Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
LATAR BELAKANG
Pembangunan Sub-Sektor Perikanan dilaksanakan secara bertahap melalui PELITA yang dimulai sejak tahun 1968. Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (P]PT I) telah berakhir pada tahun 1993 dilanjutkan dengan pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Tahap H (199311994 - 2018/2019) dengan PELITA VI sebagai awalnya. Orientasi pembangunan perikanan dalam REPELITA VI (19911994 - 1998/1999) dilakukan melalui peningkatan sumberdaya manusia. Sehubungan dengan itu, sangat diperlukan peningkatan kualitas gizi pangan. masyarakat. Ikan dan udang adalah salah satu bahan makanan yang penting, sebagai salah satu sumber protein hewani untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas Pemerintah telah dan akan terns memberikan prioritas tinggi pada sub-sektor perikanan sebagai sumber pertumbuhan bare dalam PJPT II berdasar pada melimpahnya sumberdaya perikanan dan beralihnya pola konsumsi menuju protein tinggi dengan kandungan lemak yang relatif rendah (menu makan yang seimbang).

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81000 km, memiliki potensi yang besar untuk budidaya tambak, budidaya laut, dan penangkapan ikan. Tambak, merupakan salah satu usaha budidaya ikan dan udang di Indonesia memiliki areal yang paling luas, dari 172.054 ha di tahun 1968 meningkat menjadi 332.365 ha di tahun 1995. Sedangkan luas areal kolam air tawar untuk budidaya ikan dan udang hanya meliputi areal 37.425 ha di tahun 1968 meningkat menjadi 65.545 ha tahun 1995.

Abstrak :
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang merupakan kota baru yang berkembang dengan pesat yang berfungsi sebagai daerah penyangga bagi Ibukota Jakarta dan sekaligus berfungsi sebagai daerah pengembangan sektor industri, perdagangan dan pemukiman. Namun kemajuan dan perkembangan yang pesat Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang kurang diimbangi dalam hal penyediaan layanan perkotaan bagi warganya. Sebabnya adalah karena adanya berbagai kendala yang dihadapi pemerintah kota, seperti dana yang kurang memadai dan keterbatasan kualitas aparatur pemerintah. Oleh karena itu diperlukan adanya keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan dan pengelolaan layanan perkotaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan dan pengelolaan layanan perkotaan sangat menguntungkan semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat luas, terutama bagi masyarakat yang berkepentingan terhadap ketersediaan layanan perkotaan tersebut. Hasil analisis SWOT terhadap kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam hal penyediaan dan pengelolaan layanan perkotaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dengan menggunakan konsep BOT dan kerjasama yang komplek dapat terus dijalankan karena bermanfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu kerjasama yang demikian dapat dikembangkan pada sektor layanan perkotaan lainnya sebab dapat melahirkan sinergi yang memberikan dampak luas bagi kepentingan masyarakat. Keberhasilan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan layanan perkotaan sangat bergantung dari upaya-upaya penyempumaan berbagai perangkat hukum yang dapat dijadikan acuan, transparansi dalam pengelolaan dan adanya pandangan yang lama dari pihakpihak yang terlibat yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi tetapi harus diimbangi dengan aspek sosial dan budaya.