Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait kepastian hukum pada peran Penjamin Emisi Efek di Pasar Modal. Emiten yang akan melantai atau Go-Public di Bursa Efek tentunya akan menunjuk Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksana terkait lainnya.  Salah satu fungsi Penunjukkan Penjamin Emisi Efek ini diperuntukkan untuk menyiapkan suatu Prospektus yang di dalamnya memuat Fakta Material dan segala informasi mengenai Emiten guna kepentingan calon investor Pasar Modal. Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan spesifik Fakta Material begitupun ketentuan-ketentuan lain yang menunjang kegiatan penjaminan emisi efek tersebut yang mana Pasar Modal Malaysia secara tegas mengatur hal terkait. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini berupa analisis terhadap peran Penjamin Emisi Efek di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia atas Prospektus yang diterbitkan oleh Emiten, akibat hukum terhadap pelanggaran kewajiban Penjamin Emisi Efek, bentuk kepastian hukum di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia terhadap penyelesaian sengketa antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek di Negara Indonesia dan Malaysia. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan perbandingan hukum positif yang ada.

 

---

This thesis examines and traces the rules related to legal certainty in the role of Underwriters in the Capital Market. Issuers that will go public in the Stock Exchange will certainly appoint an Underwriter in accordance with the Capital Market Law No.8 Year 1995 and its relevant implementing regulations. One of the essence of the appointment of Underwriter is to prepare a Prospectus which contains Material Facts and all information regarding the Issuer for the interest of potential Capital Market Investors. These Indonesian Capital Market laws and regulations have not clearly stipulated the specific provisions of Material Facts as well as other provisions which support the underwriting activities whereas the Malaysia Capital Market expressly regulates such matters. The issues examined in this thesis is in the form of an analysis of the role of Underwriters in the Indonesia and Malaysia Capital Markets on Prospectus issued by Issuers, legal consequences as a result of law violations from the obligations of the Underwriter, the form of legal certainty in the Indonesia and Malaysia Capital Market towards dispute settlement between Issuer and Underwriter in Indonesia and Malaysia. This thesis is compiled using normative legal writing method with a comparative law approach which aims to examine legal certainty based on existing literatures studies and comparison of positive laws.

Abstrak :
Prinsip iktikad paling baik menjadi salah satu dasar utama yang membangun kepercayaan Penanggung dan Tertanggung dalam menutup suatu perjanjian asuransi. Para pihak wajib secara seimbang mengungkapkan segala fakta material dengan benar dan jujur agar terhindar pelanggaran Pasal 251 KUHD. Skripsi ini membahas mengenai, Pertama, bagaimana pelaksanaan prinsip iktikad paling baik pada Putusan Nomor 454/Pdt.G.2019/PN JKT.SEL akan memengaruhi penilaian Penanggung dalam memberikan klaim kepada Tertanggung; dan Kedua, terkait bagaimana Penanggung menelusuri prinsip iktikad paling baik yang telah dilaksanakan Tertanggung yang sudah meninggal. Metode penelitian ini merupakan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Tertanggung telah melaksanakan prinsip iktikad paling baik saat proses pengisian SPA sehingga tidak memengaruhi keseluruhan proses setelah proses yakni dari proses penghitungan tarif premi hingga penilaian penerimaan/penolakan klaim; (2) Penanggung, investigator atau loss adjuster, melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan prinsip iktikad paling baik oleh Tertanggung melalui metode pemeriksaan/investigasi pada kebenaran dan keselarasan antara fakta material saat proses underwriting dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Penanggung melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan UU Perasuransian, POJK 28/2022 dan POJK 73/2016, namun hasil penelusuran tidak mencerminkan kehati-hatian atas tidak terpenuhinya unsur kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan saran kepada para pihak untuk melaksanakan prinsip iktikad paling baik sejak sebelum penutupan perjanjian asuransi untuk terhindar dari konsekuensi pelanggaran Pasal 251 KUHD; dan perlunya pembuatan peraturan secara terpadu bagi jasa loss adjustor atau investigator dalam menelusuri kebenaran fakta material atas klaim asuransi. ......The principle of utmost good faith is the main basis which builds the trust of the Insurer and the Insured in closing an insurance agreement. The parties must equally disclose all material facts correctly and honestly in order to avoid violating Article 251 KUHD. This thesis discusses about, First, how is the implementation of the principle of utmost good faith in Verdict No. 454/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL that will affect the Insurer’s evaluation in providing claim to the Insured; Second, regarding on how the Insurer traces the principle of utmost good faith has been implemented by the deceased Insured. This research method is normative juridical through literature study and related laws and regulations. The conclusions of this research state that (1) the Insured has implemented the principle of utmost good faith during the SPA filling process, therefore it not affect the entire process after underwriting process, from calculating premium rates until assessing acceptance or rejection of claim; (2) the Insurer, investigator or loss adjuster, traces the implementation of the principle of utmost good faith by the Insured through the process of examination/investigation the truth and alignment between material facts during the underwriting process and actual facts found. The Insurer carries out duties and obligations based on Insurance Law, POJK 28/2022 and POJK 73/2016, however the results of the investigation do not reflect the caution because of unfulfillment the truth that can be accounted for. Based on these conclusions, the author advises the parties to implement the principle of utmost good faith since before closing an insurance agreement to avoid the consequences of violating Article 251 KUHD; and the need to make an integrated regulation for loss adjuster or investigator services in tracing the truth of material facts on insurance claim.

