Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Bank merupakan penyedia jasa keuangan yang berfungsi sebagai financial intermediary karena kegiatan usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of fund) dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan atau memerlukan dana (lacks of funds). Sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Penerapan prinsip kehati-hatian akan sangat menentukan tingkat kesehatan dari bank tersebut mengingat dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan. Money laundering adalah tindak pidana yang didefinisikan sebagai proses menyamarkan uang atau harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan dimasukkan ke dalam sebuah sistem keuangan untuk dicuci sehingga seolah-olah menjadi uang atau harta kekayaan yang sah. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui peranan bank sebagai penyedia jasa keuangan terkait upaya pencegahan dan pemberantasan praktek money laundering di Indonesia. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa bank sebagai penyedia jasa keuangan harus melakukan beberapa upaya guna mencegah dan memberantas praktek money laundering, yaitu dengan menerapkan Customer Due Dilligence (CDD) pada operasional perbankan serta melakukan pelaporan transaksi keuangan. Guna mengetahui efektifitas dari penerapan Customer Due Dilligence (CDD) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan praktek money laundering, Pemerintah memberikan kewenangan pelaporan dan pengawasan perbankan kepada Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan kewenangan terkait fungsi Regulasi dan Pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).

---

ABSTRAK
Bank is a financial services provider which serves as a financial intermediary because the business of banks is mustering funds from people who have surplus of funds and distribute it again to the people who lacks or need of funds. Thus in conducting its business activities, banks should consider the prudential banking principle. The application of prudential banking principle will determine the bank soundness, considering the primary basis of banking activity is trust. Money laundering is a criminal offense which is defined as the process of disguising money or assets which constitute proceeds of crime to put into the financial system to laundered, so that seems to be legitimate money. The purpose of this research is to investigate the role of banks as providers of financial services regarding prevention efforts and eradication of money laundering practices in Indonesia. The study authors concluded that banks as a financial service provider should do some efforts to prevent and combat money laundering practices by implementing Customer Due Diligence (CDD) on banking operations and reporting financial transaction. In order to know the implementation Customer Due Diligence (CDD) effectiveness as a prevention and eradication of money laundering practices, Goverment gives the authority to PPATK related reporting and banking supervision function to PPATK, and Regulation and Supervision function to OJK, that previously conducted by Bank Indonesia (BI)

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai aturan dan bentuk pengawasan oleh OJK terhadap penerapa implementasi prinsip know your customer oleh penyedia jasa keuangan di pasar modal. Secara khusus skripsi ini menjelaskan aturan serta pengawasan prinsip tersebut ditinjau dari ketentuan internasional, juga membandingkannya dengan negara lain seperti Australia, Singapura, dan Malaysia. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, ditarik kesimpulan bahwa jika dibandingkan dengan negara lain, aturan dan pengawasan mengenai prinsip know your customer oleh OJK masih memerlukan peningkatan terlebih dalam sisi transparansi penanganan pelanggaran yang dilakukan penyedia jasa keuangan, pemberian sanksi dari OJK, serta kerjasama antar Lembaga internasional atas pengawasan dan investigasi apabila dibutuhkan. Untuk itu perlunya keterbukaan mengenai sanksi pelanggaran prinsip know your customer yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan guna membangkitkan kesadaran masyarakat

---

This thesis discusses the rules and forms of supervision by the OJK on implementing the principle of knowing your customers by financial service providers in the capital market. In particular, this thesis explains the rules and supervision of these principles in terms of international provisions and compares them with other countries such as Australia, Singapore, and Malaysia. Based on normative juridical research, it is concluded that compared to other countries, the rules and supervision regarding the principle of knowing your customer by the OJK still requires many improvements, especially in terms of transparency of handling carried out by financial service providers, imposing sanctions from OJK, and improving the cooperation between international institutions. Thus, there is a need for transparency regarding the rules regarding the principle of knowing your customer, which is carried out by financial service providers to raise public awareness.