Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank kini tidak hanya fokus pada aktivitas tradisionalnya yang melibatkan peminjam dan pemberi pinjaman, namun juga pada aktivitas terkait dengan pengenaan biaya kepada konsumen atas jasa finansial yang diberikan oleh bank (fee based income). Dengan menggunakan data bank umum yang berasal dari ASEAN 5 periode 2009 - 2013, penelitian ini melihat karakteristik bank dan karakteristik negara yang mempengaruhi fee profitability perbankan.Hasil estimasi menunjukkan bahwa karakteristik bank yang mempengaruhi fee profitability adalah ukuran aset, non interest expense, net interest income, solvabilitas, dan likuiditas. Sementara karakteristik negara yang mempengaruhi fee profitability bank adalah konsentrasi industri dan volatilitas nilai tukar pada negara terkait.

---

In recent years, commercial bank is no longer putting its focus only on traditional activities which involves lender and borrower, but also on non traditional activities by charging fees on customer for the financial services offered. By using commercial bank data in ASEAN 5 for period 2009 - 2013, we examines the influence of bank characteristics and country characteristics towards fee profitability of commercial bank's.

Our findings show that bank characteristics that have influence towards fee profitability are asset size, non interest expense, net interest income, solvability, and liquidity. In addition, country characteristics that have influence towards fee profitability are industry concentration and exchange rate volatility in particular country."

"Provides guidelines on performing coding compliance reviews and developing a coding compliance program."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris atas pengaruh dari penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap hubungan antara manajemen laba (ALLP) dan audit fees yang tidak wajar (UFEE) di sektor perbankan Indonesia. Tahun 2009 dan 2011 dipilih sebagai tahun observasi untuk memisahkan dampak penerapan standar akuntansi tersebut, dimana manajemen laba di tahun 2009 (sebelum penerapan PSAK 50/55) menggunakan diskresi PPAP, sedangkan tahun 2011 diukur dengan diskresi CKPN. Hubungan antara ALLP dan UFEE bertujuan untuk memperlihatkan independensi auditor. Pada penelitian ini juga dipisahkan antara ALLP positif (menurunkan laba) dan ALLP negatif (meningkatkan laba). Hasil regresi terhadap 38 observasi menunjukkan bahwa semakin besar audit fees yang dibayarkan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan manajemen laba untuk mengurangi laba. Hasil yang berkebalikan terdapat pada ALLP negatif, bahwa UFEE yang semakin tinggi mengurangi manajemen laba. Selain itu, setelah PSAK 50/55 (revisi 2006) berpengaruh secara signifikan negatif terhadap hubungan ALLP positif dan UFEE. Namun, yang berbeda ditunjukkan pada ALLP negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) berpengaruh pada manajemen laba untuk menurunkan laba. Oleh karena itu, penelitian serupa dengan observasi yang lebih besar perlu dilakukan untuk menentukan apakah PSAK 50/55 (revisi 2006) perlu ditinjau kembali atau tidak.

---

The purpose of this study is to analyze and provide empirical evidence of the influence of PSAK 50/55 (revision 2006) to the relationship between earnings management (ALLP) and audit fees (UFEE) in Indonesia banking sector. This standard was actively applied 2010, therefore year 2009 and 2011 are chosen to be the observation years in order to separate the impact of the accounting standard before and after the standard applied. The relationship between ALLP and UFEE is trying to capture the level of auditor's independence. This study also separates between positive ALLP (income-decreasing) and negative ALLP (income- increasing).

The regression results of the 38 observations made showed that with the increase of audit fees lead to a significant improvement in earnings management to reduce profit. Reversed results were showed in the negative ALLP, that with higher UFEE, earnings management will be decreased. Besides that, PSAK 50/55 (revision 2006) has a negative influence on the relations of positive ALLP and the UFEE. A different result was showed on the negative ALLP, that PSAK 50/55 (revision 2006). These results show that the application of PSAK 50/55 (revision 2006) has influences on profit. Therefore, further study with larger observations is needed to conclude if the accounting standard should be reviewed or not."

