Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIklan adalah segala bentuk kegiatan untuk mempromosikan ide, barang atau layanan non-pribadi yang dibayar oleh perusahaan tertentu. Iklan disajikan dalam berbagai bentuk dan media. Salah satu media yang sering digunakan di era globalisasi adalah internet yang menawarkan kemudahan dan efektivitas dalam menyebarluaskan informasi dan menjangkau semua kalangan. Penyebaran ide secara masif melalui iklan akan mendorong terbentuknya konvensi tak tertulis dalam masyarakat. Iklan kosmetik adalah salah satu faktor yang dapat membentuk atau mengubah standar kecantikan yang kemudian turut menentukan konstruksi gender. Penelitian ini menganalisis tiga iklan kosmetik yang dikeluarkan oleh MAC Cosmetics dengan menggunakan teori semiologi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperlihatkan proses pembentukan makna atau ide di balik adanya iklan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperlihatkan proses pembentukan representasi androgini dalam iklan yang manjadi korpus data tersebut.

---

ABSTRACT Advertisements are all forms of activities to promote non personal ideas, goods or services paid by specific company. Advertisements are presented in various forms and medias. One of the media that is often used in globalization era is the internet which offers ease and effectiveness in disseminating information and reach all circles. Massive dissemination of ideas through advertising will urge the establishment of an unwritten convention in society. Cosmetic advertising is one of the factors that can shape or change the standard of beauty which then contribute to gender construction. This study analyzed three cosmetic advertisements issued by MAC Cosmetics using semiological theory. The main purpose of this study is to show the process of forming the meaning or idea behind the existence of advertising. In addition, this study also aims to show the process of formation of androgynous representation in the advertisement of the data corpus. "

"Globalisasi dan neoliberalisasi secara global telah menciptakan bentuk ekonomi transnasional yang baru dengan tingkat integrasi ekonomi antar negara yang transformatif terhadap ekonomiekonomi nasional. Salah satu aspek ekonomi yang terpengaruh berkat kebijakan-kebijakan neoliberal adalah ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja, utamanya karena meningkatnya kompetisi ekonomi global mendorong firma-firma untuk menekan ongkos melalui relokasi situs produksi di wilayah dengan ongkos produksi yang lebih murah, yaitu di negara-negara Selatan. Namun, fenomena tersebut telah mendorong masuknya pekerja perempuan secara masif pada ketenagakerjaan berbayar atau yang lalu disebut sebagai feminisasi kerja, suatu hal yang merefleksikan aspek tergender (gendered) dalam pasar tenaga kerja dan ketenagakerjaan secara umum. Maka dari itu, perspektif feminis digunakan untuk menganalisis bagaimana pasar tenaga kerja dan ketenagakerjaan yang tergender membentuk suatu fenomena feminisasi kerja. Tugas karya akhir ini menilik 38 literatur dalam perspektif feminis yang sensitif terhadap aspek gender dalam institusi, diskursus, hingga hubungan Utara-Selatan yang berhubungan dengan feminisasi kerja. Literatur-literatur yang telah dikumpulkan lalu dikategorisasikan pada tiga tema besar menggunakan metode tipologi, yaitu (1) feminisasi kerja dalam perspektif ekonomi politik, (2) feminisasi kerja dalam perspektif gender, dan (3) implikasi feminisasi kerja. Penulis menemukan bahwa perspektif feminis liberal dan feminis poststruktural menjadi basis dari literatur mengenai feminisasi kerja yang lalu menggambarkan feminisasi kerja sebagai proses yang dinamis dan berperan dalam membentuk tren global mengenai ketenagakerjaan, serta mencakup beberapa fenomena yang saling berkelindan dengan globalisasi sebagai pusatnya.

---

Globalization and neoliberalization globally has created a new form of transnational economy with a level of economic integration that is transformative towards national economies. One of the sectors of economy that is influenced is labour and the labour market, especially because the increasing economic competition globally has pushed firms to cut their costs through relocating production sites in areas where the cost of production is lower, which is in the Global South. However, that phenomenon has pushed women workers into paid labour on a massive scale, something that is then termed as feminization of labour, reflecting the gendered aspect of the labour market and labour as a whole. Therefore, a feminist perspective is used to analyze how the gendered labour market and gendered labour shape a phenomenon that is feminization of labour. This final project reviews 38 literatures with a feminist perspective that is sensitive to the gender aspect in institutions, discourses, even Global South-North relations related to feminization of labour. The literatures are then categorized into three major themes using the typology method, which are (1) feminization of labour through a political economy perspective, (2) feminization of labour through a gender perspective, and (3) implications of feminization of labour. The author finds that a liberal feminist and poststructural feminist perspective create the basis for the literature of feminization of labour, which then depicts feminization of labour as a dynamic process that contributes towards the shaping of global labour trends, and encompasses several intertwined phenomenons with globalization at its center."

