Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper identifies the functions of facilities management (FM) in value management (VM) studies in Malaysia. Most previous research in this area has discussed the history, evolution, knowledge, challenges, and contributions of FM in both the private and the public sectors, yet it is also essential to explore the benefits of FM involvement and the drawbacks of FM non-involvement in VM studies during the pre-construction stage in Malaysia. This paper provides an overview the FM manager’s roles in a VM workshop based on a review of literature collected and compiled from various publications. The study contributes to current knowledge by addressing the five elements of FM functions and their impacts on VM studies. The findings will enhance project, product, and service value by illustrating the importance of FM functions in a VM study."

"Pemilik gedung, manajemen fasilitas, dan sistem yang berkesinambungan seperti kelistrikan, mekanik, dan api dihadapkan pada peningkatan tekanan untuk menghemat lebih banyak energi, mengurangi biaya, dan menjaga ketersediaan sekaligus meningkatkan pengalaman dan kesejahteraan penghuni. Mencapai objektivitas yang bervariasi ini dapat diatasi menggunakan sistem BMS yang telah diperbaharui, yang kini tidak hanya mampu untuk mengontrol sistem HVAC.Building Management System (BMS) atau yang sering disebut dengan Building Automation System (BAS) adalah alat yang sangat penting untuk mengoperasikan sistem gedung menjadi lebih aman, efisien, dan andal. BMS dengan generasi terbaru ini menguntungkan pemangku kepentingan dengan menjadikan platform integrasi yang lebih terbuka dengan menggunakan IoT, Komputasi awan, analisis data, dan teknologi, kecerdasan buatan ini dapat dimaksimalkan melalui sumber daya yang tersedia dan sistem yang terhubung.BMS adalah alat penting untuk mengoperasikan seluruh bangunan atau bahkan armada bangunan dengan aman, andal, dan efisien dengan cara yang berpusat pada manusia. Dalam laporan ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang aman, efisien, dan andal oleh sistem BMS dan menjelaskan elemen penting yang diperlukan untuk memecahkan tantangan manajemen.Penggunaan fungsi otomatisasi dan kontrol pada gedung menghasilkan efisiensi energi dan menghemat biaya operasi gedung, menghemat sumber daya energi, dan menurunkan emisi Co2.

---

Building owners, facility managers, and system integrators such as electrical, mechanical and fire are face for increasing pressure to save more energy, reduce costs, and maintain availability all while enhancing occupant experience and well- being. Achieving these varying objectivizes are best solved by a new type of BMS available today that goes well beyond HVAC controls.

The building management system (BMS) or as its sometime called the building automation system (BAS) is a critical tool for operating a building safely, efficiently, and reliably. These modern next generation BMSs benefit stakeholders by being a more open integration platform that uses IoT, cloud computing, data analytics and artificial intelligent technologies to get more out of your available resources and connected systems.

BMSs are a critical tool for operating the entire building or even fleets of building safely, efficiently reliably and in a human centric manner. In this report I will explain factors for safely, efficiently, and reliably by BMS system and describe essential elements necessary for solving management challenges.

The use of energy efficiency building automation and control function saves building operating costs, preserves energy resources and lowers Co2 emissions."

