Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Highly effective as a minimally invasive diagnostic and screening tool, CT colonography (CTC) is an important part of today's clinical armamentarium. In this concise, step-by-step guidebook, written by specialists who also run training courses in CT colonography, readers will find a wealth of information for everyday practice. From examination methods and image interpretation, to screening and reporting issues, to common mistakes and pitfalls to avoid, this compact book is all-inclusive, ideal for both beginners and more experienced examiners who want to deepen their knowledge of this powerful technique. Special Features: Full discussion of how to begin, including indications and contraindications, patient preparation, CT examination techniques, and patient risk profile; strategies for data analysis and clinical interpretation, including 2D and 3D applications ("virtual" visualization), polyp measurement, and computer-assisted detection of polyps; informative, point-by-point sections on clinical findings, starting with normal anatomy of the colon and moving on to common diseases, postoperative conditions, pitfalls and artifacts, and extracolonic involvement; more than 400 brilliant, fully labeled illustrations (176 in full-color), including normal CT scans and 2D and 3D reconstructions that demonstrate diagnostic criteria, possible differential diagnoses, and disease states; guidelines for standardizing reports and documenting findings; tips for setting up a virtual colonoscopy service in your clinic or practice."

"Penyalahgunaan keadaan sering kali muncul sebagai persoalan yang melibatkan notaris serta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang berwenang membuat akta autentik dan berujung pada pembatalan akta mereka. Penulisan ini terdiri atas dua rumusan masalah di mana rumusan pertama ialah tentang pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan keadaan, sedangkan rumusan kedua adalah peran notaris/PPAT untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan tipologi penelitian berupa eksplanatoris. Sementara itu, penggunaan data sekunder dari berbagai bahan primer, sekunder, dan tersier juga menjadi bagian dalam tesis ini yang disajikan dalam bentuk ekplanatoris analitis. Penulis berkesimpulan bahwa sekalipun aturan penyalahgunaan keadaan belum dimuat dalam perundang-undangan Indonesia, namun sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hakim diberi kewenangan untuk melakukan penemuan hukum atas peristiwa yang belum diatur dalam perundang-undangan. Berkaitan dengan peran notaris/PPAT, mereka dengan sikap saksamanya sejatinya dapat menghindarkan adanya penyalahgunaan keadaan. Di samping itu, penyuluhan hukum, pengajuan surat permohonan pembuatan akta perjanjian, dan dimuatnya klausul-klausul tertentu dapat dijadikan sebagai langkah efektif guna menghindari adanya perjanjian yang dilandasi penyalahgunaan keadaan. Notaris/PPAT juga berhak untuk menolak pembuatan akta manakala para pihak tetap memaksa pembuatan akta yang disinyalir memuat unsur penyalahgunaan keadaan. Pembahasan mengenai daluwarsa mengajukan gugatan penyalahgunaan keadaan juga menjadi daya tarik tersendiri dalam tulisan ini dan belum banyak diangkat oleh penulis-penulis lainnya.

