Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis apakah tindakan Kompas dalam kasus Kompas dengan Content Creator binaan PT KCIC dapat dilindungi dengan Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Sebagian besar Perusahaan Pers di Indonesia telah memanfaatkan YouTube sebagai media untuk menyajikan informasi. Kasus menarik terjadi antara salah satu Perusahaan Pers yang cukup diketahui oleh masyarakat di Indonesia, Kompas dan seorang Youtuber mitra Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dimana Kompas TV dan Kompas.com (selanjutnya akan disebut Kompas) menerima dua tuntutan klaim Hak Cipta video YouTube atau YouTube copyright strike yang dilayangkan oleh Content Creator binaan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dapat dikenakannya copyright strike terhadap konten berita dari Kompas tersebut mengindikasikan bahwa sebuah kegiatan Jurnalistik yang disampaikan dalam bentuk konten melalui media channel YouTube dapat dianggap oleh YouTube sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila dalam konten tersebut terdapat footage milik Pencipta asli, dan Pencipta tersebut menyatakan keberatan atas penyebarluasan konten miliknya. Pembatasan Hak Cipta dapat diberlakukan bagi tindakan Kompas apabila Kompas tidak memonetisasi kontennya sehingga tindakan Kompas tidak dapat dilindungi dengan Pasal 43 UU Hak Cipta, namun ketika konten tersebut dibuat untuk tujuan pendidikan maka tindakan Kompas dapat dilindungi dengan Pasal 44 UU Hak Cipta. ......This paper analyzes whether Kompas's actions in the Kompas case with Content Creators fostered by PT KCIC can be protected by Article 43 and Article 44 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law). Most Press Companies in Indonesia have used YouTube as a medium to present information. An interesting case occurred between one of the Press Companies that is well known to the public in Indonesia, Kompas and a Youtuber partner of Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) where Kompas TV and Kompas.com (hereinafter referred to as Kompas) received two claims for YouTube video copyright or YouTube copyright strike filed by Content Creators fostered by Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). The imposition of copyright strikes on news content from Kompas indicates that a journalistic activity delivered in the form of content through the YouTube channel media can be considered by YouTube as copyright infringement if the content contains footage belongs to the original Creator, and that Creator expresses objection to the dissemination of his content. Copyright restrictions can be applied to Kompas's actions if Kompas does not monetize its content so that Kompas's actions cannot be protected by Article 43 of the Copyright Law, but when the content is made for educational purposes, Kompas's actions can be protected by Article 44 of the Copyright Law.

Abstrak :
Dalam tesis ini, Penulis akan membahas legalitas penyiaran web konser langsung melalui Instagram Live. Undang-undang Hak Cipta Indonesia No. 28 Tahun 20 tidak secara khusus mengatur tentang aktivitas penyiaran web. Oleh karena itu, akan ada penjelasan tentang pemahaman terhadap aktifitas penyiaran web dan bagaimana penyiaran web terhadap konser dapat dilakukan tanpa melanggar hak cipta. Dari sini, doktrin Penggunaan yang Wajar disertakan dalam diskusi dengan alasan bahwa doktrin ini merupakan batasan terhadap pelanggaran hak cipta. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, dalam Hukum Hak Cipta Indonesia tidak ada faktor spesifik yang mengatur penerapan doktrin Penggunaan yang Wajar. Oleh karena itu, penulis akan menafsirkan artikel tentang doktrin penggunaan wajar yaitu Pasal 43 - Pasal 51 untuk mengetahui Pasal yang paling relevan untuk permasalahan ini. ......In this thesis, Author will be discussing on the legality of webcasting a live concert through Instagram Live. Indonesian Copyright Law No. 28 Year 20 does not specifically regulate on the activity of webcasting. Therefore, there will be an elaboration on which understanding does webcasting belongs to and how webcasting a live concert can be conducted without having to create any copyright violation. From here, Fair Use Doctrine is included in the discussion knowing that this doctrine is as a limitation towards a copyright liability. In comparison to the United States, within the Indonesian Copyright Law there are no specific factors that regulates on the applicability of Fair Use doctrine. Therefore, author will interpret on articles concerning fair use doctrine which are Article 43 ndash Article 51 to see the most relevant Article for this matter.

