Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai upaya rekonsiliasi politik Libya yang sedang berada dalam keadaan darurat, sehingga sangat perlu dilakukan kesepakatan politik bersama untuk menangani kebuntuan negosiasi antara kedua pemerintahan ?GNC? (General National Congress) di Timur dan HoR (House of Representative) di Barat. Berbagai pihak Libya dengan didukung oleh komunitas Internasional beserta UNSMIL (United Support Mission in Libya) mewujudkan pemerintahan pemersatu Libya (GNA / Government of National Accord) pada Deklarasi Sukhairat 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan deskriptif - analitik dan ditulis dengan data yang diperoleh dari dokumentasi, arsip situs - situs, website resmi dan wawancara. Konsep resolusi konflik digunakan untuk menjelaskan dampak dan prospek stabilitas di Libya dan teori Intervensi Mastenbroek digunakan untuk menganalisa upaya GNA dalam menengahi ranah perpolitikan Libya. Hasil penelitian menyatakan bahwa Deklarasi Sukhairat merupakan sebuah langkah yang penting untuk penyatuan konflik politik di Liyba, dan terhambatnya penerapan kesepakatan politik yang telah dideklarasikan di Sukhairat pada 17 Desember 2015 karena ada butir ke delapan yang memindahkan kekuasaan militer kepada Dewan Presidium dalam pemerintahan GNA. ...... This thesis examines Libya's political reconciliation efforts after being in a state of an emergency. To overcome this problem, a joint political agreement was needed between the General National Congress (GNC) in the eastern parts of Libya and the House of Representative in the western parts. Through the Declaration of Sukhairat (2015), Libya which was supported by the United Nation Support Mission in Libya (UNSMIL) and International community tried to establish the Government of National Accord (GNA). This thesis is a case study research with a qualitative approach by emphasizing the study method on descriptive-analytic. The data was obtained from the documentation, archives (books, articles, journals, and websites). The concept of conflict resolution was used to describe the impact and prospects of stability in Libya, while Mastenbroek Intervention theory was used to analyze GNA efforts to mediate the political realm in Libya. The results states that Sukhairat Declaration is an important step for the political unification of Libya. However, the provision about transferring military power into the Presidium Council was hampering the implementation of the political agreement of Sukhairat.

Abstrak :
Skripsi akan membahas fenomena terbentuknya kelompok intra partai politik dan bagaimana peran dalam politik dalam negeri. Secara spesifik akan mengkaji bagaimana kelompok Euro-Skeptis dalam Partai Konservatif Inggris. Penelian ini dipandu dengan pertanyaan penelitian bagaimana kelompok EuroSkeptis pada Partai Konservatif turut serta memberi pengaruh pada proses Referendum Inggris 2016. Teori yang digunakan untuk menjelaskan kasus yang diangkat adalah konvergensi partai dan diferensiasi kebijakan oleh Budge dkk. untuk menjelaskan penyebab antar partai politik terdapat persamaan dan perbedaan kebijakan yang diambil, teori dimensi organisasi dan motivasi faksionalisme oleh Kim Eric Bettcher untuk menjelaskan faktor dorongan terbentuknya kelompok intra partai, dan teori hubungan partai politik dengan faksionalisme oleh Frank Belloni dan Dennis Beller untuk menjelaskan pola hubungan faksi dengan partai politik tempatnya berada. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui studi literatur berdasarkan keterkaitan dengan teori yang pilih dan menarik kesimpulan dari data yang telah didapat berdasarkan pada panduan pertanyaan penelitian. Temuan dari penelitian ini adalah kelompok intra partai mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan politik baik dalam maupun luar partainya. Kemampuan kelompok intra ini untuk mengakses sumber daya materil maupun materil dapat menarik semakin banyak pendukung ke kelompok tersebut sebagai modal untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan partainya. Pada kondisi di mana pimpinan partai tidak mampu mengendali