P3, dan aturan khusus yang mengatur pendaerahan PBB-P3.

---

Indonesia is a country that has high natural resource potential. This potential encourages the government to collect the tax on land and building plantations, forestry, mining, and other sectors. Then the proceeds are allocated to local governments to overcome vertical fiscal inequality. However, in practice, problems were found related to the low fiscal independence of regions due to dependence on Transfers to Regions (TKD) by the central government and the distribution of Revenue Sharing Funds (DBH) on Land and Building Taxes and natural resources. This paper analyzes the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of Land and Building Tax in the Plantation, Forestry, and Mining sector (PBB-P3) devolution from the central tax to local taxes. Also, analyze the strategies for the transfer of PBB-P3. This study uses a qualitative approach with SWOT analysis and primary data collection techniques through in-depth interview and literature study. The analysis results show that PBB-P3 has several weaknesses and threats related to the readiness of local government human resources (HR), the mechanism for collecting PBB-P3, and the impact on the exploitation of natural resources. However, the strengths and opportunities that exist can be considered for the devolution of PBB-P3 on the earth's surface and the imposition of taxes on natural resources on the earth's body, or the implementation of the PBB opsen scheme. Strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, and weakness-threat strategies that can be prepared are preparing local government human resources, technological facilities for PBB-P3 administration, and special rules governing PBB-P3 regionalization."

"Jalan tol merupakan salah satu program prioritas Pemerintah untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tesis ini bertujuan mengevaluasi dampak pembangunan jalan tol periode 2011-2019 terhadap ekonomi dan keuangan daerah yang baru dilalui tol dengan menggunakan metode staggered difference in difference. Hasilnya menunjukkan bahwa jalan tol tidak berdampak signifikan terhadap PDRB/kapita. Dampak terhadap PAD positif sebesar 10.96% dengan tingkat signifikansi yang lemah dan berdasarkan grafik efek dinamis dampak tersebut hanya terjadi pada tahun awal operasional tol. Dari aspek regional, dampak negatif dan signifikan terhadap PDRB/kapita hanya terjadi pada Kab. Indramayu, Kab. Subang, dan Kab. Majalengka. Sementara Kota Binjai, Kab. Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi menerima dampak positif dari jalan tol terhadap PAD. Pengeluaran Pemerintah daerah tidak berdampak signifikan terhadap PDRB/kapita maupun PAD sementara sektor akomodasi dan makanan minum berpengaruh positif dan signifikan terhadp PDRB/kapita dan PAD. Hal ini menjadi masukan bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah serta mendorong pengembangan industri pariwisata. Selain itu, Pemerintah perlu mensinergikan pelaksanaan pembangunan jalan tol dengan implementasi pembangunan kawasan industri maupun program pembangunan lain sehingga secara bersama-sama dapat meningkatkan perekonomian daerah.

---

The development of toll roads is one of The Government of Indonesia's priority programs to improve regional connectivity and boost economic growth. This thesis aims to evaluate the impact of toll road construction from 2011 to 2019 on the local economy and municipalities' revenues using the staggered Difference-in-Difference method. The results show that toll roads have no significant impact on GRDP/capita but positively impact local revenue at a weak significance level. Based on the dynamic effect graph, the impact on Local Revenue only occurs in the initial year of toll road operations. The analysis of regional groups shows a negative and significant impact on GRDP/capita in Indramayu, Subang, and Majalengka Regency. In contrast, the City of Binjai, Tebing Tinggi, and Serdang Bedagai Regency receive a positive impact from the toll road on Local Revenue. Local government spending does not have a significant impact on GRDP/capita and Local revenue, while the accommodation and food and beverage sector has a positive and significant impact both on GRDP/capita and Local revenue. The findings provide input for the Government to improve the quality of government spending and foster the potential of the tourism industry. In addition, the Government needs to synergize the implementation of toll road development with other development programs, such as the linked industrial zone, to capture the potential benefits of the toll road.

"