Abstrak :
Pada dewasa ini penggunaan jaringan internet makin semarak. Di Indonesia sendiri internet baru digemari pada beberapa tahun yang lalu, yaitu ditandai dengan bermunculannya perusahaan penyedia layanan akses ke internet (Internet Provider). Seiring dengan perkembangan internet, Indonesia sedang giat-giatnya memerangi pelanggaran hak cipta khususnya mengenai hak cipta program komputer. Pengaturan hak cipta program komputer ini sendiri baru terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dengan adanya jaringan internet ini maka menimbulkan masalah baru yaitu mengenai perlindungan hak cipta program komputer di dalam jaringan internet, karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sekarang ini tidak diatur secara rinci mengenai perlindungan hak cipta program komputer di dalam jaringan internet. Dengan adanya jaringan internet dan komponen-komponen serta fasilitas yang ada di dalamnya, maka terdapat kemungkinan-kemungkinan adanya pelanggaran hak cipta program komputer, yang dampaknya akan merugikan pencipta program komputer dan penyedia data dalam jaringan internet yang haknya dilanggar dan dapat mematikan kreativitas dari pencipta itu sendiri. Dengan adanya jaringan internet ini pengawasan hak cipta menjadi sulit dilakukan dan pembajakan program komputer serta pengambilan data di dalam jaringan internet menjadi mudah dilakukan. Meskipun hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta secara rinci, pada dasarnya pelanggaran hak cipta di dalam jaringan internet dapat dikenakan dengan pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, yang pada intinya menyatakan bahwa orang lain dilarang oleh hukum untuk melakukan hak eksklusif (yaitu mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya) dan memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Jadi apabila ada seseorang yang melakukan hak eksklusif tadi tanpa izin dari pencipta yang bersangkutan, maka pencipta tersebut yang merasa hak eksklusifnya dilanggar dapat mengadukan orang yang melanggar hak eksklusifnya itu ke pengadilan baik melalui perkara pidana maupun perdata.

Abstrak :
Tracing adalah salah satu cara untuk melakukan penggandaan ciptaan, yang dilakukan dengan cara menggambar langsung di atas gambar atau foto yang menjadi contohnya. Timbul permasalahan ketika tracing dilakukan di atas gambar atau foto milik orang lain tanpa izin, yang menghasilkan gambar baru yang mirip atau bahkan sama persis dengan gambar atau foto contohnya. Penelitian ini bersifat preskriptif dan kualitatif yaitu dengan meneliti berbagai teori tentang hak cipta baik dari peraturan perundang-undangan maupun doktrin dan yurisprudensi. Bahan-bahan pustaka yang digunakan adalah data-data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, makalah, dan artikel. Penelitian juga menggunakan data primer sebagai bahan penunjang dalam bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tracing terhadap gambar dan foto tergolong ke dalam penggandaan ciptaan, dan jika dilakukan tanpa izin maka secara otomatis melanggar hak cipta. Untuk melihat apakah hasil tracing tersebut melanggar hukum, perlu dipelajari per kasus dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin tentang hak cipta, termasuk ketentuan fair use dan doktrin de minimis. Untuk menilai perbandingan antara gambar hasil tracing dengan contohnya, faktor substiantiality dalam fair use dan doktrin de minimis harus digunakan secara maksimal untuk melindungi pelaku tracing yang beritikad baik. Tracing dapat dianggap melanggar hukum jika dilakukan tanpa izin dan menghasilkan gambar yang sama persis dengan gambar atau foto contohnya. Terdapat kekurangan dalam peraturan perundang-undangan tentang hak cipta yang berlaku di Indonesia terkait penggandaan ciptaan. Untuk menyempurnakan undang-undang yang akan datang, perlu mengadopsi unsur fair use sepenuhnya dan mengadopsi doktrin de minimis serta memasukkan definisi atas istilah-istilah yang belum diterjemahkan dalam teks.