kelompok intra ini, maka posisi pimpinan partai dapat diambil alih oleh kelompok intra tersebut sebagai awal untuk melakukan perubahan yang lebih besar. ...... Thesis will discuss the phenomenon of the formation of intra groups political parties and how it role in domestic politics. Specifically it will examine how the Euro Skeptics group in the British Conservative Party. This study is guided by research questions on how the Euro Skepticism of the Conservative Party contributes to the process of the British Referendum 2016. The theories used to explain the case are party convergence and policy differentiation by Budge et al. To explain the causes of inter political parties there are similarities and differences in policy taken, the theory of organizational and motivation dimensions of factionalism by Kim Eric Bettcher to explain the factors of encouragement of intra party groups, and the political party and factionalism by Frank Belloni and Dennis Beller to explain the pattern of relationships Factions with the political parties in which they are formed. This research will use qualitative research methods, data collection through literature study based on the relevance of selected theories and drawing conclusions from the data that have been obtained based on the research question guides. The findings of this study are that intra party groups have the ability to change the political situation both within and outside their party. The ability of these intra groups to access material and non material resources can attract more supporters to the group as part of power to influence their party 39 s policy making process. In conditions where party leaders are unable to control this intra group, party leadership positions can be taken over by the intra group as a beginning to make larger changes.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang kegagalan kudeta militer faksi Gulenis di Turki pada 15 Juli 2016. Adapun permasalahan yang dilihat adalah pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kudeta militer faksi Gulenis di Turki 15 Juli 2016? dan kedua, bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi gagalnya kudeta militer faksi Gulenis di Turki 15 Juli 2016?. Dalam mengalisis kasus di atas, peneliti menggunakan teori kudeta Edward Luttwak yang berbicara mengenai tahapan-tahapan suatu kudeta agar kudeta tersebut berhasil. Gagalnya kudeta dalam menjalankan tahapan tersebut akan menyebabkan gagalnya kudeta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun data-data dalam penelitian ini peneliti dapatkan melalui telaah dokumen dan literatur ilmiah serta juga melakukan wawancara. Temuan dari penelitian ini adalah, pertama, gagalnya kudeta militer faksi Gulenis ini disebabkan oleh gagalnya kelompok kudeta menangkap aktor kunci seperti Presiden Erdogan dan Perdana Menteri Binali Yildirim sehingga kedua tokoh tersebut berhasil memobilisasi massa untuk menolak kudeta. Kedua, adanya penolakan dari berbagai lapisan masyarakat Turki sehingga kelompok kudeta gagal dalam mendapatkan dukungan masyarakat atas kudeta yang dilakukan. Kedua faktor ini kemudian mempengaruhi gagalnya kudeta. Penelitian ini juga melihat adanya peran penting kemajuan teknologi seperti FaceTime dan media sosial yang mempengaruhi gagalnya kudeta karena FaceTime dan media sosial seperti Facebook dan Twitter dijadikan alat oleh Erdogan dan Binali Yildirim untuk berkomunikasi dan mengajak masyarakat menolak upaya kudeta. Media sosial juga dijadikan oleh masyarakat Turki sebagai sumber informasi tentang kudeta dan alat untuk menyebarkan aksi penolakan terhadap kudeta. Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya menangkap aktor kunci seperti aktor pemerintahan dan militer dalam suatu kudeta disamping juga menguasai tempat-tempat strategis serta kelompok kudeta juga harus mendapatkan dukungan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat agar suatu kudeta berhasil dijalankan. Di sini juga penelitian ini menegaskan pentingnya menguasi perkembangan teknologi dan media sosial untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kudeta yang dijalankan.

