Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian di Perancis menunjukkan bahwa faktor dukungan dari franchiser, faktor alasan ekonomis dari format bisnis franchise, faktor alasan pemasaran dari format bisnis franchise, dan faktor alasan pribadi dari calon franchisee merupakan faktor yang menentukan keputusan calon franchisee dalam memilih format bisnis franchise. Namun demikian, belum ada penelitian semacam ini di Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan calon franchisee di Indonesia dalam memilih format bisnis dan merek franchise. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor penentu pada penelitian di Perancis tersebut pada responden di Indonesia untuk melihat apakah faktor yang sama juga mempengaruhi keputusan calon franchisee di Indonesia dalam memilih format bisnis franchise. Penelitian ini terdiri dari enam model pengukuran dan lima hipotesis yang diujikan terhadap 202 responden dimana responden dalam penelitian ini adalah pengunjung International Franchise and Business Expo 2006 di Jakarta Convention Center tanggal 5-7 Mei 2006. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah model convenience sampling. Analisis data yang digunakan adalah metode Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan program LISREL 8.30. Data yang dikumpulkan ternyata hanya mendukung empat dari lima hipotesis yang dikemukakan, sementara sate hipotesis lainnya tidak diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temyata faktor dukungan dari franchiser, faktor alasan ekonomis dari format bisnis franchise dan faktor alasan pribadi dari calon franchisee) menjadi faktor yang menentukan keputusan calon franchisee untuk memilih format bisnis franchise. Selain itu bahwa pemilihan format bisnis franchise juga mempengaruhi keputusan talon franchisee dalam memilih suatu merek franchise. Temuan yang penting dalam penelitian ini adalah bahwa faktor pemasaran dari format bisnis franchise ternyata bukan menjadi faktor yang menentukan dari keputusan calon franchise dalam memilih format bisnis franchise. Hal ini tentu berbeda dengan hasil penelitian di Perancis. Implikasi yang dapat diberikan melalui penelitian ini antara lain bahwa perlu adanya edukasi bagi calon franchisee mengenai pentingnya dukungan dari franchiser bagi keberhasilan bisnis franchise mereka dalam jangka panjang. Selain itu franchiser juga perlu lebih menekankan mengenai aspek ekonomis dan alasan pribadi untuk menarik minat para calon franchisee. Terakhir, Pemerintah sebagai regulator bisnis franchise diharapkan juga menerapkan aturan yang lebih ketat bagi franchisor antara lain dengan mengharuskan franchisor menyediakan prospektus yang memuat data keuangan dan dukungan yang diberikan kepada franchisee-nya.

---

Previous research in France showed that support factor from franchiser, economic reason factor of franchise business format, marketing reason factor of franchise business, and personal reason factor from franchisee candidate were deciding factors of franchisee candidates in choosing franchise business format. Nevertheless, there had never been such research in Indonesia to study the factors influencing the decisions of franchisee candidates in Indonesia in choosing franchise brand and business format. This research aimed to examine deciding factors of the said research in France for respondent in Indonesia to see whether same factors also influenced the decisions of franchisee candidates in Indonesia in choosing franchise business format. This research consisted of six measurement models and five hypotheses which were tested on 202 respondents in which the resepondents of this research were visitors of International Franchise and Business Expo 2006 in Jakarta Convention Center dated 5-7 May 2006. Sampling Method used was sampling convenience model. Data analysis used was Structural Equation Model (SEM) method which used LISREL 8.30 program. The collected data turned out to only support three out of five hypothesis quoted, whereas the other two hypothesis were not accepted. The research result showed that the franchiser's support factor, economic reason factor of business format and personal reason factor of franchisee candidate became the deciding factors for franchisee candidate to choose franchise business format. Besides that, the fact that the choice of franchise business format also influenced franchisee candidate decision to choose certain franchise brand. The important finding in this research was that marketing reason factor of franchise business format were not the deciding factor of franchise candidate decision to choose franchise business format. This, of course, was decent from the result of the research in France. The implications which can be given through this research were the need of education for franchisee candidate regarding the importance of franchiser support for the success of their franchise business in the long term. Besides that, franchiser also needs to emphasize on the economic aspect and personal reason to attract the interest of franchisee candidate. Lastly, the government as franchise business regulator was expected to implement more stringent regulations for franchiser such as necessitating franchiser to provide prospectus containing financial data and support to be given to their franchisee.

