Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asas fiktif positif merupakan asas yang menerapkan pemberian otorisasi diam-diam dalam hal otoritas gagal merespons aplikasi dalam batas waktu yang diizinkan. Kehadiran asas ini diharapkan menjadi pendobrak atas birokrasi pengambilan keputusan/tindakan oleh badan/pejabat pemerintahan yang bertele-tele. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini antara lain: bagaimana pengaturan asas fiktif positif di Indonesia, jenis permohonan fiktif positif apa saja yang dimintakan ke  PTUN, dan bagaimana penerapan aturan tentang asas fiktif positif dalam putusan-putusan PTUN di Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaturan mengenai asas fiktif positif di Indonesia tidak hanya terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu jenis-jenis permohonan fiktif positif yang dimintakan dalam putusan penerimaan permohonan kepada PTUN sangatlah beragam. Mengenai penerapan aturan tentang asas fiktif positif dalam putusan-putusan PTUN dapat dilihat dalam pertimbangan putusannya yang menghasilkan putusan dikabulkan, tidak diterima/NO atau ditolak. Saran dari penelitian ini antara lain adalah perlu dilakukan perubahan aturan terhadap pasal 3 UU No.5 Tahun 1986 dan penambahan aturan berupa pembatasan penerapan asas fiktif positif pada bidang-bidang tertentu, perlu dibuatnya semacam Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerapan aturan mengenai asas fiktif positif, serta perlu dilakukannya upaya-upaya untuk meningkatan pemahaman masyarakat umum, para praktisi hukum serta hakim terkait penerapan aturan mengenai asas fiktif positif.

---

The positive fictitious principle applies the granting of authorization when the authority fails to respond to the application within the permissible time limit. The presence of this principle is expected to be a battering ram on bureaucratic decision making/action by long-winded government agencies/officials. The problems raised in this thesis are: how is the regulation of positive fictitious principles in Indonesia, what kinds of positive fictitious application are requested in PTUN, and how the rule practice of positive fictional principles in PTUN decisions in Indonesia. The research form used in this paper is normative legal research or literature conducted by examining library materials or secondary data. From the research, it is known that the regulation of positive fictitious principles in Indonesia is not only contained in Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration. In addition, the types of positive fictional applications requested in PTUN are very diverse. The practice of positive fictitious principles rules in PTUN  can be seen in its consideration that result in accepted, not accepted / NO or rejected decisions. Recommendation from this research include the necessary to make changes to the rules of article 3 of Law No.5 of 1986 and to add rules limiting the application of positive fictitious principles in certain fields, the necessary to make a Standard Operating Procedure (SOP) in using positive fictitious principles, and the necessary to improve the knowledge about the rule of positive fictitious principles to the general public, legal practitioners and judges."

"UU Administrasi Pemerintahan telah melahirkan fiktif-positif sebagai suatu konsep tentang relasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, berdasarkan mana sikap diam pemerintah yang tidak menanggapi permohonan dari masyarakatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dianggap mengabulkan permohonan masyarakat tersebut. Namun demikian, keputusan yang dianggap dikabulkan berdasarkan fiktif-positif tersebut tidaklah lahir secara serta-merta, melainkan harus dimohonkan ke PTUN. Sebagai penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif, penelitian ini mencoba menggali bagaimana hakim memeriksa permohonan fiktif-positif yang dapat terlihat dalam pertimbangan putusannya, dan bagaimana hakim seharusnya memberikan putusan terhadap permohonan fiktif-positif. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis 57 (lima puluh tujuh) putusan permohonan fiktif-positif dari PTUN Jakarta selama periode tahun 2016 sampai dengan 2018, penelitian ini mendapatkan simpulan adanya 8 (delapan) unsur yang akan dipertimbangkan oleh hakim di PERATUN dalam memeriksa permohonan fiktif-positif. Hakim di PERATUN sebagai ujung tombak perwujudan tujuan hukum, harus diberikan kebebasan untuk mewujudkan keadilan dalam putusannya sebagaimana diamanatkan oleh SEMA 1/2017 dengan menerapkan pemikiran Gustav Radbruch untuk memprioritaskan keadilan sebagai tujuan hukum dalam memutus permohonan fiktif-positif yang diperiksanya (spannungverhaltnis). Namun demikian, kebebasan hakim untuk mewujudkan keadilan dalam memeriksa permohonan fiktif-positif dibatasi hanya untuk tindakan atau keputusan tata usaha negara yang memberikan hak kepada pemohonnya.

