Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia ketidaktertiban masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh pembentukan UU yang banyak mendapat sorotan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dibawah periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maaruf Amin. Kegaduhan tersebut disebabkan oleh adanya fenomena dalam pembentukan Undnag-Undang yang kerap dianggap tidak berkualitas yang disebabkan pembahasan yang sembunyi-sembunyi, tidak transparan, dan terkesan terburu-buru (fast track legislation). Mekanisme fast track legislation tidak dikenal di Indonesia, namun terhadap beberapa kasus terkesan mengadopsi mekanisme tersebut seperti UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Mineral dan Batu Bara, UU Mahkamah Konstitusi, UU Cipta Kerja, dan UU Ibu Kota Negara. Penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan: Pertama, Bagaimana pengadopsian fast track legislation dalam pembentukan UU; Kedua, Problematika apa saja yang ditimbulkan dari pengadopsian fast track legislation dalam pembentukan UU di Indonesia; dan Ketiga Bagaimana gagasan alternatif dalam pengadopsian pembentukan UU melalui pendekatan fast track legislation. Adapun metode penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian dengan analisis argumentatif dapat disimpulkan, bahwa beberapa kasus pembentukan undang-undang terkesan mengadopsi prosedur fast track seperti Pertama, UU KPK (waktu 12 hari). Kedua, UU Minerba (waktu kurang dari 3 bulan dan dilakukan rapat secara tertutup); Ketiga, UU MK (waktu 7 hari dan dibahas secara tertutup); Keempat, UUCK (waktu 167 hari dan merupakan revisi dari 79 UU) dan Kelima, UU IKN (waktu 43 hari). Bahwa pembentukan UU yang dilakukan tergesa-gesa berdampak terhadap demokrasi, minus legitimasi, minimnya partisipasi publik, dan terjadi politik akomodatif MK.

---

In indonesia one of the reasons the public disorders occurred was caused by the lawmaking process in which made it to the centre of public eye within the last two years under the President Joko Widodo and Vice President Maaruf Amin period. The disruption occured because the phenomenon of law making process was lack of quality as a result of the lack of transparency and the fast track registration. The fast track registration is highly unknown in Indonesia yet in some cases, the fast track registration was implemented for instance on the Corruption Eradication Commission Law, the Mining and Coal Law, the Constitutional Court Law, Omnibus Law and Capital City Law.

This research is focused on issues: First, how does the fast track registration implement on the law making process; Second, what are the issues arised on the implementation of fast track registration on the lawmaking process; Third, How does the alternative concept on adopting law making process by implementing fast track legislation approach. Though this thesis is based on juridical-normative research.

The results of research with the argumentative analysis are in some cases on law making process seemingly implementing the fast track registration such as on: first, the Corruption Eradication Commission Law (12 days), second the Mining and Coal Law (less than 3 months and discussed privately), third the Constitutional Court Law (7 days and discussed privately), fourth Omnibus Law (167 days and revisions of 79 law) and fifth Capital City Law (43 days). Whereas, the lawmaking process was done feverishly in which made impacts on democracy, lack of legitimacy, lack of public participation and political accommodation."

"Fast track adalah sistem antrian pasien rawat inap yang telah diberlakukan di RSUP Dr kariadi dengan tujuan untuk mengurangi lama antrian pasien rawat inap dan mengurangi waktu tunggu antrian. Setelah di berlakukan sistem antrian fast track, jumlah pasien yang belum mendapatkan tempat tidur masih cukup tinggi yaitu sebanyak 1.080 pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi pemberlakukan antrian fast track terhadap waktu tunggu antrian rawat inap di RSUP Dr Kariadi Semarang. Jenis penelitian ini adalah penilitian deskriptif dengan menerapkan pendekatan sistem. Data yang dikumpulkan adalah periode Agustus 2014 sampai Nopember 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang sebagian besar kasus tidak kriteria diagnosis dari sistem fast track sejumlah 77,01%, 48,85 % karena memiliki diagnosis sekunder, dan 66,09% tidak lengkap pemeriksaan penunjangnya. Disarankan untuk merevisi SOP verifikasi dari petugas RPPRI dan sosialisasi pada staf terkait.

---

Fast track is a queue system for inpatient services implemented in Dr Kariadi Hospital, with the aim is to reduce the queue length of hospitalization and reduce the waiting time of inpatients queuing. After fast track queuing system implemented, the number of patients who do not get the bed is still high enough that reach 1,080 patients. The purpose of this study was to evaluate the queue fast track implementation to inpatients? queue waiting time in Dr Kariadi Hospital. Data was collected in the period of August to November 2014.

The results showed that many cases did not meet the three criteria for fast track implementation which are 77.01% of cases have diagnosis which can not use fast tract system (should use regular tract system), 48.85% have secondary diagnosis or complication of illness, and 66.09% have not been completed by supporting medical test. This study suggested to revise the standard operational procedures, verification by the staff at inpatients registration room (RPPRI) and dissemination to physicians and related personnel."

