Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang praktek dari penerapan strategi pada pengumuman Merjer dan Akuisisi dengan objek Industri keuangan di Indonesia pada tahun 2008-2013. Perusahaan pembeli ("pembeli" atau "yang melakukan penawaran" atau "objek perusahaan") di artikan disini sebagai perusahaan terdaftar pada BEI (yang merupakan perusahaan yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri) yang terlibat dengan transaksi merjer dan akuisisi dengan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di Indonesia selama periode tahun 2008-2013. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengidentifikasi strategi apakah yang diterapkan oleh para perusahaan pembeli tersebut dalam melakukan pengumuman merjer dan akuisisi dan apakah strategi tersebut berperan dalam perubahan harga saham perusahaan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: (1) Adanya hubungan antara quantitative-future oriented disclosure strategy dengan kenaikan harga saham; (2) tidak ada hubungan antara kenaikan harga saham yang lebih tinggi dengan mengimplementasikan future-oriented disclosure strategy dibandingkan dengan retrospective disclosure strategy; (3) Credibility disclosure strategy suatu perusahaan tidak memiliki efek yang jelas dalam kenaikan harga saham perusahaan; (4) tidak ada hubungan antara kenaikan dividen yang dibagikan dengan kenaikan harga saham (5) stock repurchase disclosure strategy dapat berperan dalam kenaikan harga saham. ...... This thesis discussed the practice of Mergers and Acquisitions ("M&A") announcements strategy particularly in the financial services industry in Indonesia, with the case study of Bank BRI and Bank Niaga. The acquirers ("the acquirers" or "the bidders" or the "object companies") are defined here as publicly listed companies (Indonesian company or overseas company) who are involved in M&A transaction with Indonesian financial services company during the period of 2008-2013. The aim of the study is to identify what are the strategies acquirers implement towards the announcement of their M&A deals and does the strategy have the effect on their share price movement. This study has found that(1) there is a relationship between quantitative-future oriented disclosure strategy with the increase in share price; (2) implementing a future-oriented disclosure strategy rather than retrospective disclosure strategy not always result in higher increase in share price; (3) there is not enough evidence to conclude that credibility disclosure strategy has effect on the increase of share price of the acquirer; (4) implementing an increase in dividend payment not always result in increase of an acquirer's share price (5) stock repurchase disclosure strategy might have an effect on increase in acquirer's share price.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai mekanisme right issue dan secara khusus merujuk pada proses right issue yang dilakukan oleh Bank Mayapada. Selanjutnya, skripsi ini akan menganalisa 3 (tiga) pembahasan utama, yaitu (i) peraturan perundang-undangan mengenai stand by buyer dalam proses right issue, (ii) akta kesanggupan stand by buyer, dan (iii) kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam proses right issue, khususnya kewenangan dalam menghadapi mundurnya stand by buyer. Analisa dalam skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan stand by buyer di Indonesia serta masih minimnya peran OJK dalam proses right issue tersebut. Oleh karena itu peraturan mengenai right issue maupun kewenangan OJK di dalamnya perlu diperjelas guna menciptakan iklim pasar modal yang sehat. ...... This study focuses on right issue process evidence from right issue conducted by Mayapada Bank. Therefore, this study will further elaborate on 3 (three) main issues which are (i) the regulations governing on stand by buyer - in particular the right issue process, (ii) the breaches against statement letter of the stand by buyer, and (iii) the authorities of Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) herein. The analysis shows that the regulations do not promptly govern on the right issue process: so that it creates rechtsvacuum and the detailed authority of Indonesia Financial Services Authority. Thus, the vivid regulations and authorities will be required to establish a decent capital market circumstances.

Abstrak :
Setting objectives and preparing your strategy -- Building your network of essential partners -- Ask for introductions and getting what you want -- Doing the proper due diligence to make a great impression on referrals -- Speaking with referrals in a way that tilts the scale in your favor -- Making centers of influence become better referral sources -- Thriving in changing times -- Improving your efficiency and effectiveness -- Dealing with the what if?s? -- Creating a referral network for life.