"Feminisasi kemiskinan ialah suatu fenomena yang menggambarkan kemiskinan pada perempuan terkait dengan hak akses dan kesempatan ekonomi.. Konsep ini meliputi pembahasan mengenai dimensi jender dalam kemiskinan yang menciptakan kesenjangan. Studi ini memetakan faktor pendorong dilihat dari persamaan asumsi dasar masing-masing pemikiran permasalahan kemiskinan yang universal, khususnya di Negara Dunia Ketiga. Dalam melihat isu feminisasi kemiskinan, penulis mengangkat isu Buruh Migran Indonesia dan perdagangan manusia untuk melihat fenomena kemiskinan pada perempuan. Kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu poverty as state dan poverty as process. Studi ini juga menganalisis strategi pembangunan dalam perspektif jender, yaitu Women in Development (WID), Woman and Development (WAD) dan Gender and Development (GAD). Studi ini menjelaskan perkembangan feminisasi kemiskinan dalam hubungan internasional dan bagaimana respons kebijakan dalam strategi pembangunan yang ada. Studi ini menggunakan metode taksonomi konseptual dalam pengelompokan literatur. Pembahasan dibagi menjadi tiga yaitu; (1) perkembangan literatur konsep feminisasi kemiskinan dan intersectionality, (2) perkembangan strategi pembangunan oleh PBB terkait dengan feminisasi kemiskinan dan (3) perdebatan, konsensus, dan kesenjangan literatur. Intersectionality merupakan konsep utama yang digunakan penulis untuk menjawab isu feminisasi kemiskinan. Bentuk penindasan yang didasari oleh jender, ras, dan etnis mengalami interseksi dan membentuk sebuah matrix of domination. Penulismenyimpulkan bahwa matrix of domination adalah faktor pendorong feminisasi kemiskinan yang seharusnya menyertakan efektivitas kebijakan sebagai nilai fundamental dalam perubahan. Berdasarkan hal ini, diperlukan integrasi dalam analisis kesejahteraan perempuan melalui individu, lembaga di tingkat negara, dan dorongan sistem internasional seperti PBB.

---

Feminization of poverty is a phenomenon that illustrates poverty of women in terms of rights of access and economic opportunity. This concept includes a discussion of gender dimension in poverty that causes inequality. This study explains push factor(s) referring to basic assumptions causing global poverty of women, particularly in Third World Countries. The author raises international migrant worker and human trafficking issues to portray women poverty. Poverty is divided into two dimensions: poverty as a state and poverty as a process. The study will be analyzing development strategy in the gender perspective, which are Women in Development (WID), Women and Development (WAD) and Gender and Development (GAD). The study explains feminization poverty in international relations studies and how policy within developmental strategy respond. This study uses the conceptual taxonomic method in classifying literature. The discussion is divided into three; (1) evolution of poverty feminization, and intersectionality, (2) United Nation`s developmental strategy linking with feminization of poverty, and (3) debates, consent, and literature gaps. The author concludes that matrix of domination is an approach to understands intersectionality in terms of poverty pushing-factors as an effort for change. Based on this argument, the author supposed that poverty alleviation and gender equality should systemized under integrating approach supported by individual, government, and United Nations in international system."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai feminisasi kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan usia produktif yang terpaksa kembali bekerja sebagai pekerja seks komersial di Kabupaten Indramayu. Data kualitatif yang diperoleh dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa feminisasi kemiskinan tersebut dapat terlihat dari subordinasi dan marginalisasi yang dihadapi perempuan usia produktif yang menyebabkan mereka terpaksa kembali bekerja sebagai PSK. Subordinasi dan marginalisasi tersebut terjadi di bidang pendidikan dan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu.

---

This study was carried out to obtain the description of feminization of poverty faced by productive-aged women who are forced to return to work as commercial sex workers in Indramayu Regency. The qualitative data were collected by conducting direct observation and in-depth interview. Based on the result of this study, the feminization of poverty could be seen from subordination and marginalization faced by women that caused them to return to work as sex workers. The subordination and marginalization occured in education and work sectors within a certain time."

