Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan perancangan sistem informasi perhitungan biaya untuk Klinik Ismail Medika, sebuah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar di BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di era pelayanan kesehatan dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional JKN , Kementerian Kesehatan menganjurkan penyedia layanan kesehatan untuk melakukan cost containment sadar biaya dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan agar bisa tetap bertahan dan terus bertumbuh. Namun, karena klinik belum memiliki sistem pencatatan biaya yang memadai, informasi biaya sulit diperoleh dan manajemen tidak dapat melakukan pengendalian biaya secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui instrumen wawancara, analisis dokumentasi, dan observasi. Metode pengalokasian biaya menggunakan metode Activity-based Costing ABC . Metode yang digunakan untuk merancang sistem informasi manajemen biaya ini adalah metode FAST Framework for the Application of Systems Technique . Solusi yang ditawarkan melalui rancangan sistem ini adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen klinik dalam hal pengendalian biaya dan pengambilan keputusan lainnya.

---

This study aims to analyze and design a costing information system for Ismail Medika Health Clinic, registered as first degree health clinic in Badan Penyelenggara Jaminan Sosial or BPJS Indonesian Social Insurance Administration Organization . Indonesia Ministry of Health suggest that healthcare providers need to contain their costs and at the same time maintain health care delivery quality. But since the clinic did not have any costing system, the manager could not obtain relevant and reliable patient care cost information so that costs became untraceable. This study is a case study with a qualitative method. Data was acquired by interviews, document analysis, and observation. We used Activity based Costing ABC as healthcare cost allocation method. FAST Framework for the Application of Systems Technique method was used to analyze and design the system requirements. The results of this study are system logical design models of the Clinic Costing Information System. Following the logical models results, the system then need to be physically developed and will be used by clinic continuously for cost containment and other cost information based decision making."

"Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dalam bentuk Surat Edaran dan Peraturan Direksi. Defenisi yang digunakan Peneliti dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Terkait obat yang diatur khusus hanya untuk obat PRB, sedangkan untuk obat non PRB, sesuai ketentuan masuk dalam komponen Kapitasi yang dibayarkan ke FKTP dan obat pasien isoman COVID-19 sesuai yang diatur Kemenkes/Dinas Kesehatan setempat. Kebijakan ini mulai dilaksanakan sejak April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik dibandingkan yang lain nya, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, baik persentase FKTP yang mengImplementasikan nya maupun persentase dan nominal pasien yang telah memanfaatkan Telekonsultasi dari FKTP terdaftar nya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 di FKTP Kota Malang, BPJS Kesehatan Cabang Malang dan Kantor Pusat. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh bahwa capaian Angka Kontak KBK baru tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100% FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti menyarankan untuk pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik dan berkesinambungan, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Dinas Kesehatan kepada Pemerintah Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga masyarakat dapat lebih optimal memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi.

---

Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Health in the form of Circulars and Directors' Regulations. The definition used by the researcher in this teleconsultation is the Indirect Contact Service, which is the provision of health services through the information system used by the FKTP and Participants as a means of communication, or through the information system provided by BPJS Kesehatan, as a means of two-way communication/consultation. Regarding drugs that are specifically regulated only for DRR drugs, while for non-DRR drugs, according to the provisions, they are included in the Capitation component paid to FKTP and drugs for COVID-19 isoman patients as regulated by the Ministry of Health / local Health Office. This policy has been implemented since April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities show better achievements than others, one of which is the highest achievement in Malang City FKTP, both the percentage of FKTP implementing as well as the percentage and nominal of patients who have used teleconsultation from their registered FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP teleconsultation policy in preventing the spread of COVID19 without patients losing their right to access health services. This study uses a qualitative method, conducted during October 2021 to December 2021 at FKTP Malang City, BPJS Kesehatan Malang Branch and Head Office. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review. This research uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research in November 2021 showed that the achievement of the KBK Contact Number had only been achieved at 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for the health facility compliance indicator on quality had only been achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of City FKTP Malang has implemented teleconsultation, and patient utilization is slowly increasing up to 33.66% and there is an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically and continuously, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Health Office to the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by the public. residents, so that the community can more optimally take advantage of teleconsultation services."

"ABSTRAKKlinik pratama sebagai salah satu Provider Pelayanan Kesehatan (PPK) BPJS Kesehatan dari sektor swasta berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, partisipasi klinik pratama dalam menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan di beberapa wilayah masih rendah apabila dilihat berdasarkan rasio dokter/peserta. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan jumlah peserta JKN yang terdaftar pada Puskesmas dan klinik pratama. Penilitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi keputusan klinik pratama dalam menjadi FKTP BPJS Kesehatan.

---

ABSTRACTKlinik pratama as one of the health care provider of BPJS Kesehatan from private sector plays an essential role in providing health care to the members of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Yet, the participation rate of klinik pratama is still deemed as low in several areas compared to the availability of doctors and participants. As the implication, there is a gap in term of scattered numbers for the members of JKN who are registered in Puskesmas and Klink Pratama. Therefore, this qualitative research is aimed to find out the root cause that affect the decision making of Klink Pratama to be the Authorized Primary Care Facility for BPJS Kesehatan."

