Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang didukung dengan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam good governance. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah tepat, efisien, efektif, dan bertanggung jawab membutuhkan adanya transparansi dalam proses penyusunan anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Perda No.8/2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Inti dari Perda tersebut adalah budgeting reform, yaitu menerapkan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada outcome/hasil. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini lebih difokuskan kepada faktor-faktor apa yang mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja di Propinsi DKI Jakarta?. Penelitian dilakukan di lingkungan Badan Perencana Daerah dan Biro Keuangan, dengan jumlah populasi sebesar 173 orang. Oleh karena keterbatasan penulis, penelitian ini dilakukan terhadap sampel yang berjumlah 51 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket, berisi daftar pertanyaan yang dikembangkan dari indikator-indikator yang diteliti. Hasil penelitian menggunakan perhitungan analisis faktor dengan teknik Principal Component Analysis menunjukkan bahwa terdapat 7 faktor yang mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja di Propinsi DKI Jakarta adalah (1) faktor ketrampilan dan keahlian (46.686%); (2) faktor dokumen perencanaan (9.591%); (3) faktor pengetahuan tentang anggaran (5.238%); (4) faktor prosedur perencanaan anggaran (4.601%); (5) faktor data (4.273%); (6) faktor inforrnasi yang valid dan mutakhir (3.261%); dan (7) faktor deskripsi kerja (2.819%). Dari ketujuh faktor tersebut, berdasarkan hasil regresi linier temyata terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perencanaan di Bapeda yaitu F2, F3, F4, F5, dan F7, sedangkan untuk Biro keuangan hanya melibatkan 4 faktor yaitu F2, F3, F4, dan F5. secara keseluruhan ketujuh faktor tersebut mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja. Bertolak dari penelitian tersebut di atas, upaya yang dilakukan agar perencanaan anggaran berbasis kinerja dapat berjalan dengan baik adalah perlu disusun suatu sistem dan prosedur yang dapat menjelaskan wilayah kerja masing-masing di tingkat perencana maupun di tingkat operasional; melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pegawai baik di lingkungan perencanan maupun di lingkungan operasional; perlu disusun dan disempumakan standar analisa belanja, standar biaya, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimum.

