Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Buku ini memberikan tuntunan tentang pronsip-prinsip mendasar yang perlu dimiliki oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. disertai pembahasan cara meraih Opini WTP setahap demi setahap. Harapannya hanya satu, semua laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dapat segera meraih Opini WTP.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan pelaporan keuangan atas transaksi penyaluran dana zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melalui jejaring OPZ. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif eksplanatori melalui penggambaran yang bersifat umum. Penelitian diperoleh melalui proses wawancara dengan pihak terkait, dan melalui observasi atas peraturan, karya tulis lain, dan buku akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait transaksi penyaluran dana zakat melalui salah satu jejaring OPZ menunjukkan penerapan pengendalian internal masih perlu mendapat perhatian khusus dalam hal otorisasi dan dokumen pendukung yang memadai, sedangkan dalam hal pelaporan menunjukkan pengungkapan yang memadai perlu ditingkatkan terkait informasi jumlah penyaluran dana zakat yang belum dipertanggungjawabkan. ...... This study aims to determine the procedures and financial reporting of transactions disbursement of zakat on business Zakat Organisation (OPZ) through a network of OPZ. This study used a descriptive explanatory research design through the depiction of a general nature. Were obtained through an interview process with the relevant stakeholders, and through observation of the rules, other writings, and accounting books. The results showed that the distribution of Zakat funds through one network OPZ demonstrate the application of internal controls still need special attention in terms of authorization and adequate supporting documentation, whereas in the case of reporting show adequate disclosure of relevant information needs to be improved related to the amount of zakat disbursement that is not accounted for.

Abstrak :
Adanya perubahan dalam pembuatan laporan keuangan dari sistem lama (manual) menjadi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebabkan Departemen Kehakiman dan HAM RI melaksanakan manajemen perubahan sistem pelaporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, masalah pokok yang dirumuskan adalah untuk menjawab pertanyaan : · Bagaimana kesiapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dalam pengelolaan perubahan sistem pelaporan keuangan ? · Bagaimana upaya pengelolaan perubahan (manajemen perubahan) sistem pelaporan keuangan di Departemen Kehakiman dan HAM ? Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan mempergunakan teori sebagaimana digambarkan oleh Lance A. Berger dengan "The Change Management Model" nya. Tahapan-tahapan yang terjadi pada manajemen perubahan dalam model yang ditampilkan oleh Lance A. Berger (1994), sebagai berikut : Dimulai dengan adanya change triggers (pemicu perubahan) yang dalam hal pembuatan-laporan keuangan adalah Surat dari Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Nomor : S-851AK12002 tanggal 8 April 2002 perihal Pelaksanaan SAP Tahun 2002. Tahapan kedua adalah destabilize existing business situation, berarti bahwa setiap perubahan yang diambil pasti akan mempengaruhi seluruh sistem yang tengah berlangsung. Tahapan ketiga reassessment of alignment to market merupakan adanya terobosan dari kebijakan organisasi yang diperlukan manajemen agar dapat menyesuaikan diri dengan hal Baru. Tahapan keempat, change decision, yaitu melakukan perubahan/perbaikan organisasi dan terakhir ialah stabilizing change plan, adalah upaya-upaya yang dilakukan agar setiap unit kerja dapat memacu kinerja masing-masing. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dengan mempergunakan Key informants, Observasi dan Desk Research. Dengan key informants, adalah wawancara langsung kepada pejabat/pegawai yang paling berkompeten dalam pembuatan/penyusunan laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah. Observasi (pengamatan) dilakukan untuk memperoleh data yang secara verbal tidak dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dari observasi akan dapat diketahui bagaimana budaya organisasi, telah seberapa jauhkah pelaksanaan change management dan bagaimana perilaku para pegawai dalam meresponsnya. Desk Research, merupakan suatu metode. pengumpulan dan pengolahan data yang berdasarkan pada informasi yang telah didokumentasikan, seperti peraturan-peraturan dan laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah di Departemen Kehakiman dan HAM RI, dukungan dari pimpinan (terutama di Kanwil-kanwil) belum optimal, dana untuk pelaksanaan sistem itu sangat terbatas dan Sumber Daya Manusia yang melaksanakannya kurang profesional. Dari hasil temuan penelitian tersebut disarankan; diadakan sosialisasi SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) bagi top management dan middle management di Departemen Kehakiman dan HAM baik di Pusat maupun di Daerah agar memahami urgensi dari SAP, mengusahakan dana bagi implementasi SAP, mengikutsertakan pegawai pelaksana pada penyuluhan SAP atau mengadakan penyuluhan/penataran sendiri. Dan akhirnya bila memungkinkan merekrut pegawai baru yang berpendidikan Sarjana Ekonomi/Akuntansi dan Sarjana Komputer untuk ditempatkan pada Bagian/Sub Bagian Keuangan baik di Pusat maupun di Daerah.