Abstrak :
Tesis membahas mengenai dugaan terjadinya pelanggaran dalam penjatahan saham suatu emiten yang bergerak dalam bidang pengangkutan barang, terutama batubara, yang bernama PT Transcoal Pacific Tbk, yang mulai melantai di bursa pada bulan Juli 2018. Perkara pergerakan harga saham PT Transcoal Pacific Tbk secara tidak wajar ini mulai terjadi kurang dari dua pekan sejak mulai dicatatkannya saham emiten tersebut di Bursa Efek Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut saham PT Transcoal Pacific Tbk meroket sebesar 842%. Dalam perkara ini, terdapat dugaan bahwa pihak yang mendapatkan penjatahan saham PT Transcoal Pacific Tbk pada tahap penawaran umum perdana sangat sedikit, yaitu hanya berjumlah lima pihak. Dengan sedikitnya jumlah pihak yang mendapatkan penjatahan saham tersebut pada tahap penawaran umum perdana oleh penjamin pelaksana emisi efek, memungkinkan terjadinya kecurangan oleh kelima pihak yang mungkin bertindak seperti halnya sindikat/mafia tersebut. Para pihak tersebut dapat bertindak dengan melakukan manipulasi berupa perdagangan semu, yang terutama disebabkan mungkinnya para pihak tersebut memegang kendali atas jalannya perdagangan saham PT Transcoal Pacific Tbk. Menurut pendapat penulis, pergerakan harga saham PT Transcoal Pacific Tbk secara tidak wajar bukan disebakan keterbukaan informasi yang diumumkan oleh perusahan tersebut, melainkan permainan oleh pihak-pihak yang hendak memperoleh keuntungan dengan cara-cara curang. Berhubung pemeriksaan terhadap kasus kecurangan penjatahan saham PT Transcoal Pacific Tbk serta pergerakan harga sahamnya yang tidak wajar beberapa saat setelah dicatatkan di bursa masih belum diselesaikan, maka pembahasan dalam tesis ini lebih kepada perkiraan-perkiraan serta dugaan-dugaan yang berdasarkan data-data yang sudah ada, dikarenakan masih banyak data yang hingga saat ini belum dapat dibuka karena masih menunggu selesainya pemeriksaan terhadap kasus saham PT Transcoal Pacific Tbk.  ......This paper discusses about allegation of violation in the allotment of the stocks of an issuing company being involved in the business field of transportation of commodities, especially coals, being named PT Transcoal Pacific Tbk, which began to be listed at stock exchange in July 2018. The case of the unusual ovement of the stock price of PT Transcoal Pacific Tbk began to occur less than 2 weeks since the listing of that company issued stocks at the Indonesia Stock Exchange. Within that time period, the stocks issued by PT Transcoal Pacific Tbk increase to the amount of 842%. In this case, there are allegations that the parties obtaining the allotted stocks of PT Transcoal Pacific Tbk during the Initial Public Offering are very few in number, which only amounts to five parties. With the small amount of parties obtaining the allotment of the stocks during the Initial Public Offering from the underwriter, such circumstances gave rise to the possibility of such parties behaving like organized syndicate in concerted effort. Those parties may in turn conduct action in form manipulation such as painting the tape, especially caused by their ability to control the trading activities over the stocks issued by PT Transcoal Pacific Tbk. According to author`s own opinion, the unusual price movement of the stock issued by PT Transcoal Pacific Tbk is not caused by the in formation being announced by that issuing company, but rather it is part of the concerted effort of manipulation by the parties seeking illicit profit. As the investigation towards the violation in the allotment process of the stocks of PT Transcoal Pacific Tbk as well as the unusual movement of the stock price after the listing of the stocks has not been concluded, therefore the discussion in this paper contains more allegations, as there are still data that have not been revealed to the public, pending the conclusion of the investigation over the case of stocks issued by PT Transcoal Pacific Tbk.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip utmost good faith pada praktiknya dalam kegiatan asuransi kebakaran. Dalam skripsi ini, pembahasan mengenai penerapan prinsip utmost good faith ditinjau berdasarkan sengketa perjanjian asuransi antara Samrida selaku tertanggung dan PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung. Berdasarkan sengketa antara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika tersebut, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penerapan prinsip utmost good faith dalam sengketa klaim asuransi antara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika, dan apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Mahkamah Agung dalam sengketa klaim asuransi antara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika sudah tepat ditinjau dari hukum asuransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang meneliti hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Samrida selaku tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dengan melakukan material misrepresentation terhadap PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung. Selain itu, hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika telah salah menerapkan prinsip utmost good faith dalam putusannya. ......This thesis discusses about how utmost good faith principle is applied in fire insurance practice. In this thesis, studies about the application of utmost good faith principle is discussed based on a dispute over the insurance agreement between Samrida as insured versus PT Asuransi Adira Dinamika as insurer. According todispute between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika, the research questions that will be discussed in this thesis are about how utmost good faith principle is applied in dispute over the insurance claim between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika, and whether the district court, court of appeals, and supreme court judges have appropriately applied the insurance law in their decisionon dispute over insurance claim between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika. This thesis uses yuridis normative method of studies, which studies lawas positive norm in systems of law. The result of this study concludes that Samrida as insured has violated utmost good faith principle by doing material misrepresentation against PT Asuransi Adira Dinamika as insurer. Furthermore, the judges in supreme court who adjudicate dispute between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika have incorrectly applied utmost good faith principle intheir decision.