Abstrak :
ABSTRAK
Setiap manusia membutuhkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, namun terkadang dalam keadaan mendesak, seseorang perlu mendapatkan uang secara cepat untuk dapat mengatasi kebutuhan mendesak tersebut. Oleh sebab itu, pergadaian swasta seringkali menjadi pilihan untuk menggadaiakan barang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan uang tanpa menjual barang yang dimilikinya tersebut. Di Indonesia, sebelum adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pergadaian milik swasta, oleh sebab itu keberlakuan peraturan ini memberikan pengaruh bagi pergadaian swasta di Indonesia, salah satunya dengan diaturnya dan diawasinya pergadaian swasta di Indonesia. Hal ini didasarkan oleh penelitian mengenai pengaturan dan pengawasan jasa usaha gadai swasta di Indonesia pasca berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dalam penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, terdapat dampak hukum bagi pergadaian swasta di Indonesia.

---

ABSTRACT
Every person needs money to fulfill their daily needs, but sometimes in urgent circumstances, a person needs to get money quickly to be able to meet the immediate needs. therefore, private pawnshops is often becomethe solution for some person to earn money without selling their owned. in Indonesia, before the Regulation of Financial Services Authority, there are no regulations for the private pawnshops, therefore, the encatment of these regulations, will impactthe private pawnshops in Indonesia, one of them isthe private pawnshops regulates and supervises in Indonesia. It is based on research on the regulation and supervision of private pawn business services in Indonesia after the enactment of the Financial Services Authority, as well as in the implementation of the Financial Services Authority's regulation, there are legal ramifications for private pawnshops in Indonesia.

Abstrak :
Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Membuka Askes Keuangan Pada Masyarakat Pedesaan Muhammad Rizal Fikri-Tesis-Program Pascasarjana FHUI-Ringkas-2017 Abstrak Tesis ini membahas Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam membuka akses keuangan pada masyarakat pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro memberikan pengaruh yang besar terhadap keuangan masyarakat pedesaan. Pengaruh tersebut tidak beriringan dengan jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator. Terdapat pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengharuskan Lembaga Keuangan Mikro memperoleh izin sebelum tanggal 8 Januari 2016, namun sampai saat ini masih banyak Lembaga Keuangan Mikro yang belum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro tersebut terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana bagi Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan usaha tanpa izin. Oleh sebab itu semangat Lembaga Keuangan Mikro dalam membuka akses pada masyarakat pedesaan masih terbentur dalam hal perizinan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro. Kata Kunci: Perizinan, Lembaga Keuangan Mikro, Otoritas Jasa Keuangan.

---

THE ROLE OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN OPENING ACCESS TO FINANCE IN RURAL COMMUNITIES This thesis discusses the role of Microfinance Institutions in opening up financial access to rural communities. Microfinance Institutions have a great influence on the finances of rural communities. The influence is not in tandem with the number of Microfinance Institutions that have received permission from the Financial Services Authority as regulator. There is an arrangement in Law Number 1 Year 2013 on Microfinance Institutions requiring Microfinance Institutions to obtain permission by dateJanuary 8, 2016, but until now there are still many Micro Finance Institutions that have not obtained permission from the Financial Services Authority. In the Act of Microfinance Institutions there are arrangements regarding criminal sanctions for Microfinance Institutions conducting unlicensed business. Therefore, the spirit of Micro Finance Institutions in opening access to rural communities is still constrained in terms of business licensing as a Microfinance Institution. Key Words Licensing, Microfinance Institutions, Financial Services Authority.

Abstrak :

Tesis ini membahas mengenai sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Akuntan Publik yang memberikan jasa audit pada masing-masing perusahaan yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik pada kedua PT tersebut adalah serupa, yaitu dalam penyajian laporan keuangan perusahaan, namun sanksi yang diterapkan dan dijatuhkan oleh OJK berbeda. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian deskripstif dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder di mana penelitian ini dilakukan studi kepustakaan. Adapun sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: 1) Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT per tanggal 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali, mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) kepada perseroan, denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) kepada masing-masing anggota Direksi, serta tanggung renteng senilai yang sama kepada anggota Direksi dan Komisaris, sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda terdaftar selama 1 tahun Akuntan Publik Kanser Sirumpea. 2) Pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tertuang pada Siaran Pers No. SP 62/DHMS/OJK/X/2018 yang secara garis besar memberi sanksi untuk kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing, Eny, dan Rekan diberi sanksi berupa pembatalan pendaftaran. Pembatalan pendaftaran Kantor Akuntan Publik berlaku efektif setelah Kantor Akuntan Publik menyelesaikan audit laporan keuangan tahunan 2018 yang masih memiliki kontrak dan larangan menambah klien baru. Pengenaan sanksi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Adanya perbedaan dalam penerapan sanksi ini menjadi perhatian perlu adanya kajian di dalam penelitian ini dengan menyesuaikan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

