Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Suatu perusahaan diharapkan mampu mewujudkan good corporate governance seperti akuntabilitas, pengungkapan dan transparansi. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan prinsip keterbukaan (disclosure) karena perkembangan perusahaan dimonitor oleh masyarakat pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Konsekuensinya perhatian berbagai pihak terhadap pelaporan (keuangan maupun non-keuangan) yang dilakukan oleh perusahaan menjadi semakin mendalam (intensif) dan lebih menuntut transparansi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor- faktor seperti jenis KAP berasosiasi secara positif dengan ukuran perusahaan, struktur kepemilikan dan DER mungkin berhubungan dengan tingkat pengungkapan sukarela laporan tahunan. Penelitian dilakukan atas dasar laporan tahunan 2003 terhadap 50 perusahaan sampel. Penelitian ini menemukan bahwa besarnya tingkat pengungkapan sukarela (disclosure level) atas laporan tahunan 2003 pada perusahan manufaktur yang terdaftar di BEJ untuk indeks pengungkapan dengan pembobotan adalah 13,5% dan indeks pengungkapan tanpa pembobotan adalah 16%. Hasil penelitian dengan indeks pengungkapan dengan pembobotan ataupun tanpa pembobotan menunjukkan bahwa jenis KAP berasosiasi secara positif terhadap hubungan antara ukuran perusahaan dan tingkat pengungkapan, dan juga jenis KAP berasosiasi secara positif terhadap hubungan antara struktur kepemilikan dan tingkat pengungkapan. Sedangkan jenis KAP berasosiasi secara positif terhadap hubungan antara DER dan tingkat pengungkapan tidak terbukti.

Abstrak :
Summary: The Great Financial Crisis that began in 2007-2008 reminds us with devastating force that financial instability and crises are endemic to capitalist economies. This Handbook describes the theoretical, institutional, and historical factors that can help us understand the forces that create financial crises.Synopsis "Many leading critics of the capitalist financial system address the causes of the recent great financial crisis and measures to reform it. They emphasize the political economy of financial problems, with much analysis grounded in the theoretical framework of Marx, Keynes, and more recently Hyman Minsky. In this book, the contributors appear to strongly agree that there have been enormous costs from abandoning this framework in favor of the neoliberal ideals of efficient markets, maximization of shareholder wealth, and inherently stable markets. Recommended. Upper-division undergraduates through professionals

Abstrak :
Konsep penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan yang dikenal dalam dua disiplin ilmu yakni hukum administrasi negara dan hukum pidana merupakan dua konsep berbeda dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada konsep penyalahgunaan wewenang, jika disebut kesalahan administratif maka keputusan dan/atau tindakan dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan regulasi dan diadakan ganti rugi. Konsep menyalahgunakan kewenangan merupakan ranah hukum pidana, dimana pejabat atau penyelenggara negara dalam membuat suatu keputusan dan/atau tindakan melakukan secara melawan hukum dengan kewenangan yang dimilikinya serta menyebabkan kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan secara nyata dan pasti.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang yang ditelaah berdasarkan fakta hukum melalui contoh kasus terdahulu, menggunakan sumber data primer dan sekunder guna menghasilkan penelitian yang komprehensif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan konsep kedua disiplin ilmu tersebut harus secara tegas diberikan batasan. Sebab hukum administrasi merupakan bidang ilmu hukum yang bersifat preventif sedang hukum pidana merupakan bidang ilmu hukum yang bersifat represif terhadap persoalan penyalahgunaan kewenangan. Kedepan harus ada perbaikan terhadap regulasi yang mengatur penyalahgunaan wewenang terutama pada penerapan sanksi. Sanksi yang lemah selama ini baik pada hukum administrasi negara maupun hukum pidana merupakan penghambat dalam penerapan penegakan hukum. ......The concepts of abuse of authority and abuse of authority are known in two disciplines, namely state administrative law and criminal law, are two different concepts and run in accordance with existing provisions. In the concept of abuse of authority, if it is called an administrative error, the decision and/or action can be corrected in accordance with the provisions of the regulation and compensation will be held. The concept of abusing authority is the realm of criminal law, where officials or state administrators in making decisions and/or actions are carried out against the law with their authority and cause state financial losses that can be proven in a real and definite way.

This research is a normative research through a legal approach which is analyzed based on legal facts through examples of previous cases, using primary and secondary data sources to produce comprehensive research. The results of the study stated that the application of the concepts of the two disciplines must be strictly defined. Because administrative law is a field of legal science that is preventive in nature, while criminal law is a field of law that is repressive in nature to the problem of abuse of authority. In the future, there must be improvements to regulations governing abuse of authority, especially in the application of sanctions. Weak sanctions so far, both in state administrative law and criminal law, are an obstacle in the application of law enforcement.

Abstrak :
Summary: The Oxford Handbook of Financial Regulation is the first comprehensive, state of the art survey of the nature and function of financial regulation. Written by an international team of leading scholars in the field, it takes a contextual and comparative approach to examine scholarly, policy, and regulatory developments in the past three decades

Abstrak :
Author's account as member of Badan Pemeriksa Keuangan, an Indonesian Supreme Audit Board.

Abstrak :
Tesis ini relevan dengan keadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, dimana BUMN dianggap sebagai salah satu pilar perekonomian Negara. BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam Tesis ini akan dibahas mengenai status badan hukum Persero, dimana PT. Pertamina (Persero) akan menjadi bahan anatisa dari penulis. Keberadaan PT. Pertamina sebagai Persero, salah satuya berfungsi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan adanya keuntungan tersebut maka diharapkan pemasukan yang besar bagi penerimaan Negara, namun saat ini, PT. Pertamina sering dianggap sematamata sebagai alat Pemerintah untuk mendapatkan keuntungan saja. Kepentingan yang besar terhadap PT. Pertamina ini membuat adanya campur tangan yang begitu besar dari Pemerintah maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam tesis ini, penulis mencoba untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai status badan hukum PT. Pertamina dilihat dari aspek hukum keuangan negara, sehingga diharapkan pemahaman yang balk sebagai dasar pengelolaan PT. Pertamina yang efektif dan efisien, sesuai dengan asas good corporate governance.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai proses pelaksanaan reviu HPS yang dilakukan di Inspektorat II Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sebelum membahas mengenai reviu HPS tersebut, dalam laporan magang ini juga disinggung mengenai pemerintah dan salah satu perannya dalam mengelola Keuangan Negara, serta mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Reviu HPS merupakan kebijakan baru di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam rangka pengendalian internal. Seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran di Kementerian Perhubungan, maka diperlukan peningkatan pengawasan untuk mengawalnya. Selain kelebihan yang dimiliki, reviu HPS juga mempunyai sisi lemah yang perlu diperbaiki.

---

ABSTRACT
This internship report discusses about the process of OE review which is conducted at Inspectorate II of the Ministry of Transportation Republic of Indonesia. Before discussing the OE review, in this internship report also mentioned about one of government rsquo s role to manage State Finances, also Procurement of Government Goods Services. OE review is a new policy at the Inspectorate General within the framework of internal control. Along with the increase of budget allocation in the Ministry of Transportation, it is necessary to supervise the increase of the budget. And finally, with the advantages the OE review has, it also has several weak points that needs to be improved.