Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pentingnya pemberian fasilitas pembebasan bea masuk komponen kendaraan bermotor dalam rangka mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor dalam negeri, karena impor atas komponen, bahan dan barang menimbulkan beban biaya produksi yang tinggi. Penelitian ini akan membahas tentang latar belakang pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan penerapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yang merupakan perubahan dari bentuk pembebasan bea masuk karena ada amandemen undang-undang kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara sebagai data primer dan data berupa angka sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk masih dibutuhkan oleh industri kendaraan bermotor untuk menekan biaya produksi yang tinggi yang disebabkan oleh impor bahan dan barang untuk keperluan produksi, namun ada kendala yang membuat fasilitas ini menjadi tidak maksimal, yaitu karena terlambat dibuatnya peraturan pemberian fasilitas ini, sehingga pelaku industri kendaraan bermotor tidak dapat menggunakannya selama peraturannya belum disusun.

---

The importance of motor vehicle components import duty exemption in order to encourage the growth of the domestic automobile industry, as imports of components, materials and goods lead to high production costs. This study will discuss the background of the Government Borne Import Duty and implementation of government borne import duties, which is a change of the form of import duty exemption because there is an amendment of customs legislation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews as the primary data and the numeric data as secondary data.

The results showed that administration of import duty exemption are still required by the motor vehicle industry to reduce the high production costs caused by the import of materials and goods for production purposes, but there are obstacles that make this facility to be not optimal, which regulations made for late provision of facilities this, so that the motor vehicle industry can not use it for its regulation has not been prepared."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait kebijakan kenaikan batas pembebasan bea masuk atas impor barang pribadi penumpang. Penelitian ini berfokus pada membahas alasan kenaikan batas pembebasan bea masuk yang diberikan untuk barang pribadi penumpang yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta hambatan yang terdapat dalam pemungutan pajak atas barang bawaan penumpang setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Hasil yang terdapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alasan dikeluarkannya kebijakan ini untuk mempercepat proses pengeluaran barang penumpang dengan mengoptimalkan fasilitas kepabeanan yang telah ada. Selain itu, setelah dikeluarkannya kebijakan ini, terdapat hambatan dalam upaya pemungutan pajak dimana terdapat modus penghindaran pembayaran pajak berupa splitting dan underinvoicing dengan memanfaatkan batas pembebasan bea masuk yang dinaikkan untuk meminimalisir pembayaran pajak terkait.

---

This study aims to discuss the policy of increasing the de minimus value or exemption of import duty at some value on personal effect. This research focuses on consideration of increasing the de minimus value of personal effect issued by the government and barrier in collecting taxes on personal effect after the issuance of this policy. This research is qualitative research with a descriptive approach type. The study finds that the reason for issuing this policy is to accelerate of passenger goods clearance by optimizing existing customs facilities. In addition, after the issuance of this policy, there are various effort to prevent the tax avoidance of tax payments in the form of splitting and under-invoicing by utilizing the limit on exemption of import duties which is raised to minimize related tax payments."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kebijakan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman dan upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk penghindaran pajak setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan kebijakan tersebut adalah untuk pengendalian impor dan menciptakan kesetaraan sekaligus menjaga daya saing antara produk lokal dengan produk impor. Selain itu dari berbagai upaya pencegahan penghindaran pajak yang dilakukan, didapatkan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk penghindaran pajak yang terus dicoba untuk dilakukan dalam kegiatan impor barang kiriman. Dimana bentuk-bentuk penghindaran pajak tersebut berupa splitting dan underinvoicing.

---

This study aims to discuss the policy of reducing the exemption from import duty on imported goods. This research focuses on the consideration of reducing the exemption from import duty on imported shipments and effort to prevent the tax avoidance after the issuance of this policy. This research is qualitative research with descriptive research type. The study finds that the basis for consideration of these policies is to control imports and create equality while maintaining competitiveness between local products and imported products. In addition, from various efforts to prevent the tax avoidance, it also finds that the forms of tax avoidance carried on are existing in the activities of importing shipments. Where the forms of tax avoidance found are within the form of splitting and underinvoicing.