"Latar Belakang: Disfagia pada stroke dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang menurunkan kualitas hidup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah posisi duduk 700 membuat performa menelan berbeda dengan pada posisi duduk 900, pada pasien stroke dengan disfagia neurogenik fase oral dan faring. Metode: Desain pre-post experimental study, dilakukan pada 30 pasien stroke dengan disfagia neurogenik fase oral dan faring, berusia 40 ? 80 tahun dan memenuhi kriteria penerimaan. Performa menelan dievaluasi dengan pemeriksaan FEES pada posisi duduk 900 dan posisi duduk 700. Parameter FEES (standing secretion, preswallowing leakage, residu, penetrasi dan aspirasi) dibandingkan antara kedua posisi duduk. Hasil: Angka kejadian dan tingkat keparahan standing secretion lebih rendah bermakna pada posisi duduk 700. Angka kejadian preswallowing leakage tidak berbeda bermakna antara kedua posisi duduk. Angka kejadian residu lebih rendah tidak bermakna pada posisi duduk 700. Tingkat keparahan residu lebih rendah bermakna pada posisi duduk 700. Angka kejadian penetrasi lebih rendah tidak bermakna pada posisi duduk 700. Tingkat keparahan penetrasi lebih rendah tidak bermakna pada posisi duduk 700. Angka kejadian dan tingkat keparahan aspirasi lebih rendah tidak bermakna pada posisi duduk 700. Simpulan: Posisi duduk reclining 700 membuat performa menelan lebih baik dibandingkan pada posisi duduk 900 pada pasien stroke dengan disfagia neurogenik.

---

Background: Dysphagia in stroke can cause various complications those reducing quality of life. The aim of the study to ackowledge if 700 sitting position makes different swallowing performance from 900 sitting position, in stroke patients with oral and pharyngeal neurogenic dysphagia.

Methods: A pre-post experimental study design, conducted on 30 stroke patients with oral and pharyngeal neurogenic dysphagia, aged 40 ? 80 years old and met the inclusion criteria. Swallowing performance was evaluated with FEES examination in 900 sitting position and 700 sitting position. FEES parameters (standing secretion, preswallowing leakage, residue, penetration and aspiraton) were compared between both sitting positions.

Results: Incidence and severity of standing secretion was significantly lower in 700 sitting position. Incidence of preswallowing leakage wasn?t significantly different between both sitting positions. Incidence of residue was insignificantly lower in 700 sitting position. Severity of residue was significantly lower in 700 sitting position. Incidence of penetration was insignificantly lower in 700 sitting position. Severity of penetration was insigificantly lower in 700 sitting position. Incidence and severity of aspiration was insignificantly lower in 700 sitting position.

Conclusions: 700 reclining sitting position makes better swallowing performance than 900 sitting position, in stroke patients with neurogenic dysphagia."

"Penelitian ini menguji pengaruh implementasi XBRL terhadap biaya audit perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian ini adalah 4 tahun mulai dari tahun 2013 hingga 2016 di mana periode tersebut dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah implementasi XBRL. Berdasarkan hasil model regresi, implementasi XBRL tidak berpengaruh terhadap biaya audit dan tidak memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya audit.

---

This study examines the effect of XBRL implementation on audit fees in IDX listed non financial companies. The sample used in this study are all listed non financial companies in IDX. The period of this study are 4 years started from 2013 to 2016 and divided into two periods, which are pre and post XBRL implementation. Based on the results of the regression model, XBRL implementation has no effect on audit fees and does not moderate the effect of the firm size on audit fees. "

"Kondisi perekonomian saat ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggencarkan investasi yang menyerap tenaga kerja dan investasi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengahapus retribusi izin gangguan yang dianggap menghambat kemudahan berusaha. Retribusi izin gangguan adalah salah satu sumber penerimaan asli daerah sehingga kebijakan menghapusnya mengurangi Penerimaan Asli Daerah. Berdasarkan konsep Taxonomy of Taxing Power for Sub-Central Governments (SCGs) yang disampaikan oleh Slack (2017) dan digunakan oleh OECD (2019), berkurangnya penerimaan asli daerah menunjukan pengurangan otonomi fiskal, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan indeks kemandirian fiskal tertinggi. Dengan begitu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak penghapusan retribusi izin terhadap Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui Wawancara mendalam dan Studi Kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukan dampak terhadap Pemerintah Daerah dapat dilihat dari rasio penerimaan menunjukan adanya penerimaan yang tidak signifikan, namun disisi lain adanya perluasan kewenangan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta difasilitas untuk melakukan ekstensifikasi jenis retribusi daerah lainnya. Dampak terhadap Wajib Retribusi dikatakan bahwa adanya penghapusan retribusi izin gangguan meringankan beban wajib retribusi, namun adanya dorongan untuk ekstensifikasi jenis retribusi lainnya justru menimbulkan potensi beban baru dalam bentuk jenis retribusi lainnya. Mengingat bahwa penghapusan retribusi izin gangguan menghilangkan sumber penerimaan asli daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat strategi untuk optimalisasi penerimaan melalui penyediaan pelayanan elektronik dalam aspek perizinan yang terbukti meningkatkan retribusi perizinan di tahun 2020.