"Pernikahan melibatkan berbagai macam aktor dengan proses pembuatan kebijakan yang kompleks. Anggota keluarga, negara, perantara pernikahan, dan sektor komersial turut terlibat dalam proses pembuatan keputusan tersebut. Hal ini khususnya terjadi dalam pernikahan transnasional di mana negara turut serta memutuskan dan mengendalikan siapa saja yang diizinkan untuk dinikahi, apakah pasangan diizinkan untuk tinggal di masyarakat penerima, dan juga mengenai proses naturalisasi dan asimilasi mereka. Oleh karena itu, pernikahan transnasional menjadi persoalan dalam ilmu Hubungan Internasional terutama karena hal tersebut merefleksikan tren dalam migrasi yang terjadi belakangan ini, yaitu feminisasi migrasi. TKA ini berupaya untuk memetakan literatur- literatur mengenai fenomena pernikahan transnasional, khususnya di kawasan Asia (Asia Timur-Asia Tenggara) dalam kerangka migrasi global. TKA ini mengelompokkan literatur menggunakan metode taksonomi, di mana pada bagian pertama terdiri dari diskursus dan temuan-temuan umum mengenai fenomena ini, yakni: bagaimana posisi pernikahan transnasional di dalam tren feminisasi migrasi, definisi dan batasan dari istilah “pernikahan transnasional”, faktor penyebab meningkatnya pernikahan transnasional di kawasan Asia, dan konsekuensinya terhadap negara pengirim, negara penerima. Bagian selanjutnya dari TKA ini merupakan analisis atas pemetaan literatur tersebut; perdebatan, konsensus, dan kesenjangan literatur pernikahan transnasional dari kajian migrasi, serta bagaimana pendekatan feminisme multikultural dan feminisme global dapat melengkapi kesenjangan tersebut. Terakhir, TKA ini juga berusaha untuk memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan di negara-negara terkait dalam menyusun kebijakan yang paling sesuai dan memberdayakan terkait dengan fenomena pernikahan transnasional.

---

Marriage involves various kinds of actors with complex policy-making processes. Family members, states, marriage brokers, and the commercial sector are also involved in the decision-making process. This is especially the case in transnational marriages where the state participates in deciding and controlling who is allowed to marry, whether the spouse is allowed to live in the recipient community, and also about their process of naturalization and assimilation. Therefore, transnational marriage is an International Relations issue, especially because it reflects the trends in migration that have occurred recently, namely the feminization of migration. This paper seeks to map out the existing literature on the phenomenon of transnational marriage, especially in the Asian region, particularly in East and Southeast Asia, within the framework of global migration. This paper classifies the literature using taxonomic methods, in which the first part consists of discourses and general findings regarding this phenomenon, namely: the place of transnational marriage in the trend of feminization of migration, definitions and limitations of the term "transnational marriage", the causes of increase of transnational marriages in the East Asia region, and the consequences for sending and receiving countries. The next part of this paper is an analysis of the mapping of the literature; debates, consensus, and gaps in transnational marriage literature from migration studies, and how the approach of multicultural feminism and global feminism can complement these gaps. Finally, this paper also seeks to provide recommendations to policy makers in the relevant countries for developing the most appropriate and empowering policies regardiing to the phenomenon of transnational marriage."

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."

"Sejak program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera (P2WKSS) diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Kabupaten Bogor turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program WRSE yang menyasar perempuan pencari nafkah utama dan/atau pembantu pencari nafkah dalam rumah tangga miskin. Namun, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bogor di tahun 2019 berada di posisi terendah kedua di Provinsi Jawa Barat, yang salah satunya menunjukan masih terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pelaksanaan program WRSE di Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data gabungan atau mixed methods. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan perempuan di Kabupaten Bogor karena tidak memenuhi kebutuhan strategis gender. Faktor lainnya ialah pada saat pelaksanaan program tidak menyediakan Tempat Penitipan Anak (TPA), keterbatasan pemberian modal awal untuk usaha, jangka waktu pelatihan keterampilan terlalu pendek, dan tidak dilakukan monitoring lanjutan.

---

Ever since the Bogor Regency Department of Women Empowerment, Child Protection, Human Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) implement the Increasing Role of Women Towards a Prosperous Family (P2WKSS) program, the Bogor Regency Department of Social Service has participated in organizing women's economic empowerment through the Socio-Economic Vulnerable Women (WRSE) program. The program targets women who classified as the primary breadwinners and assistant breadwinners in poor households. However, Bogor Regency's Gender Empowerment Index (IDG) in 2019 was at the second-lowest in West Java Province, showing inequality in income distribution between women and men. Therefore, this study analyzes the implementation results of the Socio-Economic Vulnerable Women (WRSE) program in the Bangunjaya Village, Cigudeg District, Bogor Regency using the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model. This research conducted post-positivist approach which combined qualitative and quantitative data collection techniques. This research collects data through semi-structured in-depth interviews, document studies, and surveys. The result shows that the program has not reduced women's poverty in Bogor Regency because the program design does not meet gender strategic need. Also, during the program implementation, it did not provide a Child Care Center (TPA), has limited initial capital for businesses, the period of skills training was too short, and further monitoring was not carried out."