Abstrak :
Reasuransi adalah jasa pertanggungan ulang bagi perusahaan asuransi sehingga perusahaan asuransi dapat mengalihkan risikonya kepada perusahaan reasuransi. Sama seperti usaha asuransi, tertanggung ulang wajib untuk memenuhi asas iktikad paling baik yang mana ia harus menyampaikan fakta material terkait dengan pengalihan risiko tersebut. Namun, yang menjadi permasalahan adalah terdapat beberapa perbedaan pemahaman terkait fakta seperti apa yang termasuk sebagai fakta material. Perbedaan pemahaman atas fakta material tersebut seringkali menyebabkan muncul dugaan pelanggaran asas iktikad paling baik. Permasalahan ini juga terjadi pada kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.589/ Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel antara PT Asuransi Umum Videi dengan PT Asuransi Bhakti Bayangkara. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas penerapan asas iktikad paling baik pada reasuransi. Selain itu, akan dibahas pemahaman terhadap fakta material untuk menilai bagaimana suatu fakta dapat dikatakan sebagai fakta material. Pada skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif sehingga penulis melakukan penelitian berdasarkan dengan bahan Pustaka. Setelah melakukan penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa fakta material adalah fakta yang berkaitan dan fakta yang telah terjadi sebelumnya yang mana fakta tersebut berkaitan dengan risiko atas objek pertanggungan atau bahkan memiliki potensi untuk meningkatkan risiko. ......Reinsurance is a service that involves reissuing insurance to insurance companies, allowing them to transfer their risks to reinsurance companies. Similar to insurance, the primary underwriter has a duty of utmost good faith to disclose material facts related to the transfer of risk. The challenge, however, arises from differing interpretations of what constitutes material facts. Differences in the understanding of these material facts often lead to suspicions of a breach of the principle of utmost good faith. This issue was also evident in the case of South Jakarta District Court Decision No. 589/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel between PT Asuransi Umum Videi and PT Asuransi Bhakti Bayangkara. Therefore, this thesis will examine the application of the principle of utmost good faith in reinsurance. In addition, it will address the understanding of material facts to assess how a fact can be considered material. The research method used in this thesis is the juridical-normative research method, which allows the author to conduct research based on literature. After conducting the research, the author concludes that material facts are those related to the insured object and events that have occurred in the past, which are related to the risk of the insured object or even have the potential to increase the risk.