"Skripsi ini menganalisis fenomena fast track legislation yang dipraktikkan oleh DPR sebagai lembaga legislatif dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja hingga pengesahannya pada masa COVID-19 yang dikategorisasikan sebagai keadaan darurat. Penulis menganalisis urgensi yang menjadi dasar bagi DPR untuk membentuk peraturan perundang-undangan dengan metode fast track legislation dengan menggunakan UU Cipta Kerja sebagai studi kasus. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal, sehingga skripsi ini diteliti dengan menarik asas-asas hukum yang terkandung pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan metode fast track legislation mengalami cacat hukum karena tidak mampu memenuhi asas keterbukaan, dengan tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukannya. Oleh karena itu, melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan perlu untuk diperbaiki oleh DPR. DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya mengikuti ketentuan yang sudah ada dalam UU P3 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang dihasilkan dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat. Indonesia juga masih perlu belajar dari negara lain seperti Inggris, Ekuador, dan Selandia Baru yang sudah memiliki pengaturan secara khusus untuk membentuk peraturan dengan metode fast track legislation.

---

This thesis analyzes the phenomenon of fast track legislation practiced by the DPR as a legislative body in the formation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation until its ratification during the COVID-19 period which is categorized as an emergency. The author analyzes the urgency that is the basis for the DPR to form legislation using the fast track legislation method by using the Job Creation Law as a case study. This thesis is prepared using the doctrinal research method, so that this thesis is researched by drawing legal principles contained in existing laws and regulations. This study concludes that the Job Creation Law, which was formed using the fast track legislation method, is legally flawed because it is unable to fulfill the principle of openness, by not involving the public in its formation. Therefore, through Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the Job Creation Law was declared conditionally unconstitutional and needs to be revised by the DPR. The DPR as a legislative body should follow the existing provisions in the P3 Law in the formation of laws and regulations so that the resulting regulations can create justice in society. Indonesia also still needs to learn from other countries such as the United Kingdom, Ecuador, and New Zealand which already have special arrangements to form regulations using the fast track legislation method.

"

"ABSTRAK

Pembangunan LRT Kelapa Gading-Velodrome Fase I memiliki tujuan khusus untuk melancarkan Asian Games yang ke-18 di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2018. Namun waktu tersebut tidak dapat tercapai karena keputusan desain yang lama dan penambahan ruang lingkup pekerjaan di bangunan Transit Oriented Development (TOD). Di sisi lain pembangunan TOD ini merupakan jalur kritis jadwal proyek LRT Kelapa Gading-Velodrome Fase I. Oleh karena itu, untuk mempercepat waktu pelaksanaan maka dibuatlah pembagian zona dengan metode fast track. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan faktor-faktor dominan penentuan teknik zonasi dalam percepatan waktu serta mengembangkan konsep fast track dengan menggunakan alternatif teknik zonasi dalam percepatan waktu proyek. Metode penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dan diolah menggunakan SPSS versi 20 hingga mendapatkan persamaan regresi. Kemudian mengembangkan konsep fast track berbasis zonasi menggunakan metode CPM dengan bantuan software Microsoft Project. Hasilnya adalah pembuatan zonasi akan ditentukan oleh kapasitas tenaga kerja dan risikonya serta zonasi grid adalah zonasi yang tepat dalam percepatan waktu pekerjaan struktur bawah karena waktu penyelesaian pekerjaan dapat tereduksi ±41 hari. Sementara zona dalam bentuk linear tidak dapat mengurangi durasi pekerjaan.

---

ABSTRACT

 

---

The development of Kelapa Gading-Velodrome LRT Phase I Project has a specific goal of launching the 18^th Asian Games in Jakarta on August 10^th, 2018. However, this time cannot be achieved because of the design takes a long time and there is an addition of work scope in the Transit Oriented Development (TOD) building. On the other hand, the construction of the TOD is a critical path for the LRT Kelapa Gading-Velodrome project phase I. Therefore, to speed up the implementation time, a zone division with the fast track method was made. The purpose of this study are to develop the dominant factors in determining zoning techniques in accelerating time and developing fast track concepts by using alternative zoning techniques in the acceleration of project time. This research method uses questionnaire instruments and processed by using SPSS version 20 to obtain a regression equation. Then developed the concept of the zoning-based fast track using the Microsoft. Project software. The result is zoning will be determined by labor capacity and its risk. Grid zoning is the right zoning in time acceleration of the lower structural work because the work completion time can be reduced ±41 days. While zones in linear form cannot reduce the duration of work.

