Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. Sasana Artha Finance (SAF) mempunyai Sistem Multifinance lama yaitu eMF seiring berjalannya waktu sistem ini digantikan oleh sistem baru yaitu Sistem Confins. Kenyataan sistem yang tidak sesuai dengan harapan merupakan kendala yang dihadapi SAF saat ini. Salah satu penyebabnya adalah tidak pernah melakukan evaluasi terhadap sistem yang berjalan. Penelitian ini akan melakukan evaluasi penerimaan terhadap sebuah sistem dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Sistem Confins. Model penerimaan yang digunakan adalah UTAUT2 dan dianalisa menggunakan konsep Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varian dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Sistem Confins dipengaruhi oleh Effort Expectancy, Facilitating Condition, dan Habit.

---

PT. Sasana Artha Finance (SAF) has old multifinance system named eMF, over time this system was replaced by a new system named Confins System. The fact that the system is not in accordance with the expectations of the constraints faced by the SAF today. One of the reasons is that SAF has never performed an evaluation of this system. This study will evaluate the acceptability of a system in order to determine the factors that influence the acceptance of Confins System. The model is using UTAUT2. The Analyzed method is using the concept of Structural Equation Modeling (SEM) based variants using software SmartPLS. The results of this study indicate that the admission system Confins influenced by Effort Expectancy, Facilitating Condition, and Habit."

"The paper delineates deficiencies of the existing financial system in Bangladesh in order to cater the financing needs of SMEs specially those requiring finance in the range of US $ 15 000 to US $ 3000 and are regarded as missing middle" in the country...."

"Pada akhir tahun 2012 Indonesia akan memiliki lembaga pengawas baru bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kewenangan,tugas serta fungsi mengatur dan mengawasi semua lembaga keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang membahas mengenai bentuk-bentuk pengawasan sistem keuangan di dunia dengan melakukan perbandingan bentuk struktur pengawasan di Inggris, Australia dan Korea.Berdasarkan studi literatur kemudian dianalisa bagaimanakah peran OJK yang baru dibentuk dalam menggantikan fungsi pengawasan dari lembaga pengawas yang sebelumnya ada di Indonesia. Dari hasil penelitian kepustakaan, bentuk struktur pengawasan bukanlah masalah yang utama untuk meciptakan pengawasan yang baik, tetapi yang lebih penting adalah kualitas dari pengawasan itu sendiri. Berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain, OJK dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik jika memiliki tujuan pendirian yang jelas, independensi, sumber daya yang cukup, pengaturan anggaran yang efisien, akuntabilitas, penegakan hukum yang efektif, serta memahami pentingnya masa transisi dan masalah yang mungkin timbul pada saat masa transisi tersebut.

---

At the end of 2012 Indonesia will have a new regulatory agency called the Financial Services Authority (OJK), with the authority, duties and functions of regulating and supervising all financial institutions. This study is a research literature that discusses the architecture of financial system supervision in the world and comparing the structure of supervision in the UK, Australia and Korea. Based on the studies, it is then analyzed the role of OJK in replacing the previous supervising authority in Indonesia.

From the research it is concluded that the financial system supervision structure is not the main issue for achieving an effective supervision. The more important issue is the quality of the supervision itself. Based on the experience of other countries, OJK can perform its function properly if it has clear objective, independency, sufficient resources, efficient budget allocation, accountability, effective law enforcement, as well as understanding the importance of the transition period and the problems that may arise during the transition period. "

"There are several factors influencing the financial system stability, namely the internal and the external factors. The occurrence of stock price volatility internationally, the contagion effects and the spillover effects are some external factors that have effect on the financial system stability. This research aims to know the dynamic relationship of regional and global stocks market in international financial system, and then do the analysis of the occurrence of contagion effects and spillover effects on stock price, and see their influence on domestic economics, monetary policy and financial system stability, by GARCH-VAR model.The results of this research indicate that there are some domination of the mature financial market to regional and domestic market. Moreover, the nearby regional stock price index also have a big contribution to the movement of other regional stock price market. The impact of stock price volatility to the IDR exchange rates volatility is relatively small, but not to the price level which is significantly large. Data analysis shows that there is contagion effects in stock market, but the spillover effect from stock price volatility to exchange rates volatility does not occur."

