Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan fasilitas Kawasan Berikat. Adanya fasilitas Kawasan Berikat dalam bentuk fasilitas perpajakan dan fasilitas pelayanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterapkan dalam peraturan tentang Kawasan Berikat merupakan incenstives bagi investor untuk memulai bisnis di Indonesia. Fasilitas ini juga merupakan suatu reluktansi tariff barier yang ditujukan untuk memproteksi industri dalam negeri. Inti dari fasilitas perpajakan adalah penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sampai dengan ekspor hasil olahan barang impor tersebut serta tidak dipungut PPN lokal pada saat subkontrak untuk tujuan pengolahan. Sedangkan fasilitas pelayanan adalah atas importasi tidak dilakukan pemeriksaan fisik adanya petugas khusus mengawasi dan melayani di perusahaan Kawasan Berikat dan prosedur yang sederhana dan cepat. Fasilitas ini mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap keadaan industri dalam negeri yang tidak mendapat fasilitas. Dampak utama adalah timbulnya perbedaan kemampuan dalam merebut marketshare untuk industri sejenis. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi jurisdiksi Kawasan Berikat untuk pertimbangan rasa keadilan antara perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat dan perusahaan tanpa fasilitas Kawasan Berikat serta memberikan kepastian hukum kepada perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat.

---

ABSTRACT
This thesis discusses justice and certainty before the regulations of Bonded Zone. Existence of Bonded Zone Facility Scheme in the form of tax and service facility under Direktorate Generale Customs and Excise in sets of rules is incenstives for investor for starting a bussines in Indonesia. This Facility is a kinds of reluctanse in the scheme of tariff barriers in order to protect domestic industry. Main profitable of tax facility is obtained deferred payment of Import Duty and Tax in Import (Value Added Tax (PPN), Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM), and/or Income Tax (PPh) of Article 22 Import) until export and not imposed local VAT when executing subcontract for processing activities. In other hand service facility is with out physical check beside the installment of customs officer to serve and inspect in Bonded Zone area and simple customs procedure. This facility incurs higher competition escalation toward local company without facility. Main impact is boosting The difference of ability to seize marketshare for industry. This thesis aims to evaluate Bonded Zone jurisdiction for sense of justice between company with facility and company with out facility as well as provide legal certainty to the companies.

Abstrak :
Latar Belakang
Pada umumnya, setiap manusia dalam usaha memenuhi kepentingan dan kelangsungan hidupnya, tidak dapat melepaskan diri dari lingkungannya. Satu dengan lainnya saling berhubungan, seperti tolong-menolong dan bekerja sama, baik untuk kepentingan pribadi, maupun untuk kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat. Hubungan-hubungan ini didasari oleh adanya naluri insan hidup bermasyarakat (berkelompok) homo sapiens homo politicus. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka harus mencari kesejahteraan atau berusaha homo economicus.

Perilaku anggota masyarakat dalam mencapai kebutuhan hidupnya, selalu didasarkan pada kepentingan yang berbeda, walaupun ada juga anggota masyarakat yang kepentingannya sama. Selain itu ada juga anggota masyarakat yang kepentingannya bertentangan dengan anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat wajib menaati dan mematuhi kaidah-kaidah hidup yang berlaku di lingkungan masyarakatnya, sebab kaidah-kaidah hidup tadi mempunyai tujuan, yaitu untuk mencapai ketertiban, keteraturan, dan kepastian, serta berfungsi sebagai pengayom masyarakat.

Kebutuhan dan kepentingan manusia selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Demikian pula nilai-nilai kehidupan akan mengalami perubahan, baik sikap atau tindakan manusia itu sendiri sebagai anggota masyarakat, maupun lembaga-lembaga masyarakat. Proses.terjadinya perubahan tersebut dapat dibedakan menurut iramanya, yaitu perubahan yang beringsut atau yang terjadi secara perlahan-lahan, perubahan yang luas atau serba meliputi, dan perubahan revolusioner.

Perubahan sosial, berhubungan juga dengan perubahan hukum yang menurut iramanya dapat digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu perubahan-perubahan atas norma-norma : (1) individual, (2) kelompok dan (3) masyarakat. Perubahan jenis yang pertama meliputi perubahan dalam tingkah 1aku individual, yang sekalipun tampak sebagai suatu perubahan yang berpola, namun belum dapat diartikan secara tepat sebagai perubahan dalam norma tingkah laku.

Abstrak :
Laporan magang ini berisi tentang evaluasi proses analisis fasilitas perpajakan Kawasan Ekonomi Khusus untuk PT ABC dan analisis refleksi diri selama menjalankan kegiatan magang. PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri petrokimia. Laporan ini berfokus pada evaluasi analisis terhadap fasilitas dan kemudahan perpajakan yang didapatkan PT ABC karena berdiri di Kawasan Ekonomi Khusus. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, analisis fasilitas perpajakan sudah tepat dan PT ABC dapat melanjutkan pengajuan dokumen sebagai instrumen pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus. ......This internship report contains an evaluation of Special Economic Zone Tax Facilities Analysis Process for PT ABC and a reflective analysis of my own experiences during the internship. PT ABC is a company engaged in the petrochemical industry. This report focuses on evaluating the analysis of the tax facilities and advantages obtained by PT ABC due to its establishment in the Special Economic Zone. Based on the evaluation conducted, the tax facility analysis is deemed appropriate, and PT ABC can proceed with submitting the necessary documents as a proposal for the Special Economic Zone.