 

"

"Sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Terbitnya Surat Keputusan (SK) SLF di Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Pemerintah Daerah setelah bangunan selesai dibangun pada kenyataanya membutuhkan waktu yang lama karena proses SLF tersebut yang panjang. Tujuan penelitian ini adalah identifikasi aktifitas pada proses SLF yang sering mengalami keterlambatan dan termasuk kegiatan kritis. Kemudian membentuk jadwal proses SLF dengan metode fast track yaitu kegiatan proses SLF bersamaan waktu dengan kegiatan pelaksanaan konstruksi. Setelah itu mengembangkan bentuk sistem informasi proses SLF berbasis metode fast track sehingga bisa mempercepat penerbitan SK SLF setelah bangunan selesai dibangun. Metode penelitian adalah kuantitatif menggunakan data survey responden para stakeholder dalam kegiatan proses SLF dan kegiatan pelaksanaan konstruksi. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pengembangan sistem informasi proses SLF berbasis metode fast track yang dapat mempercepat penerbitan SK SLF setelah bangunan selesai dibangun. Dengan begitu setelah bangunan selesai dibangun maka bangunan bisa segera sah secara hukum layak untuk dimanfaatkan oleh pemilik bangunan.

---

A building certificate of occupancy, hereinafter abbreviated as CO, is a certificate given by the Regional Government to declare the building's function-worthiness before it can be utilized. The issuance of the CO Decree in the Special Capital Region of Jakarta by the Regional Government after the building is completed in fact takes a long time because the SLF process is long. The purpose of this study is to identify activities in the CO process that often experience delays and include critical activities. Then form a schedule for the CO process with the fast track method, namely the CO process activities at the same time as the construction implementation activities. After that, develop a form of CO process information system based on the fast track method so that it can accelerate the issuance of CO decrees after the building is completed. The research method is quantitative using survey data from stakeholders in the CO process and construction implementation activities. The result of this research is the development of an CO process information system based on the fast track method that can accelerate the issuance of CO decrees after the building is completed. That way after the building is completed, the building can immediately be legally eligible for use by the building owner."

"Skripsi ini membahas tentang jaminan yang diberikan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 jo. PMK No. 173/PMK.011/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Program Percepatan Pembangungan Tahap II. Penelitian ini membahas mengenai konsep JKU, hubungan hukum antara Pemerintah dengan PT PLN, dan cara eksekusi JKU ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo. PMK No. 173/PMK.011/2014. Menurut surat JKU No. S-XYZ/MK/011/2013, JKU menganut konsep Pejanjian Garansi, padahal dalam prakteknya lebih tepat untuk menggunakan konsep Perjanjian Penanggungan. Adapun hubungan hukum antara Pemerintah dan PT PLN didasarkan atas kewajiban pelayanan publik. Sementara itu, eksekusi JKU dapat dilakukan jika PT PLN melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pengembang Listrik Swasta (PLS), dengan cara PLS mengajukan tagihan kemudian Pemerintah akan menganggarkan dana dalam APBN tahun selanjutnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis focuses on guarantees given by The Government of The Republic of Indonesia (Government) according to Presidential Decree No. 4 Year 2010 jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014 concerning Procedure of Giving The Business Viability Guarantee (BVG) for PT PLN (Persero) in the matter of Fast Track Program II. This research analyzes the general concept of BVG, legal relation between Government and PT PLN (Persero), execution of BVG based on the Indonesian Civil Code jo. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprise jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014. Based on BVG Letter No. S-XYZ/MK/011/2013, BVG adopted Guarantee Contract concept, despite the facts prove that BVG is more suitable using Warranty Contract concept. The legal relationship between the Government and the PT PLN (Persero) is based on the public service obligation. Whereas the BVG execution can be done if PT PLN (Persero) committed a breach of Power Purchase Agreement with the Private Electric Company, where the Private Electric Company can submit a bill proportional to the damage experienced which will be restituted by the Government by allocating it in the State Fund. This research uses a normative juridical study."

"ABSTRAKOver the past few years, one of Indonesias state-owned enterprises, PLN, has conducted dialogues focusingon developing a new value-creative business model to transform itself, a sleepy regulated utility, into a trulycompetitive electricity service provider. However, efforts to preserve the prominence of the Countrys electricitysector have been ongoing as the sector is still experiencing sustained rolling blackouts, net import dependencyand lack of transmission facility enforcement throughout the Indonesian archipelago. Such efforts have beenvaried from the incentivise policy and programs such as the Public-Private Partnership and the two phasesof Fast Track Program. The reformation of electricity law dated back on the 1985, 2002 and 2009 to attractinvestors in the development of Indonesias electricity sector have been enacted, but a controversial issue arosefrom the annulment of the Law No. 20 Year 2002 on Electricity by the Constitutional Court Decision No. 001-021-022/PUU-I/2003 stating that such law which clearly stating that the requirement to privatise electricityoperation was unconstitutional. This article will try to provide a comprehensive comparative analysis of suchdecision with the common practice adopted by the EU which has successfully implemented its deregulationand separation of the electricitys business chain through unbundling the sector as part of liberalisation. "