---

ABSTRACT
This study discusses about the failure of military coup of Gulenist faction in Turkey on July 15, 2016. The observed problems are what factors that led to the failure of the military coup of Gulenist faction in Turkey were and how these factors affect the collapse of the Gulenist military coup did. The researcher uses Edward Luttwak 39 s coup theory which speaks about the stages of a coup in order for the coup to succeed to analyze this case. Furthermore, a case study approaches with qualitative research methods are used in this study. The data in this study research were done by literature reviews and interviews. The result showed that the failure of the Gulenist military coup d 39 etat was caused by the failure of the coup group to arrest the key actor such as President Erdogan and Prime Minister Binali Yildirim so that the two figures succeeded in mobilizing the mass to decline the coup. Moreover, there was some refusal from various Turkish society so that the coup group failed to gain public support. Technological advances such as FaceTime and social media also have an important role that affected the failure of the coup. FaceTime and social media such as Facebook and Twitter were used as tools by Erdogan and Binali Yildirim to communicate and invite people to decline the coup attempt. Social media was also used by Turkish society as a source of information and a tool to spread action against the coup d 39 etat. In conclusion, this study confirms that the importance of arresting key actor such as government and military actors in a coup while dominates the strategic places. The coup group must also have public support to get a successful coup. The study also emphasizes the importance of technology and social media to influence society about the coup.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan inklusi-moderasi Parti Islam Se-Malaysia (PAS) khususnya dalam Muktamar ke-61 tahun 2015. Dalam hal ini, kegagalan yang dimaksud adalah kekalahan faksi pembaharu dalam mempertahankan kepemimpinan partai dari faksi ulama pada Muktamar ke-61 tahun 2015 tersebut. Bahkan, hal itu kemudian membuat upaya-upaya inklusi-moderasi yang telah diterapkan oleh PAS selama berada di bawah kepemimpinan faksi pembaharu (periode tahun 2005-2015) akhirnya harus terhenti. Pasalnya, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua faksi tersebut dalam berbagai hal, seperti mengenai visi, orientasi ideologi dan kebijakan. Hingga akhirnya, hasil yang diperoleh dari muktamar tersebut turut menyebabkan terjadinya perpecahan pada internal PAS, Hingga kemudian, perpecahan itu selanjutnya membuat berdirinya Parti Amanah pasca diselenggarakannya Muktamar ke-61 tahun 2015. Di samping itu, dalam pembahasannya, penelitian ini menggunakan teori inklusi-moderasi dan faksionalisme serta studi literatur terhadap referensi-referensi yang relevan dalam metode penelitiannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan inklusi-moderasi PAS disebabkan oleh adanya pergantian kepemimpinan serta perpecahan dalam internal partai tersebut ......This research have a purpose to explain the causes of the failure of inclusion-moderation of the Malaysian Islamic Party (PAS), especially in the 61 Conference of 2015. In this case, the failure in question is the defeat of the reformer faction in maintaining the party leadership of the ulama faction. at the 61 Conference of 2015. In fact, it then made the inclusion-moderation efforts that had been implemented by PAS while under the leadership of the reformer faction (the period 2005-2015) finally have to cease. The reason is, this is because there are fundamental differences between the two factions in various matters, such as regarding vision, ideological orientation and policy. Furthermore, the results obtained from the conference helped to cause a split in the internal PAS, until then, the split later made the establishment of the Parti Amanah after the holding of the 61 Conference in 2015. In addition, in the discussion, this study used the theory of inclusion-moderation and factionalism and literature study of relevant references in the research method. Therefore, it can be said that the findings of this study indicate that the failure of inclusion-moderation of PAS is caused by a change in leadership and divisions within the party.

