"Globalisasi pasar modal menimbulkan tantangan tantangan, baru. Salah satu tantangan yang muncul di era globalisasi ini adalah masalah mengenai yurisdiksi. Di masa ini, perusahaan-perusahaan Indonesian dapat terkenakan yurisdiksi asing, salah satunya dalah rezim pasar modal Amerika Serikat. Ketentuan
anti-fraud Amerika Serikat dapat berlaku secara
extraterritorial, hal ini membuka kemungkinan untuk perusahaan Indonesia untuk dikenakan tindakan oleh pengadilan Amerika Serikat. Walaupun memang ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk mengenakan perusahaan Indonesia dengan hukum pasar modal Amerika Serikat, kemungkinan tersebut tetap ada. Tesis ini menggunakan metode normatif yuridis untuk menilai kondisi yang membuat perusahaan Indonesia menjadi subjek hukum pengadilan Amerika Serikat. Penilitian ini menyimpulkan bahwa hal hukum pasar modal Amerika dapat berlaku terhadap perusahaan Indonesia jika ada perbuatan/efek yang cukup signifikan di dalam wilayah A.S. Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan perusahaan tersebut harus menstrukturkan transaksi mereka lebih baik untuk menghindari timbulnya yurisdiksi asing. Terlebih lagi, pemerintah harus ikut serta dalam meningkatkan kesadaran perusahaan perusaahn tersebut supaya mereka dapat menghadapi kondisi ini dengan lebih baik.
As capital markets continue to become more globalized, new challenges will inevitably arise in the sector, one of which is jurisdictional issues. Indonesian companies face the risk of incurring foreign jurisdiction: particularly American securities law regime. U.S. securities anti-fraud provisions extend extraterritorially, opening up the possibility of Indonesian companies to be subject both private and public action in U.S. federal courts. Although there are certain conditions that must be fulfilled in order for an Indonesian company to fall to foreign securities litigation, the risk is very much apparent. This thesis normative juridical research to assess the conditions which would render Indonesian companies to be a subject to U.S. securities litigation. Upon research, this thesis concludes that Indonesian companies are subject to U.S. securities litigation provided that a sufficient level of conduct/effects exist within U.S. territory. To mitigate this risk, companies must structure their transactions better to avoid incurring foreign jurisdiction and the government must also play a part in raising awareness of said risk to companies."