---

The emergence of cross-border digital trade era requires each country to make adjustments to its taxation system. The digital business model encourages the birth of technology-based companies that offer digital goods and services. The targets for taxing digital services is the product and companies that provide their services with a shift from a physical presence to an economic significant presence. In general, tax on digital services is imposed in the form of Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT). This paper aims to describing the tax administration system for digital services in Indonesia and several other countries that have implemented it first with a focus on the imposition of VAT and CIT. The method used in this article is qualitative with literature study. The data are collected from various sources in the form of documents, such as research journals, government agency reports, and other laws and regulations. The results of the analysis shows that in VAT collection, the administrative system such as tax subjects, tax objects, and required documents is similar one to another countries. The difference lies in the payment method in which several countries in Europe apply automatic payments to the tax authorities so that digital service providers (third parties) only need to record and report them. In the income tax collection, Indonesia has not made any changes from the previous regulations so that companies that provide digital services in the form of Permanent Establishment will be subject to CIT article 26, while those who have established businesses in Indonesia will be subject to domestic tax rates. Meanwhile, several other countries, such as France, Britain and Spain, have set final tariffs for companies providing cross-border digital services"

"ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengaturan sector pariwisata diKabupaten Kepulauan Mentawai (studi pada perda retribusi tempat rekreasi dan olahraga).Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain teori kebijakan public,teori formulasi kebijakan public dan teori retribusi daerah. Penelitian ini menggunakanpendekatan post positivist dengan metode kualitatif, dan metode pengumpulan data studiliterature/dokumen dan wawancara mendalam. Penelitian ini mencakup tahapan formulasikebijakan yang dijabarkan oleh Budi Winarno, yakin tahap pemahaman permasalahan, tahappenyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternative kebijakan berdasarkan kriteria yangdikemukakan Joko Widodo dan tahap penetapan kebijakan, model formulasi kebijakanpengaturan sector pariwisata di Mentawai merupakan model proses dan berdasarkandinamika perumusannya merupakan model elit.

---

ABSTRAKThis research discusses the policy formulation of recreation and sport fees in MentawaiRegency. Researcher used publicpolicy theory, publicpolicy formulation theory and localuser fees and charge theory. This research used post-positivist approaches with qualitativemethod, which are in-depth interviews and documentary studies. This research covers thestage of policy formulation proposed by Budi Winarno, defining problem stage, agendasetting, the selection criteria for the determination of policy alternatives and policydetermination stage. Based on Policy Formulation Model, this regulation is part of policy bya process and if we related to the dynamics of the formulation this regulation is an elitemodels."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh keberadaan hubungan politik dan efektivitas Dewan Komisaris serta efektivitas Komite Audit terhadap fee audit. Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan publik di Indonesia kecuali industri finansial yang mengungkapkan besarnya fee audit dalam laporan tahunannya selama periode tahun 2012-2015. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa keberadaan hubungan politik di dalam perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap biaya audit hal ini disebabkan karena keberadaan hubungan politik di dalam perusahaan dapat meningkatkan risiko inheren yang dinilai oleh auditor. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas Dewan Komisaris serta Komite Audit dapat memiliki pengaruh positif terhadap fee audit karena keberadaan Dewan Komisaris dan Komite Audit yang efektif di dalam perusahaan akan meningkatkan permintaan mereka atas kualitas audit yang lebih baik.

---

This research aims to investigate the impact of political connection and effectiveness of board of commissioner and audit committee on audit fees. This research uses samples of all public companies listed in Indonesia Stock Exchange excluding Financial Industry for the year 2012 2015 that disclose the information of their audit fees. There are two findings of this research. First, it proves that political connection can positively influence audit fees because the existence of political connection within the firm can increase firm rsquo s inherent risk that assessed by the auditor. Second, this research also finds that effectiveness of board of commissioner and audit committee can positively influence audit fees because the board of commissioner and audit committee who are more effective will demand higher audit quality from the auditor."

"Laporan karya akhir ini membahas tentang pengaruh rotasi kantor akuntan publik terhadap kualitas audit dan biaya audit. Proksi untuk kualitas audit adalah manajemen laba yang diukur dengan akrual abnormal. Sampel penelitian ini adalah 619 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam periode 2013 - 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rotasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh kualitas audit. Hal ini dikarenakan kualitas audit lebih dipengaruhi oleh independensi auditor dan kompetensi auditor. Rotasi kantor akuntan publik juga tidak berpengaruh terhadap biaya audit baik normal maupun abnormal karena biaya audit yang dibebankan kantor akuntan publik pada setiap perusahaan pada dasarnya sama. Kata Kunci: Rotasi Kantor Akuntan Publik, Kualitas Audit, Biaya Audit, Manajemen Laba.

---

This research discusses the effect of audit firm rotation on audit quality and audit fees. The proxy for audit quality is earnings management as measured by abnormal accruals. The sample of this research is 619 nonfinancial companies listed on Indonesia Stock Exchange in the period 2013 2016. The results show that the audit firm rotation does not affect the quality of audit. This is because audit quality is more influenced by auditor independence and auditor competence. The audit firm rotation also has no effect on the normal or abnormal audit cost because the audit fees charged by the audit firm on each company are essentially the same."