Abstrak :
PT. Jakarana Tama didirikan pada tanggal 20 Juni 1980, bergerak di sektor industri makanan, minuman dan tembakau khususnya memproduksi makanan mie instant, bumbu, produk makanan kaleng dan teh, berlokasi di Jakarta sedangkan pabriknya terletak di Medan dan Ciawi Bogor. Sejak awal operasinya senantiasa berupaya untuk meningkatkan omzet penjualannya secara bertahap melalui pengembangan produk yang disesuaikan dengan selera konsumen dan kekuatan modal kerjanya. Volume modal kerja perusahaan selama 7 tahun terakhir (1996 sampai dengan 2002) kecenderungan naik, yang didominir oleh perkembangan piutang usaha dan persediaan, sejalan dengan perkembangan penjualan yang mencapai rata-rata kenaikan sebesar 46,62 % per tahun. Sedangkan kenaikan tertinggi. Dasar penelitian ini melihat perkembangan penjualan selama 7 tahun terakhir yang meningkat, sejalan dengan mengingkatnya modal kerja atau aktiva lancar yang didominir oleh perkembangan piutang dagang dan persediaan, tetapi sebaliknya sales margin nya cenderung menurun, kecuali tahun 2001. Tujuan peneliti ini adalah untuk melakukan analisis/ kajian terhadap pendanaan modal kerja perusahaan selama periode penelitian. Dengan penelitian dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan modal kerja. Hasil kajian adalah merekomendasi kepada perusahaan mengenai kebijakan pendanaan modal kerja yang optimal dalam pengembangan usahanya dimasa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada PT. Jakarana Tama, dengan tahapan melalui : 1. Bacaan berbagai macam yang mempunyai kaftan dengan permasalahan penelitian, serta laporan keuangan periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2002. 2. Wawancara dan diskusi dengan lima orang pejabat PT. Jakarana Tama meliputi Presiden Direktur, Deputy Presiden Direktur, Direktur Pemasaran, Direktur Operasional dan kepala keuangan. 3. Wawancara dan diskusi dengan dua orang pejabat PT. Wicaksana Overseas International Tbk meliputi Presiden Direktur dan Direktur Pemasaran. 4. Wawancara dan diskusi dengan dua orang pejabat PT. Barokah Inkopontren meliputi Direktur Utama dan Direktur produksi. 5. Wawancara dan diskusi dengan sepuluh orang analis dan pengelola kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dari hasil analisis cash flow untuk periode tiga tahun mendatang menunjukkan bahwa proyeksi tahun 2003 tidak diperlukan tambahan modal kerja. Sedangkan untuk tahun 2004 dan tahun 2005 masih dibutuhkan tambahan modal kerja yaitu masing-masing tahun 2004 sebesar antara Rp.10.192 juta sampai dengan Rp. 37.345 juta, dan pada tahun 2005 sebesar antara Rp.26.361 juta sampai dengan Rp. 76.850 juta, yang dapat dipenuhi dan modal sendiri atau pinjaman bank. Dari hasil analisis rasio, proyeksi tiga tahun mendatang nampak bahwa tingkat likuiditas perusahaan di atas 200 % bila tambahan modal kerja dipenuhi dengan modal sendiri. Bila tambahan dana dipenuhi dengan pinjaman bank likuiditasnya di atas 175 %. Tingkat profitabilitas ( ROE) di atas 23,34 % bila dipenuhi dari modal sendiri. Sedangkan bila dipenuhi dari pinjaman bank mencapai ROE di atas 25,35% (lebih tinggi). Profit margin di atas 3,90 %, bila dipenuhi dengan pinjaman bank di atas 3,48 %. Tingkat efisiensi dari persediaan dan pengumpulan piutang relatif sebanding antara kedua sumber dana yaitu berturut-turut sebesar 10 % dan 9 %. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, disarankan kepada perusahaan agar kekurangan dana modal kerja sebagai pendukung atas rencana kerja di kemudian hari dengan peningkatan penjualan yang optimal dan perolehan laba yang optimal pula dapat dipenuhi dari pinjaman bank mengingat ROE dapat dicapai pada tingkat yang optimal dan pinjaman dapat memberikan kontribusi pada return on equity, sehingga ROE > R01. Implikasi dari solusi diatas yaitu perusahaan harus lebih selektif dalam memilih bank yang akan dijadikan partner usaha baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan perusahaan yang lebih terkendali, efektif dan efisien serta tepat waktu.

Abstrak :
Terdepresiasinya nilai tukar terhadap valuta asing pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan krisis keuangan yang berkepanjangan dalam duna bisnis di Indonesia sampai saat ini. Depresiasi luar biasa nilai tukar rupiah terhadap valuta asing ini mengakibatkan keterpurukan dan bangkrutnya beberapa perusahaan terutama yang mempunyai utang dalam valuta asing dalam jumlah yang signifikan dalam belum diadakan perikatan lindung nilai (hedging). Krisis ekonomi yang berdampak pada krisis keuangan perusahaan disebabkan antara lain adalah: 1) jumlah utang dalam valuta asing yang sangat berlebihan, 2) utang dalam valuta asing tersebut tanpa nilai lindung (hedging), 3) pengelolahan modal kerja yang tidak professional, 4) perusahaan tidak mengantisipasi kebijakan moneter dari pemerintah maupun dunia international, 5) belum sepenuhnya diterapkan Good Corporate Governance. Untuk memulihkan kembali kinerja keuangan akibat krisis ini, perusahaan memerlukan berbagai koreksi antara lain merestrukturisasi utang perusahaan, restrukturisasi operasi bisnis, memperbaiki performance manajemen, menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan relasi bisnis, termasuk karyawannya sendiri. Umumnya pemulihan kembali kinerja perusahaan yang mengalami pendanaan adalah melakukan restrukturisasi utang perusahaan. Beberapa bentuk restrukturisasi perusahaan adalah konsolidasi (peleburan usaha), likuidasi (pembubaran usaha), kepailitan (pembangkrutan), split off (pemecahan usaha), spin off (pemisahaan usaha), penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi), rekapitulasi (penataan kembali permodalan) dan reorganisasi usaha. Untuk melakukan restrukturisasi utang ada beberapa jenia antara lain : penjadwalan utang kembali (rescheduling), peralihan utang dengan assets (debt to assets swap), peralihan utang dengan saham (debt to equity swap) dan pemotongan pinjaman (hair cut atau debt forgiveness). Pada dasarnya keputusan untuk melakukan restrukturisasi utang perusahaan didasarkan atas komitment manajemen perusahaan dengan para lenders untuk membuat J mengikat suatu kesepakatan bersama yang baru. Hasil penelitian terhadap PT PPKP adalah pertama, perusahaan telah melakukan restrukturisasi utang dengan menggunakan beberapa gabungan metode restrukturisasi, yaitu pembebasan sebagian pokok pinjaman, penjadwalan kembali, dan metode perubahan utang menjadi modal. Kedua, perusahaan membuat skala prioritas dalam pengambilan keputusan manajemen. Ketiga, ada dampak positif restrukturisasi utang terhadap kebijakan eksternal. Dan keempat, perusahaan mengalami perbaikan kinerja keuangan setelah mengalami restrukturisasi utang namun untuk mempertahankan kondisi keuangan tersebut sangatlah diperlukan terobosan - terobasan pemikiran baru dalam pengelolahannya yaitu product swap transaction ataupun dengan cara tooling. Daftar pustaka : 27 buku teks, 10 jurnal, 7 artikel (2002 - 2003)