"ABSTRACTVisit Rate merupakan salah satu bukti bahwa jaminan kesehatan berdampak pada utilisasi pelayanan kesehatan. FKTP dijadikan sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan di era JKN yang harus didukung oleh mutu dan kualitas yang baik dari pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antara visit rate rawat jalan peserta JKN dengan determinan pelayanan kesehatan yang meliputi jumlah dokter, jam operasional dan jumlah peserta di FKTP BPJS Kesehatan Kota Bogor tahun 2017. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional yang menggunakan data sekunder berupa jumlah seluruh data kunjungan rawat jalan dari aplikasi Primary Care p-care serta data Profiling dari 67 FKTP tahun 2017. Analisis data menggunakan Uji Regresi Linear Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan beberapa FKTP memiliki angka visit rate yang dibawah rata-rata. Adapun determinan yang berhubungan dengan dengan visit rate pelayanan rawat jalan adalah jumlah dokter p-value = 0,023 dan r = 0,277 dan jam operasional p-value = 0,00 dan r = 0,618. Sedangkan variabel jumlah peserta tidak memiliki hubungan dengan visit rate di FKTP. Untuk itu perlu dilakukan ditelusuri kembali mengenai karakteristik peserta terdaftar pada FKTP tersebut supaya dapat diketahui penyebab dari rendahnya visit rate serta melakukan penguatan peraturan mengenai komitmen dalam pemberian pelayanan kesehatan.

---

ABSTRACTVisit Rate is one of evidence that health insurance has an impact on health service utilization. FKTP serve as health care gatekeeper in The Nasional Health Insurance JKN era which must be supported by good quality of health service. The purpose of this research is to know and analize the correlation between visit rate of JKN outpatient participant with health service determinant that consist of number of doctors, operational hours and number of participants in FKTP BPJS Health City of Bogor 2017. The research is quantitative research with Cross Sectional study design using secondary data, all of outpatient visit data obtained from P care application and Profiling data collected from 67 FKTP in 2017. Data analysis using Simple Linear Regression Test. The results show that some FKTP have lower than average of visit rate. The determinants associated with visit rate of outpatient service were number of doctors p value 0.023 and r 0.277 and operational hours p value 0.00 and r 0.618, while the variable number of participants has no correlation with visit rate in FKTP. Therefore, it needs to be traced back to the characteristics of registered participants in the FKTP in order to know the cause of the low visit rate as well as strengthening the regulation regarding the commitment in the provision of health services. ,Visit Rate, Outpatient, Primary Health Care "

"Di era JKN, FKTP berperan sebagai penjaga gerbang yang salah satunya bertujuan untuk menyaring rujukan. Berdasarkan data PMP BPJS Kesehatan KC Jakarta Selatan tahun 2018, jumlah kunjungan peserta sebanyak 22,14% dari kasus yang dirujuk, melebihi batas maksimum rasio rujukan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu 15%. Selain itu, terdapat 3 dari 130 FKTP yang masih memiliki rasio rujukan non spesialis lebih dari 5%, dengan rata-rata 6,32%. Hal ini menunjukkan FKTP belum berfungsi secara maksimal sebagai penjaga gerbang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan angka rujukan FKTP di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Jakarta Selatan tahun 2018. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional dengan analisis univariat dan bivariat menggunakan metode Independent Samples T. tes dari data sekunder yang diperoleh dari aplikasi BI BPJS Kesehatan dan formulir kredensial / rekredensialing self assessment FKTP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi jenis kelamin peserta perempuan yang berkunjung dan aspek sarana dan prasarana memiliki hubungan yang signifikan dengan angka rujukan di FKTP. Berdasarkan penelitian ini juga diketahui bahwa lima diagnosis medis yang paling banyak dirujuk adalah penyakit kronis seperti hipertensi baik yang disertai maupun tidak disertai gagal jantung, diabetes melitus tipe II, gagal jantung kongestif, dan stroke. Sehingga perlu optimalisasi program BPJS Kesehatan yang fokus melayani peserta dengan penyakit kronis seperti PRB dan Prolanis. Selain itu, perlu adanya perbaikan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan.

---

In the JKN era, FKTP has a role as a gate keeper, one of which aims to filter referrals. Based on data from the PMP BPJS Kesehatan KC South Jakarta in 2018, the total number of participant visits was 22.14% of cases referred, which had exceeded the maximum limit of the referral ratio set by BPJS Kesehatan, which was 15%. In addition, there are 3 out of 130 FKTPs that still have a non-specialist referral ratio of more than 5%, with an average of 6.32%. This shows that FKTP has not functioned optimally as a gate keeper. The purpose of this study was to determine what factors are related to the FKTP referral rate in the work area of ​​BPJS Kesehatan KC South Jakarta in 2018. This study used a cross sectional study design with univariate and bivariate analysis using the Independent Samples T test from secondary data obtained from BI BPJS Health application and FKTP self-assessment credentialing / rekredensialing form. The results of this study indicate that the gender proportion of female participants who visit and aspects of facilities and infrastructure has a significant relationship with the referral rate of FKTPs. Based on this study, it is also known that five medical diagnoses that are mostly referred to are chronic diseases such as hypertension, either accompanied or not accompanied by heart failure, type II diabetes mellitus, congestive heart failure, and stroke. So it is necessary to optimize BPJS Health programs that have a focus on serving participants with chronic diseases such as DRR and Prolanis. In addition, it is necessary to repair and complete adequate facilities and infrastructure to provide health services."