---

This thesis discusses the sanctions given by the Financial Services Authority to Public Accountants who provide audit services to each company, namely PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Sunprima Nusantara Financing. The violations committed by Public Accountants are of the same type, namely in the context of presenting the company's financial statements, but the sanctions applied are different. The writing of this thesis uses descriptive research method with normative juridical legal approach. The data used in this study are seconder data where this library study. The sanctions imposed by the Financial Services Authority, namely: 1) At PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk repairing and restatement of the LKT as of December 31, 2018 and conducting public exposures on repairs and restatements, imposing administrative sanctions in the form of a fine of Rp 100,000,000,000 (one hundred million Rupiah) to the company, a fine of Rp 100,000,000 (one hundred million Rupiah) to each member of the Board of Directors, as well as the same amount of responsibility to members of the Board of Directors and Commissioners, administrative sanctions in the form of freezing of Registered Letter for 1 year Kanser Public Accountant Sirumpea. 2) At PT Sunprima Nusantara, the financing is stated in Press Release No. SP 62/DHMS/OJK/X/2018 which in general imposes sanctions for Public Accountants and Public Accounting Firm. Public Accountants Marlinna and Merliyana Syamsul, and Public Accounting Firm Satrio Bing, Eny, and Partners were given sanctions in the form of cancellation of registration. The cancellation of the registration of the Public Accounting Firm is effective after the Public Accounting Firm completes an audit of the 2018 annual financial statements which still has contracts and a prohibition on adding new clients. The imposition of sanctions for the Public Accountant and the Public Accountant Office applies to the banking sector, capital market and non-bank financial industry. The difference in the application of these sanctions is a concern for the need for studies in this study by adjusting to the applicable Financial Services Authority regulations.

Abstrak :
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor terkait Investasi Ilegal dan bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor terkait praktik investasi ilegal melalui disgorgement dan disgorgement fund dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative yang kemudian dapat disimpulkan bahwa: 1. Otoritas Jasa Keuangan menyediakan perlindungan hukum secara preventif yaitu dengan dengan memberikan edukasi kepada calon investor, mewajibkan izin bagi perusahaan investasi, dan membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi dan perlindungan hukum represif yaitu dengan menyediakan layanan pengaduan nasabah, melakukan pencabutan izin usaha pada perusahaan yang melakukan pelanggaran, pengajuan gugatan ke Pengadilan dan membentuk Dana Perlindungan Pemodal oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) serta yang terbaru adalah mengeluarkan ketentuan Disgorgement dan Disgorgement Fund. 2. Disgorgement dan disgorgement fund adalah ketentuan untuk pengembalian dana kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban yang dirugikan agar pelaku tidak dapat memakai atau menikmati uang atau dana yang didapatkan secara melawan hukum atau illegal di mana OJK berperan sebagai pengawas yang dimana seluruh kegiatan disgorgement dan disgorgement fund sebagai upaya perlindungan bagi investor atas kerugian akibat adanya bentuk pelanggaran hukum dalam investasi, khususnya terkait investasi ilegal melalui pengembalian dana yang diderita oleh investor di pasar modal. ......This research discusses the protection provided by the Financial Services Authority to investors regarding illegal investments and to determine the role of the Financial Services Authority in providing legal protection for investors involved in illegal investment practices through disgorgement and disgorgement funds using a juridical normative research method, which can then lead to the conclusion that: 1. The Financial Services Authority provides preventive legal protection by educating potential investors, mandating licenses for investment companies, and forming a Task Force for Handling Allegations of Unlawful Actions in Fundraising and Investment Management. They also offer repressive legal protection by providing customer complaint services, revoking business licenses for companies that commit violations, filing lawsuits in court, establishing the Investor Protection Fund through the Indonesia SIPF, and regulations on Disgorgement and Disgorgement Funds. 2. Disgorgement and disgorgement fund are provisions for the mandatory return of loss funds to be paid by wrongdoers to victims who have suffered damage, preventing wrongdoers from using or enjoying money obtained unlawfully. OJK acts as a supervisor where all disgorgement and disgorgement fund activities serve as efforts to protect investors against losses resulting from legal violations by returning funds to the affected investors.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini sudah sangat berkembang di tanah air dan salah satunya disebut dengan crowdlending. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Analisis difokuskan pada bagaimana hubungan hukum antara investor dan penyedia jasa layanan crowdlending, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam praktik pendanaan crowdlending. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara investor dan platform crowdlending adalah berdasarkan perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugasnya untuk melindungi investor dalam platform crowdlending selaku pihak yang melakukan transaksi di sektor keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan hendaknya dalam melakukan tugasnya melakukan pengawasan secara terintegrasi. Pengawasan dilakukan terhadap platform crowdlending yang telah ada atau yang baru akan didirikan.

