Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum padapenyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikantindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaanpada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NomorNomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yangtermuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud namunaturan ini belum mengatur secara rinci dan lengkap terkait pengawasan danpengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tesisini meliputi analisis mengenai bentuk pengawasan dan pengendalian terjadinya fraudPerusahaan Pembiayaan di Indonesia dengan membandingkan aturan dan kebijakanterkait Fraud Perusahaan Pembiayaan di Negara Australia dan Inggris. Tesis inibertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha PerusahaanPembiayaan terkait tindakan fraud untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasanefektif yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi bahkanmenghindari terjadinya fraud pada Perusahaan Pembiayaan. Adapun metode dalampenulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain dengan menggunakan studikepustakaan dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangundangan,dokumen resmi, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan bentupengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan.

---

This thesis examines and traces the rules relating to legal protection in the operation of the Financing Company in overseeing and controlling the actions of Fraud. Supervision and control of Fraud Company fraud has basically been regulated in the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 35 / POJK.05 / 2018 concerning Financing of Business Financing Companies contained in articles 53-64 about Fraud Control and Anti-Fraud Strategy but this rule does not yet regulate in detail and in full related to the supervision and control of the Financing Company fraud. Issues that will be examined in this thesis include an analysis of the forms of supervision and control of the occurrence of fraud in Financing Companies in Indonesia by comparing the rules and policies related to Financing Company Fraud in Australia and the United Kingdom. This thesis aims to examine the legal protection of business entities in finance companies related to fraud to make effective prevention and supervision efforts that can be carried out by finance companies to reduce or even avoid the occurrence of fraud in finance companies. The method in writing this research uses the normative legal research method by using a comparative approach with other countries by using a literature study with secondary data types obtained from legislation, official documents, reports, books relating to the form of fraud oversight and control Financing Company."

"Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum padapenyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikantindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaanpada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NomorNomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yangtermuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud namunaturan ini belum mengatur secara rinci dan lengkap terkait pengawasan danpengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tesisini meliputi analisis mengenai bentuk pengawasan dan pengendalian terjadinya fraudPerusahaan Pembiayaan di Indonesia dengan membandingkan aturan dan kebijakanterkait Fraud Perusahaan Pembiayaan di Negara Australia dan Inggris. Tesis inibertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha PerusahaanPembiayaan terkait tindakan fraud untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasanefektif yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi bahkanmenghindari terjadinya fraud pada Perusahaan Pembiayaan. Adapun metode dalampenulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain dengan menggunakan studikepustakaan dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangundangan,dokumen resmi, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan bentupengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan.

---

This thesis examines and traces the rules relating to legal protection in the operation of the Financing Company in overseeing and controlling the actions of Fraud. Supervision and control of Fraud Company fraud has basically been regulated in the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 35 / POJK.05 / 2018 concerning Financing of Business Financing Companies contained in articles 53-64 about Fraud Control and Anti-Fraud Strategy but this rule does not yet regulate in detail and in full related to the supervision and control of the Financing Company fraud. Issues that will be examined in this thesis include an analysis of the forms of supervision and control of the occurrence of fraud in Financing Companies in Indonesia by comparing the rules and policies related to Financing Company Fraud in Australia and the United Kingdom. This thesis aims to examine the legal protection of business entities in finance companies related to fraud to make effective prevention and supervision efforts that can be carried out by finance companies to reduce or even avoid the occurrence of fraud in finance companies. The method in writing this research uses the normative legal research method by using a comparative approach with other countries by using a literature study with secondary data types obtained from legislation, official documents, reports, books relating to the form of fraud oversight and control Financing Company."

"Dalam perkembangan keuangan islami, sukuk telah menjadi salah satu altematif pembiayaan untuk korporasi. Pengembangan sukuk telah memberikan pilihan fleksibilitas keputusan pendanaan perusahaan untuk membiayai kebutuhan untuk mengembangkan perusahaan. Pasar obligasi syariah di Indonesia adalah merupakan negara islam yang terbesar kedua di Asia Timur namun indonesia memiliki jumlah penerbitan sukuk yang lebih rendah dari penerbitan obligasi konvensional. Saat ini, motivasi perusahaan dalam menerbitkan sukuk atau obligasi konvensional sebagian besar masih belum dieksplorasi. Studi ini berfokus pada penerbitan sukuk dan obligasi korporasi di Indonesia. Menggunakan sampel sukuk dan obligasi korporasi yang diterbitkan antara 2013-2017 dan masih beredar di pasar hingga Desember 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa karakteristik perusahaan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam penerbitan sukuk dan obligasi serta untuk mendapatkan model terbaik untuk memprediksi secara awal keputusan perusahaan untuk menerbitkan sukuk dan obligasi. Penelitian ini menggunakan logit model. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hanya ada beberapa karakteristik perusahaan yang berpengaruh terhadap penerbitan sukuk dan obligasi. Hal ini dapat dikaitkan dengan karakteristik khusus sukuk dan karakteristik perusahaan.