Abstrak :
Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah ditengarai karena adanya niat atau kendali perilaku dari Wajib Pajak yang menunjukan perilaku kepatuhan pajak yang rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perilaku kepatuhan pajak berdasarkan analisis data keuangan dan non keuangan serta mengevaluasi faktor kendali perilaku yang ditunjukkan oleh data keuangan dan non keuangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis M-Score dan analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data keuangan dan non keuangan Wajib Pajak yang diperoleh dari KPP Jakarta (single case unit analysis). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa data keuangan dan non keuangan Wajib Pajak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengevaluasi perilaku kepatuhan pajak. Evaluasi ini juga berguna untuk menentukan peringkat kepatuhan pajak dari Wajib Pajak. Analisis deskriptif atas data keuangan dilakukan berdasarkan analisis nilai indeks yang ada pada setiap variabel M-Score di seluruh data penelitian. Analisis deskriptif atas data non keuangan dilakukan berdasarkan analisis data status audit laporan keuangan, jumlah peredaran usaha, dan status pemeriksaan pajak dari setiap data penelitian. Hasil analisis data keuangan dan non keuangan mengindikasikan bahwa masih terdapat Wajib Pajak terdata pada KPP Jakarta yang memiliki perilaku kepatuhan pajak yang rendah baik secara materiil maupun formil. Faktor kendali perilaku dari Wajib Pajak menentukan indikasi tingkat kepatuhan pajak dari masing-masing analisis data (keuangan maupun non keuangan). Dengan demikian, penelitian ini menjawab dugaan atau indikasi adanya perilaku kepatuhan pajak yang rendah pada Wajib Pajak yang terdata di KPP Jakarta. Hal ini dapat dilihat melalui perilaku data yang ditunjukkan oleh nilai indeks yang ada pada setiap variabel M-Score, status audit laporan keuangan, jumlah peredaran usaha, dan status pemeriksaan pajak. Perilaku tersebut menyebabkan sulitnya mencapai target penerimaan pajak. Di sisi lain, pemeriksaan pajak dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak. ......The low level of tax compliance is suspected to be the intention or behavior control of taxpayers who show lower-tax compliance behavior. The purpose of this research is to evaluate the behavior of tax compliance based on an analysis of financial and non-financial data and to evaluate the behavioral control factors shown by the financial and non-financial data. This research is qualitative research with a case study approach. M-Score analysis and descriptive analysis uses to analyze the taxpayers' financial and non-financial data obtained from KPP Jakarta (single case unit analysis). The results of this study indicate that a taxpayer's financial and non-financial data can be uses optimally to evaluate tax compliance behavior. This evaluation is also useful for determining the tax compliance rating of the taxpayer. Descriptive analysis of financial data was carried out based on the analysis of existing index values for each M-Score variable throughout the research data. Descriptive analysis of non-financial data was carried out based on the analysis of audit status data on financial statements, total business turnover, and tax audit status of each research data. The result of financial and non-financial data analysis indicates that registered taxpayers at KPP Jakarta still have low-tax compliance behavior both materially and formally. The taxpayer's behavioral control factor determines the level of tax compliance from each data analysis (financial and non-financial). Thus, this study answers allegations or indications of lower tax compliance behavior among taxpayers registered at KPP Jakarta. It can see through the data behavior indicated by the index value in each M-Score variable, the audit status of financial reports, the number of business turnover, and the status of tax audits. This behavior makes it hard to achieve the tax revenue target. On the other hand, tax audits need to improve tax compliance and tax revenue.

Abstrak :
The central government is responsible for central government financial reporting, and the preliminary step of which is the reconciliation of financial data between the State General Treasurer (BUN) at KPPN and the Spending Units (Satker). The Supreme Auditor (BPK) found unmatched reconciliation of financial data in the accounting system between BUN and Satker. The Directorate General of the Treasury might reduce the possibility of unmatched financial data by conducting supervisory activities based on Satker characteristics. Data mining techniques can be used for selecting data using Sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara (SPAN) database. This research uses classification technique by setting two classes, namely SELISIH and OK, using 20 attributes of Satker. The results of data mining indicate that Spending Units (Satker), with a high number of Payment Order (SP2D) and non-tax revenue (PNBP) transaction records, tend to have higher possibility of unmatched financial data reconciliation.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan tanggung jawab pemerintah, dan penyusunan laporan keuangan tersebut harus didahului dengan proses rekonsiliasi data keuangan antara Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN dengan satuan kerja. Temuan BPK atas selisih hasil rekonsiliasi menjadi bukti bahwa masih terdapat selisih pencatatan akuntansi pada sistem BUN dengan satuan kerja. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (KPPN) dapat menekan kemungkinan terjadinya selisih rekonsiliasi dengan melakukan kegiatan supervisi yang terfokus pada karakteristik satker. Teknik data mining dapat digunakan untuk melakukan karakterisasi tersebut dengan memanfaatkan database pada Sistem Perbendaharaan Anggaran dan Negara (SPAN). Teknik data mining dilakukan dengan metode klasifikasi yaitu menetapkan dua kelas yaitu kelas SELISIH dan OK. Penelitian ini menggunakan dua puluh atribut satuan kerja dengan teknik data mining yang hasilnya menunjukkan bahwa satker dengan atribut Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi memiliki kecencerungan selisih hasil rekonsiliasi data keuangan.