"

"ABSTRAKLaporan ini membahas tentang kepatuhan PT XYZ terhadap ketentuan kepabeananterkait impor barang yang tidak mendapatkan fasilitas ke kawasan berikat, imporbahan baku untuk diolah lebih lanjut di kawasan berikat, dan pertanggungjawabanatas bahan baku impor tersebut. Kepatuhan terfokus pada kesesuaian pembayaranbea masuk yang dinilai berdasarkan pelaporan pemberitahuan pabean dan temuanaudit kepabeanan. Dalam pelaksanaan impor barang yang tidak mendapatkanfasilitas ke kawasan berikat ditemukan ketidakpatuhan yang dilakukan PT XYZ.Akan tetapi, pada pelaksanaan impor bahan baku untuk diolah lebih lanjut dikawasan berikat dan pertanggungjawaban atas bahan baku impor, PT XYZ telahpatuh terhadap ketentuan kepabeanan.

---

ABSTRACTThis report discusses PT XYZ compliance of customs regulations related toimportation of goods to bonded zone without facilities, importation of raw materialsfor further processing in bonded zone, and the accountability upon imported rawmaterials. The compliance focuses on the suitability of the payment of import dutythat is assessed based on customs declaration reporting and customs audit findings.In the implementation of import goods to bonded zone without facilities, there isnon-compliance was found. However, in the implementation of import rawmaterials for further processing in bonded zone and the accountability uponimported raw materials, PT XYZ is in compliance with customs regulations."

"Pandemi COVID-19 mengaruskan pemerintah melakukan respons kebijakan yang extraordinary, cepat dan terukur. APBN dimanfaatkan sebagai instrument utama untuk pemulihan ekonomi nasional dengan pengalokasian anggaran penanganan COVID-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diberikan dalam bentuk belanja non tunai yaitu belanja perpajakan dalam bentuk skema fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi serta menganalisis implikasi dan beban administrasi dari kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi dalam rangka penanganan pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi sudah diimplementasikan dengan baik. Kebijakan pembebasan bea masuk, kebijakan insentif PPN Impor Tidak Dipungut dan PPh 22 Impor Dibebaskan atas impor bahan baku obat untuk penanganan covid-19, akan memberikan manfaat positif kepada perusahaan dari segi cashflow dan menurunkan biaya produksi obat untuk penangan COVID-19. Kemudian, PPN terutang atas penyerahan obat penanganan COVID-19 kepada intasalasi farmasi, ditanggung pemerintah. administrative cost dari sisi Fiskus dengan diberlakukannya PPN Ditanggung Pemerintah maka administrative cost baik fiscal cost, time cost maupun psikologist cost menjadi ada tambahan dari sisi pengawasan untuk pembuatan fakur pajak, SPT PPN dan pemeriksaan terhadap laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah yang dibuat oleh PKP. Dari segi PKP ada administrative cost tambahan yaitu membuat laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah selain dari kewajiban membuat SPT PPN Masa.

---

The COVID-19 pandemic has forced the government to carry out extraordinary, fast and measurable policy responses. The state budget is used as the main instrument for national economic recovery by allocating a budget for handling COVID-19. The National Economic Recovery Program (PEN) has been provided in the form of non-cash expenditures, namely tax expenditures in the form of customs facility schemes and tax incentives. This study aims to analyze the implementation of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry as well as analyze the implications and administrative burdens of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry in the context of handling the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques from literature study and in-depth interviews. the implementation of policies on customs facilities and tax incentives in the pharmaceutical industry has been well implemented. The import duty exemption policy, the Uncollected Import VAT incentive policy and the Import PPh 22 Exemption on the import of medicinal raw materials for handling COVID-19, will provide positive benefits to companies in terms of cashflow and reduce the cost of producing drugs for handling COVID-19. Then, the VAT payable for the delivery of drugs handling COVID-19 to pharmaceutical installations, is borne by the government. administrative costs from the Fiscus side with the implementation of Government-borne VAT, administrative costs, both fiscal costs, time costs and psychological costs, are added from the side of supervision for the preparation of tax invoices, VAT SPT and examination of reports on the realization of Government-Borrowed VAT made by PKP. In terms of PKP there is an additional administrative cost, namely making a report on the realization of VAT borne by the Government apart from the obligation to make a Periodic VAT SPT."