---

Abuse of circumstances often arises as a problem that involving notaries and land deed making officials (PPAT) who are authorized to make authentic deeds and lead to the cancellation of their deeds.. This writing consists of two problem formulations where the first formulation is about the consideration of the panel of judges in deciding cases of abuse of circumstances, while the second formulation is the role of notary/PPAT to avoid the abuse of circumstances. This research was conducted with normative juridical methods and research typologies in the form of explanatoris. Meanwhile, the use of secondary data from various primary, secondary, and tertiary materials is also part of this thesis that presented in the form of analytical explanatoris. The author concludes that although the rules of abuse of circumstances have not been contained in Indonesian legislation, but in line with the provisions of Article 10 of Law Number 48 of 2009 about Judicial Power, the judge is given the authority to make legal findings on events that have not been regulated in the legislation. Regard to the role of notary/PPAT, with a careful behavior actually they can avoid the abuse of circumstances. In addition, legal counseling, submission of application for the creation of deeds of agreement, and the inclusion of certain clauses can be used as effective measures to avoid the existence of agreements based on abuse of circumstances. Notary/PPAT also has the right to refuse the creation of deeds while the parties still force the creation of deeds that allegedly contain elements of abuse of circumstances. The discussion about the expiration of filing a lawsuit for abuse of circumstances is also an attraction in this article and has not been widely raised by other writers. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pedoman dan pelaksanaan proses penyelesaian TPTD hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan pedoman TPTD yang berlaku. Penelitian dilakukan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan metode analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Alat yang digunakan untuk analisis adalah Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kementerian Keuangan dan Pedoman Penetapan Temuan Hasil Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Kementerian Pertanian. Sumber data yang digunakan diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pedoman TPTD Kementerian Kesehatan secara umum telah sesuai dan pelaksanaan penyelesaian sudah mengikuti pedoman TPTD yang berlaku namun perlu dilakukan update pedoman tindak lanjut dan membuat petunjuk teknis tindak lanjut hasil pengawasan atau pedoman khusus TPTD yang menjelaskan definisi operasional kriteria TPTD mengenai tolak ukur dan batasan dokumen dari instansi berwenang yang harus terpenuhi sebagai syarat TPTD, langkah kerja mengenai mekanisme usulan TPTD dari satuan kerja, pembahasan dan penetapan TPTD oleh Inspektorat Jenderal, serta format pengajuan usulan TPTD beserta data dukung yang harus dilengkapi. Rekomendasi hasil audit yang menjadi TPTD karena pemberian rekomendasi yang belum tepat Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengembangan kompetensi APIP Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan. Temuan yang diputuskan TPTD namun dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan tidak tepat waktu atau berlarut-larut maka perlu dilakukan monitoring tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Jenderal setiap bulan dan terlibat aktif menjaga komitmen waktu.

---

This study aims to evaluate the suitability of the guidelines and implementation of the TPTD settlement process from the Inspectorate General examination results compared to the applicable TPTD guidelines. The study was conducted at the Inspectorate General of the Ministry of Health. This research uses a case study research strategy with a qualitative descriptive data analysis method. The tools used for analysis are the Guidelines for Monitoring the Follow-up of Recommendations on the Supervision Results of the Inspectorate of the Ministry of Finance and the Guidelines for Determining the Findings of Non-Actionable Examination Results of the Ministry of Agriculture. The data sources used were obtained from interviews and documentation. The results showed that the TPTD guidelines of the Ministry of Health are generally appropriate and the implementation of the settlement has followed the applicable TPTD guidelines, but it is necessary to update the follow-up guidelines and make technical follow-up guidelines for the results of supervision or TPTD special guidelines that explain the operational definition of TPTD criteria regarding benchmarks and document limits from authorized agencies that must be met as TPTD requirements,  work steps regarding the mechanism for TPTD proposals from work units, discussion and determination of TPTD by the Inspectorate General, as well as the format of submitting TPTD proposals along with supporting data that must be completed. Recommendations of audit results that become TPTD due to improper provision of recommendations The Inspectorate General can carry out the development of APIP competence of the Inspectorate General on an ongoing basis. The findings decided by TPTD but seen from the follow-up carried out are not timely or protracted, it is necessary to monitor the follow-up carried out by the Inspectorate General every month and be actively involved in maintaining the time commitment."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan tindak lanjut temuan audit pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis tematik. Informan penelitian adalah pejabat dan pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan tindak lanjut temuan audit. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan tindak lanjut temuan audit, yaitu faktor komitmen pimpinan, sumber daya manusia, komunikasi, monitoring dan evaluasi, prosedur operasi standar, serta penegakan aturan dan integrasi terhadap kinerja pegawai. Alternatif solusi dalam mengoptimalkan pengelolaan tindak lanjut temuan audit yaitu melalui knowledge management dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the factors that contribute to non optimal management to follow up the audit findings on Finance Education and Training Agency. This study is a qualitative study using thematic analysis method. The informants are officials and employees directly involved in the management of audit findings follow up. The results showed that there are several factors that hinder optimal management to follow up audit findings, namely leader rsquo s commitment, human resources, communication, monitoring and evaluation, standard operating procedures, and law enforcement and the integration of the employees rsquo performance. Alternative solutions to optimize the management of audit findings follow up are through knowledge management and strengthening the role of the Internal Compliance Unit. "