---

Tracing is one of the techniques to reproduce a work, which is done by drawing right on the top of a picture or photograph as the example. Issues arise when tracing is done on the top of a picture or photograph belongs to anyone else without consent, which tracing results a new drawing similar with or even completely the same thing with the example. This research is a prescriptive and qualitative one, by exploring some theories regarding copyrights, not only from the prevailing regulations but also from the legal doctrines and jurisprudences. The materials are secondary datas such as regulations, literatures, journals, essays, and articles. This research is also made from primary datas as supporting materials. The result of this research shows that the result of tracing pictures and photographs is included in art reproduction, and once it is implied without consent then it is undoubtedly a violation against copyright. To see whether a tracing result breaks the law, it is necessary to study each case by using regulations and doctrines regarding copyright as the basis, including regulations of fair use and doctrine of de minimis. To judge a comparison between tracing result and its example, substantiality factor of fair use and doctrine of de minimis is necessary to be materials of consideration. Tracing could be deemed as a violation against the law once it is done without consent and is resulting a similar drawing compared with the example. The prevailing regulations of copyright in Indonesia is lacking of rules regarding art reproduction. To maximize the upcoming regulations, it needs to adopt fair use completely, not only one or two factors out of four, and also it needs to adopt doctrine of de minimis, not to mention it needs most to define some important terms in the text.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Hak Privasi Orang yang Dipotret dihadapkan dengan Doktrin Fair Use atas Potret di Indonesia berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif analisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membuat pengaturan mengenai perlindungan khusus terhadap kepentingan Orang yang Dipotret dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia, pemerintah seharusnya membagi pengaturan tersebut berdasarkan kesadaran Orang yang Dipotret atas pembuatan Potretnya; perlindungan perlu diberikan kepada orang yang dianggap belum cakap hukum dan orang yang berada di bawah pengampuan oleh Undangundang; tetap mempertahankan bentuk perlindungan kepentingan Orang yang Dipotret terhadap tindakan penggunaan Potret dirinya yang dilakukan oleh setiap orang. ......The focus of this study about the position of Privacy Right of the Person Portrayed facing the Fair Use Doctrine on Portrait in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright. This research is qualitative with prescriptive analysis. The result of this research suggest that in making regulation regarding the special protection of the interests of the Person Portrayed in Indonesian Copyright Law, the government should divide the regulation based on the consciousness of the Person Portrayed on portrait-making; protection should be given also to those who are considered not competent in front of the law and those who are under guardianship by the law; retaining the protection form of the interests of the Person Portrayed against the using of their Portrait performed by every person.

Abstrak :
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia mengatur pembuatan karya derivatif hasil pentransformasian sebagai hak ekonomi ekslusif pemegang hak cipta. Di Amerika Serikat, istilah transformasi digunakan demikian pula dalam konteks hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1976 dan dalam konteks pemeriksaan penggunaan yang wajar dalam case law atau hukum putusan hakim. Dalam case law, pentransformasian ciptaan bertujuan untuk melihat apakah penggunaan baru melakukan pentransformasian mdash;dengan cara mengubah tujuan dari karya asli mdash;atau sebaliknya hanya menggantikan benda dari karya asli. Berdasarkan kejadian tersebut, penelitian ini pertama-tama akan berfokus pada arti pentransformasian yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan ruang lingkupnya berkaitan dengan karya musik dan foto. Berikutnya, penelitian ini juga akan mencari tahu apakah pentransformasian yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dapat digunakan sebagai pembelaan dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan penggunaan berkelipatan istilah transform di Amerika Serikat, penelitian ini juga akan mencari tahu apakah pentransformasian dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar sebagaimana diterapkan di pengadilan Amerika Serikat dapat diterapkan dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar di Indonesia, khususnya dengan mengacu pada pendapat pengadilan dalam kasus Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. dan Blanch v. Koons. Penelitian ini membahas masalah-masalah dengan menggunakan metode penelitian hukum yudisial-normatif dengan memeriksa Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan norma hukum di Amerika Serikat, termasuk peraturan perundang-undangan dan hukum putusan hakim. ...... The Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014 regulates the preparation of derivative works of transformative use as an exclusive economic right of the copyright holder. In the United States, the term transformative use is used similarly in the context of the economic right under the Copyright Act of 1976 as well as in the context of the fair use inquiry in case law. In the latter, transformative use becomes a defining inquiry and defense within the fair use inquiry that aims to see whether a new work is transformative of the original mdash by way of giving the original a new purpose mdash or instead merely supersedes the original work rsquo s objects. Based on the aforementioned, this research will first focus on the meaning of transformative use regulated in the Copyright Law of Indonesia and its scope with regards to musical and photographical works. Next, this research will also assess whether the transformative use regulated within the Copyright Law can become a defense within Indonesia rsquo s fair use inquiry. Furthermore, based on the aforementioned multiple uses of the term transform in the United States, this research will also assess whether transformative use as applied in the fair use inquiry of the United States can be applied in the fair use inquiry of Indonesia, specifically by way of referring to the opinions of the courts in Campbell v. Acuff Rose Music, Inc. and Blanch v. Koons. This research approaches the issues using a judicial normative legal research method by examining the Copyright Law of Indonesia and the legal norms in the United States, including statutory regulations and case law.