Abstrak :
Penelitian ini meneliti konflik internal di Partai Keadilan Sejahtera tahun 2016 antara anggota DPR RI periode 2014-2019 Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS yaitu Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Konflik antara Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS bukanlah konflik yang hanya bersifat Individualistis tetapi juga bersifat Faksional. Konflik ini dipicu akibat pemecatan yang dilakukan Pimpinan DPP PKS kepada Fahri Hamzah karena tidak patuh pada putusan Pimpinan partai dan melanggar AD/ART partai. Fokus penelitian ini adalah pada mengapa faksionalisasi dapat mempengaruhi konflik internal di Partai Keadilan Sejahtera antara Fahri Hamzah dengan pimpinan DPP PKS. Teori utama yang digunakan ialah teori konflik politik Maswadi Rauf dan Marcus Mietzner, serta didukung oleh teori dari ahli lain mengenai faksionalisasi Dennis C. Beller, Frank P. Belloni, dan David Hine. Rauf menyatakan bahwa konflik timbul karena kelangkaan posisi dan sumber-sumber, tetapi Mietzner mengungkapkan bahwa konflik internal partai disebabkan karena partai politik yang tidak terlembaga dengan baik yang ditunjukkan dari gagalnya mekanisme resolusi konflik internal partai. Sedangkan Beller dan Belloni menyatakan bahwa keberadaan faksionalisasi di tubuh partai dapat dipahami sebagai pemicu konflik karena kecenderungan aktor yang bertindak secara kolektif demi mencapai tujuan bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa konflik antara Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pencampuran antara nilai-nilai (values) PKS yang sudah dilanggar oleh Fahri Hamzah yang bercampur dengan eksistensi Faksi yang bersaing secara tidak sehat di internal PKS. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena adanya kepentingan politik dari pemerintah akibat kritik keras Fahri Hamzah terhadap pemerintah karena hubungan antara KPK dengan PKS kurang baik setelah LHI ditangkap. Pada penelitian ini  disimpulkan bahwa konflik antara Fahri Hamzah dengan pimpinan partai terjadi akibat dari faksionalisasi yang tidak terlembaga dengan baik sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan partai yang tentu saja tidak terorganisir oleh semua kalangan PKS. ......This research discusses about the Prosperous Justice Party internal conflict in 2016 between members of the Republic of Indonesia DPR for the 2014-2019 period namely Fahri Hamzah and the Prosperous Justice Party Leaders of the Syuro Council namely Habib Salim Segaf Al-Jufri and President party Mohamad Sohibul Iman. The conflict between Fahri Hamzah and Prosperous Justice Party Leaders is not a conflict that is only individualistic but also factional. The conflict was triggered by the dismissal carried out by the Prosperous Justice Party Leader to Fahri Hamzah because he did not comply with the party leadership and violated the party's AD/ART (basic rules). The main focus of this study is why factionalism could influence internal conflict in Prosperous Justice Party between Fahri Hamzah and Prosperous Justice Party Leaders. The main theory used in this study are Rauf's and Mietzner's conflict political theory, and it is supported  by theories from experts such as Dennis C. Beller, Frank P. Belloni, dan David Hine about factionalism. Rauf stated that the conflict occurred because of a vacant position and resources, but Mietzner revealed that the party's internal conflict was caused by political parties that were not well institutionalized as indicated by the failure of the party's internal conflict resolution mechanism. According to Beller and Belloni stated that the existence of factionalism in the party's body can be understood as a trigger for conflict because of the tendency of actors who act collectively to achieve common goals. This study uses qualitative research methods with techniques for collecting data on observation, in-depth interviews and document studies. The principal findings of this study reveal that the conflict between Fahri Hamzah and Prosperous Justice Party Leaders was caused by internal and external factors. Internal factors are caused by a combination of Prosperous Justice Party values that have been violated by Fahri Hamzah with the existence of Prosperous Justice Party factions that compete unfairly within Prosperous Justice Party. While external factors are caused by the political interests of the government due to Fahri Hamzah's strong criticism of the government because of the relationship between the KPK and PKS is poorly after LHI was arrested. The conclusion of this study shows that the conflict between Fahri Hamzah and party leaders was a result of factionalism that was not well institutionalized that had been violated as a result of party policies which of course were not organized by all Prosperous Justice Party Leaders circles.