"Kinerja pelayanan dapat dirasakan namun tidak dapat dimiliki menjadi sesuatu yang di tuntut setiap orang dalam kaitannya berinteraksi satu dengan yang lain. Senyuman, tutur kata, gerak-gerik, cara berpakaian adalah bagian dari cara memberikan pelayanan yang baik. Dalam kondisi yang terus cepat berubah tuntutan terhadap pelayanan yang prima memerlukan perubahan paradigma dari ,,apa yang dapat saya kerjakan menjadi apa yang dapat saya hasilkan buat perusahaan". Oleh karena itu organisasi harus menciptakan kondisi yang kondusif bagi Sumber Daya Manusia agar mereka memiliki komitmen, integritas dan tanggung jawab secara kolektif terhadap seluruh aktivitas organisasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan Facilities Management Department, salah satu unit kerja di perusahaan minyak dan gas bumi BP West Java Ltd; menganalisa tingkat kesesuaian antara harapan penerima layanan dalam kelima dimensi kualitas pelayanan dengan kinerja yang dilakukan Facilities Management Department; mengetahui variabel-variabel kritis dari kelima dimensi kualitas pelayanan yang perlu mendapat perhatian lanjutan; dan mengetahui persepsi responden terhadap setiap variabel-variabel dalam kuesioner.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dengan informan dan pengamatan langsung (observasi). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang terkumpul dari kuesioner dilakukan dengan menggunakan Importance Performance Analysis atau dikenal dengan Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja. Kemudian untuk mengetahui persepsi responden terhadap setiap item kuesioner yang dirancang digunakan Analisis Faktor.Dari hasil penelitian sebagaian besar responden (60,64%) menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan Facilities Management Department sudah baik dalam melayani pihak-pihak penerima layanan, kemudian pengujian analisis faktor menghasilkan 6 faktor 1 dimensi dengan penamaan baru serta berpindahnya item-item pertanyaan yang dirancang pada awal pembuatan kuesioner ke faktor 1 dimensi baru, sehingga dapat menjadi acuan baru dalam meningkatkan pelayanan dimasa datang. Implikasi lain dari penelitian ini adalah munculnya variabel-variabel kritis yang terdapat dalam diagram kartesius, selayaknya menjadi perhatian pihak pengelola Facilities Management Department pada khususnya dan BP West Java Ltd pada umumnya. Mengingat variabel kritis ini dapat menjadi sandungan bila tidak ditindak lanjuti."

"ABSTRAKPosyandu merupakan pos pelayanan terpadu KB-- Kesehatan, yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat, dengan dukungan teknis dari petugas , dalam rangka pencapaian NKKBS .Namun sampai saat ini belum dilakukan telaah mengenai peran kader dalam pengelolaan posyandu tersebut . Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai hubungan peran kader dalam pengelolaan dengan penampilan posyandu di Kotamadya Pangkalpinang . Untuk keperluan tersebut dilakukanlah penelitian dengan bentuk penelitian deskriptif analitik melalui pendekatan cross sectional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah hubungan antara peran kader dalam pengelolaan dengan penampilan posyandu, baik dalam fungsi penggerakan maupun dalam fungsi penyuluhan Hasil penelitian ini adalah bahwa ada hubungan antara peran kader dalam pengelolaan dengan penampilan posyandu . Peran kader baik dalam fungsi penggerakan maupun dalam fungsi penyuluhan merupakan suatu bentuk pengelolaan yang memerlukan persiapan, kemampuan, koordinasi dan pembinaan sehingga akan menghasilkan posyandu berpenainpilan baik . Saran ditujukan baik terhadap DepKes. maupun Pemda Tk.I dan Tk.II agar lebih meningkatkan peran kader dalam pengelolaan posyandu sehingga posyandu akan menjadi lebih baik dan mandiri. Daftar bacaan 25 ( 1977 - 1990 ) "

"Pelayanan adalah suatu hal penting yang harus diperhatikan tidak hanya pada perusahaan yang berorientasi pada profit tetapi juga instansi pemerintah. Pada umumnya masyarakat memiliki persepsi yang negatif terhadap layanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu peningkatan kualitas pelayanan instansi pemerintah perlu dilakukan salah satunya dengan reformasi birokrasi. Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu instansi publik yang telah melakukan Reformasi Birokrasi. Pada penelitian ini hanya melakukan studi kasus pada Kantor Pajak Pratama Cikarang Utara yang terletak di kabupaten Bekasi. Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari responsiveness, professionalism, empathy, reliability, tangible, dan assurance dan dimensi dari facilities management yang terdiri dari human capital management, information and communication technology, property management, dan working process terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Utara. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 responden. Data kuesioner dari responden diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam menganalisis data digunakan persamaan regresi berganda melalui uji F Anova, uji t statistik dan persamaan juga diuji dengan uji asumsi klasik dengan tingkat signifikansi 0.05 (α =5%). Berdasarkan uji yang telah dilakukan diketahui bahwa dimensi FM-SERVQUAL secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pada saat dilakukan uji parsial, hanya ada 2 variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu Reliability dan property management.