---

As development of islamic finance, sukuk has become one of altemative financing for corporate. The development of sukuk provides the flexibility choices of company's funding decisions that required their needs and capabilities. Islamic bond market in Indonesia is the second largest in emerging East Asia in terms of size but the number of issuance sukuk lower than conventional bond. The motivation of company issuing sukuk or conventional bonds remained largely unexplored. This study focuses on the issuance of sukuk and corporate bonds in Indonesia. Using samples sukuk and corporate bonds issued between 2013-2017 and still outstanding in market until December 2017. This study aims to obtain empirical evidence that the characteristics of the company influence the decision of the company in issuing sukuk and seta bonds to get the best model to predict in advance the company's decision to issue sukuk and bonds. This study uses a logit model. The results show that there are only a few characteristics of the company that influence the issuance of sukuk and bonds. These can be attributed to the sukuk's specific characteristics and to the company's characteristics"

"Penelitian ini menggunakan metode Credit Risk+ untuk menghitung risiko kredit pada PT Mandiri Tunas Finance selama periode Januari 2010 hingga Desember 2012. Penggunaan metode Credit Risk+ membutuhkan data input berupa exposure kredit, exposure at default, dan recovery rates serta tidak mengasumsikan penyebab default. Metode ini cocok digunakan untuk perhitungan risiko kredit retail. Asumsi default atau non performing loan (NPL) yaitu saat tunggakan debitur mencapai lebih dari 90 hari. Tahapan pengukuran risiko kredit yaitu pertama menghitung exposure default dari portofolio, kedua menghitung frequency of default, ketiga menghitung probability of default untuk mencari distribution of losses yang terjadi pada PT Mandiri Tunas Finance. Frequency of default dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat keyakinan 95%. Perhitungan dengan metode ini menghasilkan nilai expected loss dan unexpected loss serta economic capital. Economic capital adalah besarnya modal yang digunakan untuk menutupi unexpected loss. Dalam penelitian ini digunakan backtesting dan validasi menggunakan Loglikehood Ratio (LR) test dan didapatkan hasil senilai 0, dimana hasil tersebut lebih kecil dibandingkan nilai kritis chi squared sebesar 3,8415. Hasil ini menunjukkan bahwa metode Credit Risk+ yang digunakan dalam penelitian ini masih valid untuk mengukur risiko kredit dan menghitung economic capital pada PT Mandiri Tunas Finance.

---

Credit Risk+ method is used to calculate the credit risk at PT Mandiri Tunas Finance during the period January 2010 to December 2012. Use of Credit Risk + method requires input data which is credit exposure, exposure defaults and recovery rates, and do not assume cause of default. This method is suitable for retail credit risk calculations. Assumptions default or non- performing loan (NPL) is currently delinquent borrowers overdue more than 90 days. Stages of credit risk assessment is the first to calculate the default exposure of the portfolio, second calculate the frequency of default, third count the probability of default to seek distribution of losses which occurred at PT Mandiri Tunas Finance. Frequency of default calculated using the assumption of 95 % confidence level. Calculations with this method generate expected loss and unexpected value loss and economic capital. Economic capital is the amount of capital that is used to cover unexpected loss. This study used backtesting and validation using Loglikehood Ratio ( LR ) test and the results 0, where the result is less than the critical value of chi- squared of 3,8415. These results indicate that the Credit Risk + method used in this study are still valid for measuring credit risk and calculate economic capital at PT Mandiri Tunas Finance."

"Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum padapenyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikantindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaanpada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NomorNomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yangtermuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud namunaturan ini belum mengatur secara rinci dan lengkap terkait pengawasan danpengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tesisini meliputi analisis mengenai bentuk pengawasan dan pengendalian terjadinya fraudPerusahaan Pembiayaan di Indonesia dengan membandingkan aturan dan kebijakanterkait Fraud Perusahaan Pembiayaan di Negara Australia dan Inggris. Tesis inibertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha PerusahaanPembiayaan terkait tindakan fraud untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasanefektif yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi bahkanmenghindari terjadinya fraud pada Perusahaan Pembiayaan. Adapun metode dalampenulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain dengan menggunakan studikepustakaan dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangundangan,dokumen resmi, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan bentupengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan

---

This thesis examines and traces the rules relating to legal protection in the operation of

the Financing Company in overseeing and controlling the actions of Fraud. Supervision

and control of Fraud Company fraud has basically been regulated in the provisions of

the Financial Services Authority Regulation Number 35 / POJK.05 / 2018 concerning

Financing of Business Financing Companies contained in articles 53-64 about Fraud

Control and Anti-Fraud Strategy but this rule does not yet regulate in detail and in full

related to the supervision and control of the Financing Company fraud. Issues that will

be examined in this thesis include an analysis of the forms of supervision and control of

the occurrence of fraud in Financing Companies in Indonesia by comparing the rules

and policies related to Financing Company Fraud in Australia and the United Kingdom.

This thesis aims to examine the legal protection of business entities in finance

companies related to fraud to make effective prevention and supervision efforts that can

be carried out by finance companies to reduce or even avoid the occurrence of fraud in

finance companies. The method in writing this research uses the normative legal

research method by using a comparative approach with other countries by using a

literature study with secondary data types obtained from legislation, official documents,

reports, books relating to the form of fraud oversight and control Financing Company"

"Pengambil keputusan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menjalankan spin-off. Literatur sebelumnya lebih banyak membahas hasil di akademisi, perusahaan non-keuangan, atau perbankan syariah. Makalah ini mengusulkan kriteria penting untuk digunakan dalam analisis keputusan spin-off perusahaan pembiayaan. Artikel ini menggunakan metode AHP dengan menyebarkan kuesioner kepada Direksi perusahaan pembiayaan yang berhak mengambil keputusan spin-off untuk menentukan prioritas kriteria dan subkriteria yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan merupakan kriteria penting dalam pengambilan keputusan spin-off. Sedangkan untuk konsep dan strategi bisnis pembiayaan syariah, tingkat pengembalian dan pertumbuhan menempati urutan teratas untuk subkriteria yang dipilih oleh pengambil keputusan spin-off.

---

Decision-makers must consider many factors in carrying spin-off. The previous literature discussed more results on academics, non-financial companies, or Islamic banking. This paper proposes essential criteria to use in the analysis of financing company spin-off decisions. This article uses the AHP method by distributing questionnaires to the Directors of financing companies entitled to make spin-off decisions to determine the priority of the criteria and sub-criteria in question. The results show that financial condition is an essential criterion in making spin-off decisions. As for the Islamic financing business concept and strategy, the rate of return and growth are the top ranks for the sub-criteria chosen by the spin-off decision-maker."

"Dalam melaksanakan kegiatan usaha dan dalam mengelola risiko, Perusahaan Pembiayaan Konsumen melakukan pengaturan Jaminan Fidusia atas barang yang dimiliki konsumen. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 2/PUU-XIX/2021 mengenai Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan ini memberikan suatu penegasan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus diajukan ke Pengadilan Negeri oleh kreditur apabila tidak tercapai suatu kesepakatan wanprestasi antara kreditur dan debitur serta tidak ada penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur. Skripsi ini akan membahas bagaimana pengaturan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 di PT. BCA Finance. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif ini penulis akan menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. BCA Finance sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi. Dari penelitian yang telah dilakukan, telah diperoleh hasil, dengan dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dalam hal konsumen melakukan perlawanan, BCA Finance meminta bantuan kepada kepolisian untuk melakukan pengamanan objek fidusia berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2011. Saran yang diberikan yaitu PT. BCA Finance sebagai kreditur menambahkan pengaturan mengenai penanganan di lapangan dalam pengeksekusian objek Jaminan fidusia dan meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu dalam melaksanakan eksekusi. Lalu terhadap Peraturan kepala kepolisian No. 8 tahun 2011 mengenai pengamanan eksekusi jaminan fidusia perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan syarat yang dimana pemohon harus melampirkan penetapan pengadilan dalam melakukan eksekusi. Terhadap Konsumen Pemberi Fidusia agar memperhatikan kewajibannya dalam rangka pembayaran dan kooperatif terkait dengan kendala-kendala pemenuhan kewajibannya.