Abstrak :
ABSTRAK Salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah mengadakan pelayanan air minum kepada masyarakat melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Keberadaan Perusahaan Daerah merupakan wujud nyata dari desentralisasi yang mensyaratkan adanya otonomi Pemerintah Daerah. Perusahaan Daerah Air Minum mampu meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD), apabila dikelola oleh tenaga yang profesional. Untuk meningkatkan kemampuan PDAM, Pemerintah Pusat memberi pinjaman guna meningkatkan kemampuan kinerja PDAM. Salah satu BUMD yang memperoleh dana pinjaman dari Pemerintah Pusat adalah PDAM Tangerang, baik dana pinjaman dari luar negeri maupun dana pinjaman dari dalam negeri. Pengelolaan PDAM Tangerang dipengaruhi oleh antara lain : 1. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Sumber Daya Manusia di PDAM 3. Kinerja keuangan 4. Dana pinjaman dari Pemerintah Pusat Tugas PDAM Tangerang sangat berat khususnya untuk mengembalikan dana pinjaman serta bunganya. Untuk mengetahui kemampuan keuangan PDAM Tangerang akan dianalisis kinerja keuangan PDAM dengan menggunakan indikator rasio keuangan. Sebelum melakukan penilaian kinerja keuangan PDAM, akan ditelaah teori-teori yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan PDAM Tangerang ialah Pedoman Penilaian Kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327/1994. Indikator rasio keuangan dikelompokkan dalam: 1. Struktur Hutang 2. Efisiens, dan 3. Keuntungan. Berdasarkan kelompok rasio keuangan tersebut diatas, PDAM Tangerang akan diukur tingkat kesehatannya menjadi: 1. sehat sekali dengan nilai 41-48 2. sehat degan nilai 31-40 3. kurang sehat dengan nilai 21-30 4. tidak sehat dengan nilai 12-20 Dan akhirnya setelah hasil penelitian dibahash ditarik kesimpulan-kesimpulan dan diajukan saran-saran.