---

Service is an important thing to be a concern not only by the profit-oriented company but also by the Government. Generally, people have a negative perception of the services performed by the Government. Therefore improving the quality of government services need to be done, by the reform of the bureaucracy. Directorate General of Tax is one of the public agencies that have done the Reform of taxation. This study only conducted a case study on Cikarang Utara Small Tax Office located in Bekasi regency. This study wanted to determine the effect of service quality dimensions consisted of responsiveness, professionalism, empathy, reliability, tangible, and assurance, and also dimensions of facilities management which consists of human capital management, information and communication technology, property management, and working process toward tax payer compliance rate.

This study was conducted at the tax payer listed on Cikarang Utara Small Tax Office. Techniques used in the sampling is purposive sampling. The number of samples used in this study were 90 respondents. Data from the questionnaire respondents were tested with validity and reliability test. In analyzing the data used multiple regression equation through Anova F test, t test, and equations are also tested with the classic assumption test with 0.05 significance level (α = 5%). Based on test it?s known that the FM-SERVQUAL dimensions simultaneously gave significant affect to the level of tax payer compliance. Whereas at the partial test, there only two variables that significantly affect were there liability and property management."

"Facility Management (pengelolaan fasilitas) adalah bidang yang mengintegrasikan proses pengoperasian, pemeliharaan, peningkatan, dan pengadaptasian suatu bangunan (fasilitas) dan infrastruktur dari sebuah organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut (Barrett and Baldry (2003)). Pengelolaan fasilitas saat ini banyak dikelola oleh pihak ketiga (outsourcing) yang berdampak negatif terhadap pemborosan biaya yang tidak disadari (Shawn McCray (2008)). Terlebih lagi pengelolaan fasilitas di dunia perbankan sangatlah menarik. Banyak aturan-aturan yang harus terpenuhi dan lingkungan beserta orang yang dinamis karena perubahan yang cepat. Dan terkadang sulit untuk dikendalikan oleh perusahaan. Untuk mengelola fasilitas dengan efektif dan efisien, diperlukan penerapan Strategic Management (Sebastian Raisch dan Julian Birkinshaw (2009)). Penerapan Strategic Management perlu dibuatkan alat (tools) pengukuran kinerja yang memiliki indikator yang jelas dan mudah diukur (Lívia Róka-Madarász (2011)). Brian Atkin dan Adrian Brooks (2009) menjabarkan 11 strategi pengembangan pengelolaan fasilitas yang dikenal sebagai Total Facilities Management (TFM). Namun Total Facilities Management yang dikembangkan oleh Brian Atkin dan Adrian Brooks masih belum mendefinisikan indikator-indikator penilaian secara spesifik, terukur dan memiliki target pencapaian. Oleh sebab itu perancangan penilaian kinerja pengelolaan fasilitas perbankan menggunakan sebelas strategi TFM yang ditambah dengan pendefinisian, penjelasan cara mengukur, dan memiliki target serta bobot dari masing-masing indikator penilaian, diharapkan mempermudah perusahaan dalam pengelolaan fasilitas yang lebih efektif dan efisien. Langkah pertama yang dilakukan adalah perancangan 33 indikator dengan pakar pengelolaan fasilitas di Bank XYZ. Setelah itu dilakukan validasi indikator dengan sampling 100 karyawan pengelolaan fasilitas Bank XYZ. Hasilnya didapat 26 indikator yang dianggap penting oleh responden. Tahap selanjutnya adalah pendefinisian, penentuan target (2014 ? 2016) dan pembobotan setiap indikator. Dalam pendefinisian dan penentuan target ke-26 indikator terpilih, 7 indikator belum memiliki data baseline. Pada tahap terakhir, pembobotan indikator dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dibantu dengan software Expert Choice. Hasilnya adalah 26 indikator memiliki bobot dari 1.17% sampai 10.36%.

---

Facility Management is an area which integrates operation, maintenance, adaptation, and improvement process of facility and infrastructure for an organization, in order to create an environment that supports an organization to achieve its goals (Barrett and Baldry (2003)). Nowadays, facility management mostly runs by third party (outsourcing) and may lead to budget-consuming that exceeds certain level (Shawn McCray (2008)). Moreover, facility management in banking industry is very interesting due to various regulations and dynamic environment which sometimes hard to controlled by an organization.

