Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksi dengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah permasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupun internal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM, Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan aparatur desa serta pengawasan dari pemerintah pusat (Satgas Dana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harus ditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untuk membuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahas sebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa ......In accordance with Law No.6 / 2014 concerning Villages, villages have the authority to manage their own finances. But in practice there are still many problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages have been resolved well by the village apparatus and what policies have been carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the potential for taxation from the village

Abstrak :
ABSTRAK
Krisis Perbankan yang terjadi pada tahun 1997-1998 membuktikan bahwa berbagai permasalahan pada sektor perbankan yang tidak dapat di deteksi secara dini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada industri perbankan. Di perlukan koordinasi yang baik oleh setiap lembaga keuangan untuk mendeteksi indikator krisis secara dini untuk mencegah krisis. Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penangan Krisis Sistem Keuangan di harapkan dapat menjadi payung hukum untuk mencegah dan menangani krisis di Indonesia. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan di harapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga Indonesia dapat bertahan dari faktor-faktor krisis baik secara internal maupun eksternal. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa undang-undang yang ada untuk menentukan cara pencegahan dan penganan krisis dalam sistem perbankan di Indonesia. Dari hasil penelitian, Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 merupakan landasan hukum yang kuat untuk di gunakan dalam mencegah dan mengangani krisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa di perlukannya peraturan lanjutan untuk lembaga keuangan dalam menangani krisis agar dapat berkoordinasi dengan baik.

---

ABSTRAK
The Banking Crisis that occurred in 1997 1998 proves that various problems in the banking sector that cannot be early detected will result in loss of public confidence in the banking industry. The need of good coordination between each financial institution to detect early crisis indicators to prevent a crisis is important for the stability of financial system. With the issuance of Act of Republic of Indonesia No. 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Crisis in Financial System is expected to be a legal foundation to prevent and handle the crisis in Indonesia. The Financial System Stability Committee which consist of Ministry of Finance, Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Agency is expected to maintain the stability of the financial system so that Indonesia can survive from both internally and externally crisis factor. This thesis uses normative judicial method by analyzing existing laws to determine the prevention and handling of crisis in Indonesian Banking System. From the results of the thesis, Law No. 9 of 2016 can be considered as strong legal basis to prevent and handle the crisis. The study suggested there must be a new issuance of further regulations for financial institutions in dealing with the crisis in order to maintain good coordination between them.

Abstrak :
Pada akhir tahun 2012 Indonesia akan memiliki lembaga pengawas baru bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kewenangan,tugas serta fungsi mengatur dan mengawasi semua lembaga keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang membahas mengenai bentuk-bentuk pengawasan sistem keuangan di dunia dengan melakukan perbandingan bentuk struktur pengawasan di Inggris, Australia dan Korea.Berdasarkan studi literatur kemudian dianalisa bagaimanakah peran OJK yang baru dibentuk dalam menggantikan fungsi pengawasan dari lembaga pengawas yang sebelumnya ada di Indonesia. Dari hasil penelitian kepustakaan, bentuk struktur pengawasan bukanlah masalah yang utama untuk meciptakan pengawasan yang baik, tetapi yang lebih penting adalah kualitas dari pengawasan itu sendiri. Berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain, OJK dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik jika memiliki tujuan pendirian yang jelas, independensi, sumber daya yang cukup, pengaturan anggaran yang efisien, akuntabilitas, penegakan hukum yang efektif, serta memahami pentingnya masa transisi dan masalah yang mungkin timbul pada saat masa transisi tersebut. ......At the end of 2012 Indonesia will have a new regulatory agency called the Financial Services Authority (OJK), with the authority, duties and functions of regulating and supervising all financial institutions. This study is a research literature that discusses the architecture of financial system supervision in the world and comparing the structure of supervision in the UK, Australia and Korea. Based on the studies, it is then analyzed the role of OJK in replacing the previous supervising authority in Indonesia. From the research it is concluded that the financial system supervision structure is not the main issue for achieving an effective supervision. The more important issue is the quality of the supervision itself. Based on the experience of other countries, OJK can perform its function properly if it has clear objective, independency, sufficient resources, efficient budget allocation, accountability, effective law enforcement, as well as understanding the importance of the transition period and the problems that may arise during the transition period.