---

Law on Government Administration has enacted fictious-approval as relation and communication concept between the citizens and the government, by not doing anything to a request submited by the citizen within determined period of time, will be considered as government`s approval to such request. However, governments approval by fictious-approval will not automaticly be held, it shall be requested to the Administrative Court. As a normative legal research with prescriptive research typologies, this reseach tries to explore how the judge in administrative court examine petition for fictious-approval which can be observed in their legal consideration of the verdict, and how should the judge give verdict on petition for fictious-approval. Using qualitative research methods by observing into 57 (fifty seven) verdicts on petition for fictious-approval issued by Jakarta Administrative Court from 2016 to 2018, this research concludes that there are 8 (eight) elements which be considered by judges in the Administrative Court in examining petition for fictious-approval. The judge in the Administrative Court as the center of investigation shall be given a freedom to persue justice in their decision as mandated by SEMA 1/2017 to apply Gustav Radbruchs principle in order to prioritize justice as a legal objective in every case which examined (spannungverhaltnis). However, the freedom of judges to ensure justice in examining petition of fictitious-positive shall also be limited to actions or state administrative decisions that give rights to the citizen."

"Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan salah satu program dari pemerintah yang bertujuan untuk menyukseskan amanat Undang-Undang Cipta Kerja terutama pada sektor percepatan perizinan berusaha. Pada implementasinya, respon terhadap permohonan perizinan usaha berbasis risiko sepenuhnya menggunakan portal daring Online Single Submission (OSS). Permasalahan terjadi ketika pejabat/lembaga administrasi publik terkait tidak kunjung memproses permohonan izin usaha milik pelaku usaha. Ditambah lagi ketika hadir jenis usaha yang tidak memiliki pengaturan mengenai jangka waktu proses permohonan izin usaha dalam Standar Pelayanan atau Service Level Agreement (SLA). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian masalah pada tingkatan kebijakan perizinan usaha berisiko tanpa batas waktu melalui mekanisme fiktif positif. Penelitian ini menggunakan teori good governance yang dikemukakan oleh Henk Addink (2019). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah illustrative method. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance pada proses permohonan izin usaha berisiko tanpa batas waktu terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan indikator yang ada. Penerapan fiktif positif sebagai konsekuensi dari keadaan administrative silence dalam praktik perizinan usaha telah diatur dengan sedemikian rupa lewat peraturan umum dan peraturan sektor.

---

Risk-based business licensing is one of the government's programs which aims to make the mandate of the Job Creation Law a success, especially in the sector of accelerating business licensing. In its implementation, responses to requests for risk-based business licensing completely use the Online Single Submission (OSS) online portal. Problems occur when relevant government officials/institutions fail to process business permit applications. What's more, when there are types of businesses that do not have regulations regarding the time period for the business permit application process in the Service Standards or Service Level Agreement (SLA). Therefore, this research aims to analyze problem solving at the risky business licensing policy level without time limits through positive fictitious mechanisms. This research uses the good governance theory put forward by Henk Addink (2019). The research approach used is a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data. The data analysis used is an illustrative method. The results of this research show that the implementation of good governance indicators in the application process for risky business permits without time limits was carried out well. The application of positive fiction as a consequence of administrative silence in business licensing practices has been regulated in such a way through general regulations and sector regulations."