Abstrak :
Penulisan fanfiction atau karya penggemar menimbulkan pertanyaan mengenai status serta perlindungan hukum hak cipta yang diberikan baik kepada pencipta ataupun penulis karya fanfiction tersebut. Hal ini dikarenakan penulisan karya fanfiction tersebut tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta karya asli. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa karya fanfiction merupakan karya turunan yang tidak memiliki izin sehingga tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Bagi pencipta atau pemegang hak cipta, penulisan fanfiction merupakan pelanggaran hak moral dan/atau hak ekonomi mereka sehingga terdapat perlindungan preventif maupun represif yang dapat digunakan terhadap penulisan fanfiction tersebut. Sedangkan penulis fanfiction dapat menggunakan doktrin fair use sebagai perlindungan terhadap gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan kepadanya. Apabila fanfiction telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak memiliki kesamaan substansial dengan karya aslinya, maka akan menghasilkan karya transformatif yang dilindungi oleh hak cipta. Karena penulisan karya fanfiction pada dasarnya merupakan pelanggaran hak cipta, maka penggemar sebaiknya melihat terlebih dahulu pendapat pencipta atau pemegang hak cipta mengenai penulisan fanfiction dan tidak mengkomersialisasikan fanfiction tersebut untuk mencegah gugatan pelanggaran hak cipta. ......The writing of fanfiction raises questions about the legality and copyright protection of either the author or the writer of the fanfiction itself. These questions occurred from the fact that the writing of fanfiction are done without the consent of the author and or copyright holder. The form of method that used to conduct this research is a normative judicial research. This research shows that fanfiction is an unauthorized derivative work, therefore does not hold a copyright protection. For either the author or copyright owner, the writing of fanfiction is a form of moral right and or economic right infringement, and for that there are preventive and repressive protections that can be used to protect their rights. On the other hand, the fair use doctrine can be used by the writer fanfiction as a defense against copyright infringement lawsuit filed by the copyright owner. A fanfiction that has been modified and changed in a way that it does not hold any substantial similarity with the original work falls under the transformative work, hence protected by the copyright law. Since the writing of fanfiction is a copyright infringement, fanfiction writer need to look further at whether or not the author or copyright owner approves of the writing of fanfiction based on their work and not to commercialize their fanfiction to avoid copyright infringement lawsuit.

Abstrak :
Ceramah Islam merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun, di era digital saat ini penyebaran ceramah tidak terbatas hanya disampaikan secara langsung saja namun juga disebarkan melalui bentuk video. Youtube menjadi salah satu media yang digunakan untuk menyebarkan video ceramah-ceramah Islam di tengah masyarakat saat ini. Namun, ditemukan masih ada pihak-pihak yang menggunakan video ceramah Islam milik pendakwah tanpa izin untuk digunakan sebagai sarana kegiatan komersial melalui youtube monetize. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana seharusnya UUHC melindungi para pendakwah yang ceramahnya digunakan pihak lain tanpa izin untuk kegiatan komersial dengan mengkaitkan konsep fair use di dalamnya, serta untuk mendeskripsikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan kendala yang timbul berkenaan penyelesaian permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif – empiris yang berdasarkan peraturan serta data-data pendukung guna menghasilkan penelitian yang bersifat preskriptif agar memberikan solusi dan invensi bagi permasalahan hukum terkait pengunaan video ceramah Islam milik pendakwah tanpa izin yang digunakan pihak lain untuk kegiatan komersial melalui youtube monetize. ......Islamic lectures are a form of creation protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). However, in today's digital era, the distribution of lectures is not limited to only being delivered directly but also distributed through video form. Youtube is one of the media used to spread the videos of Islamic lectures in today's society. However, it was found that there were still parties who used the videos of Islamic lectures belonging to preachers without permission to be used as a means of commercial activities via youtube monetize. The purpose of this study is to discover how the UUHC should protect preachers whose their Islamic lectures are used by others without permission for commercial activities by relating the concept of fair use in it, and to describe what should be done to solve the problem and the obstacles that arise regarding the resolution of the problem. This research uses a normative-empirical approach based on regulations and supporting data to produce prescriptive research in order to provide solutions and inventions for legal problems related to the use of Islamic lectures video belongs to a preacher that is used by other parties without permission for commercial activities via youtube monetize.