"Setiap kali ada perusahaan yang akan melakukan go publik, masyarakat selalu berharap adanya transparansi, sehingga dapat mengetahui kondisi dan hiiieija perusahaan dengan benar dan tepat. Kenyataannya transparansi tersebut sangat sukar dilaksanakan baik dari aspek teknis maupun aspek budaya masyarakat pengusaha dan birokrat. Faktor utama yang menjadi penghambat berasal dari pemilik perusahaan atan eksekutif atau pengelola perusahaan. Mereka tidak ingin kelemahan-kelemahan perusahaannya terbongkar dan diketahui oleh masyarakat, terutama calon investor. Harus diakui bahwa di Indonesia sebagian besar perusahaan masih belum melaksanakan prinsip transparansi tersebut, bahkan beberapa perusahaan yang telah go public-pun masih ada yang diselimuti tabir. Salah satu huktinya adalah belum diterapkannya pelaksanaan management audit secara menyeluruh. Bagian yang boleh dijadikan bagian audit hanyalah bagian tertentu dari manajemen, bagian tersebut baru boleh diaudit bila ada kebutuhan tertentu. Semakin banyaknya perusahaan, baik swasta muaupun BUMN, yang telah go public melalui mekanisme pasar modal, mengharuskan dilakukannya peningkatan pengawasan dan dipenuhinya kewajiban sesuai dengan janji yang telah diberikan kepada pernegang saham publik. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang go public harus meningkatkan efisiensi, efektiftas dan kehematan usahanya agar dapat memenuhi janji-janji tersebut. PT. INDOSAT merupakan suatu perusahaan besar yang bergerak dibidang telekornunikasi untuk umum internasional. Semula berbentuk BUMN tetapi semenjak Oktober 1994 telah melakukan go public internasional, IPO (Initial Public Offering ) dilakukan di NYSE ( New York Stock Exchange ). Hal tersebut mengakibatkan kegiatan operasional perusahaan dan tentang kendali manajemennya menjadi lebih luas dan kompleks. Sehingga manajemen puncak sangat memerlukan informasi yang akurat. dan tepat waktu sebagai early warning system. Hasil dari pekerjaan auditor tercermin dalam audit findings (temuan audit) yang dirumuskan dalam laporan hasil pemeriksaan. Temuan audit ini harus jelas mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam menilai kenyataan atau kondisi yang dijumpainya, serta mengkaji secara obyektif sebab terjadinya ketidaksesuaian antara kondisi yang dijumpai dengan kriteria efisiensi, efektifitas dan kehematan yang digunakan. Internal auditor sekaligus juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan manajemen untuk perbaikan dan penyempurnaan. Management audit merupakan alat bantu bagi manajemen puncak untuk dapat mengikuti hal-hal yang tidak teramati secara langsung. Management audit merupakan suatu teknik untuk melakukan penilaian secara sistematis terhadap suatu organisasi atau fungsi apakah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Management audit yang dilaksanakan dapat mengidentiftkasikan tingkat efisiensi, efektifitas dan kehematan yang dicapai perusahaan dan merekomendasikan secara tepat tangkah-langkah yang harus ditempuh untuk melakukan perbaikan. Hal tersebut sangat tergantung pada kualitas management audit yang dilaksanakan. Bahkan, meskipun management audit telah dilakukan oleh auditor yang sangat kompeten dan rekomendasi telah diungkapkan secara tepat, peningkatan efisiensi, efektietas dan penghematan tidak dengan sendirinya dapat tercapai. Perlul diingat bahwa rekomendasi tersebut tidal akan punya arti apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tindakan koreksi hanya dapat dilakukan oleh manajemen dan bukan oleh auditor. Peranan management audit terbatas pada menemukan potential area dimana efisiensi, efeltifltas dan kehematan dapat ditingkatkan, dan bukan pada melaksanakan tindakan-tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Peningkatan efisiensi, efektifitas clan kehematan pada akhirnya tergantung kepada kemauan manajemen. Sejauh mama management audit dapat berperan dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan kehematan ditentukan oleh kualitas audit dan kemauan (will) dari manajemen puncak. Peranan manajemen tetap paling menentukan dalam upaya meneapai peningkatan tersebut. Sebaik apapun management audit dilaksanakan, tercapainya efisiensi, efektifitas dan kehematan usaha ditentukan oleh keputusan manajemen puncak. Manajemen audit hanya dapat menyampaikan secara obyektif, informasi mengenai hal-hal atau bidang-bidang yang menyebabkan terjadinya inefsieus , inefektifitas dan pemborosan, serta merekomendasikan usaha-usaha perbaikan untuk mengatasinya. Harapan dapat diletakkan kepada management audit yang dilakukan secara tepat oleh auditor yang benar-benar kompeten dan hasilnya dimanfaatkan oleh manajemen yang mempunyai keinginan untuk menggunakan hasil audit dalam upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengendalian intern terkait temuan BPK pada pengelolaan aset tetap pada Satker Sestama BPS. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari wawancara, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini yaitu cukup baiknya pelaksanaan unsur-unsur pengendalian intern. Pada lingkungan pengendalian adanya kebijakan penandatangan pakta integritas, pada penilaian risiko perlu adanya identifikasi risiko pada bagian pengelolaan aset, pada aktivitas pengendalian perlu adanya revisi Standar Operasional Prosedur terbaru mengenai pengelolaan BMN, pada informasi dan komunikasi perlu adanya sistem perlindungan pelapor pada whistleblowing system dan pada unsur pemantauan sudah berjalan dengan baik.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the implementation of internal control that related to the BPK 39 s findings in the fixed asset management at BPS sestama working group. This research uses qualitative research method. The data be are collected through interview, and literature study. The research result indicaymtes that the elements of the internal control are performing well. The control environment is the implementation pact of integrity policy. The implication in risk assessment is that asset management department must create arrange risk identification. Implication in control activity is the need for revison in SOP that related to asset management. Research implication in information and communication is the need of protection system for whistleblower on whistleblowing system, and in monitoring component is already been undertaken in an appropriate manner. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai peran mediasi akuntabilitas dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan diolah dengan bantuan SEM LISREL versi 8.8. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan melibatkan 720 Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasilnya membuktikan bahwa opini mampu berperan sebagai mediasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Kata Kunci : desentralisasi fiskal, temuan audit, kinerja, akuntabilitas, pemerintah daerah