---

ABSTRACT
In the era of digital economic development, the community continues to develop innovations in the provision of services in lending and borrowing activities, one of them is marked by the provision of borrowing money services based on information technology is considered to contribute to the national economy and development. Borrowing money services based on information technology has been very developed in the country and one of them is called the crowdlending. This is a normative legal research which is conducted through literature and desk study. Analysis is being focused on how the legal relationship between investors and crowdlending service providers, and how the legal protection of investors in crowdlending practices. The research results shows that legal relationship between investor and platform crowdlending is based on the borrowing agreement implementation, which is poured in the form of electronic documents. The financial services authority performs its duty to protect investors in crowdlending by issuing the Financial Services Authority Regulation Number 77 POJK.01 2016 about Borrowing Money Services Based On Information Technology. The Financial Services Authority should perform its duties in an integrated supervision. Supervision must be made on the existing or newly established platform of crowdlending.

Abstrak :
Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan bersama pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada tanggal 12 Januari 2023 diterbitkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menentukan bahwa penyidikan tindak pidana perbankan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK. Sementara itu, tidak lama dari penerbitan UU P2SK, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (PP 5/2023) yang menentukan bahwa selain Penyidik OJK, terdapat Penyidik Kepolisian juga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana perbankan. Maka dari itu pada penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan penyidikan tindak pidana perbankan di Indonesia setelah diterbitkannya UU P2SK serta bagaimana perbandingan ketentuan penyidikan tindak pidana perbankan serta wewenang penyidik lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia, Singapura, dan Thailand. Adapun dalam penelitian ini dilakukan penelitian dengan metode penelitian doktrinal yakni pengolahan serta pengujian substansi hukum dengan memakai doktrin-doktrin hukum dalam rangka menemukan, mengkonstruksi, atau merekonstruksi aturan atau prinsip. Lebih lanjut, proses analisis data dilakukan melalui suatu studi perbandingan (micro-comparison) yakni bentuk pendekatan yang digunakan terhadap suatu topik atau aspek tertentu, atau institusi hukum tertentu pada dua atau lebih sistem hukum yang dalam penelitian ini adalah negara Singapura dan Thailand. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kontradiksi antara ketentuan PP 5/2023 dengan UU P2SK. Diketahui juga bahwa pada negara Singapura penyidikan tindak pidana perbankan diserahkan kepada lembaga kepolisian yaitu Commercial Affairs Department sedangkan pada negara Thailand, penyidikan tindak pidana perbankan dilakukan oleh pejabat Bank of Thailand atau pihak eksternal. ......The Financial Services Authority (OJK) as the supervisory institution for the financial sector in Indonesia has the authority to conduct criminal investigations in the financial services sector together with the Indonesian National Police based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. However, on January 12, 2023 the Indonesian Parliament issued Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law) which stipulates that investigations of banking crimes can only be carried out by OJK investigators. Meanwhile, not long after the issuance of the P2SK Law, the government issued Government Regulation Number 5 of 2023 concerning Investigations of the Financial Services Sector (PP 5/2023) which stipulates that apart from OJK Investigators, there are also Police Investigators who can conduct banking criminal investigations. Therefore, this research will discuss how is the regulation regarding investigation of banking crimes in Indonesia after the publication of the P2SK Law and how is the provisions comparison for investigating banking crimes and the authority of investigators from financial services supervisory institutions in Indonesia, Singapore and Thailand. As for this research, research was carried out using doctrinal research methods, namely processing and testing legal substances using legal doctrines in order to find, construct, or reconstruct rules or principles. Furthermore, the process of data analysis is carried out through a comparative study (micro-comparison), namely the form of approach used on a particular topic or aspect, or certain legal institutions in two or more legal systems, which in this study are Singapore and Thailand. From this research it was found that there is a contradiction between the provisions of PP 5/2023 and the P2SK Law. It is also known that in Singapore the investigation of banking crimes is handed over to the police agency, namely the Commercial Affairs Department. Meanwhile in Thailand, investigations into banking crimes are carried out by Bank of Thailand officials or external parties.