"ABSTRAKKrisis Perbankan yang terjadi pada tahun 1997-1998 membuktikan bahwa berbagai permasalahan pada sektor perbankan yang tidak dapat di deteksi secara dini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada industri perbankan. Di perlukan koordinasi yang baik oleh setiap lembaga keuangan untuk mendeteksi indikator krisis secara dini untuk mencegah krisis. Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penangan Krisis Sistem Keuangan di harapkan dapat menjadi payung hukum untuk mencegah dan menangani krisis di Indonesia. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan di harapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga Indonesia dapat bertahan dari faktor-faktor krisis baik secara internal maupun eksternal. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa undang-undang yang ada untuk menentukan cara pencegahan dan penganan krisis dalam sistem perbankan di Indonesia. Dari hasil penelitian, Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 merupakan landasan hukum yang kuat untuk di gunakan dalam mencegah dan mengangani krisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa di perlukannya peraturan lanjutan untuk lembaga keuangan dalam menangani krisis agar dapat berkoordinasi dengan baik.

---

ABSTRAKThe Banking Crisis that occurred in 1997 1998 proves that various problems in the banking sector that cannot be early detected will result in loss of public confidence in the banking industry. The need of good coordination between each financial institution to detect early crisis indicators to prevent a crisis is important for the stability of financial system. With the issuance of Act of Republic of Indonesia No. 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Crisis in Financial System is expected to be a legal foundation to prevent and handle the crisis in Indonesia. The Financial System Stability Committee which consist of Ministry of Finance, Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Agency is expected to maintain the stability of the financial system so that Indonesia can survive from both internally and externally crisis factor. This thesis uses normative judicial method by analyzing existing laws to determine the prevention and handling of crisis in Indonesian Banking System. From the results of the thesis, Law No. 9 of 2016 can be considered as strong legal basis to prevent and handle the crisis. The study suggested there must be a new issuance of further regulations for financial institutions in dealing with the crisis in order to maintain good coordination between them. "

"Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untukmengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyakpermasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksidengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahpermasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupuninternal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apasaja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yangdigunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasilpenelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namunmasih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM,Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga dan peranBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidakdapat diselesaikan aparatur desa serta pengawasan dari pemerintah pusat (SatgasDana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harusditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untukmembuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahassebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa

---

In accordance with Law No.6 / 2014 concerning Villages, villages have the

authority to manage their own finances. But in practice there are still many

problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with

parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the

problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages

have been resolved well by the village apparatus and what policies have been

carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative

with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the

practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in

terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial

System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village

Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village

officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task

Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human

resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new

perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the

potential for taxation from the village"

"Pelayanan yang diberikan bank adalah pemberian pinjaman. Layanan peminjaman membutuhkan uang kertas secara fisik. Untuk tujuan ini, bank menawarkan layanan keamanan untuk simpanan uang dan, dengan diperkenalkannya faktor inflasi, suku bunga. Bank yang dapat diakses oleh publik (di Selandia Baru) adalah bank swasta, sebuah bisnis. Oleh karena itu, tujuan utama suatu bank (swasta) adalah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, bank diatur oleh dua badan utama. Secara umum, badan-badan ini adalah Kementerian Keuangan (yang berasal dari pemerintah) dan Bank Sentral (yang independen dari pemerintah). Di Selandia Baru, kedua badan ini disebut Menteri Keuangan Selandia Baru dan Reserve Bank of New Zealand, disingkat RBNZ.

---

The service that banks provide is lending. The service of lending requires actual paper money at hand. To this, banks offer the service of security for money deposits and, with the introduction of inflation as a factor, interest rates. Banks that are accessible to the public (in New Zealand) are private, a business. Therefore, the main objective of a bank (private ones) is to make profit. For this reason, banks are regulated by two main bodies. In general, these bodies are the (government derived) Ministry of Finance and (independent from the government) the Central Bank. In New Zealand, these two bodies are called the Minister of Finance of New Zealand and the Reserve Bank of New Zealand, shortened as RBNZ."

"This book offers a critical perspective from which toobserve evolution of the Euro Area and the European Union in these times ofgrowing economic and political conflict."