To manage facility effectively and efficiently, there is a need to apply strategic management (Sebastian Raisch and Julian Birkinshaw (2009)). To apply strategic management, a tool must be made in order to measure performance which has clear indicators (Lívia Róka-Madarász (2011)). Brian Atkin and Adrian Brooks (2009) stated eleven strategies in developing facility management, known by total facilites management (TFM), although they are not defining measurement indicators specifically and did not have a target.

Therefore, this research is designing performance measurement tools for banking facility management using total facilities management based on eleven TFM strategies, added with indicator measurement definition, how to measure the indicators, and also targets of each indicator in order to help organization in managing facilities effectively. The first step of this research is creating 33 indicators with facility management expert in XYZ Bank. The next step is validating indicators by sampling on 100 employees, and resulted in 26 indicators defined as important by respondents.

In addition, each indicator is defined and had a 3 years target (2014-2016) which has its own weighting. From 26 indicators, 6 of them did not have a baseline data. For final step, indicators weighting are being done by using Analytical Hierarchy Process (AHP) helped by software Expert Choice. The result is 26 indicators that have weight from 1.17% until 10.36%."

"Kejahatan di bidang obat saat ini telah menjadi bentuk kejahatan kemanusiaan lintas negara. Penyalahgunaan obat di Indonesia kini telah menjadi tren kejahatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga ekonomi dan kehancuran generasi bangsa kedepannya. Salah satu jenis obat yang saat ini sedang marak beredar di pasaran adalah Obat-Obat Tertentu (OOT). OOT adalah obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat, dimana penggunaannya di atas dosis yang seharusnya bisa menimbulkan ketergantungan dan perubahan aktivitas mental seperti gejala penggunaan narkotika dan psikotropika. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga yang mengurus pengawasan di bidang obat dan makanan memperkuat pengawasannya dengan menerbitkan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan peraturan tersebut di fasilitas pelayanan kefarmasian dengan merujuk pada teori indikator evaluasi kebijakan (Input, Process, Output, Outcome) milik Bridgman Davis (2000). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan metode pengumpulan data, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan belum banyak dipatuhi oleh fasilitas pelayanan kefarmasian. Penerapan peraturan ini juga belum memberikan dampak yang terlalu signifikan dalam penurunan peredaran OOT di sarana illegal. Hal tersebut dibuktikan dari indikator hasil, yang menunjukan data meningkatnya jumlah situs yang dilakukan takedown tahun 2020 dan sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mengalami kenaikan di tahun 2019. Sedangkan pada indikator dampak, pada masyarakat belum terasa dampaknya karena kejahatan OOT yang terus berulang diakibatkan sanksi yang belum memberikan efek jera.

---

Currently, drug crimes have become a form of transnational crime against humanity. Drug abuse in Indonesia has now become a crime trend that continues to increase from time to time. Not only has an impact on public health, but also on the economy and the destruction of future generations of the nation. One type of drug that is currently on the market is Certain Medicines (OOT). OOT is a drug that works in the central nervous system, where its use above the dose that should be able to cause dependence and changes in mental activity such as symptoms of narcotics and psychotropic use. The Food and Drug Supervisory Agency as the agency that manages supervision in the field of medicine and food strengthens its supervision by issuing BPOM Regulation No. 10 of 2019 concerning Guidelines for the Management of Certain Often Misused Medicines. This study aims to evaluate the application of these regulations in pharmaceutical service facilities by referring to the theory of policy evaluation indicators (Input, Process, Output, Outcome) by Bridgman Davis (2000). This study used a post-positivist research approach with data collection methods, namely in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the application of BPOM Regulation No. 10 of 2019 concerning Guidelines for the Management of Certain Drugs that are Often Misused, has not been widely complied with by pharmaceutical service facilities. The implementation of this regulation also has not had a too significant impact in reducing the circulation of OOT in illegal facilities. This is evidenced by the results indicator, which shows data on the increase in the number of sites carried out takedowns in 2020 and facilities that do not comply with the provisions have increased in 2019. Meanwhile, in the impact indicator, the impact on the community has not been felt because the repeated OOT crimes were caused. sanctions that have not provided a deterrent effect."