Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas tentang upaya dari sineas film nasional untuk meningkatkan kualitas dari film yang tayang di bioskop Jakarta pada tahun 1950 hingga 1965. Film Indonesia pada tahun 1950 memiliki permasalahan terhadap rendahnya kualitas film nasional yang ditayangkan. Rendahnya kualitas film nasional dilatar belakangi oleh peralatan produksi yang masih sederhana, kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dalam film, kurangnya promosi terhadap film dan kurangnya kerjasama antara sineas serta pemerintah untuk membangun citra film nasional. Contoh permasalahan terhadap kualitas film adalah sinematografi dan alur cerita yang kurang baik. Rendahnya kualitas film Indonesia mendorong terjadinya dominasi terhadap film-film impor di bioskop besar Jakarta dan menarik minat penonton terhadap film impor seperti film Hollywood, India dan Cina yang tayang di bioskop kelas I dan II. Merasa berada di posisi yang sulit karena film nasional berada di bioskop kelas II dan III dengan target pasaran yang masih rendah, beberapa sineas Indonesia mulai berupaya untuk meningkatkan kualitas film yang mereka produksi. Upaya tersebut berupa revitalisasi terhadap produksi, promosi dan penayangan film, membangun kerjasama antar sineas dalam menyelenggarakan acara apresiasi Festival Film Indonesia. Upaya tersebut kemudian berhasil membawa dampak yang cukup besar, seperti masuknya film Lewat Djam Malam, Harimau Tjampa dan Tarmina kedalam Festival Film Asia Tenggara. Artikel ini disusun menggunakan metode sejarah, dengan pengumpulan data berupa arsip, surat kabar sezaman, buku dan jurnal artikel, yang diperoleh melalui Sinematek Indonesia, Perpustakaan Nasional dan melalui arsip online.

---

This article discusses the efforts of the national film sineas to intensify the quality of films shown in Jakarta cinemas from 1950 to 1965. The Indonesian movie in 1950 had problems with the low quality of national movies being screened. The low quality of national movies is caused by simple production equipment, lack of experienced human resources in film, lack of promotion of films and lack of cooperation between filmmakers and the government to build a national movies image. Examples of problems with movie quality are poor cinematography and storylines. The low quality of Indonesian movies encourages the dominance of imported movies in big cinemas of Jakarta and attracts audiences' interest in imported movies such as Hollywood, Indian and Chinese movies that are shown in class I and II cinemas. Feels that they are in a difficult position because national movies are in class II and III cinemas with a low target market, several Indonesian filmmakers have begun to try to improve the quality of the movies they produce. These efforts are in the form of revitalizing movies production, promotion, screening and building cooperation between filmmakers in organizing the Indonesian Film Festival appreciation event. These efforts then succeeded in having a considerable impact, such as the inclusion of the movies Through Djam Malam, Harimau Tjampa and Tarmina into the Southeast Asian Film Festival. This article was compiled using the historical method, with data collection in the form of archives, contemporary newspapers, books and journal articles, which were obtained through Sinematek Indonesia, the National Library and online archives."

"Penelitian ini mendiskusikan penerapan kebijakan Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Nasional (P4N) di masa Orde Baru. Orde Baru menjadi masa di mana film impor tayang dengan subur di bioskop-bioskop Jakarta, ditemukan bahwa 1980 merupakan tahun yang memiliki catatan paling tinggi beredarnya film impor di Indonesia. Penerapan sistem ekonomi terbuka menjadikan film impor dengan leluasa masuk ke Indonesia, hal ini berdampak pada terpojoknya film nasional di bioskop. Permasalahan ini juga didukung oleh kurangnya kualitas film nasional serta para pengusaha bioskop yang lebih mendahulukan film impor untuk ditayangkan karena dianggap lebih menguntungkan. Tugas akhir ini disusun menggunakan metode sejarah dengan pengumpulan beberapa sumber seperti surat kabar dan majalah sezaman, buku, serta artikel jurnal yang memiliki aspek kajian serupa. Berdasarkan kajian para peneliti sebelumnya diketahui bagaimana dinamika industri perfilman di bioskop pada masa Orde Baru, tetapi belum ada yang secara spesifik membahas mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan P4N. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan P4N yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk mengatur produksi film nasional agar menghasilkan film yang berkualitas serta mengatur peredarannya di bioskop pada 1980-1991 sehingga dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tulisan ini memberikan sumbangan pengetahuan mengenai sejarah perfilman nasional pada masa Orde Baru yang mengantarkan pada munculnya bioskop 21 yang masih berdiri hingga saat ini.

---

This article discuss the implementation of Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Nasional (P4N) during the New Order era. The New Order was a period when imported films flourished in Jakarta cinemas. It was found that 1980 was the year with the highest record for the circulation of imported films in Indonesia. The application of an open economic system allows imported films to enter Indonesia freely, this has an impact on the cornering of national films in cinemas. This problem is also supported by the lack of quality of national films and cinema entrepreneurs who prefer imported films to be screened because they are considered more profitable. This final project was prepared using the historical method by collecting several sources such as contemporary newspapers and magazines, books, and journal articles that have similar aspects of study. Based on the studies of previous researchers, it is known how the dynamics of the film industry in cinemas during the New Order era, but no one has specifically discussed the policies issued by the government to overcome these problems through the P4N policy. The result of this research is that the P4N policy issued by the government aims to regulate national film production in order to produce quality films and regulate their circulation in cinemas in 1980-1991 so that they can compete with imported films. This paper contributes knowledge about the history of national cinema during the New Order era which led to the emergence of Cinema 21 which still exists today."