Abstrak :
Munculnya sektor informal dibidang ekonomi akibat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam dua dekade pembangunan nasional, telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan dapat memutar roda perekonomian secara mantap dan mandiri. Dampak negatifnya, konstribusi mereka yang minim terhadap penerimaan negara (pajak), terutama pajak pusat seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Penyebabnya adalah, selain faktor struktur sosial yang memang berbeda dengan sektor formal, undang-undang pajak yang ada terlalu terfokus kepada sektor formal yang besar-besar, dan sektor informal terlalu dilindungi dengan berbagai aturan yang membuat mereka lolos dari jejaring pajak dan semakin "hard to tax". Kebijakan penerapan norma penghitungan penghasilan neto untuk pengusaha kecil dan menengah yang tidak menyelenggarakan pembukuan lengkap, nampaknya. merupakan kebijakan sepihak yang tidak mendidik dan bertentangan dengan prinsip "Self Assesment". Juga merugikan pengusaha keeil dan menengah yang dipaksa tidak boleh mengakui kerugian dalam usahanya. Untuk mengatasinya, penulis mencoba memberikan solusi secara umum, dengan Cara memasukkan secara tegas sektor informal kedalam undang-undang Pajak kita, dan memproduksi undang-undang tentang Laporan Keuangan dan Wajib Audit yang berlaku umum dan tidak khusus semisal undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dimana dari sini diharapkan sektor informal sebagai salah satu bentuk usaha mau melakukan pencatatan atau pembukuan atas segala transaksi usahanya. Ini dalam rangka mendidik mereka agar mau melakukan tertib administrasi, yang akan membuat diri mereka lebih memformilkan diri, sehingga berubah menjadi sektor formal yang berkembang dan maju, yang akhirnya bisa dipajaki. Penulis juga menyarankan agar pemerintah segera melakukan deregulasi atas undang-undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar Akuntan. lni penting sekali untuk memberdayakan peran akuntan publik nasional, dan mengantisipasi diberlakukannya undang-undang tentang Laporan Keuangan dan Wajib Audit, yang pada saatnya nanti sangat memerlukan banyak sekali tenaga akuntan. Deregulasi ini dirasakan amat mendesak, untuk mendobrak status quo, yang tanpa di sadari telah menjauhkan sektor informal dari jejaring pajak, sehingga semangat "gotong royong" memikul beban pajak yang menjiwai sistim perpajakan kita, menjadi omong kosong belaka, dan faktor Equity atau keadilan, sebagai salah satu prinsip perpajakan semakin jauh untuk digapai.

Abstrak :
Menyalurkan kredit merupakan salah satu tugas utama bank sebagai lembaga perantara keuangan. Namun penyaluran kredit bank kepada suatu perusahaan selalu diiringi oleh resiko tidak tetagihnya kredit. Oleh karena itu, bank akan semaksimal mungkin untuk meminimalkan resiko ini. Permasalahannya, bagaimana cara untuk meminimalkan resiko tidak tertagih nya kredit itu? Dan Bagaimana memprediksi suatu kredit akan menjadi bermasalah atau tidak untuk suatu bidang industri? Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian Beaver 1960, dan Altman 1968. Beaver 1966, melakukan penelitian dengan mengamati rasio keuangan perusahaan yang mengalami kegagalan usaha (failure) dan perusahaan yang sehat (non failed), dengan pengamatan nilai rata-rata dua kelompok sampel tersebut, atau lebih dikenal dengan metode profile analysis, dan menghasilkan temuan bahwa terdapat 6 rasio keuangan utama yang digunakan sebagai alat prediksi kebangkrutan yaitu, Cash flow to Total Debt, Net Income to Total Assets, Total Debt to Total Assets, Working Capital to Total Assets ,Current Ratios dan No Credit Interval. Sedangkan Altman 1968, melakukan penelitian dengan metode multiple discrimination analysis untuk memprediksi kebangkrutan suatu badan usaha.Sebanyak 22 buah rasio keuangan yang dikelompokkan dalam 4 kategori rasio yaitu: Liquidity, Profitability, Leverage Ratio dan Activity Ratio, menghasilkan 5 rasio keuangan unggulan yang digunakan dalam prediksi kebangkrutan yaitu: Working Capital to Total assets, Retained Earning to Total Assets, Earning Before Interest and Taxes to Total Assets, Market Value Equity to Book Value of Total Debt dan Sales to Total Assets. Data yang digunakan dalam penilaian ini adalah debitur industri kayu pada bank "X", dengan tahun observasi 1992, 1993 dan 1994, sebagai sampel tambahan untuk pengujian terhadap basil penelitian digunakan data keuangan tahun 1995. Analisis dilakukan dari sudut pandang bank, dengan tujuan penelitian mencari nilai cut off probabilitas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kredit. Digunakan sebanyak 91 buah variabel keuangan sebagai variabel bebas (independent variable) dan variabel kolektibilitas debitur sebagai variabel terikat (dependent variable), diproses dengan model probit Iogit pada program TSP komputer, menghasilkan 4 variabel keuangan utama yang perlu dipertimbangkan bank dalam memberikan pinjaman kepada debitur di industri kayu yang terdiri dan Net Income to Net Worth, Net Worth to Fixed Assets, Sales to Cost of Good Sold dan Log of Sales. Hasil temuan membentuk persamaan: Y = -11,55 + 1,48 NINW + 0,49 NWFA + 2,04 SCOGS + 0,40 LSALES yang kemudian di substitusikan dengan nilai rata-rata masing-masing variabel independen pada D=1 menghasilkan nilai cut-off sebesar 79,60% dan dengan mensubstitusikan nilai rata- rata variabeI independen pada D=0 menghasilkan nilai cut-off sebesar 30,62 %. Untuk menghitung R2 sebagai perhitungan korelasi antara variabel independen dan variabel dependennya digunakan rumus-rumus dari Effron , Mc Fadden, Maddala dan Cragg Uhler. Setelah dihitung dengan menggunakan fasilitas program TSP pada komputer diperoleh hasil bahwa tingkat keakuratan prediksi dari persamaan diatas sebesar 91,49% jadi tingkat kegagalannya adalah sebesar 8,51% dan penelitian dilanjutan dengan menguji sampel tambahan yaitu data 1 tahun kemudian pada bank yang sama , diperoleh hasil bahwa tingkat keakurasian prediksi sebesar 90,90% atau dengan tingkat kegagalan sebesar 9,1%. Dengan demikian penelitian ini mengungkapkan bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban membayar cicilan pinjaman dan bunganya.