Abstrak :
Pelayanan yang diberikan bank adalah pemberian pinjaman. Layanan peminjaman membutuhkan uang kertas secara fisik. Untuk tujuan ini, bank menawarkan layanan keamanan untuk simpanan uang dan, dengan diperkenalkannya faktor inflasi, suku bunga. Bank yang dapat diakses oleh publik (di Selandia Baru) adalah bank swasta, sebuah bisnis. Oleh karena itu, tujuan utama suatu bank (swasta) adalah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, bank diatur oleh dua badan utama. Secara umum, badan-badan ini adalah Kementerian Keuangan (yang berasal dari pemerintah) dan Bank Sentral (yang independen dari pemerintah). Di Selandia Baru, kedua badan ini disebut Menteri Keuangan Selandia Baru dan Reserve Bank of New Zealand, disingkat RBNZ. ......The service that banks provide is lending. The service of lending requires actual paper money at hand. To this, banks offer the service of security for money deposits and, with the introduction of inflation as a factor, interest rates. Banks that are accessible to the public (in New Zealand) are private, a business. Therefore, the main objective of a bank (private ones) is to make profit. For this reason, banks are regulated by two main bodies. In general, these bodies are the (government derived) Ministry of Finance and (independent from the government) the Central Bank. In New Zealand, these two bodies are called the Minister of Finance of New Zealand and the Reserve Bank of New Zealand, shortened as RBNZ.

Abstrak :
The paper delineates deficiencies of the existing financial system in Bangladesh in order to cater the financing needs of SMEs specially those requiring finance in the range of US $ 15 000 to US $ 3000 and are regarded as missing middle" in the country....

Abstrak :
There are several factors influencing the financial system stability, namely the internal and the external factors. The occurrence of stock price volatility internationally, the contagion effects and the spillover effects are some external factors that have effect on the financial system stability. This research aims to know the dynamic relationship of regional and global stocks market in international financial system, and then do the analysis of the occurrence of contagion effects and spillover effects on stock price, and see their influence on domestic economics, monetary policy and financial system stability, by GARCH-VAR model.The results of this research indicate that there are some domination of the mature financial market to regional and domestic market. Moreover, the nearby regional stock price index also have a big contribution to the movement of other regional stock price market. The impact of stock price volatility to the IDR exchange rates volatility is relatively small, but not to the price level which is significantly large. Data analysis shows that there is contagion effects in stock market, but the spillover effect from stock price volatility to exchange rates volatility does not occur.

Abstrak :
Tesis ini membahas pergeseran fokus bantuan Bank Dunia di Indonesia yang mulai condong ke arah pengembangan sistem keuangan pemerintah pasca krisis ekonomi pada tahun 1998. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran fokus tersebut terjadi karena dorongan kepentingan rezim keuangan internasional dan perubahan paradigma ekonomi. Hasil temuan dari penelitian ini juga menjelaskan kepentingan-kepentingan yang mendasari ketertarikan Bank Dunia mengembangkan sistem keuangan pemerintah di Indonesia. ...... In 2014 the World Bank's involvement in Indonesia development process has reached its sixth decade. And during that period, there are some notable shifts in their orientation. A significant one which is the focus of this study was the one that happened after Indonesian economic crisis in 1998. Using a qualitative literature research method, this study has found that the World Bank focus on the development of public financial system, was a reaction from the new paradigm as well as a response to regime demand to monitor everchanging economy in large developing country such as Indonesia.

Abstrak :
Hadirnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization, menimbulkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dianggap perlu untuk dilakukan mitigasi oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan itu, KSSK diberikan penguatan kewenangan yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2020. Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan, kewenangan dari anggota KSSK juga diperkuat dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, dan yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan LPS yang diperkuat adalah LPS dapat meningkatkan intensitas bersama dengan OJK, melakukan beberapa tindakan untuk memenuhi likuiditas dalam penanganan bank, penyelamatan bank selain bank sistemik, dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan. Namun, dengan adanya penguatan kewenangan LPS tersebut ditemukan adanya beberapa permasalahan hukum, yang salah satunya adalah permasalahan terhadap kewenangan LPS untuk menempatkan dana di bank, perlunya kewenangan LPS untuk dapat mengakses data bank setiap saat, dan potensi moral hazard. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru serta memberikan masukan untuk menguatkan kewenangan LPS dalam melakukan akses data dan/atau informasi Bank dan menentukan batas waktu yang jelas terhadap keberlakuan kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana. ......Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), which has been declared as a pandemic by the World Health Organization, causes the decline in economic growth is considered necessary for mitigation by the Government and the Financial System Stability Committee (FSSF) with the aim of maintaining the stability of the financial system. Therefore, the FSSF was given authorities stipulated in Law No. 2 of 2020. In order to support the implementation of FSSF's authority to handle the stability issues of the financial system, the authority of FSSF members is also strengthened by the law, one of them is the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). The method used in this research is a juridical-normative method with using secondary data that include primary and secondary legal material, also supported with interview. This research finds that the aforementioned IDIC's authorities are IDIC can improve the preparations and intensify the preparations with Financial Services Authority, initiate actions to manage and/or increase IDIC liquidity, make loans for other parties, and apply for a loan to the government. However, with the strengthening of IDIC’s authority, there are several legal problems that arise, such as issues regarding the fund placement, the need for IDIC to be able to access bank’s data at any time, and the possibilities of moral hazard. This thesis is aimed to provide new information and suggestions to strengthen IDIC's authority over accessing data and/or information of banks and determining the clear headline of the IDIC's enforceability of fund placement.