---

ABSTRACTThis study aims to provide empirical evidence about the opinion role of mediation in the influence of fiscal decentralization and audit findings on the performance of local government in Indonesia. This is a quantitative research and analysis with SEM LISREL version 8.8. This research was conducted using secondary data and involving 720 District and the City Government in Indonesia in 2011 and 2012. The results prove that the opinion could play a role as a mediating the effects of fiscal decentralization and the audit findings on the performance of local government in Indonesia. Keywords fiscal Decentralization, Audit Findings, Performance, Accountability, Local Government"

"Skripsi ini menguji pengaruh faktor audit dan faktor politik terhadap audit delay pada pemerintah daerah. Faktor audit tersebut adalah temuan audit dan opini audit sedangkan faktor politik adalah oposisi dan re-election. Audit delay pada penelitian ini didefinisikan sebagai periode waktu antara tanggal akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan audit. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 388 pemerintah daerah pada tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini berpengaruh negatif terhadap audit delay, temuan berpengaruh positif terhadap audit delay sedangkan oposisi dan re-election tidak berpengaruh terhadap audit delay.

---

This study examined the influence of audit opinion, audit findings, opposition and re-election on audit delay at local government in Indonesia. Audit delay in this research is defined as audit completion period, the period between a fiscal year end and audit report date. This research used 388 samples of local government in Indonesia in 2011. The result of this research shows that audit opinion gives negative and significant influence to audit delay, audit findings gives positive and significant influence to audit delay while opposition and re-election has no effect to audit delay."

"ABSTRAKTemuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral merupakan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan PeraturanInspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun2014 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010.Namun dalam kondisi tertentu menyebabkan temuan pemeriksaan InspektoratJenderal tersebut menjadi tidak dapat ditindaklanjuti, di mana kriteria dankewenangan untuk menetapkan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah UnitPemeriksa yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral.Permasalahan yang dapat diungkap adalah Bagaimana suatu temuan pemeriksaanpada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diklasifikasikan sebagai temuanyang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-830/K/IP/2004 dan bagaimana upaya reformasi yang dapat dilakukan agar internalcontrol mempunyai administrative efficacy dan penerapannya di Inspektorat JenderalKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yangmeninjau mengenai temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkanKeputusan Kepala BPKP Nomor KEP-830/K/IP/2004 tentang Prosedur BakuPengelolaan Database Hasil Pengawasan pada BPKP. Data dalam penelitian ini akandiolah dan dianalisa secara kualitatif dan menghasilkan data preskriptif-analisis yangmerumuskan saran bagi penyelesaian permasalahan dalam penelitian. Dalam hal inimerumuskan saran bagaimana upaya reformasi yang dapat dilakukan agar internalcontrol memiliki administrative efficacy.Lokasi penelitian di Jakarta berkedudukan di Inspektorat Jenderal KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral, sebagai salah satu aparat pengawasan internpemerintah yang berfungsi melaksanakan pengawasan intern di lingkunganKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengumpulan data yang digunakanpada penelitian ini adalah studi dokumen dan melakukan wawancara dengannarasumber atau informan yaitu orang yang memberikan informasi karena jabatannyaatau keahliannya.Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam menentukan kualitas temuanpemeriksaan beserta tindak lanjutnya harus didasarkan pada suatu standar agarmenjadi temuan yang bermutu dan juga menghasilkan suatu tindak lanjut yang relevan agar menyelesaikan temuan pemeriksaan karena efektivitas suatu tindaklanjut ditentukan oleh mekanisme akuntabilitas. Penetapan temuan menjadi temuanyang tidak dapat ditindaklanjuti pun harus melalui mekanisme tertentu agar kualitastemuan dan rekomendasi tidak menyimpang dari standar kendali mutu internal audit.Penguatan institusi BPKP sebagai perangkat pengendalian internal akan memberikannilai tambah dan berguna bagi efektivitas aparat pengawasan intern pemerintah diIndonesia. Dalam hal ini restrukturisasi dan refungsionalisasi BPKP menjadiKementerian merupakan salah satu upaya melaksanakan fungsi manajemen yangakan mencapai administrative efficacy

---

ABSTRACTExamination findings of the Inspectorate General of Ministry of Energy and MineralResources are findings that should be actionable under the Regulation of theInspector General of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 1 Year 2014 andArticle 3 of Regulation of State Audit Board (BPK) No. 2 Year 2010.However, under certain circumstances, examination findings of the InspectorateGeneral cannot be followed, because the authority and criteria to determine whether afinding can be followed or not are in the hand of concerned Investigations Unit, inthis case is the Inspectorate General of the Ministry of Energy and MineralResources.Problems that can be revealed is how examination findings of the Ministry of Energyand Mineral Resources are classified as non-actionable under the Decree of the Headof Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) No. KEP-830/K/IP/2004and what kinds of reform efforts can be done in order to obtain administrativeefficacy of internal control and to apply them in the Inspectorate General of theMinistry of Energy and Mineral Resources.The research method used is the normative juridical, which reviews examinationfindings that cannot be followed under the Decree of the Head of Financial andDevelopment Supervisory Agency (BPKP) No. KEP-830/K/IP/2004 on StandardProcedures of Database Management of Monitoring Results on BPKP. The data inthis research will be processed and analyzed qualitatively, and will generateprescriptive-analytic data to formulate solutions. In this case, the research willformulate suggestions on what reform efforts can be done in order to obtainadministrative efficacy of internal control.Research site in Jakarta located at the Inspectorate General of the Ministry of Energyand Mineral Resources, as one of the government's internal control instrumentswhose function is to implement internal control within the scope of Ministry ofEnergy and Mineral Resources. Data collection conducted in the research is thereview of documents and interviews with speakers or informants ? ones who canprovide information regarding their roles or skills. The research proves that the determination of the quality of examination findings andthe proceeding actions should be based upon certain standards in order to obtainqualified findings and to produce relevant solutions - which effectiveness is measuredby accountability mechanisms. The determination of a finding as non-actionableshould also go through certain mechanisms, so that the quality of the findings andrecommendations will not deviate from the standards of internal audits? qualitycontrol.The institutional strengthening of BPKP as an internal control instrument will providean added value and be useful to the effectiveness of the government?s internal controlinstruments in Indonesia. In this case, the restructuring and refunctionalization ofBPKP into Ministry is one way to carry out the management functions that willachieve administrative efficacy"