Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Ketidakpastian ekonomi global membawa dampak bagi ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara. Krisis keuangan global pada tahun 2008, menyebabkan guncangan pada sistem keuangan dan memberikan dampak pada perekonomian suatu negara, baik pada sektor keuangan dan non-keuangan. Tesis ini membahas pengaruh risiko sistemik pada sektor keuangan dan non-keuangan di negara Indonesia, Cina dan Amerika, dengan metode pengamatan dari Januari 2007 s.d Desember 2017. Metode yang digunakan untuk mengukur risiko sistemik ini adalah metode pengukuran SRISK (Brownlees & Engle, 2017), dimana variabel yang digunakan adalah harga (price), market value, dan book value of debt. Dari hasil pengukuran ditemukan bahwa risiko sistemik tidak hanya berasal dari sektor keuangan, namun juga dipicu oleh sektor non-keuangan di ketiga negara. Pada tahun 2008, risiko sistemik negara Indonesia tidak dipicu oleh sektor keuangan, namun didominasi oleh sektor non-keuangan. Sedangkan negara Cina dan US masih di dominasi oleh sektor keuangan. Hal ini, kemungkinan besar risiko sistemik di Indonesia berasal dari risiko sistemik dari sektor keuangan dan non-keuangan negara lain (US dan Cina)

---

ABSTRACT
Global economic uncertainty has impacted economic stability in various countries. The global financial crisis in 2008 caused a shock to the financial system and had impacted both financial and non-financial sectors. This thesis discusses the effect of systemic risk in the financial and non-financial sectors in Indonesia, China and US, with the observation data from January 2007 - December 2017. The method used to measure systemic risk is the SRISK (Brownlees & Engle, 2017), where the variables used are price, market value, and book value of debt. The results found that systemic risk not only came from the financial sector, but also the non-financial sector in sample countries. In 2008, the systemic risk of the Indonesian state was mainly caused by the non-financial sector, instead of the financial sector. Systemic risk in Indonesia is also highly contigent upon the stability of other countries (US dan China) where the financial sector mainly account for systemic risks

Abstrak :
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan. Jenis penelitian yuridis normatif dengan Socio Legal Research. Setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di sektor jasa keuangan, atas amanat OJK yang didasari oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, tidak menghilangkan kewenangan BPSK dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, karena pilihan atas lembaga mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik BPSK ataupun LAPS merupakan pilihan sukarela para pihak dan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dari analisis 7 (tujuh) putusan, mayoritas hakim menolak permohonan keberatan pemohon, karena terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan. Debitur telah wanprestasi, menurut hakim wanprestasi merupakan kewenangan Peradilan Umum bukan BPSK. Selain itu, terhadap beberapa putusan hakim tidak menerapkan hukum dengan baik, hakim tidak konsisten dalam menjatuhkan putusan, dimana para pihak telah sepakat menentukan pilihan lembaga penyelesaian sengketa, namun hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan pertimbangan tersebut. Oleh karena itu dikatakan bahwa BPSK memiliki wewenang dalam menangani sengketa di sektor jasa keuangan akibat ingkar janji/wanprestasi karena UUPK tidak menentukan batas-batas sengketa apa saja yang menjadi kewenangan BPSK, sepanjang terkait dengan sengketa atas peredaran barang dan jasa. Seharusnya, pemerintah merevisi pasal di UUPK terkait sengketa apa saja yang menjadi kewenangan BPSK, agar tidak terjadi disharmonisasi terhadap perundang-undangan yang ada. Hakim sbelum menjatuhkan putusan sebaiknya membuat pertimbangan hukum dengan benar dan bersikap konsisten dalam menjatuhkan putusan. ......The Dispute Settlement Board (BPSK) in carrying out consumer dispute resolution in the financial services sector. This type of juridical normative research with Socio Legal Research. After the establishment of the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) through the Financial Services Authority Regulation (POJK) in the financial services sector, as mandated by the OJK which is based on the Financial Services Authority Law, it does not diminish the authority of BPSK in carrying out dispute resolution in the financial services sector, by choice. on which institution is used in dispute resolution, either BPSK or LAPS is a voluntary choice of the parties and on the agreement of the parties in dispute. From the analysis of the 7 (seven) decisions, the majority of judges rejected the petitioner for objection, because there was a legal relationship in the form of a financing agreement. The debtor has defaulted, according to the judge, default is the authority of the General Court, not BPSK. In addition, for several judges' decisions that did not apply the law properly, the judges were inconsistent in making decisions, where the parties had agreed to determine the choice of dispute settlement institutions, but the judges in their legal considerations did not include these considerations. Therefore, it is said that BPSK has the authority to handle disputes in the financial services sector due to broken promises /or defaults because the UUPK does not determine the boundaries of what disputes are the authority of BPSK, as long as they are linked to disputes over the circulation of goods and services. The government should have revised the articles in the UUPK regarding any disputes that fall under the authority of BPSK, so that there is no disharmony with existing laws. Before making a decision, the judge should make proper legal considerations and be consistent in making the decision.