Abstrak :
Pertumbuhan penerbitan Green Bond tidak diiringi dengan berkurangnya emisi karbon sebagaimanamestinya menjadi salah satu fungsi diterbitkannya Green Bond. Pertumbuhan Green Bond menjadi isyarat minat investor terhadap intrumen yang memiliki manfaat terhadap finansial dan lingkungan. Untuk dapat memenuhi ekpektasi investor tersebut maka perusahaan perlu menjaga kinerjanya baik. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Data Panel dan Regresi Linear Berganda untuk melihat pengaruh beberapa faktor finansial terhadap kinerja perusahaan yang menerbitkan Green Bond. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable Equity Multiplier, Total Asset Turnover dan Profit Margin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan pada variable ROE. Hasil penelitian juga menunjukan perusahaan yang menerbitkan Green Bond memiliki kecenderungan dalam memanfaatkan operasional bisnisnya sebagai sumber meningkatnya kinerja perusahaan. ......As should be one of the purposes of the issuance of Green Bonds, the expansion in the issuance of Green Bonds is not accompanied by a decrease in carbon emissions. Investor interest in financial and environmental instruments is evidenced by the emergence of green bonds. The business must continue to operate well in order to satisfy investor expectations. This study examines the impact of several financial parameters on the success of businesses that issue green bonds using panel data regression and multiple linear regression techniques. The findings demonstrated that the factors Equity Multiplier, Total Asset Turnover, and Profit Margin significantly impacted the company's performance as measured by the ROE variable. The findings also demonstrate that issuers of Green Bonds frequently use their business activities as a means of boosting their performance.

Abstrak :
Dengan berkembangnya dan bertumbuhnya kesadaran akan pentingnya investasi pada masyarakat Indonesia khususnya dalam beberapa tahun terakhir membuat jumlah investor yang berinvestasi pada pasar saham Indonesia bertumbuh dengan pesat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah ada pengaruh antara Performance perusahaan dan ukuran dari perusahaan terhadap return saham. Penelitian ini juga untuk memberikan penilaian finansial untuk menarik perhatian investor untuk mengembangkan bisnis di Indonesia khususnya pada sektor pertambangan dan energi.

---

With the growing and growing awareness of the importance of investing in Indonesian society, especially in recent years, the number of investors investing in the Indonesian stock market has grown rapidly. This study aims to examine whether there is an influence between company performance and company size on stock return. This research is also to provide a financial assessment to attract investors to develop business in Indonesia, especially in the mining and energy sectors

Abstrak :
Departemen Keuangan (Depkeu) sebagai salah satu pemegang amanat rakyat dalam pengelolaan keuangan negara terus berupaya untuk menjadi bagian dari reformasi itu sendiri dengan cara melakukan reformasi birokrasi secara bertahap dan terus menerus dengan tujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Selain itu, untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik prima. Untuk mempercepat tercapainya tujuan tersebut, Menteri Keuangan memutuskan menggunakan balanced scorecard sebagai sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen strategis di departemen yang dipimpinnya. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi rancangan dan implementasi BSC untuk tema pendapatan negara. Selain itu, kriteria Baldrige juga digunakan untuk mengevaluasi apakah Depkeu memiliki kinerja yang unggul setelah BSC diterapkan. Penelitian atas tingkat kesiapan strategis organisasi juga dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan organization capital Departemen Keuangan dalam menerapkan BSC. Hasil tesis ini mengusulkan perbaikan rancangan dan implementasi BSC yang sudah berjalan dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat dijadikan pedoman Depkeu dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan tingkat kesiapan strategis organisasi, serta menyarankan perbaikan agar Depkeu dapat menjadi organisasi yang berkinerja unggul.

---

Ministry of Finance as one of the owners of people trusteeship in state's finance management continually cope to be a part of reformation process itself by conducting bureaucracy reform step by step and continuously as a mean to create clean, professional and responsible government officers as well as creating efficient and effective bureaucracy enabling it to give excellent public service. In order to speed up the achievement of these objectives, Minister of Finance decided to use balanced scorecard as a performance management and strategic management system in Ministry of Finance. The objective of this thesis is to evaluate balanced scorecard?s design and implementation for revenue generation. Additionally, Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence is also used to evaluate whether the Ministry of Finance can achieve excellent performance after balanced scorecard is applied. Research in the level of organization strategic readiness is also conducted to measure the level of readiness Ministry of Finance?s organization capital in applying balanced scorecard. Results of this thesis suggest the need of adequate improvement of design and implementation of balanced scorecard that have been done and identify everything that can be used as guidance for Ministry of Finance for creating policy in order to improve the level of organization strategic readiness. This thesis also finds the needs of improvement so that Ministry of Finance can become an organization that can achieve excellent performance.