---

.In carrying out business activities and managing risk, Financing Companies carry out Fiduciary Guarantee regulations on consumer goods. The Constitutional Court issued a decision No. 2/PUU-XIX/2021 concerning Law Number 42 of 1999. This decision provides that the execution of the fiduciary guarantee must be submitted to the District Court by the creditor if an agreement on default between the parties is not reached and no voluntary submission of the object by the debtor. This thesis will discuss how the regulation of consumer financing with fiduciary guarantees in Indonesia and how the implementation of fiduciary guarantees before and after Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021 at PT. BCA Finance. This research uses normative juridical research and analyzes the execution of fiduciary guarantees at PT. BCA Finance before and after the Constitutional Court's Decision. From this research, the results are after the Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021, in the case of involuntary, BCA Finance requests assistance from the police to secure the object based on the Police Regulation No. 8 of 2011. The suggestion is PT. BCA Finance as a creditor added arrangements regarding the handling in the field and requested a court order in advance to carry out the execution. Then against Police Regulation No. 8 of 2011 concerning fiduciary execution protection, it is necessary to make adjustments in which the applicant must attach a court order in carrying out the execution. To the Consumers Fiduciary Grantor to pay attention and be cooperative with their obligations in the context of payments."

"Melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi ParisAgreement, Indonesia memiliki target untuk dapat menurunkan emisi gas rumahkaca. Saat ini penyediaan energi listrik di Indonesia masih didominasi daripembangkit listrik energi yang tidak ramah lingkungan yaitu batu bara. Salah satusektor yang dapat mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca adalah melaluipengembangan Energi Baru Terbarukan yaitu sektor Panas Bumi. Kurangnyapemanfaatan energi panas bumi disebabkan tingginya risiko dan biaya yangmengakibatkan perusahaan pengembang sulit mengakses pembiayaankonvensional karena dinilai berisiko tinggi. Pemerintah Indonesia, melalui PT SMI,berusaha untuk menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana padaproyek infrastruktur terhadap energi sektor panas bumi melalui salah satu programmitigasi risiko yang bernama Geothermal Resource Risk Mitigation. Akan tetapi,pengaturan mengenai pembiayaan infrastruktur ini masih mengacu pada PeraturanMenteri Keuangan Nomor 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan DanaPembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero)PT SMI dan masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara tegas. Skripsiini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan dan upaya mitigasi risikopembiayaan infrastruktur sektor panas bumi yang direncanakan PemerintahIndonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif denganpendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahanhukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan yaituupaya Pemerintah Indonesia untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur melaluiprogram Geothermal Resource Risk Mitigation masih belum diatur sepenuhnya,sehingga dibutuhkan payung hukum agar mitigasi risiko ini dapat berjalan dansemua pihak dalam pengusahaan energi panas bumi mendapatkan kepastian hukum

---

Through the ratification of Law Number 16 of 2016 concerning the Ratification of

the Paris Agreement, Indonesia has a target to reduce greenhouse gas emissions.

Currently, the supply of electrical energy in Indonesia is still dominated by energy

power plants that are not environmentally friendly, namely coal. One sector that

can reduce the increase in greenhouse gas emissions is through the development of

New and Renewable Energy, namely the Geothermal sector. The lack of utilization

of geothermal energy is due to the high risks and costs that make it difficult for

development companies to access conventional financing because they are

considered high risk. The Indonesian government, through PT SMI, seeks to

provide financing in the form of providing funds for infrastructure projects for the

geothermal energy sector through a risk mitigation program called Geothermal

Resource Risk Mitigation. However, the regulation regarding infrastructure

financing still refers to the Minister of Finance Regulation Number 62 / PMK.08 /

2017 concerning Management of Geothermal Sector Infrastructure Financing

Funds at the Limited Liability Company (Persero) PT SMI and there are still several

things that have not been explicitly regulated. This thesis will discuss how to

manage and mitigate the risk of geothermal sector infrastructure financing planned

by the Government of Indonesia. The research method in this thesis is juridicalnormative

with a qualitative approach, and uses library materials such as primary

and secondary legal materials. In the end, the researchers concluded that the

Indonesian Government's efforts to provide infrastructure financing through the

Geothermal Resource Risk Mitigation program are still not fully regulated, so a

legal protection is needed so that this risk mitigation can take place and all parties

in the exploitation of geothermal energy get legal certainty"